Mereka Yang Bertahan Hidup Setelah Tragedi Lengkese’ (Tulisan ke-2)

“Kampung ini ada sejak hampir tiga ratus tahun lalu, kami generasi ke-7 dari kakek kami yang bernama Daeng Ninra. Dia asal Kampung Manuju di dekat Bili-Bili,’” ungkap Daeng Tawang, imam dusun Lengkese’ yang menjamu kami seraya menunjuk arah barat.

Saya bersama rombongan peserta pelatihan ToT Fasilitator Masyarakat sedang praktik lapang di Lengkese’, Kecamatan Parigi, Gowa.

Sejak peristiwa bencana tanah tumbang kaki Gunung Bawakaraeng pada tanggal 26 Maret 2004, Daeng Tawang merupakan tokoh kunci yang banyak dicari. Dia merupakan sosok yang sangat sibuk saat peristiwa itu terjadi. Bersama puluhan warga dia melawan kehendak pemerintah yang meminta mereka pindah ke daerah lain karena tempat tinggalnya rawan bencana. Selain Daeng Tawang, ada Daeng Tika’, kepala kampung Lengkese’. Daeng Tika bahkan pernah ke Gorontalo untuk membagi pengalamannya bersama warga sebelum dan setelah bencana yang menelan 32 korban jiwa itu.

“Oleh pemerintah kami diminta pindah,” terang Daeng Tika.

Bersama beberapa warga yang menganggap Langkese’ adalah tumpah darahnya, mereka bergeming, enggan pindah. Menurutnya, sebelum kejadian terdapat dua ratusan jiwa warga di Lengkese’. Ada beberapa yang pindah namun tidak sedikit pula yang bertahan. Sejak kejadian yang tragis itu, memang berseliweran analisis, polemik dan kesan bahwa karena masyarakat kerap menggunduli hutan, hingga ada longsoran.

***

Untuk mendengar cerita warga yang selamat, saya menyusuri jalan beton yang mengarah ke kaki bukit. Dari kejauhan saya melihat iring-iringan warga yang menuruni bukit. Bukti bahwa warga sedang menggeliat, meneruskan hidup.

“Mereka baru pulang dari menjaga ternak,” kata Daeng Rapi.

Dia baru saja pulang. Dia lebih dulu dibanding 6 orang warga setempat yang masih menyusur lekuk bukit. Usaha beternak ini terus dilakoninya walau musibah tanah tumbang telah menelan banyak ternaknya.

“Saya lagi di mesjid saat musibah labboro’ (longsoran) itu datang,” katanya.

Selain beternak, warga Lengkese’ bertahan karena punya lahan kebun kopi, sawah di sisi selatan kampung, dan ragam isi kebun. Lengkese’ persis Bukit Tinra’ Balia di sebelah kanan, di kiri ada Bukit Kayuaraya dan Bukit Talung.

Dari Lengkese’, warga dapat menikmati pemandangan air terjun, ada dua yang terlihat di sekitar bukit Tinra’balia. Saat kami menyusuri di sisi selatan terlihat hamparan perkebunan kopi Arabica. Warge telah lama memanfaatkan keramahan alam di situ. Jadi ketika diminta pindah ke kawasan Belapunranga sebagaimana ditawarkan ke pemerintah banyak yang berat hati.

“Kami menolak dan menyampaikan bahwa tidak benar karena ulah kami hutan Bawakaraeng dan DAS Jeneberang rusak. Jarak dari sini ke puncak Bawakareng itu ada 25 kilometer. Di sini masih banyak yang bisa kami lakukan,” tegas Daeng Tika yang kehilangan 8 ekor sapi karena tertimbun longsoran.

Advertisements

8 Tahun Tragedi Lengkese, Ada Sungai Di Atas Sungai (Tulisan 1)

Suasana Kaki Bawakaraeng Yang Tumbang Itu, Kini (Foto: Kamaruddin Azis)

Langit cerah di atas Lengkese, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Awan bergerak malas di puncak Gunung Bawakaraeng. Dari monumen peringatan tragedi tanah tumbang Lengkese nampak lempeng sisi timur salah satu gunung tertinggi di Sulsel itu, seperti parutan raksasa.

“Parutan itu menggelinding, menyerempet dua sisi bukit dan menimbun utara Lengkese. 32 warga yang berada di ceruk lembah yang dalamnya hampir 200 meter jadi tumbal bencana” kata Atto’ saat kami mengobrol di Bawakareng Observatory Building, bangunan milik Kementerian PU, BSWS Pompengan-Jeneberang.

Di atas bangunan ini pula terkubur satu SD. Beruntung, karena saat kejadian para murid sudah pulang.

“Kami perkirakan jarak jangkauan material dari Bawakaraeng sejauh 7 kilometer. Dengan kedalaman ceruk sekitar 200 meter, kami kira ada 1,8 Miliar kubik material yang menerjang” kata lelaki yang bernama lengkap Mahatma Rafel ini, dia pendaki gunung sekaligus aktivis pada LSM Karaeng Puang. Bukan hanya mengklarifikasi volume, Atto’ juga meluruskan bahwa itu bukan longsoran belaka tetapi karena retakan dan patahan kaki gunung.

“Volume itu sangat besar. jika tidak ada Bukit Tinra’balia material itu mengubur seluruh Lengkese” katanya lagi. Bukan hanya tanah dari kaki Bawakaraeng tetapi yang datang dari sisi bukit kiri-kanan. Inilah yang menambah volume itu dan menyerang daerah yang juga sekaligus lahan penggembalaan ratusan ternak warga.

Menurut Atto’, tanda-tanda tanah tumbang itu terbaca saat ada retakan yang bertambah dari waktu ke waktu. Pada retakan itu, pada tahun 80an warga masih bisa melangkah di atasnya. Tahun 90an sudah melompat, sebelum kejadian itu. Kini, di bekas timbunan itu kehidupan warga kembali menggeliat.

Selain dibangun gedung pemantauan Bawakaraeng, beberapa warga kembali membangun rumah, menanam kopi, bersawah, beternak. Di bekas longsoran bahkan ada aliran sungai baru.

“Di Lengkese, ada sungai di atas sungai. Ada harapan di atas murka alam, ada semangat untuk bertahan” imbuh Atto’ yang pernah berguru pada salah seorang ahli pemberdayaan masyarakat bernama Wada Nobuaki di Jepang. Menurutnya, upaya pemerintah belum maksimal dalam hal pelibatan warga pada pemanfaatan sumberdaya yang ada.

“Pemerintah di sini aneh sekali, tidak ada yang spesifik dalam menjalin kerjasama dengan warga setempat. Kita ingin pembibitan untuk reboisasi hutan itu dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki warga seperti yang terjadi di Lembangroe dan Ramma” katanya.

“Semua pihak harusnya paham bahwa relokasi warga itu tidak penting, pemerintah harus buka mata tentang relokasi. Di manapun kita di Indonesia, semua rawan. Yang perlu diperkuat adalah daya tahan warga” kata Atto

Pallae, Desa Unik di Anak Sungai Cenrana

Ambo Sakka dan Kegiatannya (Foto: Kamaruddin Azis)

Berkunjung ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selalu menyenangkan. Sejak tiga tahun terakhir saya telah belasan kali berkunjung ke tanah kelahiran Jusuf Kalla ini. Tanah kelahiran pahlawan pembebasan yang dikagumi rakyat Bone, La Tenritatta Arung Palakka dan juga Jenderal panutan M. Joesoef. Daerah di pesisir timur kaki pulau Sulawesi ini merupakan perpaduan desa-desa pesisir nan eksotik serta kampung perbukitan landai menghijau. Di Bone pulalah komunikasi dan kontak pelayaran ke Sulawesi Tenggara dan wilayah Indonesia bagian timur berdenyut tiap hari melalui pelabuhan Bajoe yang terkenal itu.

Ada ratusan anak sungai yang muaranya mengarah ke Teluk Bone melewati bahu dan lekuk bukit. Sungai di mana kampung-kampung bertahan dan berdenyut menghadang perubahan waktu. Bone menyenangkan karena daya pikat pemandangan di sepanjang jalan menuju pusat kotanya. Dari Makassar melewati Maros, Bantimurung, Camba, lalu berkelok menanjak memandangi pesona lembah dan puncak-puncak bukit berbatu. Melintasi Camba berarti menyaksikan bukit kapur yang menyimpan magis dasar laut purba. Lekuk batu karang yang menua dan jejak koloni terumbu laut.

Butuh empat jam untuk sampai di Watampone. Sebagaimana biasanya, di Camba kami mengaso, mengisi lambung, menikmati jagung rebus seraya melepaskan pandangan ke kaki bukit nan menghijau. Perjalanan kami siang itu berujung di Hotel Mario Pulana pada sore hari. Djunaid Umar seorang kerabat di Watampone telah bookingkan kamar di hotel berarsitektur khas Bugis ini. Hotel yang lebih mirip rumah tinggal biasa namun memberikan suasana akrab dan aman. Saya bersama kolega di tempat kami bekerja, H. Ashar Karateng, Yohannes Ghewa dari Kupang, Ruslan Situju dari Kendari serta bos kami, Sakuma Hiroyuki yang berkebangsaan Jepang.

Dimensi Pallae

Di hari ketiga, kami berkunjung ke satu desa dalam Kecamatan Cenrana. Melakukan observasi dan hendak membangun pertemanan dengan warga setempat. Namanya Desa Pallae, ditempuh 30 menit dari Watampone dengan kendaraan roda empat.

“Di desa Pallae, mayoritas warga adalah petani, nelayan, peternak. Ini dibuktikan oleh adanya “sawah empang”. Di Pallae, ada empang yang sekaligus dapat dijadikan tempat menanam padi. Jika kemarau, air akan asin dan jadi tempat hidup udang dan ikan” terngiang ucapan pak Sirajuddin, warga Pallae yang memberi kami informasi sehari sebelumnya.

Juga Heriyanto, salah seorang pemuda setempat yang memberi informasi awal bahwa dulu Pallae terkenal sebagai desa dengan jumlah peternak itik yang sangat banyak namun berangsur berkurang. Alasannya banyak pedagang yang beli itik untuk dikonsumsi. Ada pula ibu-ibu yang menganyam tikar, namanya “tappere ampellang” yang mengambil rumput liar dari empang-empang tradisional.

Yang paling unik, kata Heryanto, di sana ada perahu berenang di kolong rumah. Maksudnya, di beberapa kolong rumah dapat ditemui sampan. Di desa ini banyak sampan karena kampung dikitari anak sungai. Warga menyimpan perahu di kolong rumah yang kerap terendam air.

Mengenai sosial budaya, menurut Heryanto, di desa Pallae ini masih kental hubungan perkawinan antar sepupu atau kerabat dekat. Sejak dulu perkawinan dengan kerabat dekat dalam kampung sampai sekarang masih dipertahankan.

“99% orang Palla’e menikah dengan sanak famili. Jarang sekali dengan perkawinan silang” kata Sirajuddin. Maksudnya, perkawinan dengan suku lain atau dari luar kampung. Heryanto menambahkan bahwa Desa Pallae dikenal sebagai desa yang agamais, yaitu mempunya sarjana-sarjana alumni As’adiyah, Sengkang.

Informasi dari Aparat Desa

Tanggal 25 Oktober 2011, hari sedang terik saat kami sampai di kantor desa. Adalah Andi Muhammad Yusuf, Kades Pallae yang menerima kami bersama Sekdesnya bernama Haji Kamaruddin. Disambut di kantor desa, kami memperoleh informasi awal tentang desa ini, tentang pekerjaan utama warga dan informasi dasar tentang kependudukan. Beberapa tamu duduk di teras kantor karena ruang pertemuan sempit.

Desa ini terdiri dari tiga dusun, Pallae, Maruwung Watu dan Waeluwu. Jumlah penduduk berdasarkan data terbaru sebesar 1.285 Jiwa. Berbatasan dengan Desa Lagaolong dan Kelurahan Ujung Tanah di selatan dan timur berbatasan dengan Panyiwi dan Latonro, barat dengan desa Watu. Desa ini berdiri pada tahun 1987 sebagai pemekaran dari desa Watu.

Menurut Sekdes, di desa ini banyak terdapat buruh tani karena yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan adalah dari orang luar.

“Dulu ada puluhan hektar tapi pemiliknya hanya satu orang. Tapi ini ada hubungannya dengan Raja Bone ke-16, La Pakokoi, La Patau, Petta Wellulue (artinya sirih), Marulu Watu (artinya ujungnya Watu), yang memang secara berdaulat menguasai tanah di sana. Lambat laun kemudian mulai dibagi-bagi” kata Haji Kamaruddin.

“Informasi lain bahwa desa ini pernah kena imbas banjir danau Tempe, Wajo. Meluapnya danau berimbas ke sini” kata Supriadi salah seorang kaur desa.

Fakta di Desa

Menelusuri jalan utama desa yang masih berupa tumpukan kerakal atau pengerasan, kami menyaksikan hamparan sawah yang tergenang air. Ada anak sungai yang dialiri air dari arah utara. Di bulan Oktober air telah mengisi ruas sungai kecil itu. Menurut peta Googlemaps, terdapat banyak sekali anak-anak sungai yang keluar dari badan sungai Cenrana salah satunya salo Pallae.

Andi Amrul Muh. Yasir dan Andi Mukbil, dua anak kecil yang saya temui sedang bermain di ujung sungai kecil di Dusun Pallae. Mereka masih kelas 1 SD. Di dekat mereka seorang lelaki muda sedang mengecat sampan. Di sana ada tiga sampan sedang tertambat. Siang riuh di Pallae. Itik-itik muda berenang, mengibaskan ekor dan sayapnya. Saling menggoda di tepi sampan warga yang ditambatkan di batang kelapa.

Salo Pallae, nama sungai itu hiruk pikuk oleh suara itik. Air sedang naik di ujung anak sungai Cenranae, Kabupaten Bone. Di anak sungai ini warga mengaitkan perahu sampan. Menyandarkan perahu dan membersihkan bodinya. Di radius 100 meter aktivitas warga beragam. Terlihat itik, kayu kelapa, daun. Pohon sukun, kelapa, pisang, mangga, kandang itik. Ada empang.

Potensi ekonomi dan geliat sosial budaya terpapar di Pallae. Tidak ada kekhawatiran tentang masa depan, tentang status sosial, tentang kemiskinan, sebab mereka punya banyak sumberdaya alam. Desa subur ini bertahan karena ada aliran sungai, empang dan papan untuk permukiman mereka.

Pada beberapa petak empang, tumbuh alang-alang yang telah dipotong oleh warga. Mereka mengambil dan mengeringkannya sebagai bahan pembuatan tikar anyaman. Ada yang menarik. Hampir semua rumah warga berwarna kuning. Ada kuningisasis di sana. Salah satunya rumah Andi Mata, rumah ini berdinding warna kuning, kombinasi hijau muda. Di bagian lain, ada bangunan desa dan diberi nama “Baruga Sayang”. Tidak ada aktivitas di situ. Yang semarak justeru graffiti tanpa makna.

Beberapa warga sedang mengaso di kolong rumah, ada pula yang sedang duduk santai di halaman rumah batunya. Satu-dua kendaraan roda dua lalu lalang seraya membawa anak sekolah. Walau begitu, banyak rumah yang terlihat kosong. Pintu tertutup. Menurut warga mereka pergi ke kebun. Jika pun ada pergi jauh itu karena merantau di Sulawesi Tenggara.

“Air mulai naik sejak pagi tadi” kata Ambo Sakka yang saya ajak bicara saat melintas di pematang empangnya. Dia sedang mengambil rerumputan di empang yang bersebelahan dengan anak sungai. Beberapa warga lainnya sedang mengambil air untuk sumber air minum bagi sapi-sapi mereka.

Warga memanfaatkan lahan sawah sekaligus empang ini antara bulan April hingga Oktober untuk persawahan dan antara bulan Oktober dan April mereka membudidayakan kepiting.

Sungai, nampaknya menjadi urat nadi kebutuhan warga. Dengan aliran sungai mereka memanfaatkan air untuk mengisi empang dan mengairi persawahan mereka. Dengan air sungai ternak mereka bertahan hidup dan mereka memperoleh telur dari itik. Dengan air sungai mereka memberi minum ternak mereka. Sungai adalah bukti kesuburan tanah mereka.

Dari Pallae, kita membaca urat nadi kehidupan desa ada di muara sungai, pada anak-anak sungai, tempat di mana warga bertahan sekaligus menyambung hidup. Di sana pula anak-anak mereka belajar membaca pesan alam. Dengan aliran sungai dari induk di Cenrana, sampan-sampan mereka menjelajah, memancing ikan, menjaga empang di sekitar muara dan melabuhkan asa.

Sungai bagi warga Pallae adalah masa depan mereka. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah jika Danau Tempe di kabupaten tetangga, Wajo meluap dan mengirimkan banjir bandang ke permukiman mereka.

Sungguminasa, 10 Nopember 2011

Potret Bajo Torosiaje, Tetap Bertahan Di Atas Laut

Pulang dari Sekolah (Foto: Kamaruddin Azis)

Pengalaman tinggal bertahun-tahun di Pulau Rajuni Kecil dan Pulau Tarupa di Taman Nasional Taka Bonerate selama rentang tahun 1995-2003 membuat saya selalu rindu untuk selalu dekat dengan mereka; berbahasa Bajo, bicara tentang laut dan dimensi sosial ekonomi mereka.

Selalu bergairah untuk mendengar kisah salah satu suku laut tangguh yang disebut mendiami pesisir Kalimantan, Brunei, Malayasia, Indonesia hingga Filipina ini. Itu yang saya rasakan saat sampai di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat mengetahui bahwa ada perkampungan Bajo di Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, 100 kilometer dari ibukota Kabupaten Pohuwato, Marisa. Siang itu saya sempatkan menyambangi mereka seusai berkunjung ke Desa Marisa, Popayato Timur.

***
“Selamat Datang di Desa Wisata Torosiaje” itu yang menyambut kami saat sampai di sana. Berbelok kiri dari arah jalan ibu kota kabupaten kami melewati puluhan rumah yang merupakan permukiman bantuan pemerintah pusat untuk suku Bajo yang sebelumnya tinggal di atas laut, di balik hamparan bakau.

Rumah berukuran kurang lebih 6×8 meter itu banyak yang kosong namun ada beberapa pula yang terisi. Dari sisi perumahan ini kami parkir mobil dan berjalan ke jembatan yang membelah hutan bakau. Inilah jalan sekaligus jembatan menuju tangga yang mengarah permukiman mereka di laut.

Welcome to Torosiaje (Foto: Kamaruddin Azis)

Beberapa meter dari perkampungan “darat” ini saya melihat papan informasi: “Dinas Perhubungan, Parisiwata dan Kebudayaan Pohuwato” –Tempat Parkir, mobil Rp.5.000, motor Rp. 2.000,- bentor Rp. 3.000,-. Di sampingnya adalah gardu jaga lengkap dengan papan informasi. Karcis masuk obyek wisata Torosiaje dewasa Rp. 2.000,- dan anak-anak Rp. 1.000,- seusai dengan Perda No. 8 tahun 2005, SK Bupati kabupaten PohuwatoNo.15 tahun 2007. Tapi tidak ada yang berjaga di situ.

Dari pintu masuk itu kami membaca papan informasi lain tentang salah satu proyek yang mendorong upaya konservasi bakau di daerah itu. Juga papan informasi bertuliskan “Undang-Undang No.27 tahun 2007” tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Di tempat lainnya tertulis pula “Jaga dan Lestarikan Sumberdaya Pesisir dan Laut Demi Masa Depan Anak Cucu Kita” Undang-Undang No.32 tahun 2009 Pasal 70 ayat 1,”Masyarakat Memiliki hak dan Kesempatan yang Sama dan Seluas-luasanya untuk Berperan Aktif dalan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Terdapat logo IUCN, CIDA, Lestaris Inc. Canada, Teluk Tomini SUSCLAM, Japesda dan Pemerintah Desa Torosiaje. Banyak pihak selain pemerintah yang memperhatikan suku laut ini.

Banyak sekali papan informasi yang bertebaran di pintu masuk menuju permukiman warga di tengah laut itu. Untuk sampai di ujung jembatan serupa huruf T yang akan menghubungkan daratan dan permukiam Bajao Laut itu kami mesti berjalan sejauh seratus meter.

Di kiri kanan kami ada hamparan bakau padat. Dari sini kami menyaksikan suasana permukiman di tengah laut. Ada bentangan kabel listrik di atas laut hingga ke kampung itu. Cuaca sedang teduh. Daun lamun dari dasar laut bergoyang diayun arus ringan.

Di tangga dermaga, saya bertemu Manto Pasanre, umur 37. Saat itu dia sedang mengantar anaknya ke darat. Dia juga menunggu penumpang yang akan kembali ke rumah. Sebagian besar adalah anak sekolah SMP di Popayato.
Manto lahir dan besar di perkampungan di laut itu. Dia bersaudara 12 bersaudara. Manto ada anak 3.

“Menjemput anak sekolah” kata Manto saat saya tanya siapa yang dijemput. Penumpang membayar 2ribu sekali jalan. Kadang kala tidak membayar.

“Tergantung berapa bisanya” kata Manto lagi. Sebagai warga yang lahir dan besar Manto mengaku menyelesaikan SD di Torasiaje Laut, maksdunya di permukiman di lau. Menamatkan SMP di Popayato. Saat tamat SMP dia pergi ke Manado.

“DI Manado hidupnya tidak jauh dari urusan laut. Saya mencari teripang” katanya. Di dermaga menuju permukiman itu saya bertemu Mona. Dia sudah kelas tiga SMP. Mona rencana akan melanjutkan sekolah di SMK.
Suasana Perkampungan

Dengan naik sampan milik pak Manto, kami berlima, ada pak Yusman, Noni, Pak Ma, Husein (staf Bappeda Pohuwato) dan saya. Perahu yang diisi lima orang itu buat saya tidak tenang. Saya khawatir dengan kamera dan gadget yang saya bawa. Salah duduk bisa membuat kami basah kuyup.

Saya duduk di tengah sampan. Pak Husain dan Noni di depan, paling depan pak Yus. Sementara pak Manto mengemudikan sampan. Mesin tempel 5 PK membawa kami membelah laut dangkal yang batasi hamparan bakau yang memadat.

Air sedang surut saat kami bergerak. Saat menuju permukiman itu terlihat satu perahu yang membawa tujuh penumpang. Sepertinya kembali dari urusan tugas di permukiman di tengah laut itu.

Perkampungan Torosiaje Laut merupakan perumahan yang berbentuk lingkar. Rumah warga yang dipetak memanjang cenderung melingkar ini di batas oleh jembatan. Bersambungan satu sama lain. Perahu menembus kolong jembatan. Ada tulisan “WELLCOME” di gerbang kampung. Poster Gusnar dan Tonny ada terpampang di sana. Di sana ada pula Perpustakaan “Mutiara Laut” Desa Torosiaje. Ada speedboat kuning yang tertambat serta keramba apung.

Ada jembatan sekaligus jalan utama kampung yang menghubungkan rumah warga. Bersambungan. Perumahan itu nyaris seragam dengan atap berwarna biru muda. Kami sampai pukul 12.00 wita. Perahu sandar di salah satu tangga menuju jembatan sekaligus jalan utama kampung itu. Di dekatnya, beberapa warga sedang duduk santai. Beberapa anak kecil sedang bermain di salah satu bangunan yang nampaknya baru dibangun. Di kaki rumah warga bertebaran bulu babi hitam.

Pada beberapa halaman rumah warga, mereka menjemur kayu bakar, bantal, ikan dan menjemur pakaian. Beberapa warga mengikat perahu. Di beberapa rumah masih terlihat kayu bakau yang telah dipotong-potong.

Anak-anak yang sedang bermain menyapa dan minta difoto. Layaknya rumah warga, ada yang tertata rapi adapula yang sepertinya tidak diurusi.

Perkampungan yang dijalin oleh jembatan itu mengingatkan saya pada kios di mal-mal yang dihubungkan oleh koridor. Warga duduk santai depan rumah, ada yang hanya bersarung, tanpa baju dan menikmati waktunya.

“Bangunan di sini sudah lama, ada beberapa bagian yang baru berumur dua tahun” kata salah seorang di antara mereka. Di antara rumah warga terdapat Puskesmas Pembantu yang tertutup. Ibu-ibu dan anak gadis sedang ramai bercengkerama.

“Kami di sini sudah campur baur, tinutuan kata orang Gorontalo. Ada Cina, Minahasa, Sangir, Bugis, Tomini, Kaili” kata ibu Rusmin Pakaya. Dia yang dituakan di sekumpulan wanita di situ. Seorang lainnya bernama Hariani menyapa saya dengan bahasa Bajo. Saya membalasnya.

Bakau dan aktivitas warga (Foto: Kamaruddin Azis)

“Maningge rumahta?” kataku, di mana rumah ibu. Dia menjawab dengan menunjuk salah satu rumah kopel .

Permukiman di sini merupakan cikal bakal tiga desa yang telah dimekarkan yakni Desa Bumi Bahari, Torosiaje Jaya dan Torosiaje (Laut). Sejak ada gagasan merumahkan warga Bajo yang memilih beranak pinak di atas air, pemerintah mencari solusi dengan menawarkan bangunan rumah di darat. Persis di poros Popayato, di trans Sulawesi. Namun hanya ada beberapa orang yang pindah sebagian lainnya memilih berdiam di atas laut.

“Kami lahir dan besar di atas laut, jadi ya, susah juga tinggalkan kampung ini” kata mereka kompak. Dari sinilah warga meneruskan kegiatan produktif mereka. Mencari ikan, kepiting bakau, hingga berburu ikan permukaan seperti cakalang dan tuna di sekitar Teluk Tomini.

Pemerintah pun tidak kurang akal, dibuatkannya rumah panjang yang telah dibagi-bagi sebagai satu kompleks permukiman warga Bajo di Popayato. Alasanya supaya tertata dan rapi. Namanya perkampungan “Torosiaje Laut”

“Istilahnya, desa tiga serumpun” kata ibu Rusmin. Toro artinya tanjung dan siaje artinya sehati. Torosiaje adalah bahasa Bajo. Menurut Andri salah seorang warga Torosiaje Laut, kini ada 334 KK di Torosiaje Laut. Andri adalah lulusan SMP di Popayato yang juga pemuda desa.

“Dulu, pada tahun 2002 belum ada jembatan” katanya. Di Desa Bumi Bahari yang telah bangun puluhan rumah itu terdapat desa Torosiaje Jaya, di sana ada SMK Perikanan/Kelautan. Secara keseluruhan ditaksir ada 700 KK di tiga desa itu.

Dari Andri saya mendengar rencana bertemunya rumpun Suka Bajo sedunia pada bulan Nopember ini. Tapi dia tidak yakin kapan tepatnya.

“Saya hanya dengar, beberapa warga pernah bilang” kata Andri.

Perkampungan ini bagaikan cincin yang dijalin oleh jembatan. Di setiap ruas jembatan terdapat rumah warga. Mereka mengikat sampan di samping atau di belakang rumah.

Pada siang hari kampung itu dibisingkan oleh deru perahu sampan yang membawa anak-anak sekolah atau warga yang pulang dari Popayato. Beberapa anak SMP berjalan di atas jembatan setelah didrop pada satu titik. Beberapa lainnya tetap di atas sampan dibawa ke arah lain. Inilah rutinitas mereka. Mereka menutup wajah saat kamera mengarah kepada mereka.

Beberapa orang tua jompo memandang kami yang bersiap kembali ke darat. Beberapa warga lainnya sedang santai depan rumahnya. Saya menyalam dan menyapanya.

“O Tikke ma Sulaya” O, dari Selayar, kata mereka saat mengetahui saya dari Selayar. Saya memang mengaku dari Bajo Selayar. Banyak orang Bajo percaya bahwa asal mereka dari Sulawesi Selatan. Dan, ada dua lokasi yang disebut sebagai pusat suku Bajo yaitu Bone dan Selayar.

Suasana Kampung Torosiaje (Foto: Kamaruddin Azis)

Di Kecamatan Popayato, Bajo Torosiaje, kini masuk secara administratif ke dalam tiga desa, ada Desa Bumi Bahari, dan Torosiaje Jaya bagi warga Bajo yang memilih tinggal di darat serta Desa Torosiaje (Laut) bagi yang tidak mau meninggalkan laut. Begitulah pemerintah memberi pilihan. Juga demi membangun rakyatnya, dengan embel-embel pariwisata ekologis dan sekat-sekat administratif.

Pertanyaannya, apakah pemerintah mau menanggung risiko sosial dan ekonomi bagi suku yang sejatinya lahir dan besar di laut ini?

Illegal Fishing Threatens Marine Ecosystem [part 3]

Coral Reefs (Sources: Wikipedia)

If there is no significant action to ban destructive fishing practice across Spermonde, the continuation of the coral reef destruction could be as serious as deforestation, which had been discussed at the UN Climate Change Conference in Bali. The level of coral reef degradation from 10 percent to 50 percent is an indication of the severity of the crisis.

If there is no significant effort from government and nongovernmental organizations to deal with the problem, we will lose our priceless marine resources and ecosystem forever. There is a lack of pressure on or criticism of the existing law enforcement systems in South Sulawesi and Sulawesi Barat waters.

Many of those who use destructive fishing practices could not put on trial due to a lack of evidence. This is a big challenge to the Indonesian court as reported by a local NGO in Makassar. There are many records of fatalities caused by bombs. For instance, in 2001, 3 fishermen were killed in Papandangan Island. In 2002, a fisherman was also killed while dynamite fishing. Intercommunity conflicts arise day by day. Horizontal conflicts between Papandangan Island fishermen and other illegal fishermen accompanied by police officers occur due to conflict of interest for fishing ground occupation.

A lack of commitment from the legal authorities is the major reason why destructive fishing practices continue across Spermonde.

Amid the grieve situation, however, there are self-help groups seeking to improve the situation in Spermonde. These groups actively seek information about the impacts of destructive fishing methods on coastal reefs.

They also learn alternative methods, such as environmental-friendly seaweed culture and sea-ranch culture practices. The self-help groups face great challenges because they are pressured by local fishermen, who use bombs and are mostly supported by local law enforcement officers. At least, a small initiative has begun.

 

Illegal Fishing Threatens Marine Ecosystem [part 2]

Impact of fish bombing activity (Wikipedia)

Based on my fieldwork since 1996 in eastern Indonesia, the role of a local economic institution called “Punggawa Sawi” (patron-client) is important in sustaining such practices. The crews in the fishing boats (generally poor fishermen) rely on the instructions given by their supervisors or the boat owners. The “big boss” tends to instruct the crew to increase the catch by any means.

For example, in Kapoposang Island, Barrang Caddi Island and the Galesong coastal region near Makassar, about 50 percent of the fishermen’s incomes come from destructive fishing practices. They mainly catch the fish using dynamite or poisons.

Research indicates the damage to coral reefs is also caused by illegal fishing, anchoring, coral bleaching and siltation. It is an irony that the dynamite fishing has intensively continued. Most big fishermen use bombs, dynamite or poisons to catch high-value fishes, such as snappers and lobsters. According to research, 2.83 percent of the 7,569 boats operating in Spermonde have used illegal fishing techniques; of these, 86.5 percent used dynamite and 10.8 percent poison (sources: YKL Indonesia and DFW Indoesia). Despite the restrictions last issued by the local authorities, there are many indications of the expansive use of dynamite by fishermen in the outer islands. Although in some cases the fishermen risk their own lives, such methods have remained popular.

“To date, there is no significant effort from government, especially from prosecutors or police to ban this practice,” said Irman Idrus, chairman of Destructive Fishing Watch in Jakarta. “The stories of destructive fishing are continuing due to potential corruption, collusion and nepotism (called KKN). Indonesian authorities consider the fishermen who conduct dynamite fishing or fish bombings as someone who is keeping or hiding the bombs, referring to a conventional law. They never want to seek an explanation about impacts on coral reef destruction and/or to disclose the whole network.”

Spermonde is also acknowledged as the domain of potential fishery activities across Sulawesi-Nusa Tenggara-Bali (called the triangle of dynamic waters) and has been colored by conflicts and complex management issues. Social and environmental conditions in this area have been worsening. The complexity can be seen from the fierce competition between traditional fishermen against modern fishermen supported by big and rich fish traders, and sometimes by local authorities or prosecutors.

Illegal Fishing Threatens Marine Ecosystem [part 1]

Coral reefs (Photo: Wikipedia)

For centuries, the people of Western Sulawesi coastal areas have depended on marine ecosystems for their food and livelihood. There is a huge ecosystem region called Spermonde Islands located between the main islands of Kalimantan and Sulawesi.

There are 126 small islands spread across this region with a population of more than 50,000. Today, however, coastal communities in Spermonde are worried, as their marine resources have decreased rapidly due to destructive fishing and natural sedimentation from urban disposal and rivers. Some people want to control illegal fishing and at the same time to find alternative sources for their income.

Of the 350 coral species living in Indonesia, 250 were found across Spermonde. This area covers 150 square kilometers of coral reefs. The population has shown a high dependency on coastal resources. Unfortunately, coral fishes have been intensively exploited by destructive fishing practices such as using explosives and poisons.

The use of explosives and poisons has been a tradition for years. Fishermen use bottled-bombs to increase their catch. Based on research, one bottled-bomb will destroy 5 square meters of reef. More-powerful bombs are even more dangerous. The bombs also destroy young benthic species.

The bottle-bomb or dynamite fishing practice started after World War II and has been a big destroyer of coral reefs. For fishermen, increasing their incomes is the main reason to resort to such practices. They do not realize that by destroying the coral reefs they are destroying the next generation’s assets, worth up to US$306,800 per kilometer, for 20 years, according to the latest estimation.

[to be continued]