Candid Menteri Susi, antara Kopi dan Kamera

Guys, ngopi dulu yuk di ketinggian! (foto: K. Azis)

Melihat Menteri Susi berolahraga paddling sudah biasa kan? Di beberapa media cetak dan online penampilannya menjadi terlihat berbeda dan ‘perkasa’ karena kelihaiannya mengayuh paddle sambil berdiri. Dia mampu menjaga keseimbangan serta berani menghadapi gelombang.

Pada satu kesempatan, dia terlihat mengayuh paddle di tepi tebing batu besar dan bisa saja dihempas gelombang utara Pulau Natuna yang dahsyat. Atau pada kesempatan lain dia ber-paddle di tepian Kota Kendari di sela pulau Bokori dengan arus balik yang dikenal kuat.

Setelah beberapa kali ikut misinya ke beberapa titik seperti Natuna, Kendari, Banda Neira, Tegal hingga Bandung, kali ini saya dibuat kagum pada ketenangannya saat berada di atas chopper antara Tegal dan Bandung.

Sepulang dari melihat proses verifikasi kapal cantrang dan berkonsultasi dengan nelayan-nelayan di Tegalsari, Tegal, Menteri Susi tandang ke Bandung. Saya ada di belakangnya, mendapat kesempatan untuk melihat Pantura dari udara. Yes!

Ini kesempatan kedua naik chopper setelah sebelumnya pernah naik dari Meulaboh ke Banda Aceh tahun 2006.

Saya agak kelimpungan dan berkeringat dingin karena perjalanan terhadang mendung tebal di tepi Gunung Tampomas, sementara dia terlihat santai saja. Dia terlihat tenang, bahkan meminta pilot untuk bermanuver melihat jalan tol yang sedang dibangun.

Di sisi lain, saya sibuk mencari pegangan bak mencari mencari pegangan di mobil. Hal yang tak saya temui di chopper.

Membaca kota dengan kamera (foto: K. Azis)

Tak hanya jelang masuk Bandung, di Tegal, saat pesawat berbaling-baling itu merangkak naik, perempuan itu meraih kamera yang acap dia bawa. Kamera yang dijagokannya sebagai pemberi gambar bagus, jernih dengan akurasi maksimum.

Itu adalah kamera putih yang menurutnya telah memberinya beribu-ribu gambar pesisir dan laut Nusantara selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Bu, mungkin suatu waktu bisa dipamerkan,” kata wartawan pada suatu ketika.

“Iya, mungkin saja,” katanya sambil mengangkat bahunya.

Di pagi jelang siang itu dia terlihat membidik pantai Cirebon, mengabadikan suasana kapal-kapal kecil menebas ombak dan kembali ke daratan Pantura, Jawa Tengah sebelum memasuki tapal batas Jawa Barat yang terkurung mendung.

Selain kamera, sebuah tas jinjing kulit berisi dua termos, satu bertuliskan teh, satunya kopi menjadi penemannya. Dua pilihan yang bagus disuguhkan untuk sesiapa teman perjalanannya. Selain minuman, Menteri Susi juga tak pernah luput dari buah. Kadang jeruk, kadang semangka, nenas hingga melon. Dia penikmat buah.

“Kopi bagus untuk fisik, asal jangan banyak gula, kalau perlu tak pakai gula,” katanya pada suatu ketika di Natuna.

Menikmati kopi sembari membaca realitas Indonesia (foto: K. Azis)

Terkait kamera, dia acap juga mengingatkan untuk tetap menjadi proporsi gambar. Pada beberapa kesempatan dia memberi masukan untuk foto yang terlihat blur atau ‘bergerak’.

Dalam perjalanan yang mendebarkan itu, lantaran saya tak minum kopi, saya meraih roti dan tak lupa mencicipi semangka bekal dari Tegal. Tak lupa saya candid, untuk dear readers bisa menikmati bagaimana Menteri Susi menikmati perjalanannya, bukan?

Gowa, 25/02

Advertisements

Ada Tanya di Antara Matak dan Teluk Butun [Sajak]

DFW_3967Ada tanya di antara Matak dan Teluk Butun

Pagi itu, di separuh November.  Di antara Matak dan Teluk Butun, aku memandang lekuk bukit pekat.  Nampak melintang kabut tipis serupa jembatan pada keduanya. Juga pohon-pohon nyiur serupa kelopak mawar yang sebentar lagi mekar.

Awan tebal jadi penghalang.  Nyiur tak melambai, tak ada tanda dari riak, angin dan cahaya. Matahari masih separuh saat seekor burung bangau terbang di atas sekoci dan memberi sapa, “Mau ke mana kalian setelah ini?”

Palmatak, November 2017

Prof. Achmar Mallawa: Benahi Pendataan Ikan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Prof. Dr. Achmar Mallawa, DEA, Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin dengan sukacita membagikan perspektifnya terkait dimensi kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan kontemporer dan masa depan perikanan Indonesia.

Penulis bertemu alumni Universite de Perpignan, Perancis ini pada pagi muda di tepian pantai Kota Kendari, tepatnya di Hotel Clarion (16/9). Beberapa saat sebelum kami bersama menghadiri ‘International Seminar on Sustainability in the Marine and Fisheries Sectors 2017’ di Gedung Auditorium Mokodompit Univesitas Halu Oleo yang juga dihadiri oleh Menteri Susi.

Achmar dikenal sebagai pakar ‘dinamika populasi dan pendugaan stok ikan’ Unhas.

Pengalamannya amat panjang dalam riset perikanan tangkap, dan merupakan hal berharga untuk dijadikan rujukan dalam memandang efektivitas dan implikasi pembangunan sumber daya kelautan dan perikana kontemporer, maupun yang akan datang. Apatah lagi jika dikaitkan kebijakan perikanan tangkap yang saat ini menjadi ‘wajah dominan’ Menteri Susi.

Dia banyak terlibat dalam riset ikan-ikan pelagis seperti cakalang. Salah satunya terkait ‘Aspek Perikanan Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) Di Perairan Barru Selat Makassar Sulawesi Selatan’.

Bagi Achmar, cakalang merupakan salah satu sumberdaya perikanan menjanjikan di Selat Makassar, Laut Flores hingga Teluk Bone dan layak jadi sandaran pengembangan ekonomi kawasan terutama di WPP 713. Dia banyak mengkaji keterkaitan ukuran, panjang ikan, jumlah kelompok umur, dan ukuran layak tangkap ikan serta mengkaji produktivitas alat tangkap purse seine sebagai lokomotif ekonomi kawasan Indonesia Timur.

Pria kelahiran Tanah Luwu, pada 22 Desember 1951 ini memperoleh gelar guru besarnya pada 1995, sebelumnya, dia meraih gelar Doktor pada Juni tahun 1987. Master dan doktor diraih di dua universitas berbeda di Perancis, tepatnya di Kota Montpellier.

Nun lampau, dia mengembara di belantara ilmu bersama 15 tenaga pengajar Unhas saat itu, di antaranya Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA, Prof. Dr. Rauf Patong, DEA, dan Prof Dr. Ambo Upe, DEA. Pada Google Scholar, indeks kutipan sejak tahun 2012 untuk Prof Achmar Mallawa adalah sebanyak 87.

Meriset cakalang

Bersua Prof. Achmar mengingatkan saya pada suasana ujung tahun 80an. Kala itu, sosok Achmar sangat lekat dengan mahasiswa Ilmu dan Tekonologi Kelautan (ITK).

Dia adalah sosok penting di Marine Science Education Project (MSEP), proyek penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana studi Kelautan dan Perikanan yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia. Salah satu program di dalamnya adalah ketika dilaksanakan studi magang perikanan dan pengenalan stock assessment di selatan Makassar melalui operasi trawl dan operasi long line.

Tidak kurang 30 orang perwakilan 6 perguruan tinggi kala itu, Unhas, Unstrat, Unpatti, Unri, Undip dan IPB menjadi peserta studi selama sebulan. Berangkat dari Kota Makassar hingga Bitung.

70adaf85-c9fe-49b8-830b-6a924340c3db
Prof. Achmar Mallawa, DEA (foto: Istimewa)

Achmar bercerita bahwa salah satu alasan mengapa Pemerintah dan ADB sepakat skema proyek itu adalah karena pada waktu itu, kelautan dan perikanan kita masih di bawah standar. Karenanya perlu pengembangan.

“MSEP ini kelanjutan dari bantuan ADB yang membiayai pembangunan kampus Unhas, satu paket, jadi setelah bangunan selesai, lalu ada tawaran bagi 15 orang dosen Unhas yang dibiayai oleh ADB untuk studi di luar negeri,” imbuhnya.

“Banyak yang ke Eropa karena waktu itu, Eropa merupakan pusat perkembangan kelautan dan perikanan. Salah satunya di Perancis,” kata mantan ketua Local Project Implementation Unit Unhas sebelum menjadi Ketua Marine Science Education Poject menggantikan Prof, Natsir Nessa yang didapuk jadi Wakil Rektor 2 Unhas kala itu.

***

Pagi itu, Achmar Mallawa baru saja menyelesaikan sarapan paginya ketika saya menarik kursi di depannya. Dia mengatakan bahwa potensi perikanan Indonesia saat ini yang cenderung meningkat seharusnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan setempat.

“Tantangannya adalah ukuran armada tangkap nelayan kita yang masih tradisional, kurang besar dan terbatas aksesnya apalagi ketika musim barat,” katanya.

“Jadi kalau tidak ada pemanfaatan, ikan bisa migrasi. Ikan-ikan akan bergeser dari perairan dangkal ke laut dalam. Terutama di WPP 713,” kata peneliti yang pernah kursus Coastal Management di Universitas Bangsa-Bangsa di Tokyo sebelum bertolak ke Perancis.

“Maksud saya, jika tidak ada peningkatan alat tangkap nelayan maka banyak peluang terbuang. Ikan-ikan cakalang terutama yang besar akan berpindah ke laut dalam,” kata peneliti yang kini banyak mengkaji stok ikan pelagis ini. Menurutnya, di WPP 713, perlu segera memperbaiki alat tangkap. Agar nelayan bisa meluaskan jarak tempuh dan wilayah operasinya.

“Selain itu perlu pula pengaturan rumpon. Rumpon ini berpengaruh pada ukuran ikan. Kan sudah ada pengaturan, masalahnya jika memasang rumpon pada kedalaman 50 – 70 saja ikannya kecil-kecil. Tanpa rumpon, sebenarnya, kapal-kapal ikan kita bisa menangkap ikan lebih besar,” kata guru besar kelahiran Luwu ini yang kini meriset hingga 2018 terkait WPP 713 sebagai daerah pengelolaan ikan cakalang berkelanjutan berdurasi riset hingga 2018.

“Khusus penelitian ini, karena masih berjalan jadi belum bisa sepenuhnya di-ekspose, hanya saja akan ada nanti focus group discussion (FGD), bagaimana mendapat masukan para pihak terkait tata kelola perikanan cakalang ini,” ujar alumni angkatan tahun 1971 di Jurusan Perikanan Unhas dan merampungkan studi S1 pada tahun 1977 ini.

“Kita sedang mempromosikan bagaimana ikan cakalang dijadikan target intervensi melalui program perbaikan alat tangkap, pada perairan dalam (deep sea). Selama ini kan hanya pada kedalaman 50 hingga 70 meter, dan menurut saya ukuran ikannya belum optimal untuk ditangkap,” katanya.

“Ikan cakalang potensil dan lumayan bagi (ekonomi) masyarakat nelayan. Kita bisa menggunakan alat tangkap seperti huhate atau pole and line, itu bagus sekali digunakan di sana. Huhate bagus walaupun investasi tinggi. Dengan modal 1 miliar kita bisa dapat dua kali lipat modal dalam setahun,” katanya.

Itulah mengapa, seperti pengamatan Achmar, banyak investor alat tangkap ini datang dari anggota DPRD seperti di sekitar Teluk Bone.

Achmar mengatakan bahwa alat tangkap uhate tidak serta merta datang ke Sulawesi Selatan. Pada beberapa lokasi seperti Bone, penerapannya melibatkan nelayan-nelayan asal Nusa Tenggara Timur yang telah memperoleh pelatihan di Manado.

“Di Bone itu, pertamanya datang nelayan NTT, setelah nelayan lokal mahir lalu berganti tenaga,” kata mantan Ketua Proyek pada awal tahun 90an ini. Proyek MSEP adalah peletak dasar atau cikal bakal jurusan Ilmu Kelautan di Indonesia. Transformasi dari nelayan uhate ini berlangsung sejak tahun 2014.

Berkaitan dengan transformasi nelayan ini, Achmar menyebut bahwa hal serupa juga harusnya terjadi pada pasca penerapan peraturan anti cantrang atau trawl, PERMEN-KP/2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela. Ada keterkaitan antara basis data, analisis dan ketepatan solusi atau intervensi.

“Terkait cantrang ini, ada mahasiswa S3 yang sedang meneliti. Yang perlu dilihat itu adalah dampak ekonominya dulu, lalu mencari alat tangkap alternatif, karena memang banyak nelayan terpukul seperti Maros, Takalar dan Pangkep,” imbuh alumni SD dan SMP Ponrang ini.

“Sama dengan SK Kepmen No. 2/2015, (cantrang), demi keberlanjutan, berlakukan saja untuk cantrang, tinggal nanti bagamana nelayan-nelayan yang mengunakan itu diberikan alternatif, misalnya bantuan alat-alat tangkap baru. Untuk dasar, kan banyak modelnya, misalnya bottom gill net. Itu bisa digunakan untuk dasar. Termasuk menangkap udang. Ikan-ikan kakap pun bisa dengan bottom gill net. Di Sulawesi Selatan sudah ada beberapa tempat yang potensilal. Termasuk menawarkan bubu sebagai alternatif,” paparnya.

Bubu yang dimaksud bukan bubu yang menggunakan batu karang hidup tetapi bubu hasil inovasi atau modifikasi.

“Bubu bisa jadi alternatif asal ada sosialisasi ke nelayan untuk tidak menggunakan hal-hal merusak,” ujarnya.

“Saya juga concern pada ikan terbang, supaya ada kontrol. Bisa pengaturan kapal dan harus mulai dipikirkan masa depan perikanan berkelanjutan dengan alat tangkap yang pas,” katanya. Achmar juga memberikan penekanan pada perlunya operasi purse seine yang berkelanjtan dalam artian, tidak menangkap sembarangan.

“Pengalaman saya menunjukkan bahwa purse seine yang menggunakan rumpon, ikannya kecil-kecil, semisal cakalang, paling besar hanya 30 cm. Tapi kalau dia tidak pakai rumpon, paling kecil adalah ukuran 40 cakalang. Karena dia ‘kan di luar, bukan di dalam. Sifatnya ikan cakalang itu offshore dan onshore migration, makin besar makin bergerak keluar,” ucapnya.

***

Sebagai peneliti dan akademisi perikana Kelautan dan Perikanan, Achmar Mallawa menganggap bahwa Unhas mempunyai banyak sumber daya manusia yang bisa berkontribusi pada pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan. Para peneliti Unhas telah terlibat dalam serangkaian riset terapan dan murni.

“Anggaran penelitian kelautan dan perikanan kita, datang dari DIKTI, MP3EI (dulu) serta program riset unggulan perguruan tinggi. Anggarannya besar dan kakultas kita yang paing top. Banyak sekali peneltian, beberapa juga sudah disitasi. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan untuk pengelolaan perikanan,” papar pengampu mata kuliah Oseanografi Perikanan saat penulis menjadi mahasiswanya ini.

Perbaikan tata kelola perikanan

Pada perbincangan pagi itu, penulis menceritakan betapa perkembangan tata kelola kelautan dan perikanan saat ini sangat dinamis dan membutuhkan adaptasi kapasitas para pihak. Achmar mengatakan bahwa perizinan operasi perikanan tangkap tetap menjadi isu mendasar. termasuk pengelolaan TPI yang dipindahkan ke Provinsi.

“Itu yang bikin malas orang-orang di daerah, sebelumnya itu pelabuhan perikanan pantai, sekarang pun TPI sudah dipindahkan ke provinsi,” kata alumni SMA 158 Kota Palopo ini.

Terkait penegasan Achmar tersebut, dia meminta para pengambil kebijakan untuk serius memulihkan kepercayaan para pihak (terkait pangkalan pendaratan ikan) sebab ini berdampak pada kualitas data perikanan.

“Walaupun ada orang (tenaga) provinsi tapi tidak bisa mencakup semuanya, makanya ini berpengaruh ke data. Kualitas data berdampak pada perencanaan kan?,” tanyanya.

Saat ditanyakan adakah lokasi atau kabupaten/kota yang mengalami perubahan kualitas pengelolaan perikanan tangkap dan bisa menjadi profil atau rujukan bagi pihak lain, Achmar menyebut praktis yang relatif bagus dalam mengelolan sumber daya ikan atau manajemen perikanannya adalah kabupaten yang pernah memperoleh bantuan proyek Coral Reef Rehabilitation Program (COREMAP) seperti Kabupaten Pangkep dan Selayar meski belum seideal yang dipikirkan oleh banyak ahli perikanan.

Terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggunakan pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Dia menyatakan bahwa itu sudah tepat dan berharap ada perubahan nyata ketika bertransformasi ke keberlanjutan hingga kesejahteraan.

“Belum maksimal di prosperity, saya sarankan, perbanyak program untuk nelayan kecil, untuk bantuan kapal pastikan tidak salah sasaran. Karena penerima di kabupaten./kota itu kan interes-nya banyak ke politik. Mereka memilih nelayan yang terkait konstituen politik. Intinya perlu kejelasan data dan kriteria penerima, siap calon penerima karena saat ini banyak kepentingan yang bermain,” akunya.

Hal lain yang disampaikan Achmar adalah ke depan, kajian terkait pelarangan ini harus benar-benar menyeluruh.

“Pelarangan itu betul-betul dikaji, seperti jaring tarik, kan tidak semua di dasar, payang juga dilarang dan itu di permukaan tapi itu dilarang juga. Ini perlu di-review lagi. Demikian pula penangkapan benur, jadi harus lebih cermat kajiannya,” katanya.

Sebagai alumni dari perguruan terpandang di Eropa, Achmar ingin menunjukkan bahwa ada banyak contoh keberhasilan perikanan di Eropa yang seharusnya menjadi contoh bagi Indonesia.

“Di Perancis itu pukat hela masih dibolehkan tetapi penerapan hukumnya sangat ketat. Mereka menerapkan regulasi yang benar dan bisa beroperasi di kedalaman tertentu, diawasi dengan ketat,” katanya. Maksudnya diawasi agar tidak ada konflik ketika nelayan trawl di Eropa masuk di kawasan yang dilarang.

“Kalau di Eropa, nelayan takut sekali jika kedapatan mengambil ikan-ikan kecil, kalau di bawah ukuran yang dibolehkan mereka akan buang, “ kata Achmar yang pernah meriset perikanan di Mediterania pada tahun 1983 hingga 1987 ini.

Kala dia menjadi mahasiswa pada Universitas Sains dan Teknologi Montpellier lalu menyelesaikan Doktornya di Universitas Perpignan.

***

Hal lain yang disampaikan oleh Achmar demi menjamin ketersediaan data dan tata kelola perikanan yang efektif di daerah adalah perlunya dirintis Komite Pendugaan Stok Ikan Daerah yang melibatkan banyak unsur.

“Sebab kalau berharap ke dinas, tenaga mereka masih terbatas. Meski beberapa kali dilatih namun belum optimal,” katanya.

“Hal lain adalah banyaknya fasilitas TPI, PPN, atau PPS yang belum efektif, ini terjadi karena terbatasnya supporting dana untuk pengelolaannya. Tapi ada juga yang bagus, seperti di Palopo, di TPI Pongtap,” katanya.

Selama menjadi peneliti perikanan dan melakukan komunikasi di daerah, Prof Achmar membaca betapa banyaknya bantuan beberapa waktu lalu yang disamaratakan. Maksudnya, harusnya masing-masing daerah berbeda alat tangkapnya karena berbeda karakter dan kemampuan nelayannya.

“Semua disamakan, seperti purse seine padahal ada daerah yang tidak pantas. Kalau yag saya lihat selama ini yang berhasil itu di Luwu, di Teluk Bone. Mereka mengelola bantuan dengan baik, ada juga bantuan jaring insang yang panjang dan lebar tetapi karena lokasinya sempit jadi tidak berhasil seperti di Teluk Bone,” ujarnya.

“Bagaimana bisa diberikan jaring insang hingga 1 kilometer, sementara alurnya sempit dan merupakan jalur pelayaran?” tanyanya terkait bantuan yang pernah dilihatnya pada tahun 2013.

Terkait pendataan ikan, Dia menambahkan perlunya kesungguhan pada pengawasan lokasi pendaratan ikan. Menurutnya, saat ini sistem data perikanan amburadul karena tidak tegasnya pemerintah pada pangkalan-pangkalan ikan ilegal.

“Kalau memang mengandalkan data statistik, pengelolaan perikanan kita harus dikaitkan dengan ketentuan di mana nelayan mendaratkan ikannya, pada tempat yang pasti dan resmi. Saat ini, banyak pelabuhan tikus, termasuk di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Tebet, 18/9.

 

Praktek Fasilitasi Petapa Untuk Pembangunan Desa

Mahlil Borahima di depan peserta pertemuan PMD, Depdagri (Foto: Kamaruddin Azis)

Praktek pembangunan daerah terkendala pada kecenderungan masyarakat yang makin skeptis. Masyarakat kehilangan inisiatif untuk berkreasi berdasarkan kapasitas tersedia, masyarakat dikondisikan untuk tergantung pada asupan pihak luar. Inilah tantangan bagi fasilitator untuk mencari celah bagaimana melahirkan inisiatif. read more

Apa Kabar Pendidikan Gratis untuk Anak Pesisir?

Bekerja di usia dini (Foto: Kamaruddin Azis)

Sabtu, 10 Desember 2011. Awan hitam menggantung di atas Kota Makassar. Di antara Pulau Lae-Lae dan Samalona, pada buritan kapal ikan milik warga asal Desa Aeng Towa, Galesong Utara, Takalar saya menyapa  4 orang ABK, tepatnya ABK di bawah umur. Mereka, Adi (15 th), Indar (15 th), Rifal (13 th) dan Ari (13 th).  Mereka mengaku telah berbulan-bulan bekerja di perahu pembawa jaring dengan tenaga penggerak mesin bernama jantrang itu.

Adi bersaudara tiga orang, ayahnya ABK di kapal ikan itu. Indar, anak nelayan pencari teripang dari Kampung Sa’gebongga, desa pesisir di Galesong Utara. Ayahnya lumpuh setelah mencari teripang di laut Kalimantan. Sedangkan Ari dan Rifal, mereka baru setahun tamat dari SD namun tidak mampu melanjutkan ke jenjang SMP.  Jika Rifal harus mengalah pada kakak gadisnya yang mesti disekolahkan, maka Ari mengaku tidak lagi punya harapan sekolah sejak ayahnya meninggal saat pergi mencari  telur ikan terbang.

“Ayah Ari mati sebagai tumbal di atas perahu patorani (pencari ikan terbang). Karena hanya dia asal Sa’gebongga di kapal itu, sementara hasil tangkapannya sangat banyak. Begitu ceritanya” kata Rifal. Saya tidak mengerti apa maksudnya tumbal.

“Beberapa hari lalu saya dapat 20ribu dari pemilik kapal. Pernah juga dapat 100ribu jika ikan hasil banyak” kata Isdar. Isdar yang paling banyak bicara saat itu.  Menurut Isdar dari pendapatan itu ia gunakan untuk beli beras dan lauk. Di usia itu mereka jadi motor rumah tangga.  Ari, Rifal, Adi dan Isdar adalah gambaran anak-anak putus sekolah. Mereka hanya tamat SD dan berhenti karena alasan ekonomi. Menjadi anak buah kapal di usia muda itu membuatnya bertahan.

“Maujaki sekolah tapi di manaki ambil uang?” katanya.

Anak-anak ini terlihat sangat menikmati pekerjaan yang digelutinya. Menggulung tali, mengatur jaring, menyalakan mesin penarik jaring. Memilih dan melilah hasil tangkapan. Nasib mereka mungkin akan berbeda jika tahu ada kemudahan untuk bersekolah dengan sistim pendidikan gratis yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah setempat.  Atau mereka sengaja “dibutakan”?

Apa kabar pendidikan gratis untuk anak-anak pesisir?

 

 

Bertemu "Presiden" Bajo Indonesia (Wakatobi Part 9)

Abdul Manan berbaju Korpri mendampingi Hugua menerima tamu Kemenlu (Foto: Kamaruddin Azis)

Pria mungil paruh baya ini berdiri di meja bartender resort Patuno. Sebotol air mineral digenggamnya. Pakaiannya masih pakaian Korpri. Pagi sebelumnya, dia mengikuti upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2011 di pelataran Kantor Bupati Wakatobi di Wangi Wangi.

Malam ini dia mesti menemani Bupati menerima utusan Kementerian Luar Negeri dan alumni PKPM serta Tim JICA CD Project (tempat di mana saya bekerja). PKPM adalah satu proyek pengembangan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat di mana Hugua sebagai alumninya.

Sosok itu adalah Ir. Abdul Manan, M.Sc, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Wakatobi. Dia mengaku berdarah Bajo. Suku Bajo kerap disebut suku laut. Di hampir semua perkampungan Bajo mereka bermukim di atas air, alias membangun rumah di atas air seperti di Soropia, Sulawesi Tengah, Kaledupa hingga Torosiaje di Gorontalo.

Seraya menunggu opening, kami mengobrol. Sesekali menggunakan bahasa Bajo. Saya paham bahasa ini sejak bekerja untuk proyek pelestarian terumbu karang COREMAP fase I di Taman Nasional Laut Taka Bonerate, Selayar, Sulawesi Selatan antara tahun 1998-2003.

Di Wakatobi, komunitas Bajo masih sangat kuat dan luas. Ada lima desa yang dominan komunitas Bajo, salah satunya Komunitas Mola Raya.

“Sebenarnya nenek saya dari Pulau Rajuni Kecil, Taman Nasional Taka Bonerate” kata Pak Manan. Sebagai sosok penting di entitas Bajo, Manan punya obsesi untuk memperbanyak alokasi dana bantuan perumahan bagi komunitas Bajo yang tersebar di hampir semua wilayah pesisir Indonesia. Kondisi mereka yang memprihatinkan menyulut simpati Manan.

“Komunitas Bajo perlu pengorganisasian, sebetulnya komunitas ini ada dan menyebar di Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan beberapa wilayah pesisir lainnya” ungkap Manan.

“Bulan depan kami akan adakan musyawarah keluarga Bajo Indonesia” katanya. Menurut kabar, pada pertemuan beberapa waktu silam, di konferensi komunitas Bajo, Manan sempat didaulat sebagai ketua komunitas Bajo Indonesia, “presiden” para warga keturunan Bajo.

Manan, menghabiskan masa muda saat bersekolah SMA di Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Dia sahabat Hugua. Bupati Wakatobi saat ini. Dia juga pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Kendari. Kini, Manan adalah pengendali pada kebijakan perencanan pembangunan daerah Wakatobi, mendampingi Hugua.

Dia bercerita bahwa fokus pembangunan daerah Wakatobi adalah Perikanan dan Pariwisata.

“Kami fokus di situ” tegasnya.

Manan sadar bahwa untuk mendukung keduanya Wakatobi harus memprioritaskan infrastruktur utama seperti bandara, jalan dan sarana prasarana perhubungan antar pulau. Mengenai wisata, Manan menyebut fokusnya di “targeted tourism”, semacam segmentasi pada beberapa wisatawan potensial.

“Kita perlu fokuskan pada targeted tourism, dibanding mass tourism. Dengan targeted tourism kita bisa menyasar pasar potensial. Meraup Dollar salah satunya” ujar Manan. Saat ditanyakan pergerakan uang atau dana di Wakatobi, Manan sangat optimistis.

“Tahun lalu nilai APBD kita sebesar 358 Milyar, kalau diakumulasikan bisa sampai 709 Milyar dengan anggaran APBN dan lain-lain” paparnya.

“Tahun ini APBD kita naik sampai 400 milyar, yang menarik bahwa ada dampak ril dari kegiatan Sail Wakatobi tahun ini. Nilai transaksi di bank meningkat tajam” sambungnya.

Saat saya tanyakan bagaimana menghapus kesan bahwa komunitas Bajo sering dianggap pembom ikan. Pak Manan menampik.

“Memang dulu ada beberapa warga yang membom ikan namun itu tidak tunggal dalam artian ada yang melindungi. Banyak titik yang memang disebut sebagai bertemunya para pelaku pembom namun kini telah hilang. Di beberapa titik pun bukan hanya orang Bajo yang membom, komunitas lain pun ada” katanya. Bagi Manan, yang penting adalah mendeteksi penyebab kegiatan itu.

Dia menambahkan bahwa penggunaan bom ikan ini telah ada di catatan “Expedition Heidelberg” pada tahun 1913. Di Kolaka dan Padamarang sudah terlihat adanya pemboman ikan, Hanya saja belum disebutkan dari mana mereka itu” ungkap Manan.

“Orang Bajo menyebutnya “uba”, bahannya diambil dari sisa mesiu senjata perang. Warga diajar oleh para mantan tentara atau ahli merakit bom” katanya. Ini berarti bahwa ada transformasi pengetahuan ke masyarakat Bajo.

Yang Bahagia dan Mesra di Patuno (Wakatobi Part 5)

Sepasang Berbahagia, Fabrice dan Emma (Foto: Kamaruddin Azis)

Malam tanggal 30 September 2011. Keduanya datang saat saya baru saja menuntaskan makan malam di resto Patuno Beach Resort, Wangi Wangi, Wakatobi. Saya pun mendekati sepasang tamu nan berwajah Eropa Selatan ini. Yang lelaki mengaku bernama Fabrice dari Paris dan Emma dari Milano, Italia namun tinggal di London.

“Saya dapat informasi Wakatobi dari internet” tandas Emma. Aksennya sangat Italia. Dia memang lahir dan besar di Milano. Mereka bertolak dari Paris ke Jakarta, lalu Makassar, Bau Bau – kemudian mendarat di Wangi Wangi

“Kami berencana sampai lima hari” kata Fabrice. Suaranya sangat berat. Wajah dan suaranya mengingatkan saya pada Sylvestre Stallone, aktor laga kelahiran Italia. Mereka sepasang yang hangat. Si Emma terlihat manja pada si lelaki berkacamata ini. Saya kira mereka sepasang pengantin baru.

Pagi tanggal 1 Oktober 2011, pukul0 8.30 saya melihat Fabrice datang lagi bersama Emma. Terlihat seksi, pakaiannya separuh terbuka. Seksi yang wajar untuk ukuran turis dari Eropa.

Fabrice datang dengan kacamata bulat dan topi bulat khas western, mengenak baju lengan pendek kotak-kotak warna putih bergaris hitam. Dia terlihat berbeda. Mereka sepasang yang nampaknya sangat paham mode.

“Siang ini kami mau snorkeling. Sore akan keliling kampung naik sepeda motor” kata Fabrice seraya menyodorkan ke saya ragam buah yang dia ambil dari meja hidang. Emma menatapnya dengan mata berbinar. Sangat perhatian.

“Setelah ini, kami juga berencana untuk berkunjung ke teluk Tomini” papar Fabrice. Teluk Tomini ada di Sulawesi Tengah. Di atas Wakatobi.

Fabrice terdengar seperti aktivis lingkungan dan flamboyan. Sesekali dia menatap Emma dengan teduh, matanya sesekali berkedip manja.

“Banyak negara sedang “kembali” ke lingkungan. Mereka kini semakin peduli dengan keselamatan lingkungan. Saat ini China adalah negara yang paling maju di dunia, namun mereka juga mulai berpikir untuk kembali ke alam, taat konservasi” kata Fabrice saat saya meminta pendapatnya tentang tren pengelolaan lingkungan dan industrialisasi.

Menurut Fabrice, India juga begitu. Pemerintahnya sangat peduli dengan konservasi lingkungan. Mestinya Indonesia juga begitu.

“Persoalan terumbu karang sangat tergantung pada seberapa sadar warga dan pemerintah. Saya kira pemerintah di sini (Wakatobi) telah sukses mengelola keindahan laut dan isinya” lanjutnya saat saya tanya bagaimana nasib upaya konservasi di dunia saat penduduk bumi semakin padat terutama negara-negara di Asia.

“Saya mengenal kehidupan China dan saya bahagia mereka bisa maju, rakyatnya juga pekerja keras. Sudah tepat jika pemerintahnya peduli lingkungan” katanya lagi.

“Untuk Indonesia, sebagai mana negara lain kita perlu untuk selalu mengingatkan rakyat tentang pentingnya pelestarian, menyakinkan dan mendidiknya untuk peduli lingkungan. Toh ini bisa jadi sumber pendapatan warga melalui wisata” Tutupnya sebelum dia pamit untuk pergi snorkeling di beranda Patuno.