Iskindo Sulsel dan Suara-suara Menyoal Rencana Pertambangan Pasir

“Saya sangat merasakan di pengadilan,selama setahun bersidang  selalu kita dibenturkan di persoalan hasil penelitian,” Edy K. Wahid, aktivis LBH Makassar pada Marine Policy Corner ISKINDO Sulsel tentang perambangan pasir laut di Galesong Raya, Sulawesi Selatan.

***

Sudah sore namun udara Kota Makassar masih saja panas di Selasa, 28 Maret 2017. Waktu menunjuk pukul 15.00 Wita ketika enam orang perwakilan Forum Pemerhati Galesong berkumpul di Warkop Phinisi’ta Jalan Hertasning Baru.  Mereka ikut dialog Marine Policy Corner yang dihelat Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Sulawesi Selatan. Yusran Nurdin Massa, moderator dari ISKINDO Sulsel segera menggunting pita dialog.

“Kita berdiskusi untuk merespon rencana penambangan pasir di Takalar,” kata Direktur Yayasan Blue Forests Indonesia ini di depan 80an peserta. Di sampingnya, hadir Prof Aminuddin Salle Karaeng Toto, pakar hukum Unhas asal Galesong, Dr. Mahatma Lanuru dan Dr. Syafyudin Yusuf pakar kelautan Unhas. Tak ketinggalan Asmar Exwar dari Walhi Sulsel, Jamaluddin Ago dari Forum Pemerhati Galesong serta ketua ISKINDO Sulsel, Dr. Abd. Gaffar. ISKINDO mengundang Dinas Kelautan dan BLHD Sulsel namun hingga pelaksanaan acara berlangsung belum nampak.

Diskusi ini merupakan respon ISKINDO terhadap surat Badan Lingkungan Hidup Daerah tentang permohonn izin perambangan pasir laut di wilayah ruang laut  Kecamatan Galesong dan Galesong Selatan oleh PT. Lautan Phinisi Resources. Surat tersebut meminta tanggapan masyarakat terkait pemberian izin tersebut.  Yusran menuntun peserta dengan mengatakan penambangan pasir laut ini adalah bagian dari upaya reklamasi makassar.

“Ada lahan 157 hektar (di CPI) dengan kebutuhan jumlah timbunan pasir sebanyak 22 juta kubik pasir yang dibutuhkan. Timbunan berasal dari Gowa dan juga dasar laut,” ungkap Yusran mulai memantik dialog.

***

Asmar, kerapa disapa Slash dari Walhi yang duduk di samping Yusran menukas. “Terkait tambang pasir laut (di Galesong), memang tidak bisa dilepaskan dari reklamasi Makassar.  Proses penimbunan membutuhkan material. Dulu kami juga singgung soal ini dan akan berdampak langsung dengan sumber materialnya,” katanya.  Bersama Walhi dan jaringan Aksi Selamatkan Pesisir Makassar Asmar pernah memproses mem-PTUN-kan pelaku reklamasi di Makassar hingga pengadilan.

“Karena di Makassar tidak dibolehkan ada tambang, maka sasarannya adalah wilayah di sekitar Makassar dalam hal ini Takalar atau Galesong,” tambahnya sembari menyebut beberapa nama perusahaan yang pasang badan untuk mengais pasir di selatan Makassar.

“Izin prinsip sudah ada dan dikeluarkan oleh Bupati. Ini Seolah olah Pemda Takalar obral konsesi,” kata penggiat lingkungan ini. Asmar mencontohkan penolakan serupa seperti di Serang Banten dan Maluku.

Informasi rencana penambangan pasir ini terdengar tiba-tiba. Beberapa pihak menilai penimbunan pasir di sekitar Losari dalam hal ini Center Point of Indonesia sedianya hanya bersumber dari wilayah Gowa di bukit dan gunung. Sontak mengail suara-suara terutama dari Forum Pemerhati Galesong.

“Kami sempat kaget ketika 2 hari lalu FPG mengetahui bahwa ada surat berupa pengumuman yang meminta tanggapan dari masyarakat terkait dengan izin penambangan pasir. FPG mengajukan penolakan dengan tegas penambangan pasir,” kata Jamaluddin Ago dari Forum Pemerhati Galesong.

“Kami berangkat dari pengalaman dari beberapa daerah lain ada yag tergerus pantainya. Juga nelayan yang menurun pendapatannya hingga 30- 40 persen. Kemudian juga, penghasilan nelayan yang hidup di pinggir pantai berkurang karena pohon kelapa bertumbangan.  Di Galesong, data kami,  kurang lebih sepertiga penduduk Takalar berada di Galesong (3 kecamatan). Dari situ sepertiganya adalah warga pesisir,” papar Jamaluddin.

“Ketika melihat permohonan sebanyak 1.000 ha, artinya seribu lapangan sepakbola untuk 2 kecamatan. Di Galesong terdapat destinasi wisata, 5 menit menyeberang terdapat Pulau Sanrobengi yang sedang digalakkan sebagai destinasi wisata yang sangat indah. Beberapa event malah dipusatkan di sana. Maka ketika izin ini diberikan pastinya Sanrobengi akan tergerus. Saat ini tanggul penahan ombak tidak pernah ada yang bertahan,” tambahnya.

Menurut Ago, setiap terjadi musim ombak besar, warga mengeluh terjadi abrasi, garis pantai semakin mendekati pemukiman. Jika izin diberikan maka warga akan terancam dan mungkin direlokasi. Apa yang disampaikan Ago ini dapat dilihat di sekitar pantai Bontoloe, Boddia, Galesong Baru, Kalongkong hingga Batu-Batu.

“Kami menghimbau jangan kita mengorbankan kepentingn anak cucu demi kepentingan sesaat. Maka ratapan anak cucu yang akan muncul. Allah mengingatkan kita, karena keserakahan kita sendiri, maka kerusakan di muka bumi, lautan dan dimana-mana,” serunya.

“Kami menghimbau Pemprov dan siapapun yang terkait untuk tidak coba-coba menerbitkan izin di Takalar. Kami meminta teman-teman pemerhati lingkungan untuk bahu membahu untuk menolak penambangan pasir. Tegas kami menyatakan bahwa apaun bentuk izin itu kami menyatakan menolak dengan tanpa syarat,” kuncinya.

Tanggapan akademisi

Peneliti Kelautan Unhas, Dr Mahatma ikut memberikan pendapatnya. “Galesong di peta terlihat daerah rawan erosi  karena pantainya tidak terlindungi pulau-pulau di depannya. Tidak seperti Makassar yang punya pulau di depan, vegetasi pantai sudah kurang bagus sehingga pantai tak terlindungi, pantai kurang landai, kurang curam.  Akibatnya gelombang pecah lebih besar di pantai. Secara alami memang rawan di pesisir Galesong,” paparnya.

Menurut Mahatma, tentang penambangan pasir ini, di Kepmen diatur bahwa beberapa wilayah tidak boleh penambangan, tidak boleh kurang 2 mil dari garis pantai, atau tambang harus 3,6 km dari pantai, tidak boleh diperairan dangkal di atas 10 meter. Tidak bolehpada yang  ada infrastruktur laut seperti kenavigasian

“Fungsi pasir itu untuk meredam. Jadi ketika pasir berkurang gelombang semakin besar yang berarti abrasi akan semakin besar. Pengerukan akan menimbulkan lubang yang mempengaruhi transportasi sedimen. Suplai sedimen akan terganggu karena jatuh ke dalam lubang. Ini secara teori. Oleh sebab itu, harus dilakukan Amdal secara betul-betul yang dilengkapi dengan pemodelan yang menampilkan bagaima pola arus sebelum dan setelah kegiatan,” sebutnya.

“Rencana zonasi Sulsel masih dalam tahap penyusunan, makanya tidak ada yang berani mengeluarkan izin karena dokumen rencana zonasi belum selesai.  Harus bersesuaian dengan dokumen lain seperti RTRW,” kata Dr. Mahatma yang merupakan jebolan salah satu universitas di Jerman ini.

Dr. Syafyudin Yusuf, ahli karang dari Unhas menyatakan bahwa Galesong berada di sudut kaki Sulawesi yang merupakan pertemuan arus Selat Makassar dengan Laut Flores sehingga sepanjang masa terjadi pergolakan arus di sana.

“Penggalian pasir menyebabkan habitat laut pasti terganggu. Ada penurunan jumlah dan jenis organisme. Akan mengakibatkan kekeruhan air laut, penyebaran sedimen dan partikel akibatnya plankton tidak bisa lagi berfotosintesis dan menjadi makanan bagi ikan. Sehingga rantai makanan terputus. Produktifitas akan berkurang, ikan besar juga berkurang. Pada musim arus yang kencang, sedimen akan terikut dan dapat mengendap ke terumbu karang (dampak sekunder),” paparnya.

Pakar hukum Unhas, Prof. Aminuddin Salle yang merupakan tokoh asal Galesong memberikan pendapat tajam.

“Saya terbayang akan abad ke 17. saat perjanjian Bungaya ditandatangani.  Karaeng Galesong tidak mau tanda tangan tetapi Sultan Hasanuddin membujuk. Karaeng Galesong ke Jawa meneruskan perlawanan ke Kompeni. Ini serupa. Tentang penambangan pasir kami sepakat untuk menolak karena tidak arif dan dampak ekologinya juga sudah jelas,” katanya. Menurut Aminuddin, sebetulnya untuk produk hukum tidak boleh karena cantolan hukumnya belum ada.

“Alasan apapun juga kajian apapun juga ini tidak masuk akal. Sekarang saja di Galesong sudah tergerus. Ada pohon ramba (beringin) itu tumbang. Kemudian pohon yang menjadi pedoman pelaut untuk melihat galesong dari laut itu sudah tidak ada. Kalau tambang dilakukan maka Gaesong hanya akan menjadi sejarah,” serunya.

Edy Kurniawan Wahid dari LBH Makassar mengapresiasi acara ISKINDO ini dan mengatakan bahwa kekuatan pergerakan atau perjuangan melawan kegiatan seperti penambangan pasir ini akan semakin kuat ketika kampus atau peneliti ikut memberikan pendapat yang padu.

“Bagaimanapun kerasnya kita berjuang di bawah, tetap akan dibenturkan dari persoalan legalitas, atas teori kita. Saya sangat merasakan di pengadilan,selama setahun bersidang  selalu kita dibenturkan di persoalan hasil penelitian. Bahkan ada seorang Professor mengatakan satu pohon mangrove itu tidak berarti, bahkan 3,5 hektar mangrove tidak dikatakan hutan mangrove karena tidak punya fungsi,” katanya.

“Kami mengharapkan adanya perpaduan,” kata pengacara LBH Makassar yang mendampingi Walhi Makassar di PTUN izin reklamasi CPI. Edy menyayangkan ketika ada mahasiswa yang berlawanan dengan dosennya saat sidang di PTUN itu.

Langkah ke depan

Di ujung acara, Yusan kemudian menyebutkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Dia mengatakan bahwa secara umum, pada diskusi ditemukan banyak hal negatif pada rencana perusahaan yang mengajukan izin.

Para peserta sepakat bahwa penambangan pasir berpotensi menganggu wilayah sekitar Galesong dengan masuknya sedimen. Secara sosial masyarakat Galesong juga merasa terganggu, apalagi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum ada. Cantolan hukum juga tidak ada.

“Para narasumber menyampaikan bahwa itu akan mengganggu produktifitas perairan yang kemudian berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Hal lain adalah bahwa secara sosial, ada 2 hal yang akan mendapat dampak langsung, posisi Pulau Sanrobengi yang merupakan pusat wisata dan kebudayaan dan bakal terancam. Kedua, masyarakat saat ini sudah merasakan abrasi karena karakter pesisir yang rentan, karena topografi wilayahnya. Penambangan pasir akan menambah besar abrasi,” papar Yusran.

Atas nama ISKINDO Sulsel, Yusran mengusulkan perlunya kertas posisi dengan kajian yang komprehensif terutama disari dari hasil diskusi yang sedang berlangsung ini. Yang kedua, mulai masuk ke prosedur formal proses perizinan dan terlibat memberi input seperti konsultasi publik, koordinasi komisi Amdal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aktif mempengaruhi decision maker seperti DKP, KKP, KLHK, DPLH melalui hearing, keempat memediasi diskusi para pihak terutama di lokasi terpapar dampak.

Advertisements

Impresi dari Mawang, Matano hingga Toba

“A lake carries you into recesses of feeling otherwise impenetrable.” Penyair Inggris abad ke-19 William Wordsworth menempatkan kata danau dalam puisinya. Sedanau dapat membawamu ke relung rasa walau sulit dijelajah. Kurang lebih begitu arti bebasnya.

Ketiga nama di judul tulisan di atas adalah nama danau. Mawang mungkin tak setenar Toba atau Matano tetapi aku memulai tulisan ini karena kesan pertama dari Mawang. Aku menuliskan ini ketika mulai percaya bahwa ketiga danau ini bisa merefleksikan kondisi, tabiat dan cara kita mengelola harapan. Kalimat yang melankoli, tetapi rasanya memang, danau adalah misteri, adalah pusaran meski di permukaan terlihat rona rata.

Sudah lama aku ingin ke Danau Mawang di timur, danau sekira 6 kilometer dari humaku di sempadan Sungai Je’neberang, Gowa, Sulawesi Selatan. Tak jauh memang. Lantaran itu, danau itu jadi salah satu destinasi jogging di Maret yang basah ini.   Semburat cahaya memanduku demi hasrat bersitatap burung-burung, ilalang dan riak di tepian.  Seperti itu ekspektasiku tentang danau tentang gerak-gerak ritmis di atasnya. Sepagi itu, kusaksikan matahari merangkak di atas pucuk-pucuk trembesi, beberapa pohon terlihat menua, limbung dan bersimpuh di paras danau.  Menyigi tepian hingga masuk kekampung-kampung, lahir satu simpulan, Mawang, sungguhlah tenang dan nyaman.

Dia adalah wahana bagi warga meniti waktu, membaca perubahan dari tahun ke tahun.

***

Pagi tanggal 3 Maret itu, seorang menggiring sapi,yang lain memberi pakan bebek dan ayam, sebagian lainnya bercengkerama di bale-bale. Teronggok beberapa rakit bambu,rakit yang digunakan menjaga dan merawat keramba-keramba ikan. Rakit yang juga acap digunakan oleh warga pengikut An-Nadzir yang terkenal dengan tradisinya yang unik. Pagi yang hidup di tepian danau di Gowa ini

Danau Mawang (foto: Kamaruddin Azis)

seperti tertahan ketika aku berbelok ke kanan, ke selatan, rumah-rumah batu,jalan menanjak, air buangan dari selokan tertarik ke rongga danau yang membentangsekira 1,5 kilometer. Terkira lingkar tengah antara 200 meter hingga 500meter.

Mungkin Tuan Wordsworth benar, danau selalu menawarkan teduh dan ruang pencarian tetapi kita takkan bisa menembus segala yang mungkin.Oleh sebab itu, aku hanya mereka-reka paras Mawang di kelak sepuluh, dua puluh tahun nanti, ketika rumah-rumah semakin sesak, ketika limbah-limbah rumah tangga berjejalan ke kolom airnya. Ketika orang-orang bertarung memperebutkan ruang. Mawang, entah kau akan tetap tenang, bening atau pekat merana di titian waktu. Entah, tapi beta sungguh khawatir.

Oh iya, aku ingin mengabarkan danau yang lain. Kumulai dari Tobadi Sumatera Utara.

Pesona Toba

Kunjungan ke Danau Toba terjadi di dalam bulan Agustus 2016 dan Maret 2017. Pada kunjungan pertama aku menginap di salah satu hotel di Laguboti, Balige. Kala itu sempat menjajal perahu yang mengantar ke Pelabuhan Tomok, Pulau Samosir.  Di atas perahuku bercengkerama dengan anak-anak kecil nan manja. Anak-anak Panjaitan salahsatunya. Di perahu itu, aku menikmati suasana khas Danau Toba, kaki gunung,di sekitarnya, riak-riak air di sekitar keramba ikan, hingga perahu-perahu dari Balige, Parapat hingga Tapanuli yang lalu lalang. Beberapa kawan bersandar di tepian perahu dan mengunyah durian Medan dan membuang bijinya.

Tepian danau Toba (foto: Kamaruddin Azis)

Kunjungan kedua pada tanggal tanggal 7 Maret 2017. Kali ini ke Toba dengan mengambil tempat di Kota Parapat. Hotel Inna Parapat menjadi destinasi keduaku. Di hotel ini, aku merasakan nuansa kehadiran Presiden Jokowi yang pernah menginap di hotel ini tahun lalu. Model bangunan hotel yang unik, indah dan berarsitektur Barat merupakan daya pikat tersendiri.  Hotel ini terlalu indah untuk aku yang terbiasa hidup di rumah kosan, tetapi sesekali memang kita harus mencecap nikmat Tuhan sebagai ‘kelas atas’.

Aku beruntung mengamati dari dekat bangunan bergaya Mediterania yang menghadap ke keluasan danau. Suasana berbeda dan menyenangkan juga terasa saat malam hari. Lampu-lampu rumah, bangunan hotel dan kendaraan yang melintas di bahu gunung, di tepian danau seperti lampu-lampu jalan yang menari. Di danau seluas tidak kurang seribu kilometer persegi dan sedalam hingga 529 meter ini aku membayangkan prospek luar biasa jika bisa dikelola dengan baik. jika bisa menggugah para pihak untuk komit dalam menjaga kelestarian danau, tak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke danau, serta mengindahkan saran Pemerintah untuk tak serampangan mengeksploitasi danau Toba.

View dari Hotel Inna Parapat (foto: Kamaruddin Azis)

Jika ada yang mengusik mimpi itu, maka itu adalah masih sulitnya mengatur pemanfaatan danau dengan usaha budidaya ikan air tawar. Ada indikasi semakin tidak terkendalinya usaha budidaya air tawar yang dianggap dapatmerusakan keseimbangan ekologi danau, kini dan nanti. Hal-hal yang merupakan potensi, tantangan dan bagaimana menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata sebagaimana yang diimpikan Presiden Jokowi sedang disiapkan di sana. Ada semangat yang hebat untuk menambah sarana prasarana transportasi, penguatan karakter masyarakat di tujuh kabupaten yang bersinggungan dengan sumber daya Toba ini. Dari Simalungun hingga Tobasa. Tak banyak lagi cerita dari sini kecuali gambar-gambar yang telah kuisi pesan. Cobalah tengok.

Oh sebentar, ada yang mengesankan setelah dua kali ke Danau Toba,orang-orang Batak yang berdiam di sekitar Toba menyadari bahwa aksen atau intonasi mereka memang tak sehalus yang lain tetapi mereka tetap semangat untuk menjadi sahabat bagi sesiapapun yang datang, sesiapa yang ingin benam dalam nikmat keindahan pesona danau yang sejatinya paling keren di Indonesia ini.

Pemandangan di Pulau Samosir (foto: Kamaruddin Azis)

Terbius Pesona Matano

Tanggal 6 Maret 2017, aku berjanji dengan seorang kawan untuk bersama dengannya ke Kabupaten Luwu Timur tepatnya Kota Sorowako. Pesawat Garuda yang kutumpangi delay 30 menit dari rencana berangkat pukul 15.00 Wib.Ini berarti akuakan tiba di Makassar pukul 18.30 Wita padahal bus yang Bintang Timur yang akan membawa kami berangkat pukul 19.00 Wita. Seperti kuduga, aku tiba pukul 18.30 dan bergegas mencari ojek, butuh waktu 10 menit untuk sampai di tempat yang kusepakati. Dan, you know what? Aku hanya butuh waktu 3menit menunggu sebelum bus tujuan Sorowako datang. Jadilah kami ke Sorowako malam itu.   Undangan ke Sorowako itu seakan menjadi pelengkap petualangan aku ke danau-danau, hingga kini aku telah berkunjung ke Mawang, Toba dan Matano (Danau buatan di kampusku tak perlu dihitung).

Sejauh mata memandang di Matano (foto: Kamaruddin Azis)

Ingatan pertama aku tentang kota nikel ini adalah danau Matano.Tahun 1990 aku sangat ingin melihat kawasan ini. Kala itu beberapa anak Kelautan Unhas, datang ke sana untuk berlatih selam di danau yang disebut merupakan salah satu yang terdalam di Indonesia, hingga 590 meter! Aku benar-benar menikmati pesona Matano pada sekira pukul 15.00wita setelah pertemuan di Kantor PT. Vale. Beberapa kawan dari Vale, bagian CSR memandu kami untuk melihat-lihat keindahan Sorowako, mengamati kawasan permukiman karyawan hingga menyigi salah satu lekuk danau.

Ohya, di Sorowako jualah aku kembali menyadari bahwa tertibberkendara itu masih bisa diupayakan.  “Kenapa pula Iskandar tak segera berbelok meski pengendara lainnya masih jauh dari jarak mobil kami?” batinku ke Iskandar Daeng Parani yang memandu jalan-jalan di kota.Rupanya, dia tidak akan belok jika ada kendaraan dalam radius gerak sekitar 50meter dari kendaraannya.

Rumah di Salonsa, danau di depannya (foto: Kamaruddin Azis)
Tenang di Matano (foto: Kamaruddin Azis)

Yang aku ingin bilang, di Sorowako, kau tidak bisa berbelok serampangan. Jangan lupa pasang seatbelt, itu pesan keduanya.

Kami berhenti di sekitar Salonsa kemudian menuruni tangga, lempangke dermaga yang nampaknya telah berumur puluhan tahun namun masih kuat. Di sisi selatan danau tektonik seluas 164,1 km2 itu terlihat beberapa orang sedang mandi di tepian dermaga, terdengar dengan logat Bugis yang khas. Sebagian lainnya, utamanya kaum muda mengambil gambar dan melepas pandangan ke permukaan danau, menyapu hingga ke puncak gunung di kejauhan. Ada keriangan dan sukacita di situ.

Kali ini agak berbeda dengan William, aku larut dalam prosesi standar, memotret, duduk bergaya dan memasang ‘self timer’. Inilah kesempatan terbaik mengabadikan Matano tanpa kasak-kusuk meminta difoto orang lain. Aku tak merenung atau mencari di mana gerangan batas kenyamanan di Matano. Yang aku tahu, banyak hal yang mengesankan dari tempat ini, air danau yang jernih, orang-orang yang bebas berenang tanpa takut limbah cemar, tanpa takut pakan ikan dari keramba sebab tak satupun keramba ikan yang aku lihat. Di Matano, yang terasa adalah keluasan pandangan dan suasana sendu dan menggairahkan saat berlama-lama di sana.

Entah jika William Wordsworth jadi datang ke sana dan merasakan sensasi tak biasa.

Batua, 21/03/2017

Rumput Laut, Bumdes dan Kolaborasi Apik di Tepian Yamdena

Sabtu, 11 Maret 2017, matahari vertikal di atas Pulau Yamdenan. Tujuh perahu bergerak ke laut dipandu pria-pria berkaos biru muda. Mesin perahu berdentum di Pantai Lermatang, khalayak berbagi senyum. Tak butuh waktu lama, Suprayoga Hadi, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU), Kementerian Desa PDTT menarik bentangan rumput laut kecokelatan dan mengangkatnya. Senyumnya mengembang.

Sekda Maluku Tenggara Barat (MTB) Piterson Rangkoratat turut memegang tali diikuti Syaifuddin dari SKK Migas, Puri Minari dari Inpex Masela Ltd, Komandan Lanal Saumlaki, Wirawan serta Kades Jantje Rangkoly. Di perahu lain, Yongky Souissa, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK) serta Camat Tanimbar Selatan tak tinggal diam, mereka ikut mengangkat rumputlaut.

Di pantai dan di dermaga, seratusan warga menjadi saksi prosesi panen perdana hasil budidaya anggota Kelompok Wermas dan Rumyaar. Menjadi saksi peresmian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bernama Ngurmase.Dirjen PDTT mendapuk Kades Jantje Rangkoly untuk menggunting pita peresmian.Bumdes yang disebut sebagai yang pertama di MTB.

Fasilitasi bersama

“Ada 66 orang anggota akan memperoleh tidak kurang 5 ton rumput laut basah. Hasil panen ini dapat jadi target pengelolaan Bumdes ke depan.” kata Abdi Suhufan dari DFW Indonesia, organisasi fasilitator pendampingan. Menurut Abdi, budidaya ini tergolong istimewa, selain mendatangkan bibit dari Maluku Tenggara, panen kali ini menjadi penting sebab harga rumput laut di MTB mulai membaik, dari harga 5 ribuan naik ke harga 7-8 ribu perkilo.

“Momentum ini merupakan bukti kekuatan kerjasama para pihak di MTB,  fasilitasi kami tidakakan sukses tanpa dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelompok dikaji oleh Dinas dan diberi pengakuan sebagai kelompok pemula, demikian pula Bumdes Ngurmase yang diasistensi BPMDK MTB,” papar Abdi. Menurutnya, peresmian dan panen tersebut adalah muara fasilitasi atas sokongan sumber daya Inpex Masela Ltd. Tim DFW intens membangun komunikasi Pemkab MTB, di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, BPMDK, Pemdes, dan unsur Kecamatan hingga Lanal Saumlaki.

Suasana di dermaga Lermatang (foto: Kamaruddin Azis)

Program Seaweed Cultivation adalah bagian skema Social Investment Inpex Masela Ltd sejak Juni 2016. DFW hadir melanjutkan program sebelumnya, selain mendukung budidaya rumput laut, Inpex juga memberi dukungan untuk bidang pendidikan, pertanian,hingga promosi khazanah kebudayaan MTB.

“Fasilitasi berlangsung sejak Juni 2016. Butuh waktu adaptasi dan persiapan sosial yang intens terutama membaca potensi sumber daya alam dan peta-peta sosial sebelum bicara teknis budidaya dan penyiapan Bumdes,” ungkap Abdi.

“Tahun 2016, kami menggandeng DFW, sebagai partner kami di lapangan untuk melaksanakan program pelatihan dan budidaya rumput laut,di Kabupaten MTB khususnya di Desa Lermatang dan Latdalam,” kata Puri Minari dari PT Inpex Masela Ltd saat memberi sambutan. Puri menambahkan, untuk terciptanya sinergi dengan Instansi Pemerintah, kegiatan ini juga dilakukan bersama-sama, bersinergi dengan Pemda MTB, melalui keterlibatan SKPD terkait, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Desa Tertinggal.

Sementara itu, Syaifuddin dari SKK Migas menyatakan bahwa perusahaan minyak terutama yang beroperasi di lepas pantai atau pesisir harus turut membantu melakukan program social investment yang dikerjasamakan dengan DKP. Bagaimana mensinergikan dengan Pemda, sehingga program pilot ini bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia.

“Harapan kami, semoga kegiatan social investment bisa memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di MTB dan Lermatang,” harapnya.

Apa yang disampaikan Syaifuddin ini adalah isyarat tentang perlunya memberikan ruang bagi masyarakat Maluku Tenggara Barat untuk menjadi bagian atau penerima manfaat ke depan dalam proses operasi BlokGas Abadi yang letaknya di antara wilayah MTB dan Australia serta akan dikelola oleh PT. Inpex Masela.

Senada dengan itu, dalam sambutannya, Dirjen PDTU menyebut bahwa khusus untuk daerah-daerah perbatasan, peranan Kemendesa sangat penting untuk mendorong potensi pembangunan di daerah-daerah kecil, pesisir dan terluar, termasuk Maluku Tenggara Barat.

Anggota kelompok bersukacita (foto: Kamaruddin Azis)

“Kita selama ini memang berorientasi ke pedalaman, melupakan pesisir dan pantai. Kehadiran kami (di Lermatang) mewakili Kementerian untuk menunjukkan atensi ke Pulau Pulau Kecil Terluar juga sangat tinggi,” kata Suprayoga yang mengaku terkesan sebab disambut tiga lapis prosesi adat khas Tanimbar, ada penerimaan dan sumpah adat oleh tetua desa, tarian serta nyanyian kelompok perempuan.

“Masyarakat di sini benar-benar mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh Inpex, yang selama ini memberikan pendanaan secara khusus meski produksi belum dilakukan,” puji Suprayoga.

“Kalau lihat penyambutan tadi, selama 26 tahun jadi PNS, baru sekali ini disambut hingga tiga tahapan, ini sangat mewah,” tambahnya. Suprayoga mengapresiasi dukungan Pemda MTB.

“Bagaimana pun Pemda akan menjadi semacam pengawas, pengendali atau pengawal, agar program tidak selesai sampai di situ, yang penting adalah keberlanjutan. Ini yang harus kita sepakati,” katanya.

“Saya rasa ini merupakan satu hal yang akan menjadi milestones, momentum dan perlu dicatat di sejarah, jika memang ini yang pertama di MTB. Bumdes ini menjadi kunci kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masyarakat desa, ada penguatan kelembagaan, bagaimana aparatur diperkuat, pemberdayaan melalui pelatihan, nelayan yang diberikan bibit, pelatihan,produksi,” terangnya.

Dia berpesan bahwa kalau memang Bumdes Lermatang yang pertama di MTB, maka nanti seluruh desa akan belajar ke sini, Bumdes Lermatang akan jadi contoh.

“Jadi siapa pun yang akan mengelola Bumdes,harus benar-benar profesional dan mempunyai kewirausahaan, bagaimana mengembangkan bisnis. Bumdes bukan semacam toko, semacam pasar kecil, tetapi Bumdes harusmengembangkan usaha potensial di Lermatang ini. Salah satunya rumput laut,”katanya.

Sang Dirjen mengaku sangat antusias sebab apa yang dilakukan di Lermatang sangat relevan dengan program unggulan Kementeriannya yaitu, aquaculture estate. “MTB menjadi salah satu dari tiga kabupaten, ada 67 kabupaten yang punya pulau kecil terluar dan kita pilih MTB,” katanya disambut tepuk tangan.

Menurutnya, investasi Pemerintah di MTB telah mencapai ratusan miliar sejak tahun 2011 namun demikian dia berharap agar ke depan dapat dikelola secara berkelanjutan.

“Seluruh aset yang dikelola oleh masyarakat desa, itu harus benar-benar dikelola dengan baik, peran Bumdes menjadi lembaga pengelola aset yang sudah diberikan oleh masyarakat desa, seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), air bersih yang selama ini terlantar dan rusak,” katanya.

Tentang Bumdes, Suprayoga mengapresiasi Pemdes Lermatang. “Bukan saya yang harus meresmikan tetapi Kepala Desa Lermatang, Kami hanya tamu, Bumdes adalah milik desa,” kata Suprayoga. Sekda MTB Piterson Rangkoratat juga mengapresiasi Inpex dan DFW serta pemerintah Desa Lermatang yang telah berupaya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendampingan budidaya rumput laut dan fasilitasi pembentukan Bumdes.

Menurut Piterson, apa yang dilakukan tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diketahui MTB memiliki luas wilayah perairan hingga 42.892,28 km2 atau 80,94% dari luar wilayah administrasinya. Disebutkan bahwa salah satu potensi tersebut adalah rumput laut yang pada tahun 2015 mencapai produksi sebesa r85.717,95 ton atau produksi kering, 10.714,75 ton. Produksi dan nilai penjualan sejak dua tahun terakhir terusik karena serang penyakit ice-ice, harga jatuh dari 11 ribu ke 5.5ribu.

Sekaitan dengan implementasi UU Desa No. 6/2014, Sekda menyampaikan kabar bahwa untuk tahun 2017, Pemkab MTB telah memenuhi kewajiban mengalokasikan dana transfer ke desa dari dana alokasi umum (DAU) dan bagi hasil sebanyak 10% atau setara 58 miliar. Dana transfer alokasi dana desa sebesar 124 miliar dan setelah dibagi berdasarkan formula setiap desa memperoleh anggaran sebesar 1,3 hingga 2 miliar perdesa, termasuk Lermatang.

Pengguntingan pita Bumdes oleh Kades Lermatang (foto: Kamaruddin Azis)

Tantangan ke depan

“Potensi kawasan budidaya rumput laut yang amat besar serta kebutuhan pasar internasional yang tinggi merupakan alasan mengapa DFW berminat jadi bagian dari programpengembangan budidaya rumput laut di Kepulauan Tanimbar atau sekitar Pulau Yamdena, MTB ini,” tambah Abdi kala ditemui di Kampung Lermatang Lama, sehari sebelum kedatangan sang Dirjen.

DFW adalah organisasi yang giat memfasilitasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau selama lebih sepuluh tahun seperti di Kepulauan Anambas dengan produsen minyak Conoco Phillips, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program pendampingan di Pulau-Pulau Kecil Terluar sejak tahun 2014 hingga donor seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) di Kepulauan Tanakeke Sulawesi Selatan. Berbekal pengalaman itu pulalah mereka masuk ke Maluku Tenggara Barat.

“Sebelumnya, kami juga memperkuat dan mengkordinasi fasilitator untuk pulau-pulau di MTB seperti Larat dan Selaru, Dua wilayah ini sangat strategis dan punya potensi dirumput laut yang sangat besar,” tambah Abdi.

“Pendampingan di Lermatang, termasuk Desa Latdalam masih sebagian kecil dari beberapa agenda seperti yang disebutkan Pak Dirjen (Suprayoga), sebagai misal, Bumdes ini masih perlu diperkuat kapasitasnya dalam dimensi yang luas,” ucapnya. Abdi menambahkan, harapan DFW, sebagaimana harapan Dirjen, Bumdes Ngurmase dapat menjadi model kolaboratif. Baik dalam fasilitasi maupun dalam pengembangan ke depan.

Bagi Abdi, tantangan ke depan adalah terus menerus menggairahkan semangat pendampingan pada kelompok pembudidaya rumput laut seperti Rumyaar dan Wermas di Lermatang, termasuk Latdalam di barat, meningkatkan kapasitas manajerial pengelola Bumdes serta mencari alternatif-alternatif kerjasama lintas sektor agar kebutuhan sarana prasarana usaha budidaya seperti alat transportasi, sarana prasarana pengolah rumput laut hingga layanan pemasaran.

***

Siang itu. kegembiraan masyarakat seperti tak berhenti, pada acara berikutnya. Dirjen Suprayoga Hadi dan undangan terutama dari Jakarta berdecak kagum pada jamuan kuliner khas Tanimbar, kasbi (atau ubi jalar) berbalut daun kelapa serta ikan karang yang telah matang melalui tradisi bakar batu.

Jelang petang, rinai hujan perlahan jatuh ke tepian Lermatang, satu persatu warga kembali ke rumah, sebagian anggota kelompok meletakkan rumput laut hasil panen ke atas para-para, sebagian lainnya menikmati musik di bawah tenda pertemuan.Di dermaga Lermatang Lama, kami duduk sejejer di atas tanggul dermaga. ada fasilitator pendampingan Desa Lermatang La Ode Hardiani, Kades Lermatang J.Rangkoly, Muhammad Abdi dari DFW, Donny Rijaluddin dan Inpex Masela serta penulis. Kami mendiskusikan betapa pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dan kerjasama multi pihak ke depannya.

“Pak Diani jangan pulang dulu, Bumdes Ngurmase masih perlu pendampingan. Masih perlu pengembangan,” pinta J. Rangkoly sembari melirik ke Muhammad Abdi disaksikan Donny Rijaluddin, serta penulis. Kami berbagi senyum.

Hari semakin tua, diiringi rinai, kami kembali ke Kota Saumlaki dengan sukacita, bukan semata peresmian Bumdes dan panen berjalan sukses tetapi kesediaan kami menerima 4 botol sopi dari tokoh nelayan Lermatang Lama, Adolf Batlayeri, sopi, minuman khas Yamdenatanda persahabatan.

Makassar,19 Maret 2017

Apa Kabar Percepatan KSPN Danau Toba?

Presiden Jokowi ‘greget’ membangun 10 titik destinasi prioritas pariwisata nasional yaitu Danau Toba Sumut, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Borobudur Jawa Tengah, Bromo Jawa Timur, Mandalika Lombok, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sultra dan Morotai Maltara.

Tahun 2016 yang disebut Jokowi sebagai tahun percepatan pembangunan pariwisata nasional telah tiga bulan berlalu. Tahun percepatan tersebut dijabarkan melalui 8 arahan meliputi; Menteri perlu memiliki kecerdasan jalanan, melaksanakan perombakan kreatif birokrasi untuk perbaikan pelayanan, perbaikan ketimpangan antar daerah, perhatikan angka kemiskinan melalui skema cash transfer, perbaikan kemajuan lapangan di 10 destinasi unggulan, integrated system untuk perdagangan dan investasi, pembukaan industri bahan baku dan modal, penyelesaian kasus terkait hak asasi manusia. Intinya, percepat langkah. Begitu, pesan Presiden.

Lalu apa yang terjadi di Danau Toba, apa kabar percepatan satu dari 10 top destinasi tersebut? Kegiatan dan sumber daya apa yang telah disiapkan untuk menjadikan kawasan ‘geopark volcano’ di jantung Pulau Sumatera itu kembali bertahta di panggung pariwisata nasional itu? Siapa saja yang terlibat?

***

Selasa pagi, (7/3), hujan yang mengguyur semalam menyisakan mendung di atas Kota Parapat. Air danau terlihat beriak ke tepian pasir putih di beranda Hotel Inna Parapat, Simalungun. Di hall lantai 1, adalah Kementerian Koordinator Maritim yang sedang menggelar pertemuan sinkronisasi kegiatan penguatan kapasitas para pihak terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba.

Kosmas Harefa, Asisten Deputi IV Kemenko Maritim mengatakan pertemuan ini demi mengecek kuantifikasi kemajuan penguatan kapasitas para pihak pasca MoU bulan Agustus 2010. “Apa capaian, tantangan, dan apa yang bisa dilakukan lagi untuk keberhasilannya ke depan. Ini semacam evaluasilah,” katanya depan 20an peserta pertemuan. Dia tersenyum.

Kosmas Harefa berbicara (foto: Kamaruddin Azis)

Pertemuan dihadiri beberapa orang perwakilan Kemeko Maritim, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Pariwisata Kawasan Danau Toba (BPOPKDT) Arie Prasetyo beserta timnya, Hariyanto Sinaga fasilitator pariwisata kabupaten dari Kementerian Pariwisata, utusan Kemenkraf, perwakilan tiga kabupaten yaitu Toba Samosir, Simalungun dan Tapanuli Utara, perwakilan tiga universitas yang menjalin kerjasama dengan Kemenko Maritim untuk penguatan kapasitas para pihak. Mereka Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed) dan IT Del Laguboti, serta undangan lainnya. Penulis pada pertemuan itu diminta sebagai fasilitator proses.

Pertemuan terasa strategis untuk membaca arah dan capaian arahan Presiden Jokowi pada tanggal 4 Januari 2016 untuk memastikan kemajuan lapangan di 10 destinasi wisata nasional. Danau Toba adalah salah satunya. Khusus Toba, itu ditindaklanjuti dengan adanya MoU antara Kementerian Koordinator Maritim pada bulan Agustus 2016 dengan beberapa universitas untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di KSPN Danau Toba oleh tiga perguruan tinggi di Sumatera Utara tersebut.

Arah dan capaian KSPN Danau Toba

Arie Prasetyo, Direktur Utama BPOPKDT sumringah. Dia mengapresiasi Kemenko Bidang Maritim yang intens menguatkan kapasitas para pihak di kawasan Danau Toba sejak tahun lalu. Tentang BOKPDT, Arie mengatakan bahwa organisasi tersebut merupakan amanat Perpres No. 49, tahun 2016, 13 Jui 2016, yang strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah yang diketuai oleh Menko Maritim dan sebagai ketua pelaksana Kementerian Pariwisata.

“Fokus utama BPOKPDT adalah fasilitasi atraksi, penyusunan master plan, perbaikan akses, menggiatkan fungsi koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur. Termasuk aspek amenitas atau penyusunan skema investasi dan perizinan  terpadu, pembentukan KEK Pariwisata. Telah ada real progress. Kita mulai merealisasikan dan melakukan banyak hal untuk Danau Toba. Mari berhenti berwacana dan memilih bekerja,” urainya di samping Kosmas dan Asisten II Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Menurut Arie, penyiapan Danau Toba sebagai destinasi tidak hanya pada penyiapan fisik seperti layanan kereta api Medan-Siantar, atau jalan-jalan baru antar kabupaten tetapi pada sumber daya manusia di sekitar Danau Toba. Target pembangunan Danau Toba yang disebut sebagai supervolcano geopark adalah 1 juta Wisman dengan harapan devisa 16 triliun pada tahun 2019 dan ini berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia di kabupaten-kabupaten yang punya keterkaitan dengan layanan wisata Danau Toba.

Dia menambahkan bahwa menurut data BPS 2016, ada kunjungan 12 juta wisatawan mancanegara untuk Indonesia. Yang datang ke Sumatera Utara melalui Kualanamu, Belawan dan Kuala Tanjung. Ada 250ribu Wisman yang ke ke Sumut. “Kalau yang ke Danau Toba sebanyak 58 ribu, yah, kurang lebih 60ribulah. Ini yang akan kita tingkatkan nanti,” katanya.

Menurut Arie, pengembangan pariwisata Danau Toba dapat pula melihat sejarah pengembangan wisawat Bali pada tahun 70an dan 80an.

“Di sana ada Bali Island Master Plan, isinya tentang pentingnya positioning ditentukan. Makanya ada Sanur, Ubud, ada Seminyak, Kuta. Kita harusnya bisa seperti itu, sehingga akan dilibatkan parapihak dan ada master plan,” sebutya.

“Selama setahun ini fungsi koordinatif telah dijalankan. Memang ada pernyataan tentang anggaran 20 triliun terkait BPOKDT, namun dana sebesar ini melalui anggaran infrastruktur di Kementerian Lembaga. Ada jalan, bandara di perhubungan. Angaran bisa untuk operasional, event. Kalau melihat struktur organisasi BPOKDT kegiatan penguatan kapasitas bisa dikoordinasikan misalnya dengan UKM untuk latihan atau untuk pengarajin,” tambahnya.

Pesona Danau Toba (foto: Kamaruddin Azis)

Tentang anggaran yang superjumbo itu, Arie menyebutkan itu untuk membiayai beberapa proyek seperti Pengembangan Bandara Silangit, yang ditargetkan menampung hingga 500.000 pax/tahun dan diharapkan telah selesai pada April 2017, dimana ada runaway ukuran 2.655 x 45 meter.

“Sementara di Bandara Sibisa, targetnya 200.000 pax/tahun dan diharapkan selesai pada 2018, dengan runaway 1.200 x 30 meter. Demikin pula pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, yang menyasar wisata cruise dan sifatnya multifungsi, lalu jalan tol Medan-Parapat, jalan nasional, Jembatan Tano Panggol di Samosir dan dermaga-dermaga di Samosir. Tempat penambatan kapal fery ukuran 300 GT, fasilitats maintenance kapal hingga kereta wisata danau Toba,” paparnya.

Penguatan SDM Danau Toba

Untuk BPOPKDT sendiri, proyeksi penguatan SDM pihak terkait di sekitar Danau Toba adalah untuk SDM pelaku/pemerintah,dimana dilakukan pelatihan digital untuk pejabat di 7 pemerintah daerah, penyiapan homestay, untuk pengelola maskapai, serta sertifikasi kompetensi kepariwisataan. “Untuk Masyarakat, ada pembudayaan wisata untuk anak sekolah. pelatihan dasar pariwisata, Pariwisata Goes To Campus. Sementara untuk kalangan dunia usaha, adalah peningkatan kapasitas usaha masyarakat, kapasitas auditor, diseminasi standar usaha pariwisata dan Bimtek pengembangan usaha,” katanya. “Ada pula kerjasama dengan gereja katolik, dengan HKBKP, ada MoU-nya,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa intinya, jaga kebersihan, bersih senyum lingkungan, jangan ada sampah di mana-mana. “Kita juga menyiapkan dan melatih polisi pariwisata untuk menjaga jika ada turis tersesat, pelatihan untuk pendeta, misalnya, boleh gak gerejanya menjadi TIC, Tourism Information Center, dimana ada peta, bagaimana ini bisa fokus pada bidang yang ril dan tidak harus menyelesaikan semuanya. Mudah-mudahan bisa dimulai dari yang kecil-kecil,” pesan Arie.

Khusus untuk kegiatan yang menjadi peran koordinasi Kemenko Maritim terutama pada koordinasi penguatan kapasitas atau karakter pihak terkait di sekitar Danau Toba, telah ada beragam kegiatan sejak pelaksanaan Mou bulan Agustus 2016 lalu yang ditandatangani Menko Luhut dengan perwakilan tiga universitas di Sumatera Utara.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah; fasilitasi Forum Tata Kelola Pariwisata di Toba Samosir yang dinisiasiasi oleh IT Del Laguboti, Pengembangan Desa Wisata (Pembentukan tim perencanaan dan pengembangan Desa Wisata, ada survei dan orientasi lapangan, Sosialisasi Desa Wisata di 2 rencana lokasi masing-masing di Kab Samosir dan Kab Tapanuli Utara oleh Universitas Negeri Medan dalam hal ini oleh Pusat Studi Ilmu-ilmu Sosial dan Sejarah (PUSSIS), serta kegiatan penguatan kesadaran kolektif masyarakat yang difasilitasi oleh Universitas Sumatera Utara (USU).

Ketiga universitas telah memperkuat kapasitas sekurangnya 500 orang di sekitar lokasi KSPN Danau Toba. Mereka tersebar di tidak kurang 120 desa dan beberapa desa khusus yang mempunyai daya tarik tertentu dan perlu dikembangka ke depan. Pada aspek kelembagaan telah ada Pokja Khusus di universitas tersebut yang menjadi think-tank pengembangan KSPN Toba. Penandatanganan MoU dengan universitas di Sumatera Utara (Agustus/2016) untuk akselerasi menguatnya karakter masyarakat desa/kelurahan telah bermuara pada sosialisasi, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan komitmen para pihak sebagai bagian dari pengembangan KSPN Danau Toba.

Secara spesifik, USU sebagaimana paparan Dr. Hendra telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas para pihak melalui pelatihan bertema komunikasi dan pembangunan karakter sadar wisata bersih di Kabupaten Samosir. “Ada 90 orang, warga, pelaku wisata, operator transportasi, kelompok perempuan dan tokoh masyarakat memperoleh informasi praktik komunikasi efektif sesuai kebutuhan pariwisata di KSPN Danau Toba,” paparnya.

Sementara Unimed melalui paparan Dr. Ichwan (PUSISS), melakukan sosialisasi, pengenalan, inisiasi konsep Program Desa Wisata di Kabupaten Samosir, tepatnya di Desa Sitamean dan Desa Sibandang. 60 orang mewakili berbagai latar belakang sosial ekonomi meningkat kapasitasnya, memahami konsep dan praktik desa wisata. “Sebanyak 20 orang telah bersedia jadi pelaku wisata berbasis desa, siap bermitra melalui konsep desa wisata,” ungkap Dr. Ichwan.

Selain itu, Kampus IT Del juga ikut memainkan perannya dengan memfasilitasi penguatan kerjasama lintas aktor melalui Forum di KSPN Toba.  Mariana Simanjuntak dari IT Del mengatakan, tidak kurang 100 orang yang terdiri dari pelaku wisata, perwakilan desa di sekitar Danau Toba memahami substansi pariwisata di KSPN Danau Toba dan sedia berbagi informasi pengelolaan.

“Peningkatan kapasitas desa juga ditingkatkan, khususnya berkaitan dengan IT dan komputer untuk aparat desa. Hingga kini, ada sekitar 300 orang dari 130 desa di sekitar Danau Toba mulai melek IT/Komputer sebagai modal menjadi bagian pengelolaan pariwisata berbasis IT,” terang Mariana.

***

James Silaban, Kepala Bappeda Samosir yang menanggapi para pembawa materi mengatakan bahwa sejauh ini, belum nampak sentuhan dari Pemprov untuk pariwisata Danau Toba, terutama pada ruas jalan Labuhan Batu dengan ruas jalan di Bandar Teluk Raja yang menjadi lokasi wisata arung jeram.

“Saran kami BPOPKDT berkontribusi pula pada upaya mendorong penyiapan infrastruktur dan terjangkau seperti di Tomok itu,” katanya.

Terkait ketiga paparan universitas, James mengatakan bahwa secara domestik, berdasarkan populasi dulu, masyarakat di sekitar Danau Toba, banyak yang tinggal di luar. Ada satu kerinduan untuk mengajak mereka kembali, perlu dikemas event daerah dan dikemas untuk mengajak mereka kembali. BOPDKT bisa berperan untuk itu. Selain itu, James juga menyampaikan agar ke depan, program bisa menyasar agribisinis, ini berkaitan dengan kapasitas ekonomi warga setempat sebab mereka tidak mau jadi penonton saja.

“Harus ada pemberdayaan ekonomi lokal,” katanya.

Osmar Silalahi, asisten II Tapanuli Utara menambahkan. “Mau dibawa ke mana pariwisata Danau Toba? Pariwisata atau menjadikan Danau Toba kolam ikan? atau peternakan? Ini harus jelas. Mohon betul-betul dapat kita awasi dengan budget tersebut, ada nggak tumbuh pohon untuk penghijauan? Ihwal kolam ikan di danau Toba ini menjadi polemik sejak lama dan sampai sekarang masih perlu diselesaikan dengan win-win solutions.

“Lima tahun terakhir, tidak ada pembangunan terkait infrastruktur Danau Toba, kurang lebih 23 tahun, outo-ringroad kawasan Danau Toba, entah ada sekilo atau tidak. Kami dari Tapanuli Utara mengajak semua pihak untuk memperbaiki akses jalan di Danau Toba,” katanya.

“Terkait Desa Wisata, sudah banyak penyuluhan, bimbingan dan arahan, mohon ada action, tidak harus sosialisasi, kalau sering bisa bosan. Untuk dana yang telah disiapkan, harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur dan kami bisa terlibat untuk pemanfaatannya,” tutupnya.

Pilkada Takalar, Angin Kesiur dari Galesong

 

Meski KPU Takalar telah menetapkan Syamsari Kitta–Haji De’de (SK-HD) sebagai pemenang, urusan berujung jua ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Bur-Nojeng menyebut ada kejanggalan, ada 5 ribuan pemilih, terutama di Galesong pantas digeledah. Ada pemilih ber-KTP Jawa, kenapa dia memilih di Takalar? Itu ujaran penggugat seperti ditonton di CelebesTV, salah satu televisi di Makassar.

SK-HD meraup 88.113 atau unggul 2.023 suara (1,16%). Capaian ini signifikan di Galesong Raya plus Sanrobone yaitu 36.607 suara berbanding 27.204, selisih 6-ribuan. Di Kecamatan Galesong, Bur-Nojeng: 9.196, SK-HD: 15.334, kemudian berturut di Galesong Selatan 7.291: 8.486, Galesong Utara, 10.717: 12.987, (sumber: KPU-RI). Kemenangan ini di luar perkiraan mengingat pesaing adalah incumbent dengan kapasitas dan logistik maksimum. Pun, kerumunan partai pendukung amat kontras dengan formasi SK-HD yang hanya tiga partai, PKS, Nasdem dan PKB.

Lima hari sebelum Pilkada, CRC, lembaga survey terpandang di Makassar merilis posisi Bur-Nojeng unggul elektabilitas telak sebesar 61,3%, SK-HD 29,8 % dengan asumsi tiada gerakan berlebihan di masa tenang kampanye hingga masa pencoblosan. Hasil ini menjadi muara perjalanan politik Syamsari. Dia gagal meraih kursi DPR lantaran suaranya 16.717, tak cukup menyaingi jagoan Golkar Hamka B. Kady (23.181). Hasrat politiknya nyaris padam ketika hanya PKS yang sudi memboyongnya sebelum Nasdem dan PKB bergabung.

Faktor berpengaruh

Apa sesungguhnya keunggulan SK-HD? Sekurangnya ada enam latar terkait hasil Pilkada Takalar itu. Pertama,optimal menggaet simpatisan, terkhusus di Galesong Raya. SK-HD sukses berkaca dari pengalaman di perhelatan Pilkada sebelumnya. Mampu menjawab soal selera voters lebih efektif dengan gaya ‘defensif, humble dan membaur’. SK-HD intens menyigi dan menjaga basis kantong-kantong suara terutama di Galesong Raya (Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan) yang selama ini terkenal intim dengan Golkar. Mereka memaparkan 22 program unggulannya (termasuk program sapi itu) dengan rinci, Itu terlihat di beberapa rumah warga Galesong. Informatif, fokus tanpa harus mencibir program pesaing.

Buahnya, banyak kaum muda progresif dan memahami filosofi pemberdayaan politik warga merapat di SK-HD ditambah para ‘pria bergamis’ dari PKS yang tangguh silaturahmi door to door. Mereka membangun kesepahaman di kawasan pesisir seperti Galesong hingga Sanrobone yang corak kulturalnya kuat dan militan. Motif mereka, ukhuwah tanpa agitasi. Yang luar biasa, banyak pengusaha pesisir middlemen (punggawa) terpanggil untuk bergabung, lengkap dengan sawi-sawi-nya.

Kedua, Parpol pengusung Bur-Nojeng nampaknya kesulitan mempersuasi voters. Banyaknya partai pengusung belum berkorelasi pada efektifivitas meraup suara terutama di pesisir Galesong hingga Sanrobone. Penetrasi wakil partai tak mampu masuk ke sukma voters. Dua sebab, perwakilan partai tak merepresentasi psikologi warga, sebab sebagian datang dari wilayah lain, bukan warga asli Galesong. Alasan kedua, SK-HD diuntungkan transisi kepemimpinan di tubuh Golkar Sulsel. Hadirnya Nurdin Halid bak antitesis bagi voters fanatik SYL, sedang netralnya SYL di Pilkada jadi lampu hijau bagi SK-HD leluasa ke basis Golkar.

Ketiga, ada kulminasi semangat kolektif Galesong Raya nan sengit. Bahwa mereka amat mampu mendudukkan putra terbaiknya di pucuk Pemerintahan setelah puluhan tahun tak kebagian kursi meski hanya wakil Bupati. Ada panggilan kesadaran baru tentang betapa strategisnya Galesong Raya sehingga tak bisa dipandang sebelah mata. Bersatu di Pilkada adalah niscaya, selisih 6 ribuan suara adalah buktinya, setidaknya jelang sidang di MK. Urusan di Pattallassang dan sekitarnya sukses dibereskan Haji De’de yang ‘sombere’. Dia buktikan dengan posisi akhir ‘hanya kalah tipis’.

Keempat, manajemen timses SK-HD efektif menggerakkan unsur-unsur pada tingkat terendah hingga ke penghitungan suara. Mereka merangkul yang ‘tercampakkan’ di birokrasi, pengusaha, simpatisan di hampir semua kecamatan untuk berbagi informasi dan solidaritas. Penulis tak pernah melihat geliat politik di Galesong seantusias ini. Posko-posko pemenangan menjamur, loyal. Sosok Haji Tarra’ adalah salah satu buktinya.

Kelima, rentetan peristiwa seperti kisruh tanah Laikang hingga lambat atau tidak cairnya dana Sisduk 2016 amat berpengaruh. Penulis membaca polemik ini dan seharusnya bisa diredam jauh sebelum Pilkada. Konsekuensinya, selera pemilih berubah, ada penilaian kinerja di situ. Belum lagi kesadaran baru elit desa, pada situasi relasi desa dan Kabupaten yang menghadirkan fenomena sikap politik setara. Warga berdalih; Kepala Desa dipilih warga desa, nanti, desa-desa akan mengelola dananya sendiri, ratusan juta, kenapa harus gentar pada yang di atas?

Keenam, diuntungkan momentum, RMS dan soliditas tiga partai. Sosok Rusdi Masse (RMS) dari Nasdem Sulsel tak bisa dilepaskan dari trisula PKS, Nasdem dan PKB. Meski Syamsari kader PKS dan De’de PPP, RMS-lah yang getol memotivasi timses. Dia pengecualian di tengah tudingan partai-partai kerap meminta ‘mahar politik’. RMS ingin membuktikan ke Nasdem Pusat bahwa dia all out, sebagai figur kapabel untuk kontestasi politik yang lebih tinggi di Sulsel, Gubernur misalnya.

Tantangan ke depan

Kita, atau siapapun yang mencintai Takalar tanpa beralas kepentingan sektarian, partisan atau wilayah tertentu pasti sadar bahwa potensi strategis di selatan Makassar, Takalar adalah kekuatan sosial ekonomi penting di Sulsel. Potensi kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan hingga pariwisata, harus dikelola baik. Kapasitas dan daya juang warga pesisir dan petani di Takalar adalah modal sosial yang dapat dioptimalkan oleh Bupati terpilih nanti.  Lembaga-lembaga sosial, relasi positif patron-client pesisir, kelompok tani, pengguna air, forum warga, hingga aktivis LSM yang telah semakin terorganisir adalah potensi sekaligus mitra membangun Takalar ke depan.

Oleh sebab itu, riuh di atas Takalar karena hembusan angin perubahan dari Galesong Raya itu harus segera dikelola dengan baik oleh siapapun, sebagai pelajaran, sebagai inspirasi. Semoga hanya angin kesiur, tanpa gaduh dan ricuh. Meri beri jalan penegak hukum Pilkada memberi penilaian terbaik untuk Takalar tercinta.

Kedua pasangan adalah putra-putra terbaik Takalar, karenanya, siapapun yang unggul harus merangkul pesaingnya, yang belum beruntung ambil hikmahnya. Ke depan, agenda perubahan yang telah disiapkan dapat diaplikasikan di ranah dan waktu lain.  Demi Takalar, Tuhan pasti akan buka kesempatan seluas mungkin untuk mengabdi.

Mari…

Antara Luhut dan Susi, Dua Nakhoda di Poros Maritim

Luhut Binsar Pandjaitan adalah maestro di percaturan politik Indonesia kontemporer. Dia sosok yang lihai merekatkan anasir-anasir, aktor dan kepentingan politik aktual. Jokowi menganggap sosok berlatar tentara, pengusaha hingga ‘akademisi’ ini mampu mengoordinasikan perencanaan, penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman. Jika di kemaritiman ada Luhut (sebelumnya telah ada dua kali penggantian Menko), ada Susi Pudjiastuti di Kelautan (dan Perikanan).

Apa beda kemaritiman dan kelautan? Secara sederhana, kemaritiman berkaitan dimensi dan fungsi laut sebagai wahana wisata, kebudayaan, eksplorasi energi dan sumberdaya mineral, hingga perhubungan. Kalau kelautan, berkaitan dengan aspek ruang laut, eksosistem hayati serta eksploitasinya, pada ikan dan segala kandungan hayati lainnya.

Nah, pada dua sosok yang disebutkan di atas, yang menjadi nakhoda di dua Kementerian ini kita bisa berkaca tentang dinamika perencanaan, kebijakan dan seperti apa Poros Maritim kontemporer itu diejawantahkan. Setidaknya pada ragam jejak dan bagaimana sikap dan pernyataan mereka.

***

“Upaya Indonesia memerangi illegal fishing di tingkat global sudah selayaknya terintegrasi pada suatu sistem sehingga tidak hanya berlaku pada kepemimpinan politik tertentu saja,” sebut Susi Pudjiastuti. Pernyataan ini menggelegar, terdengar heroik, di depan rapat senat terbuka penganugerahan doktor honoris causa di Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, 3 November tahun lalu. Susi mengingatkan pentingnya reformasi sistem pengelolaan kelautan dan perikanan nasional. Sebuah sistem di naung rezim pengelolaan yang langgeng sedang diimpikan oleh salah satu Menteri kesayangan Jokowi tersebut.

Susi menegaskan komitmennya untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara sebelum bicara pemanfaatan berkelanjutan dan agenda kesejahteraan. Dia mencangkokkan ketiga hal tersebut sebagai platform sekaligus muara dari kebijakan-kebijakannyaa. Ekspektasi yang sangat progressif di tengah situasi Indonesia yang serba tergantung pada lembaga-lembaga keuangan Internasional, serba tanggung pada penegakan hukum dan serba keder pada dominasi asing. Fakta impor garam, ikan, beras, bawang hingga sapi adalah bukti ketidakberdayaan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan logistik domestik.

Ekspektasi mulia tersebut harusnya didukung sepenuh hati, dari hulu ke hilir, dari puncak ke akar. Khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, meski mengakhiri tahun 2016 dengan realisasi pengadaan perahu nelayan yang jauh dari rencana, dari target 4 ribuan dan hanya 900-an yang terealisasi, pernyataan Susi terkait ‘sistem’ dan ‘kepemimpinan politik’ dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdengar progressif, ‘baru’ dan menantang. Bukan hanya untuk organisasi yang dipimpinnya tetapi bagi seluruh elemen Pemerintah, termasuk kementerian lainnya seperti Kementerian Koordinator Maritim yang saat ini dipimpin Luhut.

Bagi Susi, ‘doctoral speech’ tersebut seperti ingin menegaskan bahwa apapun yang dilakukannya untuk mengubah organisasi seperti KKP menjadi pelopor pembangunan di pesisir dan laut (atau maritim) sangat dipengaruhi oleh sehat tidaknya payung besar kebijakan pembangunan nasional. Implisit di dalamnya seperti pentingnya komitmen kementerian atau lembaga negara dalam memandang hakikat kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan itu.

Disebut demikian sebab selama ini, saat bicara kelautan dan perikanan kita acap dicekoki program-program yang itu-itu saja; seminar-seminar, workshop-workshop tanpa rencana aksi, sail-sail mahal, parade-parade simbolik tanpa kerja nyata, pengadaan sarana prasarana budidaya atau perikanan tangkap, pengadaan pakan, pengadaan alat tangkap, riset-riset ‘tempurung’ hingga program-program pemberdayaan sekadarnya. Lain Menteri, lain pulau programnya, di tepian, masyarakat pesisir tak beranjak dari belitan persoalan akut, nirdaya dan dikecewakan.

Membaca Haluan
Ibarat nakhoda di samudera Poros Maritim. Keduanya merupakan representasi negara yang diharapkan dapat memberesi persoalan, isu dan mengarahkan program-program pembangunan kelautan dan perikanan termasuk pada ranah dan pengertian fungsional: maritim. Mereka bersinggungan di pusaran Poros Maritim. Sikap dan pemihakan mereka bisa diraba dari visi dan pemaknaannya pada hakikat pembangunan di pesisir dan laut.

Pada pemanfaatan sumberdaya perikanan dan reklamasi misalnya, keduanya terlihat berbeda dan terbaca tak sependapat. Coba, Luhut tak melihat reklamasi sebagai persoalan dan akan mengajak Pemerintah DKI untuk membereskan agenda reklamasi, Susi melihatnya sebagai pelanggaran atas regulasi dan zonasi di pesisir laut. Yang lain, Luhut ingin asing ikut mengelola potensi perikanan, Susi berhasrat penuh mengusir asing di kolom lautan NKRI. “No way,” begitu Susi pada beberapa kesempatan.

Untuk ihwal ini, Susi di atas angin. Oleh banyak kalangan, Susi disebut berprestasi dan berhasil menegakkan marwah negara atas tata kelola sumber daya alam laut. Bersama Satgas 115, Susi, menteri Kelautan dan Perikanan itu menangkap nelayan asing lalu menenggelamkan kapalnya hingga tidak kurang 176 (data Juli 2016).

Bukan hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti berhasil menyelamatkan sumber daya ikan Indonesia senilai Rp. 306,8 miliar dalam hal penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum. Angka tersebut meningkat dari 2015 yang hanya Rp37,2 miliar. Sumber daya ikan tersebut terdiri dari benih lobster, kepiting/lobster/rajungan bertelur, kepiting dan lobster berukuran di bawah 200 gram, mutiara, koral serta produk hasil perikanan seperti kuda laut, penyu, dan sirip hiu.

Pada kutub lain, penulis mendengar langsung ketika Luhut mengajak warga asing (terutama keturunan Indonesia) termasuk perusahaan dari Amerika hingga Eropa untuk datang ke Indonesia, seperti diutarakannya di rongga kampus Institut Teknologi Del, di Agustus 2016 lalu. “Jika selama ini negara fokus pada pengeloaan sumber daya hayati maka ke depan, Poros Maritim bisa melirik tambang dasar laut (marine sea bed),” kurang lebih begitu pidatonya di Toba Samosir, di Agustus itu.

Saat mengutarakan ini, Luhut tak lupa menyebut Jokowi sebagai ‘wah ternyata Presiden tahu kalau kita punya banyak sumber daya di dasar lautan’. Apa yang dikehendaki Luhut ini secara teknis memang tak ada salahnya namun teras janggal sebab mengindikasikan kutub-kutub berlawanan dengan kebijakan utama di pesisir dan lautan.

Pada konteks tertentu hal yang disampaikan Luhut tersebut merupakan niscaya di tengah relasi ‘one world’ kebijakan, program dan tatanan dunia baru yang serba terhubung. Namun demikian, hal ini bisa juga menjadi kekhawatiran saat negara harus memutuskan mana yang prioritas. Mana yang lebih relevan ketika ada kebijakan seperti yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Kelautan dan berdampak pada masyarakat luas, pada nelayan dan pada pengusaha. Adakah cara untuk bisa mengisi ruang-ruang atau aktor yang terpapar oleh kebijakan tegas demi sistem yang baik itu?

Pada tingkat programmatik Kementerian misalnya, apa yang menjadi pernyataan Luhut sejatinya merupakan manifestasi kementeriannya dalam memandang maritim secara utuh tetapi sekali lagi, bagaimana hal-hal tersebut dikontekskan pada aspek teknis program, pada penjabaran pada penyesuaian-penyesuaian operasional proyek atau program tingkat Kementerian.

Singkat kata, program-program apakah yang bisa dijalankan oleh Kementerian Koordinatif seperti Kemenkomaritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang domainnya pada penyesuaian sumber daya, kebijakan dan fokus dari masing-masing. Ini penting dikemukakan di tengah tarik menarik kebijakan di pesisir dan laut seperti saat ini. Salah satunya pada kebijakan reklamasi seperti yang terjadi di Jakarta, Makassar, Bali dan lain sebagainya.

Saat Susi berhasrat memberi mandat pengelolaan pesisir dan laut pada masyarakat luas dan mengembalikan kendali regulasi dan kebijakan pada Pemerintah dapat dimaknai sebagai meretas hakikat pembangunan nasional yang selama ini jadi bulan-bulanan pengusaha, investor atau oknum aparat negara, di seberang, posisi dan misi Luhut terlihat kian jelas ketika dia berencana mengubah Perpres No 44/2016 yang merupakan dasar hukum pelarangan investor asing masuk ke usaha perikanan tangkap. Dia ingin memberi kelonggaran. Rencana yang mengail perlawanan Susi, hingga perempuan flamboyan ini mengancam untuk mengundurkan diri jika hasrat Luhut diteruskan.

Pada aspek dan dimensi perbaikan sistem itu, Susi mengatakan sikapnya itu demi demi pertimbangan kedaulatan, akal sehat pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan untuk anak cucu bangsa. Susi yang berpengalaman dalam merencanakan, menjalankan dan mengembangkan sistem pengelolaan perikanan hingga mengelola usaha transportasi udara tahu persis bahwa di balik ihwal perizinan kapal asing beroperasi di Indonesia adalah godaan gelontoran dana besar pengusaha sehingga harus dientaskan. Aliran dana besar tapi lebih deras masuk ke lorong-lorong gelap birokrasi dan jawaban atas aksi pasang badan otoritas tertentu adalah persoalan.

***

Hal-hal tersebut di atas menjadi sangat kontradiktif, nyaris tanpa update ke publik hingga kini, tentang sikap final Pemerintah pada isu reklamasi. Apakah yang baru dan progressif terkait penuntasan isu reklamasi dari perspektif Kemenkomaritim dan KKP? Apakah yang telah diperankan negara di dua tahun mengurus ragam isu di Poros Maritim?

Ada dimensi yang lebih kompleks selain urusan boleh tidaknya reklamasi atau kapal asing beroperasi. Dimensi itu adalah penegakan hukum, mentalitas dan kapasitas birokrasi, koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, relasi swasta dan negara hingga membuka selubung yang menutupi mata dan pedang hukum. Ada aspek yang harus disikapi dan ditangani dengan sungguh-sungguh oleh negara, oleh kepala negara.

Jika ada friksi semisal dua menteri memandang reklamasi, Jokowi-JK harusnya memberi solusi tegas. Atau jika Presiden meminta mengikuti kaidah hukum, maka hukum manakah yang dipenuhi? Ini penting biar ada kejelasan pada segala yang berpotensi sengkarut di masa depan. Jokowi secara eksplisit sangat ingin hukum atau prosedur sebagai induk perencanaan atau manifestasi pembangunan nasional terutama di pesisir dan laut. Jokowi taat pada Perpres No 44/2016 tentang kapal asing, tentang investasi asing yang tidak boleh beroperasi di Indonesia. Tapi mengapa masih ada silang sengketa?

Kembali ke Hakikat
Penulis termasuk yang skeptis ketika Jokowi mendapuk Susi sebagai menteri. Alasannya, Susi akan menjadikan lautan sebagai ‘wahana profit oriented’, sebagai ideologinya. Ternyata tidak, setidaknya jika melihat dua tahun kiprahnya mengelola isu kelautan dan perikanan. Setidaknya jika melihat upayanya menegakkan supremasi hukum dalam memberantas illegal atau unreported fishing itu. Dua tahun mengabdi, Susi menunjukkan kegigihannya untuk tak melulu bicara ekonomi semata, cantrang atau dogol yang sebangun daya rusak trawl dilarangnya beroperasi. Kepiting atau rajungan yang selama ini dieksploitasi tanpa batas, dilarangnya agar ditangkap sesuai ukurannya. Yang bertelur janganlah ditangkap biar bisa kembali ke alam dengan jumlah yang lebih besar.

Jika kemudian ada yang mengganjal kepada Susi maka itu adalah respons pada praksis pemberdayaan masyarakat. Sebagian orang menganggapnya sebagai anti pemberdayaan. Yang kemudian dibantahnya bahwa poinnya adalah bagaimana negara memberi manfaat nyata kepada masyarakat pesisir dengan metode dan luaran program yang ril. Susi tahu terlalu banyak proyek pemberdayaan masyarakat yang tidak berhasil baik yang bersumber dana APBN maupun loan. Ada indikasi pemihakan pada efektifitas dan dampak atas segala investasi anggaran di pesisir dan laut.

Di seberang, Luhut melihat peluang-peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara instan atau dalam jangka pendek ketimbang memberikan ‘moratorium’ atas eksploitasi itu. Susi menawarkan moratorium perikanan di Laut Nusantara adalah pintu masuk bagi gagasan Luhut untuk membawa perusahaan asing. Ada pragmatisme di situ. Pragmatisme yang kontradiktif dengan pengalaman Susi mengelola bisnis dari bawah, dari jual beli ikan hingga menjadi pengusaha mumpuni.

Jika mereka tetap begitu, jika mereka tetap membuat pernyataan yang kontradiktif dan tak segera dibereskan, maka gagasan Nawa Cita, membangun Poros Maritim pasti akan mandek. Saat ini, isu-isu reklamasi, isu pembangunan pulau-pulau kecil terluar, kebijakan pemanfaatan maritim dari sisi teknologi pertambangan atau ekstensifikasi perikanan tangkap dan lain sebagianya masih butuh sentuhan kolaboratif lintas sektor. Jika ini tidak ditangani dengan efektif maka akan jadi batu sandungan rezim Jokowi-JK

Saya kira, ke depan, agar agenda Poros Maritim itu benar-benar terwujud, kedua pucuk itu harus kembali ke hakikat visi misi Pemerintah, menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat dalam pengertian yang luas. Segeralah duduk bersama, heart to heart, berkomunikasi, bermufakat tentang isu dan solusi.

Gowa, 02/03/2017.

Pertarungan di Sempadan

Pagi ini, 2 Maret 2017, semburat cahaya pecah di atas Tamarunang saat saya menyusuri sisi utara Sungai Je’neberang. Saya sedang antusias untuk jogging pagi rutin demi kesehatan (tsah). Suasana tenang, damai, nyaman, terasa saat melintas di sempadan yang dipisah oleh tanggul. Jalan yang saya lewati mengarah ke barat. Tujuan saya ke Jembatan Kembar Sungguminasa.

***

Rumah-rumah telah semakin memadat di ruas kanan. Saya ingat ketika tahun 2000 saya dan keluarga mulai mendiami salah satu perumahan di Tamarunang, sisi utara Je’neberang. Untuk datang ke sini, banyak orang masih sangat khawatir ihwal keamanan. Lengang kalau siang hari, tidak tenang kalau malam hari. Tujuh belas tahun kemudian, suasana telah berubah.

Pagi ini terlihat banyak rumah warga. Rerata berukuran mungil. Di kiri saya, pohon jati menjulang. Tingginya sekira 10-15 meter. Yang menyita perhatian adalah tumpukan sampah di sisi tanggul. Di antara pohon-pohon itu, warga juga memanfaatkan dengan menanam sayuran dan umbi-umbian.

Ada yang berbeda. Di seberang, antara tanggul dan sungai terdapat pembuangan sampah. Beragam, plastik, limbah rumah tangga hingga perabot rumah yang tak lagi berfungsi. Gambaran ini mengingatkan saya pada jalan menuju Pao-Pao dari Gowa Lestari, selalu ada sampah berhamburan di salah satu sudut jalan, persis di depan rumah besar menghadap ke timur.

20170302_062319
Papan 2
20170302_050931
Papan 3

Kembali ke sempadan tadi. Yang unik, sesuai foto yang saya peroleh, ada lima pemberi informasi untuk ‘tidak membuang sampah di sini”. Ini menarik, sebab di satu sisi ada fakta pembuangan sampah dari orang-orang di sekitar bantaran, namun ada pula perlawanan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Perlawanan ini mengingatkan kita tentang sikap warga membaca perubahan yang banyak didengungkan aktivitas pencinta lingkungan.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan keterbatasan areal hidup bersosialisasi plus residu sosial ekonomi kian berkelindan di kota-kota, di desa-desa, termasuk di sisi sempadan Je’neberang ini. Ada pertarungan antara yang mau seimbang dengan alam dan yang tak mau peduli kelangsungan hidup manusia dan alam. Mungkin sebagian tahu konsekuensinya tetapi tidak ada pilihan lain. Atau mungkin belum punya gambaran apa yang bisa dilakukan bersama menangani isu sampah dan masa depan ekosistemnya.

Semakin banyaknya perumahan, real-estate di sekitar Sungai Je’neberang dari kawasan Jembatan Kembar ke timur nampaknya jadi pemicu tekanan ke alam. Sampah yang tidak tertangani dengan baik suatu ketika akan jadi arus balik bagi kesehatan, sanitasi dan lingkungan. Sumur-sumur akan tercemar, banjir akan datang. Situasi ini memang jamak terjadi di beberapa wilayah sungai, bantaran hingga muara. Warga yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tak bisa lepas dari beban sampah.

20170302_051005
Papan 4
20170302_062154
Papan 5

Demikian itu merupakan tantangan bagi siapapun terutama warga setempat untuk mengambil inisiatif membersihkan kampung halamannya. Pemerintah dari level tertinggi hingga setingkat RT/RW harusnya bisa muncul sebagai mediator yang baik untuk memberi solusi bagi warganya.