Membatasi Ruang Gerak Nelayan Cina

Armada Cina (foto: ecns.cn)

Perairan dingin namun subur itu berada di pesisir timur Jepang. Kaya ikan sarden, tenggiri, teri dan kekerangan. Adalah spot penangkapan ikan paling melimpah di Asia. Dengan itu, Jepang memenuhi kebutuhan industri perikanannya dengan nilai sekira US $ 9 miliar setiap tahun.

Namun, kini, nikmat Jepang tersebut mulai terusik ketika ada bukti nelayan berarmada tidak kurang 200 unit dari Cina, mulai merangsek dan mendirikan camp di tepi Zona Ekonomi Eksklusif Jepang (ZEE).

Kapal-kapal tersebut disinyalir menggunakan alat tangkap yang menguras isi laut karena menggunakan jaring skala besar. Demikian laporan seorang pejabat Jepang kepada TIME, (2016).

“Kawasan itu sangat luas sehingga mereka banyak menangkap spesies laut bahkan yang kecil (juvenile),” kata pejabat tersebut yang tidak bersedia disebutkan namanya.

“Ini berdampak besar pada perikanan Jepang.” sebutnya lagi.

Beberapa kapal Cina disebut memasuki laut teritorial Jepang sehingga menimbulkan ketegangan baru di sekitar wilayah itu. Hal yang kemudian mendorong Menteri Luar Negeri Jepang untuk memanggil duta besar Cina untuk memperoleh penjelasan terkait itu.

Jepang hanyalah salah satu negara yang merasakan berapa ekspansifnya nelayan Cina karena beban industri perikanan yang kian membengkak di Cina. Mereka menjadi eksploitas karena subsidi Pemerintah.

Intinya, industri perikanan Cina yang beraroma ilegal, tak terlapor, tak diatur (IUUF) telah tiba di ‘titik mengkhawatirkan’ pada beberapa wilayah rentan di dunia. Hal ini diperburuk pula oleh kondisi daya dukung laut pedalaman Cina yang sudah tak produktif lagi.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertanian Cina melaporkan telah meraup 13 juta ton ikan di perairan teritorial Cina setiap tahun dimana 4 juta hingga 5 juta ton lebih diperoleh dari cara-cara berkelanjutan.

Disubsidi pemerintah

Ada perhatian lebih di tingkat Pemerintah setempat untuk mendorong sifat ekspansif nelayan mereka, untuk semakin jauh ke laut jauh. Mereka diberikan subsidi maksimum agar bisa lebih jauh beroperasi.

Data beberapa organisasi lingkungan dunia menunjukkan betapa armada laut lepas atau jauh Cina telah menggunakan praktik IUUF demi menjarah jutaan dolar dari laut. Mereka disebut menyamarkan lokasi sebenarnya, menggunakan alat tangkap merusak dan melabrak batas-batas territorial negara lain yang berdaulat.

Yang ironi bahwa ikan-ikan hasil tangkapan tersebut ditujukan untuk memenuhi pasar Amerika dimana diperkirakan ada 20% sampai 32% datang dari hasil pasar gelap (2011). Cina adalah eksportir makanan laut No. 1 ke dapur-dapur rumah dan restoran orang Amerika.

IUUF adalah musuh bersama sebab mengancam mata pencaharian jutaan orang di seluruh dunia dan mengancam keamanan global. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya untuk penegakan undang-undang yang lebih baik, melalui penyediaan alat pelacakan kapal.

Salah satu lokasi yang paling rentan pada praktik IUUF adalah Afrika Barat. Kawasan yang memiliki lokasi penangkapan ikan paling subur dan produktif. Disebut rentan sebab Pemerintah setempat memiliki kemampuan penegakan hukum yang terbatas ditambah perilaku korupsi pejabatnya.

“Saat ini, sepertiga dari semua hasil laut tangkapan di Afrika Barat diperoleh secara ilegal oleh nelayan Cina,” kata Steve Trent, direktur eksekutif LSM Justice yang berbasis di London.

“Ini terjadi pada skala yang mengkhawatirkan dan lebih besar dari yang pernah kita lihat sebelumnya,” tambahnya.

Dengan VMS bisa mendeteksi transshipment (foto: Bloomberg)
Dengan VMS bisa mendeteksi transshipment (foto: Bloomberg)

Kapal penangkap ikan Cina, menggunakan alat tangkap yang oleh PBB disebut dilarang. Dan menyebabkan berkurangnya populasi ikan dengan ekstrem.

Jaring hanyut yang ditemukan oleh pemerhati lingkungan berkisar antara 10 sampai lebih dari 100 mil laut, sedalam 40 feet. Mereka mengambil hiu, penyu dan pesut sebagai bycatch.

“Dengan dua atau tiga kapal ikan mereka menyisir dan mengeksploitasi pesisir laut Sierra Leone, misalnya, dalam waktu yang sangat singkat jika mereka menggunakan alat tangkap yang menambil banyak ikan dan merusak laut,” kata Trent.

Lima tahun lalu, kebanyakan kapal yang datang ke perairan Afrika Barat adalah dari Taiwan dan Korea Selatan dan sekarang hamper semuanya adalah nelayan Cina.

Menyembunyikan identitas

Selain korupsi dan penegakan hukum yang lemah dari negara di sekitar perairan ini, hal ini juga disebabkan oleh kapal-kapal Cina yang menyembunyikan identitas mereka.

Seringkali mereka mengganti nama lambung dan menggunakan bendera negara dimana dia berada atau melarikan diri saat didatangi oleh penjaga pantai.

Mereka juga sengaja menonaktifkan perangkat Sistem Identifikasi Otomatis (AIS). AIS adalah alat yang menunjukkan posisi kapal dengan merujuk ke satelit.

Terkait tren seperti ini, selama beberapa tahun terakhir, SkyTruth, sebuah LSM di Amerika Serikat bersama dengan Google dan kelompok lingkungan Oceana telah mengembangkan sistem pemantauan AIS global, yaitu Global Fishing Watch, yang memungkinkan untuk melacak kapal secara real-time dalam upaya memerangi praktif IUUF.

Nelayan Cina (foto kredit: STR/AFP/Getty Images)
Nelayan Cina (foto kredit: STR/AFP/Getty Images)

Dalam salah satu ujicobanya, peneliti SkyTruth, Bjorn Bergman, dengan membaca AIS, pernah melihat kejanggalan pada satu kapal yang diidentifikasi sebagai kapal Cina di perairan internasional di Selandia Baru.

“Kami memeriksa jejaknya dan melihatnya sesungguhnya ada di pantai Amerika Selatan,” katanya pada TIME.

“Cukup jelas bahwa mereka ada di Selat Magellan, lokasi sebenarnya dari kapal tersebut.”

Meski demikian, seorang juru bicara Departemen Perikanan Cina menambahkan bahwa sistem AIS pada kapal nelayan mereka telah diperiksa dengan ketat, baik saat menginstal dan juga dicek oleh pihak berwenang.

“Alat tangkap nelayan tunduk pada hukum Cina, setiap pelanggaran akan dihukum,” kata sumber tersebut.

Terkait masalah di atas, para pemerhati lingkungan meminta pemerintah Cina untuk mengatur aktivitas kapal mereka dengan lebih baik, mengatur kesesuaian kapasitas dan mengakhiri subsidi negara untuk kapal perikanan tersebut.

Mereka juga meminta Cina untuk mewajibkan penggunaan AIS bagi kapal-kapal mereka. Dengan penerapan AIS ini dapat membantu sistem operasi Global Fishing Watch dari SkyTruth untuk melacak semua kapal di seluruh dunia. Tujuannya agar dapat mengurangi praktik penangkapan ikan yang merusak maupun transshipment di seluruh dunia.

(sumber: TIME/ Zhang Chi/Beijing)

Advertisements

Industri Perikanan Cina: Status, Kebijakan dan Prospeknya

Armada raksasa Cina (foto: coastweek)

Tiga dasawarsa terakhir, volume dan nilai data ekspor-impor ikan dunia dari tahun ke tahun menempatkan Cina sebagai pemuncak. Meski sumber data tahun 1996, 2009, hingga 2017 mempunyai komposisi negara 10 besar yang silih berganti, namun posisi Negara Tirai Bambu itu tak tergoyahkan sebagai jawara produsen yang langgeng.

Tahun 2006, Cina menduduki peringkat pertama dengan nilai ekspor US$ 2.875 juta. Pada 2013, total produksinya mencapai 61,7 juta ton. Data 2014 menunjukkan industri perikanannya didukung oleh armada penangkapan ikan terbesar di dunia, ada tidak kurang 200.000 kapal ikan laut lepas, dan ada 2.460 kapal khusus untuk operasi ‘high seas’.

Pada tahun 2013, Cina diganjar surplus USD 11,6 miliar dari perdagangan perikanan.

Hal tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan produk perikanan dalam negeri karena jumlah penduduk yang selangit serta yang tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan perikanan Pemerintah.

Meski demikian, pertumbuhan fenomenal di industri perikanan ini disebabkan oleh ‘overutilisasi’ sumber daya perikanan yang sebenarnya terbatas di negara ini. Gejala overfishing, polusi karena industrialisasi, reklamasi lahan dan perluasan akuakultur telah mengakibatkan penipisan (depleted) stok ikan di perairan domestik Cina.

Hal tersebut bisa saja menjadi ancaman yang sungguh mengerikan bagi masa depan dan kelestarian usaha perikanannya.

Apa yang mereka tempuh adalah keluar dari area domestiknya dan menjelajah lautan-lautan luas. Mereka merajalela di perairan lepas pantai negara lain, termasuk perairan yang disengketakan di Laut Timur dan Selatan.

Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi negara-negara tetangganya. Bukan hanya dalam metode praktik perikanan tetapi juga tantangan di desain kerjasama regional dan global terkait keamanan di laut di sekitar Cina.

Data perikanan

Jika saat ini Cina merupakan raksasa industri perikanan terbesar di dunia memang tak terbantahkan. Pada 2012, produksi perikanannya menyumbang lebih dari sepertiga produksi global.

Data dari Laporan Perikanan Cina yang dipublikasi tahun 2014 menunjukkan industri akuakultur bahkan mewakili lebih dari 60 persen akuakultur global.

Terkait data perikanan tangkap dari lautan sebagaimana di laporan perikanan mereka ‘China Fisheries Yearbook 2014), Cina adalah juga produsen terkemuka di dunia.

Pada tahun 2012, Cina menangkap di atas 17 persen ikan dari total produksi global. Pada tahun 2013, ekspor perikanannya mencapai hampir USD 20 miliar.

Dalam 35 tahun terakhir, sejak Reformasi Pemerintah Cina di tahun 1978, sektor perikanannya telah mengalami pertumbuhan fenomenal.

Dari tahun 1978 sampai 2013, produksi tahunannya meningkat lebih dari 13 kali. Dari 4,7 juta ton menjadi 61,7 juta ton dengan tingkat pertumbuhan yang luar biasa 7,6 persen per tahun (data 2014).

Total nilai industri perikanan China mencapai RMB 1,9 triliun (Yuan/Renminbi) pada 2013, yaitu lebih dari 850 kali lebih tinggi dari tahun 1979 yang hanya RMB 2 miliar. Nilai tambah tahunan industri perikanan adalah RMB 675 miliar pada tahun 2013.

Pangsa pasar industri perikanan Cina meningkat dari 1,6 persen pada tahun 1978 menjadi lebih dari 22 persen pada 2013.

Produk perikanan mereka memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Cina adalah pengekspor produk perikanan terbesar di dunia sejak 2002. Pada 2013, China mengekspor hampir 4 juta ton produk perikanan.

Selama tiga dekade terakhir, jumlah orang yang bekerja di industri perikanan Cina telah meningkat lebih dari 10 juta. Sektor ini mempekerjakan 14,4 juta orang pada tahun 2013. Di antara mereka, sekitar 7 juta adalah nelayan tradisional.

Letak laut Bohai (foto: green4sea.com)
Letak laut Bohai (foto: green4sea.com)

Pertumbuhan industri perikanan Cina telah meningkatkan taraf kehidupan nelayan. Berdasarkan data statistik resmi, pendapatan bersih nelayan meningkat dari RMB 93 pada tahun 1978 menjadi lebih dari RMB 13.000 pada tahun 2013 yang secara signifikan lebih tinggi dari pendapatan tahunan petani pada tahun 2013 (sekitar RMB 8.900).

Perbedaan pendapatan ini terus menyedot lebih banyak petani dari provinsi pedalaman Cina untuk bergabung ke industri perikanan.

Singkatnya, industri perikanan Cina sangat penting bagi ketahanan pangan mereka, bagi pembangunan ekonomi lokal, dan pertumbuhan pendapatan nelayan.

Patut dicatat bahwa pada tahun 1979, Cina memiliki 52.225 kapal bermotor dengan total 1,4 juta. Sebagian besar kapal kecil dan tua namun pada 2013, Cina memiliki 694.905 kapal bermotor dimana ada 200.000 kapal nelayan berada di lautan luas dan tercatat 2.460 adalah nelayan di perairan jauh.

Cina bukan hanya produsen perikanan terbesar, tapi juga pengolah ikan terbesar.

Pada tahun 1979, perusahaan itu hanya memiliki 52 perusahaan pengolahan ikan, yang mempekerjakan 15.229 orang dan memiliki output pengolahan tahunan kurang dari 0,7 juta ton.  Namun pada akhir 2013, Cina memiliki 9.774 perusahaan pengolahan ikan, dengan produksi tahunan sebesar 19 juta ton. Pengolahan hasil perikanan untuk produksi lokal dan ekspor.

Sekitar 400.000 orang adalah pekerja perempuan yang terkonsentrasi di sekitar Qingdao di Provinsi Shandong, Dalian di Provinsi Liaoning, dan di Provinsi Fujian.

Sifat ekspansif dan implikasinya

Jika membaca tren usaha perikanan Cina, maka setidaknya terdapat dua gejala perubahan struktural utama.

Pertama, pergeseran produksi perikanan yang luar biasa dari struktur dari tangkapan tangkapan sampai akuakultur. Pada tahun 1978, tangkapan di perairan pedalaman mewakili hampir 74 persen dari total produksi perikanan dan akuakultur di negara ini dan hanya menyumbang 26 persen. Namun, pada tahun 2013, tren tersebut benar-benar terbalik.

Perubahan struktural kedua adalah ekspansi luar sektor perikanan laut Cina, yang terbukti pada dua hal: pergeseran dari penangkapan ikan di darat ke perikanan lepas pantai, dan adanya perluasan armada penangkapan ikan jarak jauh ‘high seas’ di beberapa titik.

Secara tradisional, penangkapan ikan di laut pedalaman telah menjadi operasi penangkapan ikan laut utama di Cina. Nilainya mencapai 90 persen dari total laut Cina pada tahun 1985. Namun pada tahun 2002 angka ini turun menjadi 64,5 persen; dan penangkapan ikan lepas pantai terus meningkat.

Perikanan pedalaman umumnya ditemui di Bohai, Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan daerah timur sampai E112 dalam isobath 80 meter dan barat ke E112 dalam jarak 100 meter isobath di Laut Cina Selatan.

Untuk perikanan lepas pantai mereka melepas kapal dan alat tangkap di area N33, E125; N29, E125; N28, E124.5; N27, E123 di Laut Cina Timur (termasuk perairan dekat kepulauan Diaoyu / Senkaku) dan daerah timur sampai E112 di luar 80 meter isobath dan barat sampai E112 di luar isobath 100 meter di Laut Cina Selatan.

Penangkapan ikan di ‘high seas’ dimandatkan Pemerintah Cina kepada unit tertentu yang didefenisikan sebagai ‘DWF atau Distant Water Fisher’ sebagai warga negara, badan hukum, dan organisasi lain asal Cina yang terlibat dalam penangkapan ikan laut dan kegiatan pemrosesan, pasokan, dan pengangkutan produknya di laut lepas dan di wilayah laut di bawah yurisdiksi negara lain. Namun, tidak termasuk kegiatan penangkapan ikan di Laut Kuning, Laut Cina Timur, atau Laut Cina Selatan.

Sayangnya, statistik untuk penangkapan ikan di lepas pantai dan lepas pantai di tingkat nasional tidak tersedia setelah tahun 2002.

Data di tingkat lokal menunjukkan bahwa pergeseran dari penangkapan ikan lepas pantai ke lepas pantai terus berlanjut. Produksi perikanan darat turun menjadi 50,5 persen di Provinsi Hainan pada 2007, dan tangkapan lepas pantai mencapai hampir 60 persen dari total tangkapan laut Guangzhou pada tahun 2006.

Selanjutnya, nelayan jauh ‘high seas’ (DWF) telah berkembang dengan pesat. Selama 28 tahun terakhir, sejak mengirimkan armada DWF pertamanya ke Afrika Barat pada tahun 1985, sektor DWF di Cina telah mencapai prestasi yang luar biasa. Produksi tahunan perikanan jarak jauh negara tersebut mencapai 2 juta ton pada tahun 2014.

Cina memiliki armada penangkapan ikan jarak jauh terbesar di dunia: seperti yang telah disebutkan terdapat 2.460 kapal, dan akan dibangun lebih banyak lagi. Armada penangkapan ikan Cina, saat ini dilaporkan beroperasi di 40 negara.

Dengan skala raksasa perikanan seperti itu tentu berdampak pada industri perikanan negara-negara regional dan global lainnya. Terutama karena pergeseran dari penangkapan ikan lepas pantai ke lepas pantai telah disertai dengan peningkatan “penangkapan ikan ilegal” oleh nelayan mereka.

Beberapa berita perselisihan telah muncul ke permukaan yang kadang meningkat menjadi masalah diplomatik dan keamanan regional yang serius. Dan pada saat bersamaan, ekspansi DWF Cina ini menyumbang penurunan lebih lanjut sumber daya perikanan global.

Menurut perkiraan badan pangan PBB (FAO), lebih dari 70 persen spesies ikan dunia dieksploitasi sepenuhnya atau habis karena peningkatan drastik teknik penangkapan ikan yang merusak di seluruh dunia. Telah menghancurkan ekosistem pantai dan laut.

Meskipun Pemerintah Cina mengklaim bahwa kegiatan ekspansif mereka melalui kerjasama dengan Pemerintah setempat dan memberikan dampak ekonomi ke negara tersebut namun terdapat banyak laporan yang menuduh penangkapan ikan mereka menyebabkan overfishing di Afrika dan juga di Pasifik Barat Laut.

Beberapa pihak bahkan menilai Cina dengan sengaja menyuruh nelayannya datang ke perairan yang disengketakan dengan negara lain untuk mengacaukan situasi, demi menegaskan klaim laut mereka di Laut Cina Selatan dan Timur.

Mengingat sifat ekspansifnya, maka potensi dan eskalasi politik di kawasan yang dimasuki nelayan asal Cina ini kian kerap terjadinya. Bukan rahasia lagi bahwa Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwa hingga Indonesia menganggap kehadiran nelayan Cina di lokasi sengketa adalah upaya ‘memanas-manasi’ situasi.

Bagi negara lain, Cina dianggap memberi dukungan finansial maksimum dan politik bagi nelayannya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan yang diperebutkan.

Yang pasti bahwa tensi konflik perbatasan semakin tinggi di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, hal serupa juga terjadi di sekitar ZEE Korea Selatan, Rusia, Korea Utara dan Palau.

Alasan lain

Ada juga argumentasi lain tentang betapa rumitnya relasi antara Pemerintah Cina dan nelayannya. Atau dengan kata lain, relasi mereka tak seharmonis yang dibayangkan.

Di satu sisi, sangat sulit bagi pemerintah Cina untuk mengendalikan dan mengelola nelayannya dan mencegahnya dari kegiatan illegal sebab di sisi lain, nelayan mungkin memiliki alasan bagus untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah.

Patut dicatat bahwa beberapa waktu lalu, belasan pejabat otoritas perikanan Pemerintah Cina ditangkap karena mencuri atau menggunakan subsidi bahan bakar yang seharusnya untuk nelayan.

Alasan ketiga, pemerintah Cina tidak memberikan kompensasi finansial bagi banyak nelayan yang ditahan di negara lain. Sebab jika mereka bertindak sebagai agen pemerintah, orang akan mengharapkan mereka menerima pembayaran kompensasi.

Sebaliknya, beberapa nelayan didenda atau didiskualifikasi karena mendapat subsidi bahan bakar oleh pemerintah Cina setelah mereka kembali ke Cina.

Keempat, Cina tampaknya lebih tegas dalam memberlakukan klaim maritimnya di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, menjaga stabilitas maritim masih menjadi prioritas utama. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Cina untuk sengaja mengirim nelayannya ke perairan yang disengketakan untuk menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga.

Inilah alasan mengapa Cina melarang nelayannya untuk memancing di perairan dekat Scarborough Shoal setelah kebuntuan urusan perbatasan laut dengan Filipina pada tahun 2012.

Demikian pula, Cina tidak memberikan subsidi bahan bakar penangkapan ikan khusus untuk memancing di kepulauan Diaoyu-Senkaku, meskipun ada permintaan dari nelayan dan ahli perikanan mereka.

Singkatnya, prestasi perikanan Cina yang ekspansif dan nomor 1 di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari perihal kepentingan demografi, politis dan argumentasi kepentingan geostrategik.

Yang pasti, tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mereka merupakan konsekuensi dari kondisi perikanan pedalaman yang mulai menipis karena tingginya permintaan, karena jumlah populasi yang perlu asupan protein.

Sebuah pilihan berat bagi Pemerintah Cina di tengah kegigihan negara-negara lain yang juga membutuhkan hal serupa di laut negaranya, pada pangan, kedaulatan dan pengawalan hak-hak maritim mereka.

(rujukan: “China’s Fishing Industry: Current Status, Government Policies, and Future Prospects” by Zhang Hongzhou)

Luka Saddam, Luka Kita

Saddam, seorang warga Pulau Rajuni dilaporkan kena tembakan, kondisinya memburuk, ada infeksi di bagian perut dan usus. Ini pukulan untuk kita semua sekaligus bukti bahwa upaya konservasi dan  pemanfaatan seimbang di Taman Nasional Taka Bonerate masih dirundung badai .

***

Usia Saddam sekira 7 tahun ketika saya datang ke Pulau Rajuni Kecil, Taman Nasional Taka Bonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan di tahun 1995. Dia anak dari pasangan Sudir dan Kalsum. Di teras belakang rumah mereka, saya acap sarapan atau menikmati ikan bakar hasil pancing sang ayah di ujung tahun 90an. Rumah kediaman saya hanya terpisah MCK desa dengan rumah keluarga Sudir.

Saya bertemu terakhir kali dengan keluarga Sudir di November 2013 ketika menemani seorang Jerman mewawancarai dan memvideokan Sudir terkait aktivitas perikanan yang dilakoni dulu.

Sabtu, 28/11/2016 lalu, Saddam diberitakan terkena peluru yang menembus perutnya. Menurut laporan jurnalis Mongabay.co.id, Wahyu Chandra, Saddam dan dua orang rekannya baru saja pulang dari bagang yang ditempatkannya di sekitar Pulau Rajuni, Taka Bonerate. Setahuku dia adalah juga pelaut, sering ikut kapal-kapal barang dari Rajuni, tujuan Makassar hingga Nusa Tenggara.

Oleh keluarga, Saddam diboyong berobat ke Makassar setelah pengobatan di Kota Benteng Selayar tidak berjalan maksimal, ada infeksi hebat di ususnya dan harus dibungkus plastik. Dia sempat dirawat di RS Pelamonia sebelum dikabarkan tinggal di rumah kos untuk rawat jalan.

Saddam, sosok yang saya masih sempat lihat belepotan ingus nun lampu ini dituduh melanggar Undang-Undang kawasan konservasi TN Nasional Taka Bonerate. Belum ada rilis tentang nama pelaku penembakan namun kejadian ini kembali mengingatkan kita tentang potensi konflik dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di area taman nasional seperti Taka Bonerate.

***

Menurut laporan Mongabay, beberapa hari sebelum penembakan tersebut sebanyak 17 nelayan di Pulau Tarupa ditangkap dengan tuduhan illegal fishing. Di laporan itu juga disebutkan bahwa tak ada satu pun bom ikan yang ditemukan di perahu Saddam, sehingga tak ada bukti-bukti bahwa ia sedang melakukan praktek illegal fishing pada saat itu.

Yang saya ingat tentang Pulau Tarupa adalah sebagai hotspot aktivitas illegal, pembom dan pembius ikan tapi itu dulu. Beberapa nelayan dari sana yang saya kenal beberapa kali telah diproses hukum dan ditahan di Selayar. Mereka memilih insyaf karena derita yang diterima setelah diproses hukum. Tapi itu dulu, nun lampau. Saya kira saat ini tak separah dulu, pengamanan telah semakin ketat dan praktik illegal fishing telah menjadi momok bersama.

DSC_0409.JPG
Suasana Kampung Bajo di Desa Rajuni, Pulau Rajuni Kecil (foto:Kamaruddin Azis/2013)

Telah banyak bukti bahwa penggunaan bom ikan dapat mengancam nyawa pelaku. Jika bom meledak di tangan, nyawa taruhannya. Belum lagi dampak yang ditimbulkannya pada kerusakan terumbu karang karena daya ledak bom. Rumah ikan hancur dan masa depan ekonomi setempat bisa kolaps.

Di Pulau Rajuni Kecil, termasuk Latondu maupun Tarupa, penulis mendengar beberapa laporan tentang nelayan tewas setelah bom meledak di tangan. Hingga laporan penembakan di tepian Pulau Rajuni itu, saya tidak pernah mendengar berita tentang senjata Polisi Kehutanan (Polhut) yang menyalak di Taka Bonerate.

Kejadian yang masih terasa hangat di memori adalah tewasnya nelayan di Pulau Kayuadi di tahun 2003 nun lampau setelah terlibat ketegangan dengan aparat Kepolisian.  Boleh dikata Taman Nasional Taka Bonerate adalah taman nasional paling adem dan menyenangkan sejauh ini.

***

Laporan-laporan yang berseliweran di media sosial justeru menunjukkan hal yang sangat positif tentang gairah kegiatan pariwisata yang semakin tinggi. Beberapa foto indah dari Taka Bonerate bahkan menghiasi tempat-tempat strategis seperti Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Destinasi wisata seperti Pulau Tinabo dan festival tahunan seperti Taka Bonerate Island Expedition acap mengail pengunjung dan mulai dikenal khalayak.

Tertembaknya Saddam tentu saja merupakan pukulan telak bagi keluarga korban, juga bagi warga Desa Rajuni yang terkenal taat pada aturan taman nasional. Juga bagi saya yang berteman akrab dengan ayahnya, dengan ibunya.

Tertembaknya Saddam mengingatkan kita tentang potensi ancaman konflik antara warga dan otoritas penegak hukum dalam taman nasional. Saya juga mengenal beberapa polisi kehutanan di Taka Bonerate dan paham juga bahwa pekerjaan mereka sangatlah berat. Berat karena kompleksitas dalam kawasan.

Bukan semata karena beragamnya pihak penegak hukum yang membutuhkan koordinasi tetapi jarak dan luas wilayah pengawasan kurang lebih 220.000 hektar. Terdapat 21 pulau pasir dan 9 berpenghuni. Ada informasi bahwa penduduk dalam kawasan Taka Bonerate telah mencapai 7ribu jiwa atau naik 20% sejak 20 tahun terakhir.

Taka Bonerate adalah wilayah yang kompleks dan menjadi muara dari nelayan-nelayan Flores, Nusa Tenggara, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan dari Sulawesi Selatan. Jika kemudian ada konflik pemanfaatan maka bisa jadi ini merupakan dari imbas dinamika sosial dan ekonomi di dalamnya.

Seorang aktivis lingkungan di Selayar mencatat adanya laporan nelayan yang semakin berani masuk ke zone konservasi taman nasional.

Jika ada kabar kalau nelayan-nelayan telah mulai berani merangsek masuk ke zona inti (zone steril dari pemanfaatan dan tidak boleh dilintasi) taman nasional maka sesungguhnya ada perkembangan baru tentang dinamika kawasan. Mengapa mereka begitu berani?

Faktanya, selain medan yang jauh dari pusat ibukota Kabupaten Selayar apalagi ibukota Sulawesi Selatan, praktik illegal fishing memang berpotensi marak di musim barat atau penghujan seperti ini.

Karena jarak terpencil itulah, banyak pelaku illegal yang berani menantang badai demi ikan buruan. Di kota-kota seperti Makassar, Bulukumba atau Sinjai, harga ikan melambung selangit di musim barat menjadi godaan bagi nelayan untuk melakukan kegiatan illegal.

Sebagai yang pernah tinggal di dalam kawasan ini sejak tahun 1995 hingga 2003, penulis perlu mengingatkan tentang pentingnya komitmen menjadi relasi harmonis antara warga, aparat dan lingkungan hidup pesisir dan laut di Taka Bonerate.

Meski taman nasional saban tahun menggelar program-program atau kegiatan penyadaran konservasi dan dukungan pengembangan mata pencaharian alternatif nan ramah lingkungan namun tensi ragam kepentingan antar pihak tak bisa diabaikan.

Saat ini, bukan hanya di Taka Bonerate, di beberapa titik seperti Teluk Bone, Peraiaran Spermonde di beranda Makassar aktivitas illegal fishing seperti bom dan bius ikan masih acap terjadi.

Kompleksitas kawasan seperti Taka Bonerate harus diurai dan didukung oleh para pihak atau otoritas terkait. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga Pemerintah Desa. Jika membaca regulasi dan kebijakan nasional saat ini terkait penindakan illegal fishing, maka syarat utamanya adalah adanya koordinasi dan saling backup di antara otoritas terkait antar level dan horizontal sebab ini merupakan pekerjaan besar dan berhadapan dengan kepentingan warga banyak.

Bagi taman nasional, pelibatan Pemerintah Desa maupun aparat Kecamatan dalam pengelolaan kawasan harus mulai diintensifkan. Apalagi sumber daya pembangunan desa semakin melimpah. Mengajak para pihak di desa untuk memperbanyak program pemberdayaan nelayan ketimbang membangun infrastruktur yang tak relevan dengan kebutuhan ril warga. Daripada mubazir?

Para pihak atau otoritas terkait harus memahami pula bahwa pertambahan jumlah penduduk dalam kawasan dan semakin intensnya relasi antara warga setempat dengan pelaku-pelaku ekonomi antar wilayah terutama Sinjai, daratan utama Selayar serta Makassar berpotensi menimbulkan ajakan untuk melanggar hukum, menjadi tekanan tambahan pada ekosistem yang dijaga polisi hutan Taman Nasional.

Beban sosial semakin tinggi ketika sumber daya tersedia tak bisa lagi menahan laju kebutuhan ekonomi warga yang semakin bertambah, uang untuk pendidikan, kesehatan dan modal melanjutkan hidup. Dengan kata lain, penegakan hukum harus punya mata untuk melihat realitas dan tantangan-tantangan yang dihadapi warga.

Pola-pola peningkatan kesadaran, pengawasan, pemantauan dan penindakan berkaitan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di dalam taman nasional harus pula digiatkan, kalau perlu diperbaharui, terkoordinasi dan dibekali dengan sumber daya memadai, personalia dan anggaran apalagi sejak berlakunya UU 23/2014 dimana sektor Kelautan telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. Tantangannya tentu akan semakin berat.

Para pihak tak bisa lagi mengandalkan pola-pola lama yang berjarak dengan warga. Para aparat, baik polisi hutan, Babimmas, Babinsa, angkatan laut maupun otoritas lainnya seperti PPNS Perikanan harus menjadi pengayom warga di dalam kawasan taman nasional.

Ke depan, diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemanfaat di dalam taman nasional. Bisa dalam bentuk program atau kegiatan massal dan memberikan penghormatan dan pengakuan bagi masyarakat setempat sebagai pemegang mandat pengelolaan. Sekali lagi ini bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan kreativitas untuk merangkul dan meyakinkan warga bahwa dengan kerjasama Pemerintah dan warga masa depan Taka Bonerate sebagai cagar biodiversitas bumi terjaga.

Memang, menjadi aparat penegak hukum di tengah dinamika sosial ekonomi yang semakin kompleks di Taka Bonerate membutuhkan kapasitas, kesabaran dan persuasi sosial di atas rata-rata. Sebagai aparat, penerapan prosedur tetap dan pendekatan setara dan apresiatif harus lebih ditingkatkan lagi. Namun apapun itu, warga harus dihormati sebagai pemegang otoritas pengelolaan sebab mereka telah lama terbentuk dan bertahan di pulau-pulau dalam kawasan Taka Bonerate.

***

Tertembaknya Saddam merupakan peringatan bagi kita semua bahwa tantangan penegakan hukum lingkungan di kawasan seperti Taka Bonerate tidaklah mudah, bahwa menjadi aparatur negara yang dimandat untuk menjaga kewibawaan negara bukanlah hal ringan, mereka harus tegas tetapi pada saat yang sama harus taat pada prosedur. Tertembaknya Saddam bisa pulau dimaknai sebagai eskalasi kegiatan illegal fishing yang tak bisa ditoleransi lagi, setidaknya apa yang dialami oleh si penembak.

Mari menunggu sampai kasus ini benar-benar terungkap, setidaknya ada klarifikasi lengkap versi pelaku, otoritas Kepolisian dan pihak taman nasional Taka Bonerate.

Luka Saddam adalah luka kita semua, luka bagi yang ingin melihat berjalannya pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut yang seimbang, partisipatif dan berpihak pada warga. Semoga Saddam segera pulih dan bisa kuliah lagi.

Lekas pulih, sabe’!

Gowa, 13/01/2017

Telisik Rote Ndao, dari Es hingga Kapasitas Kelembagaan

Tulisan ini merupakan kompilasi hasil temuan dan wawancara penulis dengan beberapa pihak ketika berkunjung ke kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan Australia ini. Kunjungan dilakukan dari tanggal 2 hingga 4 November 2016. Berikut paparannya.

***

Nawa Cita Jokowi itu untuk membangun wilayah-wilayah jauh agar tidak ada lagi penderitaan warga. Yang selama ini menangis, kita buat dia tidak menangis lagi. Demikian penegasan Leonard Haning, Bupati Kabupaten Rote Ndao saat menerima penulis pada 3 November 2016.

Leonard melanjutkan, pembangunan SKPT harus digandengkan dengan konsep modern. Perlu dibicarakan pola penangkapan ikan, ruang laut yang digunakan, tipe kapal, berapa hari melaut, denga apa dia melaut, apa yang ditangkap, sebesar apa, kualitas bagaimana.

“Kalau bisa Rote ini bau ikan, namun kalau perut saja belum cukup kita harus berikan solusi atas tantangan ini,” katanya dengan sorot mata tajam.

Rote Ndao adalah salah satu dari 15 kabupaten pulau terluar Indonesia yang diplot oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadi simpul bisnis perikanan yang diindikasikan oleh perdagangan ikan domestik yang efektif, efisien serta berpeluang untuk ekspor ke luar negeri. Jarak Rote Ndao yang dekat dengan Australia menjadikan kabupaten ini punya kans besar mewujudkan misi Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti ini.

Butuh es

Nun jauh di pesisir timur Pulau Rote, Ida, perempuan penjual ikan cakalang duduk mencangkung di depan ikannya. Matahari tegak di ubun-ubun. Perempuan yang menjual ikan sejak 10 tahun lalu ini mengaku kalau es yang dibelinya dari ibu Ampelan tak bertahan lama. Dia was-was ketika matahari seterik ini, esnya mencair lebih cepat, padahal ikannya belum laku. Di kotak gabus, esnya sebentar lagi cair.

Ida adalah penjaja ikan keliling. Beberapa jenis ikan yang dijualnya adalah ikan cakalang, tongkol, serisi dan lamadang.  “Tidak beli tuna, tuna dibeli pedang dari Kupang,” katanya.

Sementara itu, Zaenuddin Laduma, pedagang ikan keturunan Buton mengaku bahwa ikan-ikan dari Kampung Tanjung banyak dikirim ke Baa dan Papela.

Tanjung adalah kampung yang dihuni warga pendatang dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara sebagian dari Perkampungan Bajo Mola.

Menurut Haji Nawir, kedatangan nelayan dari Wanci ini sejak 20 tahun silam ketika masih marak perburuan sirip ikan hiu. Di kampung ini terdapat 140 kepala keluarga dan sebagian besar adalah suku Bajau.

“Di sini, kebanyak suku Bajau, sonde ada campur,” kata Ida.

“Tadi bodi su masuk Hanya dapat 50 ekor cakalang, ada pula ikan serisi, ikan lamadang. Kalau tidak laku hari ini kita es, kadang dibawa ke Baa atau dijual semata-mata di sini,” kata Zaenuddin. Bodi yang dimaksudkan ada perahu bermesin khas Rote yang dibawa oleh nelayan- nelayan berbahasa Bajau.

dsc_0275
Kapal ikan di Tulandale (foto: Kamaruddin Azis)

“Di sini ada 30 bodi, jadi bisa dibayangkan kebutuhan esnya. Satu bodi bisa bawa 300 kilogram hingga 1 ton es. Makanya bagus kalau bikin pabrik es di sini, jangan buat kos-kos turis dulu. Kalau paberik jalan, es balok gampang, begitu paling bagus,” kata Zaenuddin dalam logat khas Rote yang kental, tidak ada bukti bahwa dia berasal dari daratan Buton di utara.

Zaenuddin mengaku, untuk es saja, nelayan Tanjung harus menyiapkan uang hingga 200ribu.

“Itu kalau ambil esnya dari Baa, ibukota Rote. Kalau dari balok freezer tidak tahan, lebih rugi kita,” tambahnya.

“Katong di sini, es paling mahal, jadi dong berani orngkos es sebab ikan di sini bagus. Mereka bisa sampai batas, ada 40an yang sering ke sana, ada rumpon,” katanya.

“Pokoknya sonde cukup. Ikan matagong, itu ikan musiman, banyak masuk di bulan November dan Desember. Masuk pula bulan 3-4, perekor bisa sampai 70 kilo sampai 80 kilo, perkilo dihargai Rp. 18 ribu/kilo,” ungkap Zaenuddin lancar sembari meminta kami bayar Rp. 50ribu untuk cakalang seberat 5 kilo.

Ida dan Zaenuddin adalah bagian dari komunitas nelayan di kampung Tanjung, yang menggairahkan usaha perikanan skala kecil di Pulau Rote. Dari sisi volume perikanan, informasi yang disampaikannya sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa nelayan butuh es balok. Terungkap pula bahwa meski relatif jauh dari Tanjung, mereka kerap mencari es di Kota Baa.

Ikhtiar dari Rote Ndao

Jefferson Tasik, manajer lapangan SKPT yang bertugas untuk memfasitasi para pihak dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanaan, mengkoordinasi upaya-upaya pengembangan sentra kelautan perikanan di Rote Ndao mengatakan bahwa salah satu titik pengembangan usaha perikanan di Rote Ndao adalah PPI Tulandale. Letaknya di sisi timur Kota Rote. Usaha lainnya adalah pengembangan budidaya rumput laut di Rote Barat.

Menurut Jefferson, dDi PPI ini produksi es juga belum berkelanjutan meski ada dua bangunan yang seharusnya bisa menjadi penyedia es. Demikian pula jumlah kapal yang masih sangat terbatas meski menurut Jefferson, sudah ada indikasi signifikan tentang perahu-perahu purse-seine yang mulai rajin beroperasi dan mendarat di Tulandale.

Selain itu, transformasi kapasitas nelayan telah terjadi seperti antara nelayan dari Flores yang berpengalaman dengan nelayan lokal. Produk perikanan yang ada dipasarkan ke Kupang atau Surabaya.

Ada indikasi baik bahwa upaya mendorong pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Rote Ndao berada di jalur tepat meski masih perlu penajaman-penajaman dan alokasi sumber daya, anggaran hingga SDM.

dsc_0312
Tangkapan nelayan di Tulandale (foto:: Kamaruddin Azis)

Potensi Rote Ndao lainnya adalah budidaya rumput laut. Mesrianus, PNS di Dinas Kelautan dan Perikana  Rote Ndao mengatakan bahwa khusus untuk budidaya rumput laut, pelaksanaannya masih menganut konsep program minapolitan budidaya. Untuk menggenjot budidaya ini anggaran daerah masih terbatas karenanya perlu ada investor atau dana yang disiapkan oleh pihak ketiga.

“Awalnya, perencanaan total volume budidaya di Rote Ndao membutuhkan dana 1,6 miliar dari sumber APBN, namun kini hanya tersisa satu miliar karena pemotongan anggaran,” katanya.

Berkaitan kapal perikanan, Jefferson menyebutkan bahwa ada perahu yang telah disiapkan sebanyak 55 unit untuk ukuran 5 GT sebanyak 45, 10 GT sebanyak 10.

“Tahun ini, dari 144 unit yang disiapkan  ada 45 unit berbobot 5 GT. Tahun ini, jumlah perahu yang akan diberikan berbobot 5 GT. Bantuan berikutnya akan diberikan pada Februari atau Maret 2017,” terang Oni, begitu ia kerap disapa.

Untuk mengembangkan SKPT, menurut Oni perlu pengorganisasian nelayan. “Selama tiga bulan pertama, karena diminta untuk menyiapkan koperasi, kami intens membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok nelayan, menjelaskan prosedur dan renana bantuan perahu dari KKP,” katanya.

Apa yang disebutkan oleh Oni tersebut dibuktikan dengan telah berdirinya 6 koperasi. “Ini merupakan inisiatif utama sebab bantuan yang diberikan memang mengharuskan adanya kelembagaan yang kuat,” katanya.

Substansi koperasi khas Rote Ndao ini adalah pelibatan anak-anak muda, atau mereka yang mempunyai kemampuan managerial untuk mengelola.

“Jadi tidak lagi seperti selama ini, dimana semua diurus nelayan, di koperasi ada nelayan, di laut juga ada nelayan. Mereka tak fokus pada bidang perikanan jadinya. Kita mau yang punya komitmen membangun daerah,” kata Jefferson.

Terkait fasilitasi SKPT di Rote Ndao, Jefferson mengatakan bahwa Pemerintah Pusat seharusnya dapat membangun komuniaksi intens dengan Pemerintah Provinsi, sejauh ini belum optimal. Namun menurut Mesrianus, hal ini terjadi karena Kepala Dinas Provinsi yang selama ini telah dilibatkan oleh Pemerintah Pusat belum menyampaikan kepada unit kerja atau tim kerja Provinsi.

dsc_0035
Lokasi budidaya rumput laut di Rote Barat (foto: Kamaruddin Azis)

Beberapa lokasi yang diharapkan jadi lokasi pendukungan SKPT adalah di lima kecamatan, meliputi Papela, Rote Timur, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut hingga Kepulauan Ndao Nusi. Untuk Integrated Cold Storage (ICS) masih pending meskipun lelang perencanaan sudah dimulai. ICS sedianya di Papela, Rote Tumur.

Hal lain yang perlu mendapat cermatan bersama adalah konsekuensi pemberlakuan UU No. 23/2014. Ini telah berdampak pada animo masyarakat yang melemah untuk memanfaatkan sarana prasarana yang ada karena rentang kendali dan penanganan seperti PPI menjadi terhambat dan panjang rantai birokrasinya.

Menurut Jefferson, hal berikutnya adalah perlunya Pemerintah Pusat untuk secara intens memberikan pemahaman kepada Pemerintah Provinsi tentang kebijakan dan perencanaan SKPT di NTT.

“Setelah itu adalah bagaimana supaya Pokja Provinsi termasuk Pusat untuk fokus dalam mengakselerasi SKPT ini,” katanya. Sebab menurutnya, sejauh ini belum terlihat keaktifan Pokja dalam menjalankan kebijakan dan perencanaan secara menyeluruh.

Terkait dengan tugas manajer lapangan, fasilitasi yang dilakukan berkaitan dengan penyiapan koperasi, karyu kartu nelayan, kartu asuransi, pemutakhiran data kelompok, registrasi kelompok hingga pengecekan aktivitas di lapangan. Namun demikian, bagi Mesrianus, hal ini merupakan hal yang berat di tengah jumlah pembudidaya yang mencapai 7ribu orang.

“Saat ini kelompok atau pembudidaya, telah trpisah dari nelayan, tidak boleh ada unsure lain di dalamnya termasuk PNS, hanya saja kita harus cek langsung, tidak sekadar mendata atau input. Inilah yang harus digiatkan, apalagi luas lokasi dan jumlahnya yang diestimasi bisa mencapai 12 ribuan orang,” katanya. Saat ini, di Rote telah ada kelompok lele, kelompok kerapu, KJA aquatech dan pilot proyek budidaya bandeng.

Terkait APBD untuk pengembangan kelautan dan perikanan, menurut Mesrianus, anggaran yang ada untuk operasional dinas, untuk kegiatan perikanan tangkap, pengolahan, budidaya, SDM.

“Tidak sampai 5 miliar termasuk belanja pegawai, termasuk DAK,” katanya.

Menurut Mesrianus, jika ada hal yang perlu diperhatkan ke depannya terkait pengembangan budidaya ini, maka itu adalah potensi konflik persinggungan lokasi budidaya rumput laut dengan lokasi pariwisata.

Sebagaimana diketahui bahwa Rote Barat merupakan destinasi wisata unggulan Pemerintah Daerah karena keindahan pantai dan lokasi surfing. Banyak tamu dari Australian yang menjadikan kawasan ini sebagai lokasi wisata.

Terdapat banyak petak-petak budidaya rumput laut bersisian dengan lokasi wisata, resort dan wahana berenang para turis. Masih perlu penataan dan sinkronisasi.

***

Jefferson, Mesrianus dan penulis sepakat bahwa aspek kapasitas kelelembagaan dan sistem dukungan untuk menggerakkan potensi kelautan dan perikanan sangat diperlukan dan merupakan tanggung jawab bersama. Hadirnya SKPT selama tahun 2016 memang belum memberikan hasil maksimal seperti terlaksananya ekspor hasil kelautan dan perikanan dari Rote namun setidaknya peta kapasitas telah nampak, hanya dibutuhkan kesungguhan untuk menyiapkan sumber daya anggaran dan kerjasama lintas sektor dan level sebagaimana harapan Leonard Haning di awal tulisan ini.

“Jadi jalan mang masih panjang memang,” pungkas Jefferson terkait pengembangan potensi kelautan dan perikanan Rote Ndao.