Masnun, Kerabat Penyu dari Kuranji

 

dsc_0471
Penyu-penyu di lokasi penetasan (foto: Kamaruddin Azis)

Dari alam kembali ke alam. Ungkapan ini berlaku pada apa yang dilakukan Masnun dan anggota kelompok pengelola sumber daya alam di Desa Kuranji Dalang, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terhadap penyu. Kelompok yang menyebut dirinya sebagai ‘Kerabat Penyu Lombok’ ini mengumpulkan telur-telur penyu yang ditemui di pantai untuk kemudian dijaga.

Dengan upaya tersebut, warga tak lagi memangsa atau menjual telur penyu ke pasar tetapi menetaskannya, merawat, memberi pakan dan melepasnya ke laut. Satu ikhtiar mulia di tengah kian masifnya ancaman manusia ke alam dan spesies-spesies langka seperti penyu sisik, hijau hingga belimbing.

***

Sore itu, penulis berkunjung ke Kuranji dan bertemu dua puluhan orang yang duduk takzim di gazebo wisata yang belum lama dibangun. Penulis bertanya tentang arti kata Kuranji Dalang, tak satupun yang paham. Mereka hanya menyebutnya sebagai nama yang sudah ada sejak lama. Di Kuranji terdapat ratusan nelayan termasuk yang pernah mencari telur penyu. Pantai Kuranji tidak kurang 1 kilometer merupakan wahana bagi penyu-penyu yang ingin bertelur. Pantai Kuranji yang indah nampaknya bukan hanya diminati para pemburu sunset dan rekreasi tetapi juga penyu-penyu sisik hingga lekang untuk bertelur.

dsc_0476
Masnun

Di sore itu pula terdengar inisiatif dari beberapa orang yang berhimpun ke dalam kelompok pengelola sumber daya alam Desa Kuranji Dalang yang dimotori oleh lelaki Masnun.  Masnun, sosok yang terlibat sibuk menyiapkan penyu muda atau tukik untuk dilepas ke alam secara simbolik oleh perwakilan Kementerian Kelautan, Bappenas, Kementerian Keuangan dan perwakilan the International Fund for Agricultural Development (IFAD), pada penghujung Agustus lalu.

“Sebelumnya warga kerap menggali telur penyu dan menjualnya ke Mataram. Kalau tidak dijual ya, dimakan,” kata Masnun sesaat sebelum acara pelepasan tukik-tukik tersebut.

Masnun mengaku, keinginan melakukan upaya penyelamatan muncul ketika melihat geliat pengembangan wisata pantai Kuranji yang ditunjukkan oleh pembangunan delapan gazebo wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, menurut Masnun, upaya konservasi penyu ini merupakan kebijakan nasional dan diperkuat dengan undang-undang.  Masnun terketuk hatinya karena kawasan Kuranji harus dikelola dengan bijak. Bukan sekadar dinikmati keindahannya tetapi merawatnya. Misalnya dengan menanami pohon cemara di sepanjang pantai atau konservasi penyu.

“Upaya pelestarian ini sudah banyak dikampanyekan oleh kantor BKSDA Lombok Barat bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat melalui bantuan program pemberdayaan masyarakat pesisir,” kata Masnun saat menjamu tetamu yang datang. BKSDA adalah akronim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang oleh Masnun disebutnya sebagai mitra bagi Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam dampingan proyek pemberdayaan masyarakat pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Sore itu, sebuah wadah berisi air dan penyu-penyu yang hendak dilepas ke laut secara simbolis telah disiapkan.

dsc_04631
Siap menetas (foto: Kamaruddin Azis)

“Tukik-tukik ini usianya satu bulan. Tetasnya di sana,” katanya sembari menunjukkan bangunan yang disebutnya sebagai pusat penangkaran penyu Kuranji Dalang di sisi timur pantai Kuranji.

“Sebelumnya, telur-telur ini dikumpulkan oleh Pak Sarimah dan Pak Samin. Mereka patroli ke pantai. Lalu memberikan ke saya untuk ditetaskan,” imbuhnya. Dari Masnun terbetik pula praktik adopasi telur penyu. Disebut adopsi sebab bagi sesiapa yang ingin mendukung upaya konservasi ini, dapat memilih telur dan menitipkannya di pusat penetasan yang dikelola Masnun cs.

“Ada adopter, ada kotak donasi pula,” begitu sebutan Masnun. Praktik ini dianggap sangat positif dalam memancing gairah warga memberi perlindungan ke penyu di Lombok Barat, seperti dilakukan terhadap penyu hijau di Gedeair, Lombok.

“Untuk kegiatan kami ini sudah ada lima kali penetasan,” tambah Masnun. Masnun dan kawan-kawan memperoleh panduan dari Kantor KSDA Lombok Barat. “Ada mitra di KSDA namanya pak Ivan Gantara,” katanya.

Saat ditanya sudah ada berapa ekor yang ditetaskan, Masnun mengatakan telah ada 700 ekor. “Itu setelah mendapat lima kali dapat telur dari warga, lima gelombang begitu,” katanya.

dsc_0433
Melepas tukik di Pantai Kuranji (foto: Kamaruddin Azis)

Hingga saat wawancara, Masnun mengatakan telur pertama sebanyak 280 telur dan sebagian telah dilepas ke laut. Kemudian 80 telur, lalu 40 biji atau 40 ekor menetas. Saat ini ada tidak kurang 60an telur sedang menunggu giliran untuk menetas, diperkirakan akan menetas di mula Oktober 2016.

“Pak Bupati juga pernah melepas tukik dari hasil penetasan kami,” katanya terlihat bangga.

Selama mengelola usaha penangkaran ini, Masnun tak luput melibatkan pihak sekolah-sekolah, anak-anak sekolah. Masnun menawarkan kepada pihak-pihak yang ingin mengadopsi sarang atau gundukan tanah yang telah diisi teluk.

“Satu sarang bisa sampai dinilai 500ribu,” ungkapnya. Hingga Agustus ini telah terkumpul Rp. 2,2 juta.

“Dana kita gunakan untuk beli tupperware, sebagai wadah,” tambahnya.

Selama mengelola kegiatan pelestarian penyu ini, Pak Masnun dibantu Sapriawan, Nursam, Saniman, Sadirah hingga pak Ahmad. Sebagian besar anggotanya ini adalah nelayan dan berjualan di pantai Kuranji.

“Bantuan CCDP yah wadah penangkaran, nilainya jutaan lebih. Ada baskom, tupperware, kawat, pagar dan lain sebagainya,” kata pria kelahiran 12 Oktober 1978 yang merupakan tamatan SMP di Labuati. Masnun mempunyai istri bernama Faizah dan telah punya anak bernama Adam Alghifari usia 6 tahun.

20160831_145401
Tukik dari Pantai Kuranji (foto: Kamaruddin Azis)

Sore itu, Masnun telah menunjukkan ke warga, ke tetamu dan kita semua tentang bagaimana mencintai biota langka, biota unik yang dilindungi oleh negara. Biota langka (endangered) yang dilindungi undang-undang namun masih banyak di antara kita yang mengabaikannya.

Andai tertarik jadi adopter telur penyu? Ke Masnun saja, kerabat penyu dari Kuranji!

Advertisements

Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

Diksi pemberdayaan masyarakat kian sering dielaborasi beragam pihak. Sejak runtuhnya Orde Baru hingga melintasi gerbang Reformasi yang ringkih. Puncaknya ketika para fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) wara-wiri dengan dana ratusan juta di tangan, keluar masuk desa demi pemberdayaan. Puncak yang tertebas fakta bahwa pemberdayaan dimaksud ternyata tak lebih dari persoalan baru—infrastruktur sosial dibangun dan diam-diam menapak puncak hutang, suprastruktur sosial kian limbung.

Maka amatlah pantas ketika di rezim Jokowi-JK, diksi tersebut didedah serius. Di pesisir dan pulau-pulau, Susi Pudjiastuti, si menteri flamboyan meminta para pihak menelisik hakikat pemberdayaan di sana. Dia terusik penempatan kata itu dalam program KKP sementara spot kemiskinan di pesisir melebar.

Hakikat pemberdayaan

Di pesisir Sumatera, Kalimantan hingga Papua, penulis menemukan pangkalan pendaratan ikan ber-MCK, kantor, pabrik es. Ironi terlihat pada beberapa meter dari fasilitas bantuan Pemerintah ini, nelayan justeru menebar hasil perikanan di pangkalan tradisional ‘berlantai pasir’. Hal inilah hingga lambat laun fasilitas penunjang tersebut rusak tanpa ada yang mengambil inisiatif.  Potret ini juga nampak pada bantuan-bantuan kapal, tangki air, drainase, sumur, pabrik es, dan lain-lain. Nun lampau.

Sehimpun fakta di atas membuat kita berpikir, mengapa warga terlihat mengiyakan sedari awal tetapi tidak menunjukkan tanggung jawab sesudahnya? Mengapa mekanisme kolaborasi antara top down a la Pemerintah dan bottom up ala pemberdayaan tak efektif. Ada apa?

Salah satu kritik atas implementasi program pemberdayaan di pesisir sejak Orde Baru hingga masa SBY-Boediono adalah betapa lemahnya ownership dan tanggung jawab warga. Pendekatan partisipatoris terasa semu sebab para pemberdaya justeru tak cakap memfasilitasi terbitnya inisiatif masyarakat pesisir yang terkenal keras, rentan konflik dan terbelit ketidakpastian berproduksi. Sekali waktu warga ikut program pemberdayaan ekonomi agar tak lagi membom atau membius ikan, namun ketika proyek selesai mereka kembali lagi ke kebiasaan awal tersebut.

Inilah kegagalan pemberdayaan itu, yang oleh almrahum Mansyour Faqih disebut kegagalan paradigmatik dan metodologik. Dalam konteks kini, paradigmatik berkaitan bagaimana menentukan arah perubahan, substansi tujuan dan strategi yang relevan misalnya pada kolaborasi multi pihak. Metodologik pada ada tidaknya keahlian memfasilitasi dan mengobservasi realitas, mediasi komunitas dalam pengambilan keputusan partisipaoris.  Hal yang acap diabaikan, Pada pelatihan-pelatihan fasilitator yang dipangkas durasinya, yang lebih banyak sambutan seremoni ketimbang substansi pencangkokan pengetahuan, keterampilan dan pemihakan yang dipraktikkan ketimbang verbal atau ceramah.

Praktik pemberdayaan tak lebih upaya memanja masyarakat; dengan iming, uang, pinjaman tanpa aturan ketat. Yang terjadi tunggakan dan menanti bantuan baru. Partisipasi sosial menjadi kehilangan makna. Inilah kegagalan repetitif pemberdayaan itu. Fasilitator proyek datang tanpa memberi kesempatan warga berpikir, menganalisis realitas dan kapasitas tersedia.

Turning point fasilitasi

Esensi pemberdayaan di pesisir terletak pada tumbuhnya inisiatif, nelayan, pedagang, pembudidaya, perempuan, kaum muda dan segenap lapisan sosial dalam mengambil keputusan. Jika tak diberi kesempatan dalam pengambilan keputusan, mereka takkan punya rasa memiliki. Dalam kasus proyek-proyek pemberdayaan, warga sebagai “tenaga kerja” belaka, tak punya otoritas maksimum “memutuskan kontribusi besaran anggaran” sedari awal.

Memfasilitasi warga mengambil keputusan dan bertanggung jawab adalah panjar hakikat fasilitasi. Jika lalai di sini, jangan harap warga mempunyai tanggung jawab merawat bantuan. Oleh sebab itu, fasilitator harus menjaga sikap dan pemihakannya sebagai pendorong partisipasi.  Kerap karena proyek (yang dibatasi waktu), mereka memaksakan agenda secara halus, merasa telah memberi ruang partisipasi tetapi saat bersamaan mereka merengek dibantu menyelesaikan ihwal administrasi belaka.

Suatu ketika, fasilitator bersepakat dengan warga di pesisir menyelenggarakan pelatihan pukul 09.00 pagi. Warga setuju. Jika telah disepakati maka tentu fasilitator akan datang setidaknya 15 menit sebelum acara. Pukul 09.00 mungkin yang datang 1 atau 3 orang, yang lain belum. Fasilitator mesti bersikap, memutuskan tetap menunggu atau pulang. Yang lazim adalah fasilitator menunggu atau meminta seseorang memanggil warga datang. Enggan pulang karena jika tindakan itu dipilih misinya menuntaskan agenda proyek menjadi gagal.

Sejatinya, seorang fasilitator yang komit pada hakikat pemberdayaan akan memutuskan pulang saja. Sebuah komitmen akumulatif pengetahuan, keahlian dan pemihakan pada masyarakat ketimbang pihak luar. Sampaikan saja harus pulang karena warga tak menepati janji. Dalam teori fasilitasi, titik di mana menempuh keputusan ini disebut titik kritis atau turning point pemberdayaan (Wada dan Nakata, JICA 2010). Jika anda pulang, anda telah menunjukkan sikap dan niat baik. Jika tetap memanggil ulang, saat itu, rasa kepemilikan masyarakat telah anda gadai.

Memang, fasilitator harus punya determinasi dan kesabaran tetapi saat itu harus bersikap. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana membangun kemampuan masyarakat untuk membaca potensinya, diri dan komunitas, lingkungan dan organisasi yang ada. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat artinya memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat titik lemah atau sesuatu yang hilang yang mereka tak sadari, dan dengan itu mereka bersedia mengambil inisiatif. Bukan karena ada orang luar atau iming-iming tetapi kesadaran dari dalam diri mereka.

Contoh tentang pertemuan di atas hanyalah satu dari beberapa ruas fasilitasi. Meski demikian hakikat memberi ‘hukuman’ pada masyarakat di atas harus dilihat sebagai edukasi juga bahwa mereka tak bisa selalu berharap pada bantuan pihak luar. Lebih dari itu, mereka juga harus bertanggung jawab dan disiplin.

Apa yang disampaikan Wada dan Nakata di atas terasa ekstrem dan tak lazim, namun dalam konteks pemberdayaan masyarakat tentulah sangat fundamental. Mengingatkan mereka bahwa perubahan dan hakitat pemberdayaan ada pada mereka, pada inisiatif mereka, bukan orang luar.

Hal inilah yang lebih penting ditempuh supaya kita tak mengulang-ulang diksi pemberdayaan masyarakat di dokumen-dokumen perencanaan teknokratis tak jelas itu, yang oleh Menteri Susi Pudjiastuti sebagai diksi bersayap. Para pengambil kebijakan, para perencana, fasilitator pemberdayaan di pesisir segeralah berbenah diri, pada pemenuhan kapasitas paradigmatik dan metodologik itu atau Poros Maritim hanya jadi pepesan kosong!