Perihal Importasi dan Amputasi Mafia Garam

Kekurangan 1,6 juta ton garam untuk pemenuhan kebutuhan nasional nampaknya tidak bisa dilihat sebagai kegagalan produksi dan pengaruh musim belaka. Kita pernah surplus hingga 1 juta ton di 2009, meski berlebih, impor garam saat itu tetap berlangsung. Ini menggambarkan bahwa garam jadi ‘bertensi tinggi’ ketika tata kelola produksi di hulu hingga hilir tak diberesi dengan bijak. Saat itu, Negara tega melonggarkan impor meski produksi domestik berlimpah.

Dilema importasi

Mungkin banyak yang belum tahu bahwa sekira 8 delapan tahun lalu, pasokan garam nasional (dari garam rakyat) melebih angka 1 juta ton sementara kebutuhan nasional hanya 50 ribu ton. Di tahun itu, berlangsung impor bahkan melebihi angka 1 juta ton. Salah satu alasannya saat itu adalah kualitas garam lokal yang tak sesuai selera industri karena kandungan NaCl yang rendah. Ada ketidakmampuan produsen memenuhi standar yang dikehendaki konsumen.

Meski sempat berhenti, bulan ini, pemerintah kembali mengesahkan izin impor garam industri pada 27 perusahaan di semester II tahun ini. Izinnya keluar setelah ada rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alasnya adalah UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Karenanya, sahnya impor garam butuh rekomendasi KKP.

Tak hanya aturan itu, ada pula tambahan terkait impor barang asin ini  sebagaimana diatur melalui Permendag No. 125/12/2015 tentang ketentuan impor garam. Aturan ditetapkan pada akhir 2015 dan berlaku pada April 2016 setelah petambak garam lokal menjadi bulan-bulanan importir yang menyusupkan asin garam ke ceruk produsen lokal.

Sesungguhnya, importasi garam telah berlangsung lama. Sebagai misal, pada tahun 2012 Pemerintah meneken kuota impor 500ribu ton untuk beberapa perusahaan. Meski begitu, waktu itu, Sudirman Saad, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) mengatakan bahwa importir produsen tersebut seharusnya mau menyerap garam rakyat. Kuotanya ada pada PT Garam sebesar 27.500 ton, PT Susanti Megah sebesar 50.000 ton, PT Garindo 76.100 ton, PT Sumatraco L.M 26.000 ton dan PT Budiono 36.200 ton.

Ketidakbecusan impor dan adanya perusahaan yang tak kredibel telah menjadi perhatian Menteri Susi Pudjastuti waktu mulai menjabat. Dia mengingatkan bahwa di situ ada tujuh perusahaan namun ada yang tidak pantas. Dasarnya bahwa pada tahun 2011 di Pelabuhan Belawan ditahan 29.050 ton garam yang dikapalkan dari India.

Hingga tahun 2015, izin impor garam yang sudah diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke importir setara 75% dari kebutuhan impor garam industri tahun lalu. Tercatat pada Januari hingga 30 Juni 2015 telah diterbitkan izin impor garam sebanyak 1,506 juta ton. Importasi yang merusak dapat dilihat pada sikap keras kepala mereka ketika mengobok-obok harga lokal.

“Gimana gak rusak harga, mereka beli murah di Australia kemudian dilepas dengan harga murah di pasar lokal, untung besar mereka,” kata seorang pensiunan KKP yang pernah melihat pabrik garam di Australia beberapa tahun lalu saat ditemui siang ini, (31/07).

Terkait disparitas harga itu, pada tahun 2015, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan adanya garam impor telah membuat harga garam lokal kualitas 1 yang semestinya Rp 750/kg atau kualitas 2 sebesar Rp 550/kg jatuh ke harga Rp 300-375/kg. Ini salah satu dilema ketika izin diberikan dan tak dikontrol dengan ketat. Dilema lainnya adalah meski sebagai negara maritim namun kita masih gagal menjamin ketersediaan garam. Importasi garam adalah noda bagi nama besar Indonesia di pesisir dan laut, begitu kira-kira.

Memahami konteks

Hingga tahun 2016, produksi garam masih fluktuatif mesti tak seheboh sekarang. Produksi yang terbatas, musim hujan yang tak menentu membuat Pemerintah membuka kembali keran impor. Beberapa pihak bahkan berpikir, impor seharusnya tak terjadi andaikata standar garam bisa sesuai kualitas produksi nasional terutama dari lahan rakyat.

Sebagai gambaran, kondisi pergaraman nasional, terdapat 20 kabupaten pesisir di Indonesia, dominan di Jawa yang menjadi produsen garam. Industri garam sangat tergantung pada elevasi pesisir dan tipikal cuaca atau curah hujan. Pesisir yang miskin hujan umumnya sangat bagus dijadikan lokasi pergaraman.

Beberapa sentra garam nasional di antaranya Cirebon di Jawa Barat. Cirebon adalah penghasil garam rakyat terbesar di Indonesia. Produksinya 435,4 ribu ton garam pada 2015. Tertinggi dibandingkan 19 kabupaten lainnya. Setelah Cirebon, menyusul Sampang yang mencapai 400 ribu ton, lalu Pati, Jawa Tengah sebesar 381,7 ribu ton. Di 2015, produksi garam nasional mencapai 2,9 juta ton meningkat 16,5 persen dari tahun sebelumnya.

Di luar Jawa dan Madura hanya ada dua lokasi di Sulawesi Selatan yang tertinggi dan masih doyan garam yaitu Jeneponto dan Pangkep. Kedua kabupaten ini berada pada posisi 13-14 dari 20 kabupaten produsen utama bersama Indramayu, Sumenep, Rembang, Bima, Demak, Pamekasan, Surabaya, Jepara, Brebes, Pangkejene, Jeneponto, Lamongan, Tuban, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik.

Jika melihat kapasitas produksi keseluruhan yang mendekati 3 juta ton itu, maka tidak ada alasan untuk impor, setidaknya pada saat itu.

***

Tahun ini, di bulan Juli ini, sebagaimana yang belakangan ini terjadi, produksi tersebut berkurang drastis dalam satu tahun terakhir akibatnya harga garam naik menembus 400 persen. Garam kemasan 400 gram biasa dijual seharga Rp 1.000 saat ini sudah menyentuh harga Rp 4.000 per bungkus. Ini berlaku di banyak wilayah.

Pemerintah melalui KKP menyatakan bahwa bahwa kekurangan stok garam nasional saat ini terjadi karena petambak garam di beberapa daerah sentra penghasil garam belum mulai panen.  Sebenarnya, kondisi saat ini sudah bisa diprediksi ketika diperoleh informasi bahwa produksi garam domestik antara 2010 hingga 2015 menunjukkan fluktuasi.

Pada 2011, sebagaimana ditullis Kada Data, produksi naik lebih 52 persen menjadi 2,47 juta ton, namun anjlok hampir 53 persen menjadi 1,16 juta ton pada tahu berikutnya. Ketidakpastian musim serta tingginya curah hujan membuat produksi garam domestik cukup fluktuatif.

Yang terjadi kemudian adalah ditempuhnya kebijakan penerbitan rekomendasi impor bahan baku garam konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi pada 2017. Standar garam konsumsi berkadar Natrium Chlorida (NaCl) yang paling sedikit 97% yang menjadi perdebatan mengapa harus ada impor garam industri beryodium.

Sampai di sini, hiruk pikuk publik pada isu garam mencuat, mengalahkan isu-isu besar seperti kekejaman Israel di Palestina, sowan Prabowo ke SBY, kasus Novel Baswedan hinga utang negara yang kini telah menembus langit tak bertepi.

Tinjauan KKP

 Memperhatian cuitan KKP di akun twitter KKP, diperoleh informasi bahwa kebutuhan garam nasional Indonesia rerata adalah 4 juta ton per tahun sementara produksi garam petani dan PT Garam dalam satu tahun pada angka 2.4 juta. Ada defisit 1,6 juta ton.

“Produksi ini ditopang oleh lahan produksi (on farm) masyarakat dan kurang lebih 30ribu hektar dari PT Garam,” cuitnya. Ditambahkan bahwa sejauh ini berdasarkan pantauan di lapangan, produksi garam rakyat secara umum telah menjadi bahan baku pembuatan garam konsumsi yang diolah oleh unit usaha industri besar.

“Garam adalah juga bahan bagi industri pengasinan ikan nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa fluktuasi garam yang disebutkan oleh Kata Data di bagian depan tulisan ini senapas dengan penilaian KKP bahwa dengan curah hujan yang tinggi dengan intensitas di atas >150 mm/dtk maka produksi tahun 2016 mengalami kendala. Melanjutkan Kata Data, KKP menyebut bahwa produksi garam nasional dalam tahun 2016 adalah 144.009 ton.

“Produksi 2017 pada 15 kabupaten dan oleh PT. Garam sendiri bilan Mei hingga Juli tahun 2017 mencapai 6.278 ton,” cuitnya lagi.

Ditambahkan bahwa kurangnya produksi garam nasional saat ini membuat industri-industri pengolahan dan pengasinan sebagian besar berhenti beroperasi. Dengan produksi yang fluktuatif cendrung menurun itu, maka harga garam melambung sampai 4.500 per kilogram dari yang biasanya 500/kilogram.

Apa yang dilakukan KKP atau Pemerintah dalam hal ini adalah mengupayakan stabilisasi stok dan menjamin keberlangsungan industri pengolahan melalui impor garam dalam waktu dekat. Meski demikian tetap dibutuhkan intervensi dan kemudahan-kemudahan bagi petambak lokal agar tidak mengalami persoalan berulang, katakanlah ketika mereka panen raya di bulan September atau Agustus ini.

Berdasarkan mekanisme impor Permendag 125/2015 maka dibenahi juga importasi garam bahan baku untuk garam konsumsi dimana garam tersebut dipakai untuk mengatasi kekurangan bahan baku garam, untuk garam konsumsi yang saat ini pemenuhannya masih melalui produksi garam rakyat dan PT. Garam.

Sampai di sini, beban sosial dan atas nama kedaulatan bangsa di Poros Maritim sekali lagi dipertaruhkan. Memiliki panjang pantai kedua terpanjang di dunia tak serta membuat kita berjaya di ranah asin garam.

Refleksi untuk masa depan

Ke depan, Pemerintah harus mengefektifkan program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat petambak demikian pula tata niaganya untuk diperketat dan diawasi.  Petambak garam yang selama ini dipandang sebelah mata sebagai pilar bangsa harus dikembalikan perannya dengan sungguh-sungguh melalui pendampingan dan injeksi kapasitas baru termasuk infrastruktur dan jaringan pemasaran.

Perluasan lahan produksi dan penyiapan gudang merupakan hal mendesak dan penting. Pelaku pendampingan harus mempunyai kompetensi dan kesungguhan untuk bersama petambak mengurai sengkarut hulu hilir produksi. Program pendampingan yang tak hanya sekadar program tetapi murni berbasis masyarakat.

Terkait hal tersebut, KKP menyatakan bahwa telah ada program Pugar atau Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.

“KKP terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pengintegrasi lahan di 15 lokasi masing-masing 15 hektar, program geomembran dan pembangunan gudang sebanyak 12 unit pada 2017 untuk menjamin stok,” sebutnya.

Hiruk pikuk terkait garam memang perlu diredam dengan kerja keras dan kepedulian nasional. Dalam artian bahwa jika kemudian kita menyadari bahwa impor garam adalah luka.

 Kita memang menyadari bahwa kita sebagai negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia, ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Pada situasi ini, kita, Negara Maritim ini mengalami luka, luka lama yang menganga dan berulang. Butuh terapi yang sungguh-sungguh.

Jika membaca defisit garam yang mencapai jutaan ton itu, tidak ada jalan lain selain memperluas lahan produksi dan menjamin agar kualitas garam bisa tingkatkan dan kompetitif agar tidak terjadi surplus namun tak diminati pasar seperti tahun 2009 itu.

***

Saat ini, importasi nampaknya masih dibutuhkan tetapi bukan tidak mungkin kita tak akan impor lagi jika gudang garam tetapi berisi garam, bukan yang lain. Program Pugas tak sekadar pepesan kosong. Sejatinya, ada juga pelajaran penting bahwa dengan krisis garam ini semoga membuat kita semua semakin bersikap adil melihat realitas suatu kawasan. Tak lagi serampangan memberi embel-embel miskin, daerah miskin, daerah kering yang dapat melemahkan mental membangun masyarakat desa atau pesisir. Mengapa? Di Sulawesi Selatan, Pangkajene dan Jeneponto adalah kabupaten yang disebut kabupaten miskin dan berada pada posisi Indeks Pembangunan Manusia buncit di Sulawesi Selatan.

Pangkajene misalnya, IPM-nya pada tahun 2016 adalah 66,86, sementara Jeneponto 61,81. Jika pengeluaran perkapita masyarakat Pangkep 10.670 di tahun yang sama maka Je’neponto hanya 8.559. Bandingkan dengan Kota Makassar yang mencapai 80,17. Meski nampak dengan penggambaran IPM seperti itu tetapi Pangkajene dan Jeneponto adalah ‘penyelamat’ nama besar Sulawesi Selatan sebab keduanya adalah ‘dua-duanya’ dari Sulawesi dengan produksi garam terbesar, atau 20 terbesar nasional bersama kabupaten Pesisir di Jawa seperti Cirebon hingga Indramayu.

Saat ini di kedua kabupaten itu, mungkin lahir jutawan baru karena harga garam meroket di sana, meski ini juga rentan secara sosial ekonomi.

Bagi pengambil kebijakan atau perencana pembanguan daerah, posisi Pangkaje’ne dan Je’neponto ini harusnya menjadi dasar dalam membangun daerah. Menjadi pertimbangan dalam merancang ketangguhan ekonomi lokal di luar Pulau Jawa.  Singkat kata, ikut campurlah dalam mengembangkan pengalaman berharga mereka dalam memproduksi garam.

Kita semua, Pemerintah, perguruan tinggi, swasta, jangan hanya duduk berpangku tangan menanti runtuhnya gudang-gudang garam mereka yang kian melapuk. Mari bersama petambak, bersama meningkatkan produksi, berbagi kapasitas. Pengalaman mereka sebagai petambak tentu lebih paripurna ketimbang kita hanya saja perlu penyesuaian-penyesuaian. Jika ada kartel atau mafia yang masih saja semena-mena di tingkat lokal dan bersiasat mempermainkan pasokan, amputasi!

Tebet, 31 Juli 2017

Advertisements

Aku dan Prahara Garam, Koinsidens!

Dua minggu lalu, sepotong ikan kering asin asal Pangandaran kukunyah di satu pagi yang gegas. Terus terang, aku cukup nekat kala itu sebab sejauh ini kuklaim diriku sebagai pengunyah ikan kering paling bandel. Mana itu, ikan kering Lae-Lae, ikan katamba Pasar Sumigo hingga ikan belawes asal Taka Bonerate. Apalagi ikan kering peneman bubur Manado. Sini, sudah! Endes!

Singkat cerita, setelah itu, kuboyong derita, kukulum nelangsa, sungguh sakit tegang leher hingga kubawa seminggu. Setiap tidur, nyut-nyut di urat kepala bagian kiri. Dampak ikutannya, Aku sungguh khawatir. Karenanya setiap pesan nasi goreng di sebelah stasiun Tebet, default cara pesannya adalah. ‘Bang, nggak pakai garem ya. OK?” Begitu hampir setiap hari.

Kemudian, seminggu setelah itu, saat pesan makan siang di Warteg di salah satu ruas Jalan Tebet Raya dekat TIKI-JNE, aku memilih ikan tongkol goreng, sebagai lauk, sebab yang lain hanya ada lele goreng, ikan kari, gulai ayam hingga jengkol yang ‘ngeselin’. Tapi apes, ikannya asin betul nyaris sama di case pertama.Aku hanya mencomot seperduapuluh dari total dagingnya.

Rugi kalau ndak makan semampu kita, kan? Lalu garam diam-diam menjalar ke tubuh.

“Aku membayar menu makain siang itu dengan bersungut ala Bruce Lee ke pemilik Warteg. Ciaaat!”

Begitulah, setelah itu Aku selalu berharap supaya makanan-makanan yang mendekat lebih banyak gratisnya namun nir-garam, biar anteng ngunyahnya. Setiap hari begitu terus harapannya. Gayung bersambut, harapan Aku dikabulkan. Produksi garam nasional berkurang dan suplai ke warung-warung Tegal menjadi menipis. Pemerintah melalui rekomendasi KKP harus mengimpor 750ribu ton meski KSP di kutub yang lain menyebut 2.1 juta ton pertahun ini.

Apakah saya dan garam berjodoh? Lalu hening…

Tebet, 30/07.

Derita Patorani Galesong, Siapa Peduli?

Muara sungai Saro’, Galesong Selatan, Takalar yang selama ini ramai oleh kapal-kapal nelayan, terlihat sepi. Pada petang itu, hanya ada belasan perah yang sandar. Biasanya hingga ratusan. Sebagian besar telah ke lautan luas menemui takdirnya, ke Selat Makassar, ke timur Maluku dan Papua mencari telur ikan terbang. Mereka melanjutkan tradisi di lautan sebagai pencari telur ikan terbang atau ‘Patorani’.

Nah, ketika berkunjung ke Kota Manokwari bulan lalu, di bulan Juni lalu, DKP Papua Barat menyodorkan laporan bahwa ada 446 armada nelayan Patorani asal Galesong Raya yang beroperasi di sekitar Perairan Fak Fak, Papua Barat. Pada saat yang sama Kapolres Fak Fak menyebutkan ada 5 perahu asal Galesong ditahan karena tak mempunyai izin usaha perikanan antar provinsi. Ada perkembangan terbaru bahwa sebagian besar nelayan belum mengerti proses perizinan, regulasi UU 23/2014 dan segala macam prosedur nelayan antar pulau.

Dari 5 armada itu, ada dua yang merupakan nelayan di Galesong Kota. Saya dapat informasi ini jelang Idul Fitri. Sebagai bagian dari usaha perikanan mereka, senasib sepenanggungan, kita tentu iba, sebab saat yang lain lebaran dengan keluarga di kampung halaman, mereka tertahan di kampung nun jauh di mata.

Angka 446 bukanlah angka kecil. Dari mereka diperkirakan ada 5.000an anggota keluarga berharap banyak dari usaha patorani ini. Ada 20.000an ribu yang berkaitan dengan usaha processing telur ikan terbang di Galesong Raya. Para pemodal, bank, papalele-sawi, ibu-ibu pengolah hingga tenaga distribusi. Ada banyak pihak yang terlibat dan ada banyak uang yang dialokasikan. Ada banyak warga pesisir Galesong yang terganggu harapannya.

dsc_0543
Ketika armada belum berangkat melaut (foto: Kamaruddin Azis)

Saat ini, saat mengetahui mereka bersoal di Papua Barat, buang jauh dulu, ekspor telur ikan terbang ke Eropa atau Hongkong. Buang jauh pengiriman telur ikan terbang ke Korea atau Jepang.

Bukan rahasia lagi bahwa banyak pemodal usaha perikanan dari mencari ikan terbang ini mengalami kebangkrutan, harta disita bank, utang menumpuk dan lain sebagainya. Miliaran dana berputar di usaha ini. Miliaran modal dan miliaran doa dan harapan agar mereka bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Berita tentang 5 nelayan Galesong Raya yang ditahan di Papua Barat itu adalah sinyal bagi nelayan yang lain untuk berhati-hati dalam urusan perikanan seperti ini. Perlu analisis usaha dan pembacaan atas situasi eksternal usaha mereka, pada regulasi, pada perizinan, pada iklim usaha. Itu akan menjadi sulit jika Pemerintah Daerah tak peduli dengan nasib mereka.

Ada satu cara untuk mempertahankan dan menguatkan usaha perikanan mereka, kerjasama di antara mereka sendiri. Dengan solidaritas sesama nelayan sebab dengan itu, segala persoalan dan derita bisa diurai. Pada situasi itu, harus ada ‘pengaduk’ kapasitas mereka saat ini untuk menatap segala kemungkinan di masa datang. Saat ini, berharap ke Pemerintah Daerah untuk turun tangan membetulkan harapan, seperti si cacing Kalumeme merindukan pucuk nyiur.

Tebet, 31 Juli 2017

Manifestasi Siri’ dari Tokoh Masalembu

Namanya Darul Hasyim Fath. Sore itu, saya bersua dengannya di salah satu titik di bilangan Jakarta Selatan (28/07). Dia adalah sosok sekaligus tokoh muda masyarakat Sumenep yang belakangan ini menjadi bagian perlawanan nelayan tradisional dari Kepulauan Masalembu, Jawa Timur. Disebut kepulauan sebab daerah ini terdiri dari beberapa pulau besar yaitu seperti Kramaian, Samakambing, Masalembu.

Posisinya sebagai anggota DPRD Sumenep menempatkannya sebagai penyambung lidah tidak kurang 600 nelayan kecil yang merasa dirugikan jika cantrang beroperasi. Dia mewakili aspirasi pemIlik armada payang, pemancing dan pemasang pukat khas Masalembu, yang disebutnya sebagai pajala.

Masalembu terletak di antara Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Jika menyebut Masalembu, kita mungkin terkenang ketika Kapal Tampomas 2 karam di sekitarnya ketika perjalanan dari Jakarta ke daratan Sulawesi di tahun 1981.

Awalnya, pertemuan saya dengan Darul tak sedikitpun menyiratkan informasi bahwa dia merupakan perwujudan pembauran Madura, Bugis dan Mandar. Hal itu diakuinya ketika kami mengobrol tentang kondisi masyarakat Masalembu, motif penolakan alat tangkap cantrang dan nilai-nilai luhur khas komunitas di Masalembu.

Bauran Mandar, Bugis Madura

Pria ini lahir di Pulau Masalembu. Menyelesaikan SMP dan SMA di Sumenep sebelum diterima di Universitas Gajah Mada pada Fakultas Filsafat di Jogjakarta.  Dedikasinya pada kampung halamannya terkait cantrang (varian trawl) bermula ketika tahun 2014 terjadi konflik antara nelayan setempat dan nelayan pendatang yang mengoperasikan cantrang. Alat tangkap yang dilarang oleh Pemerintah melalui Permen KP tahun 2015.

“Saya ini berdarah Bugis, Bugis Barru. Meskipun kakek saya juga ada turunan Mandarnya, Mandar Balangnipa, Maje’ne,” kata pria kelahiran tahun 1981 dan bersaudara tiga orang ini. Darul pernah berkunjung kampung halamannya di Desa Palece, Maje’ne. Ayahnya berdarah Madura dan ibunya asal Barru, Sulawesi Selatan. Kedua orang tuanya tinggal di Masalembu sementara Darul di Kota Sumenep, kota yang dapat ditempuh selama 16 jam pelayaran.

Peran Darul dalam advokasi nelayan tradisional sejauh ini seiring dengan adanya inisiatif nelayan Masalembu yang menolak perpanjangan alat tangkap cantrang oleh Jokowi hingga Desember 2017. Alasannya, alat tangkap tersebut telah membuat [ara nelayan setempat kesulitan saat melaut sebab ikan-ikan telah nyaris habis karena serbuan nelayan cantrang. Posisinya sebagai anggota DPRD membuatnya vital dalam memberi semangat bagi nelayan setempat yang merupakan konstituennya terutama dari pulau sekitar Masalembu.

“Kalau diajak silaturahmi, datang saya,” katanya terkait adanya permintaan dari beberapa pihak agar diberikan kesempatan mengoperasikan cantrang di sekitar Masalembu.

“Saya tahu, bahwa jika seorang yang dipercaya, maka itu harus dipegang teguh. Sebagaimana prinsip siri’ bukan?” ucapnya. Darul mengaku bahwa spirit itu juga yang dipegang teguh sehingga tetap berada di posisi nelayan Masalembu. Menurutnya, sudah banyak pengalaman, beberapa orang, tokoh asal Masalembu di tahun 90an dan 2000an jatuh dan tidak memperoleh lagi kepercayaan dari masyarakat karena pilihannya yang tidak tepat.

“Di Masalembu, nelayan-nelayan yang tidak menggunakan cantrang bisa dapat hasil melaut antara 12 hingga 15 juta. Lebih besar dari gaji pak Camat,” katanya tersenyum. Yang dimaksud adalah nelayan pajala, pengguna jaring mayang dan pemancing ikan.

“Di Masalembu, ada juga pakedo-kedo,” katanya. Pakedo-kedo adalah sebutan untuk nelayan pancing ikan dasar seperti kerapu, kakap termasuk tenggiri. Nelayan dengan alat tangkap ini sangat terkenal di Makassar dan sekitarnya. Nelayan dari kawasan Spermonde, sangat piawai untuk urusan ini.

Manifestasi Siri’

“Aku mau, semua pejabat harusnya punya sense of crisis. Di pikran kita, mengapa Jokowi memilih Susi adalah hal yang luar biasa, abad ke depan belum tentu ada yang seperti ini,” katanya dengan akses Madura yang mudah terbaca.

“Makanya saya heran ketika ada politisi yang mencoba keluar dari garis sejarahnya, sejarah kejadiannya dan berkhianat pada kejadiannya, pada masyarakatnya,” ujarnya. Maksudnya, keperpihakan politisi adalah pada hakikat kehidupan dan masa depan warga yang memang selama ini bergantung pada sumberdaya alam dan belum mampu meningkat kualitas hidupnya. Hal yang butuh proses, waktu dan kesabaran.

“Ini prinsip siri’ dari Bugis yang juga harus dipertahankan sebab kalau sudah hilang, selesai sudah…” ujar anak pertama dari tiga bersaudara ini.

Bagi Darul, apa yang dilakukan oleh nelayan Masalembu adalah sebuah inisiatif nelayan tradisonal yang melawan dengan caranya sendiri. Ada kerentanan yang mengarah pada chaos di lautan yang dia tidak inginkan sebagai bagian dari masyarakat Masalembu.

***

Di Masalembu, suku Bugis, Makassar, Mandar dan Madura telah membaur sebegitu rupa. Darul adalah contoh bagaimana ayahnya yang Madura menikahi ibunya yang merupakan keturunan Bugis Barru dari daratan Sulawesi.

“Bapak ibu saya berdarah Mandar, saya pernah ke Balangnipa beberapa waktu lalu ke Desa Palece,” katanya sosok yang mengaku pernah membaca cerita dari buku Christian Pelras terkait Manusia Bugis.

“Saya pernah tanya George Aditjondro, yang keturunan Jawa-Belanda dan pernah tinggal di Makassar. Ayahnya ka hakim di sana ya? Saya tanya, apa yang membuat suku Bugis banyak melakukan migrasi? Apakah semata karena urusan kepelautan?” kenang Darul.

Menurut George, kata Darul, apa yang ditulis oleh Pelras itu harus di-revisi.

“Orang Bugis itu, kalau misalnya mendukung pemimpin politik, dan pemimpinnya berkhianat, maka dia bisa pergi bahkan mejual tanahnya.. Sebagian mungkin karena alasan perniagaan tetapi akibat politik juga sangat banyak,” sebut Darul.

Dari cerita George itu, Darul merasa, bisa jadi benar sebab dari beberapa praktik politik sebagai Pikades di Sumenep, beberapa keturunan Bugis banyak melakukan migrasi dengan menjual tanahnya. “Ada yang ke Batam, biasaya kalau ada pemimpin yang dipilih tapi tak memenuhi janjinya,” katanya. Menurutnya sebutan Uwak atau Daeng masih jamak disebut di Masalembu.

***

Tentang kohesi sosial atas nama Bugis Makassar tersebut, Darul bercerita bahwa kala pelaksanaan Pilpres, Kabuapaten Sumenep itu memenangkan Prabowo-Hatta namun dia amat berbangga menjadi bagian kemenangan Jokowi-JK di Masalembu.

“Ada 128 pulau berpenghuni yang memilih dan memenangkan Prabowo, ada 27 kecamatan, 138 desa, di Sumenep daratan dan kepulauan, Jokwoi JK hanya menang di 4 kecamatan, di kecamatan kami,” kata pria yang merupakan saksi pada rekap KPU kala Pilpres 2014 itu.

“Kami memlih Jokowi-JK dan ketika mereka membacakan Nawacita, Poros Maritim, maka di sinilah harapan kami, kepada perlindungan ekosistem, bahwa laut akan terpelihara. Makanya tidak ada alasan Jokowi untuk gamang mengambil keputusan termasuk cantrang ini,” katanya.

Sebelum menutup ceritanya, Darul mengaku bahwa tradisi Bugis masih sangat terpelihara di Masalembu. Bajubodo dikenakan pada saat pesta, songkok guru hingga rumah-rumah panggung khas Bugis Makassar masih ditemui di pesisir Masalembu atau Pulau Masalima.

“Pagi-pagi udah bikin sanggar pisang, sore bikin pallubutung, the hangat,” katanya. Di Masalembu tradisi pernikahan, khitanan mapun acara-acara keluarga masih tetap menggunakan tradisi Bugis-Makassar kebanyakan. Bugis, Makassar atau Mandar kalau digabung mencapai 50 persen terutama di Pulau Masalima.

Kadang Darul juga mencandai keluarganya yang Bugis itu, dengan seloroh.

“Kita tuan tanah di pulau ini tetapi selera kita mulai bergeser ke roti, karenanya kita bergantung pada pihak lain untuk mencari gula,” ungkap anggota DPRD Sumenep dua periode ini dan mengaku belajar politik dari tokoh PDI-P, Sonny Keraf.

Tebet, 30 Juli 2017

Ihwal si Mulut Harimau dan Isyarat dari Masalembu

“Atas nama peradaban maka kolonialisme (melalui pemaksaan cantrang) itu bisa dibenarkan?” Darul Hasyim Fath, anggota DPRD Sumenep, daerah pemilihan Masalembu, Jawa Timur.

***

Tiga bulan lalu, di sisi mulut palka kapal cantrang menganga, belasan orang berdiri mengepalkan tangan. Mengenakan kemeja putih lengan panjang berkerah hijau tua, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut menebar senyum. Di sampingnya, dengan kamera seluler di tangan kanan, seorang pria ikut mengepalkan tangan kiri; bebaskan cantrang!

Detikcom mengabarkan suasana di Tegal, Jawa Tengah itu dengan kasat. Cak Imin, menyulut sumbu ke arah Pemerintah. “KKP ini pertama kali didirikan (era Pemerintahan) Gus Dur, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, bukan malah mempersulit dan bikin nelayan susah,” kata politisi kawakan asal Jombang itu di hadapan ratusan orang di Tegal, Rabu (26/4/2017). Bersama Cak Imin, ikut pula sang mantan, Marwan Jafar. Orang-orang bersorak.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan ikut nimbrung. Dia mengatakan bahwa larangan penggunaan cantrang adalah masalah besar bagi nelayan karena telah menciptakan pengangguran masif. Sekitar 2,4 juta kepala keluarga terpapar, berdampak pada 12 juta buruh pengolahan ikan. Ada 120 ribu kapal nelayan pribumi tidak diperpanjang izinnya karena aturan itu.

Sampai di sini, asap peristiwa sampai di Istana. Eskalasi penolakan menggelinding melalui demo di Jakarta. Diwarnai oleh muhibah KSP ke kantong-kantong nelayan cantrang di Pantura, Presiden Jokowi lalu memberi instruksi ke Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membolehkan penggunaan cantrang setidaknya hingga akhir Desember 2017.

Perihal pelarangan cantrang

Bulan Juli ini menjadi puncak perlawanan para penghela cantrang sejak keluarnya Peraturan Menteri (Permen) KP No.2/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik di seluruh Indonesia. Cantrang salah satunya.  Sesungguhnya, Permen titu bukan hal baru sebab Soeharto pun pernah meluluskan permintaan nelayan kecil untuk melarang trawl melalui Kepres No.39/1980. Dilarang karena sifatnya yang serampangan, rakus dan melumat segala yang ada di depannya, kecil besar, induk, anakan.

Memang, KKP saat dikomandoi Freddy Numberi pernah membolehkan penggunaan trawl terbatas di tahun 2008, melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 06/Men/2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Tak lama sebab Pemerintah menyadari keliru dan mengeluarkan pelarangan melalui UU No. 45 tahun 2010 tentang Perikanan. Trawl dilarang karena telah terjadi eskalasi konflik yang hebat saat itu.

Pelarangan bermula ketika KKP mencatat bahwa terjadi perkembangan modus trawl dalam varian lain bernama cantrang yang kian masif. Di pesisir Jawa, dalam 10 tahun terakhir terutama di Jawa Tengah misalnya, terjadi peningkatan hingga 100% dalam hampir 10 tahun. Dari 5.100 pada 2007 menjadi 10.758 di 2015.

Di beberapa perairan seperti di Maros, Takalar, Makassar di Sulawesi Selatan, beroperasi varian trawl bernama lampara yang juga ditentang nelayan kecil.

Organisasi lingkungan WWF-Indonesia juga menunjukkan bahwa persentase udang dan ikan sebagai target tangkapan trawls berkisar antara 18-40% dari total komposisi tangkapan. Sisanya adalah sampingan (bycatch) yang tidak bernilai ekonomis tinggi dan akan dibuang. Ini relevan dengan status eksploitasi sumberdaya ikan menurut versi Menteri Kelautan dan Perikanan aturan No.45/2011 yang menyebut bahwa potensi sumberdaya ikan demersal telah mencapai titik eksploitasi lebih. Salah satu penyebabnya adalah pukat hela. Udang mengalami oversfishing.

Cantrang telah menimbulkan kerusakan lingkungan, menimbulkan konflik sosial karena perebutan wilayah pemanfaatan. Spesifikasi teknis alat tangkap cantrang yang tidak sesuai dengan ketentuan, ukuran mata jaring yang amat rapat hingga ukuran tali ris. Potensi perikanan di sekitar wilayah operasi diperkirakan berkurang hingga 60%, ini dicirikan oleh semakin meluasnya wilayah operasi hingga perairan lintas provinsi, dari perairan Pantura kemudian mencoba merangsek ke Perairan Kalimantan Timur, Masalembu, Natuna bahkan hingga Merauke di Papua.

29df1033-d72d-4ba7-9c08-716651694b23_169
Amplop surat berjempol darah dari Masalembu (foto CNN/istimewa)

Perihal trawl dan cantrang

Trawl yang dikenal saat ini dicirikan oleh sebuah kantong besar, tempat terkumpulnya hasil tangkapan yang diikat dengan tali untuk menjaga agar hasil tangkapan tidak mudah lepas. Kantong dihubungkan oleh badan jaring yang menangkap ikan-ikan, menampung jenis ikan-ikan dasar dan udang sebelum masuk ke dalam kantong. Mulutnya didisain selebar mungkin. Serupa mulut harimau yang menganga dan mengaum lebar. Makanya disebut pula pukat harimau.

Trawl pertama kali ke Indonesia atas inisiatif A.M Von Rosendal dan W.C.A Vink pada tahun 1907, keduanya berkebangsaan Belanda. Mereka menggunakan kapal penelitian Gier untuk menguji harapannya atas penggunaan jaring tak biasa ini. Perairan Laut Jawa, Laut Cina Selatan dan bagian Selat Makasar jadi target operasinya. Lalu pada 1940 oleh Dr Westenberg namun tetap tak memuaskan.

Pasca kemerdekaan, melalui Jawatan Perikanan Laut atas tuntunan Meneer E. Schol, pakar trawl dari Belanda kemudian dilakukan riset trawl pada 1950. Disusul tahun 1957 oleh T.H Butler, ahli perikanan dari FAO (PBB) yang hasilnya amat memuaskan. Uji coba dilakukan di perairan Balikpapan dan Kota Baru pada kedalaman sekira 5-25 meter dengan hasil menggembirakan.

Trawl menemukan momentumnya pada tahun 1970. Ketika itu, trawl beroperasi di Perairan Pulau Jawa, Kalimantan, Perairan Indonesia Timur dan Sumatera dengan hasil yang luar biasa. Seiring itu reaksi perlawanan dari nelayan tradisional tersulut. Mereka protes sebab trawl merampas hak-hak nelayan kecil yang ada di pesisir Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Trawl telah masuk ke wilayah yang selama itu menjadi wahana usaha perikanan nelayan tradisional. Puncaknya tahun 80an sehingga keluarlah aturan dari Pemerintah Soeharto kala itu. Trawl dilarang!

Indonesia memilih jalur dengan mendorong pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan, melarang beroperasinya trawl melalui Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring Trawls (pukat harimau) di Perairan Jawa, Sumatera dan Bali. Dalam perkembangannya, gairah berusaha perikanan tak padam ketika para pedagang dan nelayan memodifikasi trawl sebagai cantrang, dogol, arad (di Pulau Jawa dan Kalimantan) atau lampara di perairan Sulawesi. Modusnya tetap mengeruk dasar perairan dan dianggap dapat merusak habitat.

4e122474-445d-41d7-8ae5-c42675a409fe
Ramai-ramai ke kantor pos (foto: istimewa)

Masih segar di ingatan, di awal tahun pada tanggal 10 Januari 2017, satu unit kapal pukat harimau (trawl) milik pengusaha asal Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dibakar nelayan di Pelapis, Kabupaten Ketapang. Nelayan Pelapis kesal, kesepakatan yang telah dibuat untuk tidak menggunakan jaring trawl lagi tak diindahkan pemilik.

Konflik yang sama juga terjadi di Perairan Bengkulu. Nelayan meminta agar ada langkah tegas untuk menindak kapal dengan jaring menyusahkan ini. Upaya menentang jaring serupa trawl ini sesuangguhnya bukan hanya saat ini, pada tahun 90an, di wilayah Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, Cirebon kerap pula terjadi pembakaran alat tangkap ini karena dianggap merusak mata pencaharian nelayan kecil.

Cantrang yang ada saat ini bentuknya yang seperti kantong jaring dengan dengan dua panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring, tanpa medan jaring atas, bersayap pendek dan tali penghela yang panjang. Ukuran mata jaring yang sungguh tipis menjadi alasan mengapa jaring ini dipersoalkan karena mengambil hingga yang kecil sekalipun. Ukurannya 1,5 inchi dan berlawanan dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2011 bahwa ukuran mata jaring yang diperbolehkan lebih dari 2 inci.

Seperti kita tahu, belakangan ini cantrang merupakan alat tangkap utama nelayan di Jawa Tengah. Ditaksir hingga 80 persen. Besarnya peluang hasil tangkapan menjadi alasan mengapa ini menjadi pilihan utama pemilik modal, investor dan pengusaha-pengusaha papan atas di Pantura hingga Jakarta. Meski kemudian, Pemerintah memilih untuk melarangnya karena pertimbangan keadilan sosial dan keselamatan lingkungan. Hal yang oleh politisi sekelas Cak Imin bahwa kebijakan tersebut tak berpihak ke nelayan cantrang sebagaimana ditunjukkan di Tegal itu.

090590c8-a270-4c50-958c-f978c0e10cbf
Darul Hasyim ketika bicara di doa bersama  (foto: istimewa)

 

Isyarat dari Masalembu

Nun jauh, di antara ujung timur Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan bagian selatan, di Pulau Masalembu, di pulau yang perairannya pernah melumat KM Tampomas 2 dalam perjalanan dari Jakarta ke Sulawesi tahun 1981 itu, ratusan nelayan setempat menunjukkan sikap berbeda; cantrang merusak wilayah usaha perikanan mereka. Cantrang mengambil semua—tak  menyisakan harapan untuk nelayan kecil dan generasi mereka.

‘Cantrang Barang Haram bagi Orang Pulau.” “Tolak Cantrang untuk Kesejahteraan Nelayan Tradisional.” “Cantrang Menghancurkan Masa Depan Orang Pulau.” Adalah sebagian pesan penolakan dari nelayan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur sebagaimana dirilis Detik.

Kabar penolakan itu pula saya dengar langsung dari anggota DPRD Sumenep asal Masalembu, Darul Hasyim Fath pada 28 Juli 2017 di Jakarta.

“Itu salah satu bentuk dukungan nelayan Pulau Masalembu terhadap pelarangan cantrang. Warga dengan inisiatifnya sendiri membuat petisi. Membentang spanduk dan bikin graffiti,” sebut Darul yang mengaku di dirinya mengalir darah Madura, Bugis dan Mandar asal Sulawesi ini.

“Ini juga isyarat kepada Presiden Jokowi bahwa urusan cantrang ini berkaitan dengan hajat hidup nelayan kecil, nelayan yang juga memilih Jokowi-JK di Pilpres lalu,” tambah mantan saksi saat pelaksanaan Pilpres tahun 2014 ini sekaligus Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini.

DSC_0468
Kapal yang berhenti operasi di Indramayu (foto: Kamaruddin Azis)

Perlawanan sosial dari Pulau Masalembu tersebut beralas pada kekhawatiran dari beragamnya jenis ikan yang ditangkap oleh armada cantrang ini. Ikan-kan dasar, ikan demersal dengan mudah ditangkap. Udang, patek, kuniran, manyung, utik, bawal, gulamah, kerong-kerong, patik, sumbal, layur, remang, kembung, cumi, kepiting, rajungan hingga cucut dan pari. Karenanya, pada beberapa lokasi terjadi konflik hebat seperti di Kota Baru, Kalimantan Selatan serta di perairan Sumenep.

“Konflik terakhir itu tahun 2014, ketika ada kapal cantrang ditahan warga dan diingatkan untuk tidak datang lagi. Tapi kemudian mereka datang lagi,” kata Darul yang mengenakan baju lengan panjang warna merah kombinasi hitam ini.

Menurut Darul, aturan pelarangan cantrang sudah tepat. Nelayan Masalembu yang umumnya beralat tangkap jaring sederhana (pajala), terusik karena wilayah operasi mereka dirambah oleh nelayan-nelayan cantrang dari Pantura yang dianggap merusak kolom dan dasar wilayah eksploitasi mereka. Tidak jarang warga Masalembu menahan armada cantrang yang nekat beroperasi.

99a2cf4e-2b92-423b-964a-f56c6982cd5b
Pesan untuk masa depan (foto: Darul/istimewa)

Darul mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil menempuh beberapa langkah strategis dan penting untuk masa depan bangsa. Moratorium izin kapal, telah membantu nelayan kecil, masyarakat pulau. Kebijakan yang tepat karena menjaga negara dari pencurian ikan dari kapal asing. Darul paham bahwa urusan cantrang ini butuh proses dan waktu sebab tidak mungkin menyelesaikan dalam waktu singkat.

Apa yang disampaikannya ini sesuai dengan realitas bahwa fokus Pemerintah adalah menggulirkan bantuan paket alat tangkap untuk nelayan cantrang dengan kapal ukuran di bawah 10 gros ton. Sebanyak 14.367 usulan penggantian cantrang di bawah 10 GT untuk tahun 2017. Jateng terbanyak hingga 6.972 unit. Kapasitas Pemerintah untuk tahun ini masih pada angkat 2.990 unit sehingga harus ada penyesuaian baru, (KKP, 2017)

***

Pada pertemuan dengan Darul tersebut penulis memperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Masalembu mencapai 29.000 jiwa dan 60% merupakan nelayan kecil atau tradisional.

“Nelayan kami menggunakan alat tangkap sangat tradisional, membuat rumpon dan mereka memancing di situ. Sementara cantrang ini terbuat dari ratusan mata jaring. Jadi induk ikan, anak ikan semuanya diambil,” kata Darul yang mengaku berada di Masalembu ketika berlangsung aksi protes dan penolakan atas pemberian izin bagi cantrang tersebut.

“Acara itu sebenarnya bertepatan dengan acara reses saya. Jadi saat tahu ada perpanjangan operasi cantrang itu, warga serentak memberikan reaksi,” kata pria kelahiran tahun 1981 ini. Menurutnya, para nelayan Pulau Masalembu melaksanakan Aksi Doa Bersama pada hari Ahad, 16 Juli 2017. Di Desa Masalima.

“Nelayan kami umumnya menggunakan jaring atau sering kita sebut nelayan pajala,” kata pria yang pernah kuliah di UGM pada Fakultas Filsafat ini.

Menurut Darul, doa bersama tersebut sebagai bentuk keprihatinan sekaligus keresahan nelayan Masalembu atas masih dilanjutkannya penggunaan alat tangkap cantrang hingga Desember 2017. Hal yang bagi Darul tak lebih sebagai memperpanjang kerusakan alam laut Masalembu.

“Nelayan Masalembu menganggap laut adalah masa depan mereka, laut yang secara turun temurun telah memberikan manfaat, karenanya harus juga dijaga,” lanjutnya.

Darul mengatakan bahwa belakangan ini kapal-kapal cantrang masih kerap ditemukan di sekitar Pulau Masalembu, Masalima dan Masakambing. Mereka bersandar di tepian pulau pada malam hari. Meski demikian, Pemerintah Desa sudah mengingatkan untuk tak datang lagi sebab dapat menimbulkan kekhawatiran baru sebab mereka bisa saja masuk ke area rumpon tradisional warga setempat.

DSC_0503
Ikan tangkapan dogol/cantrang (foto: Kamaruddin Azis)

Pekerjaan nelayan merupakan pilar bagi Kecamatan Masalembu yang mempunyai luas tidak kurang 40 km persegi ini atau 2% dari luas Kabupaten Sumenep. Terdapat 4 desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Masalembu yaitu, Masalima, Suka Jeruk, Masakambing dan Karamian. Terdapat 4 pulau yaitu Masalembu, Masakambing dan Karamian. Terdapat satu pulau tidak berpenghuni yaitu Pulau Kambing, pulau yang sering jadi persinggahan nelayan cantrang.  Cantrang asal Pati dan Rembang

“Jumlah penduduk saat ini sekitar 26ribu,” kata Darul dan sebagian besar merupakan bauran Suku Bugis, Mandar, Makassar dan Madura. Posisi Kecamatan Masalembu dapat dicapai selama perjalanan 12 jam dari Sumenep. Sumenep di lidah orang Bugis Makassar sebagai Sumanna’.

“Kalau dari Surabaya dapat ditempuh selama 16 jam, pakai kapal laut,” kata pria yang bersaudara tiga orang ini. Dari Darul diperoleh informasi pula bahwa di Masalembu pernah dioperasikan bandar udara milik Elnusa.

“Nelayan pajala Masalembu belajar dari nelayan Makassar. Saat ini ada sekitar 600 armada pajala” ucap pria kelahiran Masalembu pada 27 Desember 1981 ini.

“Jujur saja, kami terenyuh, saat laut dianggap sebagai masa depan bangsa, kita yang satu, bersaudara, tapi kok cekcok sama tetangga dan pada saat yang sama kita juga tahu masih banyak warga pesisir miskin, pulau menjadi miskin tapi bukan di situ persoalannya,” ucapnya.

“Kami tidak boleh berdiam diri, tidak boleh berpangku tangan. Serendah-rendahnya iman adalah menyampaikan harapan ke Presiden. Termasuk bersurat dengan jempol darah,” katanya. Menurutnya, surat tidak kurang 600an amplop itu sebagai bukti dukungan bagi pelarangan cantrang oleh Menteri Susi.

***

Bagi Darul, persoalan cantrang ini tidak bisa dianggap sederhana dengan hanya memberi izin operasi dan mengabaikan suara-suara kemanusiaan dari nelayan kecil seperti dari Masalembu. Dia mengatakan bahwa adanya cantrang berkeliling pulau, beroperasi seperti menebar ketakutan.

“Persoalan menjadi tidak sederhana. Di satu sisi nelayan telah lama tidak berdaya, namun pada saat yang sama Negara harusnya hadir,” katanya.

Wujud harapan Darul itu dibahasakan dengan bersurat ke Jokowi-JK terkait cantrang itu.

“Mereka menulis dengan tulisan sendiri ke Presiden, ke Presiden yang dipilihnya.” katanya. Apa yang diperjuangkan nelayan-nelayan Masalembu ini merupakan rekfleksi dari kedalaman pedulian dan kecintaan pada lautan, pada perairan yang menjadi ruang hidup warga Masalemmbu.

“Ini local wisdom kami dalam mengeksploitasi sumber daya kelautan dan tidak membiarkan lingkungan rusak,” ucap pria yang mengaku bahwa telah dikontak beberapa pihak yang ingin menyelesaikan ihwal cantrang ini namun menurutnya harus ditanggapi dengan arif.

“Sebagai perwakilan masyarakat, saya harus ada di pihak mereka, Kalau mau silaturahmi, datang saya,” kata sosok yang mengaku tak yakin bahwa tanpa cantrang nelayan akan miskin.

“Kalau mau membahas atau mendiskusikan dampak cantrang, siapa yang diuntungkan, dari sisi ilmiah dan perlu diuji, kami ikut,” katanya mantap. Darul mengatakan bahwa sejauh ini apa yang dilakukan oleh nelayan Masalembu masih dalam koridor advokasi yang sehat sejak tahun 2014, sejak ada konflik terbuka di lautan terkait cantrang itu.

“Saya sampaikan ke nelayan, tidak ada ruang untuk anarkisme, kalau mau anarki tangkap sendiri, kita ndak ikut,” ucapnya. Dengan upaya itu, setelah peristiwa tahun 2014 itu nelayan mulai pelan-pelan menata dirinya.

780624bd-68a9-4c63-986e-0cfec588ca44
Pesan dari laut Masalembu (foto: Darul/istimewa)

Di ujung obrolan, Darul menjelaskan relasi antara memilih menjadi ‘nelayan tadisional’, modernisasi perikanan hingga posmodernisme sempat menjadi obrolannya dengan beberapa teman yang menyebutnya sebagai ‘tidak mau berpindah dari tradisional ke perikanan modern’.

“Apakah memilih tradisionalisme, menjadi haram? Apakah dengan memodernisasi alat tangkap maka tradisionalisme akan hilang? Modernisme kan sudah ditinggalkan? Kaidah post-modernisme malah lebih arif, lebih menekankan pada keseimbangan lingkungan. Kalau teknologi dikembangkan untuk pengetahuan itu sendiri bukankah itu sangat positivistik? Kalau teknologi untuk ilmu pengetahuan saja bukankah itu dehumansasi?” katanya berfilsafat, seperti hendak mengirim pesan ke pihak-pihak yang menganggap bahwa cantrang adalah solusi ekonomi yang pas.

“Bukan tidak setuju, nelayan harus ditingkatkan menjadi modern memang suatu keniscayaan. Tapi di nenek moyang kami, sejak tahun 60an, 70an, dari pakai layar dan dayung besar kemudian berpindah ke ketinting, kapal kayu, sebagai proses alami. Kalau dipaksa saat ilmu pengetahuan belum sempurna tentu akan beda. Sama saja ketika Inggris memaksa Mahatma Gandhi menggunakan celana Levi’s,” tambahnya.

“Atas nama peradaban maka kolonialisme (melalui pemaksaan cantrang) itu dibenarkan? Lalu keabsahan bernegara ini ke mana? Isu laut ini berlapis-lapis dan perlu solusi bersama. Teman-teman NGO, atau aktivis lingkungan harusnya ada di situ juga.” pungkasya.

Tebet, 30 Juli 2017

 

Panchayat yang Bejat

Di ruangan itu, sebuah kipas angin berdiri bisu. Ranjang beralas serupa tikar pandan. Lantainya dari semen. Tak ada warna kecuali tepian taplak bercorak merah. Di ruangan ini, seorang gadis usia 12 tahun diperkosa ramai-ramai atas nama hukum desa yang diputuskan oleh Desa Desa bernama Panchayat di Muzaffarabad, Multan, Pakistan.

Pemerkosaan ‘sah’ karena kakak lelaki si perempuan adalah pemerkosa yang harus dihukum setimpal melalui kelamin. Semacam balas dendam. Dewan kesukuan itu telah memutuskan untuk membalas perkosaan dengan memerkosa saudari pelaku.

Ibu dari korban sepertinya menerima dalam tekanan dan menempuh banding ke Panchayat lebih tinggi. Banding ke Panchayat di Kota Multan termasuk meminta agar pemerkosa menikahi anaknya.

Bagi sang ibu, pernikahan adalah solusinya.
Panchayat adalah salah satu sistem peradilan di Pakistan. Mereka kuat di beberapa daerah pedesaan, terutama di sekitar Multan. Beberapa penduduk desa menggunakan mereka karena, secara sederhana, mereka dipandang sebagai hukum.

Selain itu, beberapa penduduk di daerah pedesaan tidak mempercayai pengadilan atau tidak percaya bahwa pengadilan dapat memberlakukan keputusan mereka. Pengadilan Pakistan juga lamban dan mahal bagi negara miskin. Dari kasus gadis yang diperkosa ramai-ramai itu, kini polisi menahan 20 orang dan sedang mencari beberapa lainnya termasuk lelaki saudara dari gadis pertama yang diperkosa.

Sampai di sini, lembaga masyarakat sipil internasional melihat betapa lemahnya komitmen politik dan lembaga hukum di Pakistan untuk menegakkan aturan dan prinsip kemanusiaan terhadap penyelesaian kasus seperti ini.

Ini situasi yang sangat buruk bagi perempuan. Perempuan diperkosa, lalu dibalas dengan perkosaan berikutnya. Seorang perempuan akan hancur, lalu ditambah kehancuran berikutnya.
Semoga Allah SWT memberi hidayah untuk komunitas yang melembaga secara biadab ini. Semoga tidak terjadi di Indonesia.

(sumber foto: SS Mirza/AFP/GettyImages)

Indonesia Darurat Bom Ikan?

Berton-ton bahan bom ikan asal Malaysia mengalir ke Indonesia sejak lama. Bukan perkara baru namun belum ada solusi jitu menekuknya. Praktik penangkapan ikan merusak tetap saja merajalela, meski media juga tak pernah bungkam mengabarkan penangkapan pelaku oleh Polri. Ada apa?

Pada tahun 90an, penulis melihat 6 karung pupuk bahan bom teronggok di kantor Polair Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat wajah rusak pelaku bom, juga berita kematian pelaku. Melihat dampak terumbu karang yang rusak oleh bom ikan di Taka Bonerate, Wakatobi dan di Selat Makassar. Dan, saat ini, ancaman bom ikan kian menggila, darurat, akut dan menakutkan.

***

Semoga ini pertanda baik. Bareskrim Mabes Polri mulai tak tinggal diam. Setidaknya ketika kita mengetahui bahwa seorang cukong asal Medan ditangkap karena diduga sebagai pemodal bagi penyelundupan asam nitrat untuk bom ikan.  Penangkapan oleh Bareskrim ini bermula dari penangkapan kapal ikan yang memuat ammonium nitrat oleh Bea Cukai di Perairan Bonerate, Selayar. Tidak tanggung-tanggung, 63 ton bahan bom disita pada 13 Mei 2017 di atas Kapal Hamdan V. Menurut Mabes Polri, bahan bom itu dibeli di Pasir Gudang Malaysia dan akan dibawa ke Kangean, Perairan Sumba, Bonerate, Muna dan Pangkep.

Dua bulan kemudian, Polda Sulsel menangkap pedagang bom seberat 3 ton di Pangkep pada 24 Juli 2017.  Sekali mendayung dua tiga pulau terlampau, kapal dipakai menangkap ikan dan pada saat yang sama juga sebagai distributor bom ikan. Berani betul.

Dua capaian penting di atas menjadi isyarat bahwa kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menegakkan kedaulatan di laut tak hanya berhadapan dengan maling ikan asing tetapi juga dari dalam negeri. Bermakna bahwa pemboman ikan masih tetap menjadi batu sandungan Pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut untuk keberlanjutan dan kesejahteraan.

Tiga tahun terakhir terjadi eskalasi yang hebat seiring upaya Pemerintah menegakkan aturan di lautan dengan ketat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut Satgas 511.  Praktik bom ikan masih terjadi dari ujung barat Sumatera hingga perairan Papua. Indonesia sedang darurat bom ikan.

Dari Aceh ke Papua

Di Aceh bagian selatan dilaporkan SerambiNews, bahwa kapal-kapal ikan dari Sumatera Utara beroperasi di perairan Singkil dan menggunakan bom ikan.  Polairud setempat menangkap pelaku bom di Pulau Banyak Barat pada 8 Maret 2017. Puluhan botol bom sumbu peledak disita setelah polisi harus berkejar-kejaran dengan pelaku disertai tumpahan peluru ke bodi kapal pelaku.

Dari Lampung, Polda menangkap 7 nelayan pada 25 Januari 2017. Nelayan beraksi di perairan Pulau Tegal, Pesawaran.  Menurut Wakapolda Lampung, Brigjen Bonafius Tanpoi, ketujuh nelayan beroperasi di perairan Pulau Tegal karena menangkap ikan dengan bom.  Di Banten pun, bom ikan jadi persoalan.  Dilaporkan oleh LenteraNews, Direktorat Polair Polda Banten membekuk AN (47), nelayan asal Pandeglang karena menjual bahan peledak. Sepuluh kilogram bahan peledak atau bom ikan jadi barang bukti.

Di Perairan Jawa, bom ikan jadi pilihan. Penangkapan tujuh orang pengguna bom ikan oleh Polda Jatim pada bulan April tahun lalu menjadi bukti. Polda menyita 22 bom ikan, 98 detonator dan 40 kilogram amonium nitrat.  Polda juga mencokok tersangka bom ikan di Perairan Kangean, Sumenep, Madura. Polisi menyita 22 bom ikan siap pakai, sumbu sepanjang 5 meter, 98 detonator, 400 gram TNT, 25 kl dan 15 kg amonium nitrat, 1 unit kompresor, 1 regulator, uang Rp 8,4 juta, dan 1 unit perahu tanpa nama.

Dari Pontianak, ada penangkapan nelayan dan ABK kapal karena menggunakan bahan peledak. Penangkapan ini terhitung luar biasa karena Kapolri yang memberitahukan adanya kapal yang membawa bahan peledak dan beroperasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagaimana pengakuan Kapolda Kalimantan Barat. Hasilnya, pada 15 April 2017 sebuah kapal yang hendak melakukan peledakan yaitu KM Usaha Baru berikut ABK-nya diditahan. Sebanyak 39 jenis bahan peledak dijadikan barang bukti.

Di Kalimantan Timur yang disebut sebagai lokasi rawan bom ikan, Polair menangkap 8 nelayan karena bom ikan pada awal 2017. Mereka merupakan pelaku di atas KM Nusantara, ditahan kala berada di Perairan Manggar sebagaimana dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Ade Yaya Suryana. Demikian pula adanya penangkapan oleh Polsek Biduk-Biduk, Kalimantan Timur karena nelayan menggunakan bom pada April tahun lalu. 10 botol bom ikan dan 9 sumbu ledak jadi buktinya.

Di perairan Nusa Tenggara Barat, Polda NTB menangkap pelaku pemboman ikan di Teluk Saleh, Sumbawa pada Februari tahun lalu. 13 orang ditahan karena menggunakan bom ikan sebagaimana dilaporkan oleh Wadir Polair AKBP I Made Sunatra. Di Kupang, Polda NTT yang melakukan operasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur berhasil mengamankan enam orang nelayan terduga pelaku bom ikan pada bulan Juni lalu. Dua botol bom ikan jadi sitaan petugas.

Di Sulawesi, Polda Sulawesi Tenggara menahan pemasok amonium nitrat dan detonator pada bulan April 2017.  Polair menangkap 11 anggota jaringan pemasok yang beroperasi di wilayah tenggara Sulawesi yang memang dikenal sebagai perairan kaya ikan ini. Menurut Direktur Polair Polda Sultra Kombes Andi Anugerah, penangkapan dilakukan di Selat Kabaena, Bombana. Di Sulawesi Selatan, Polres Bone menangkap pelaku pemboman ikan asal Bajoe.  Petugas menyita 12 detonator, 9 botol berisi pupuk, 3 jerigen berisi pupuk, 2 bungkus korek kayu, 1 buah korek gas dan 4 keping obat anti nyamuk.

Di Gorontalo,  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Gorontalo, Ajun Komisaris Besar S Bagus Santoso melaporkan penangkapan pelaku bom ikan yang menggunakan bahan peledak di Perairan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Maluku yang terkenal sebagai surga ikan-ikan tak juga luput dari praktik merusak ini. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) pada awal tahun ini melaporkan penahahan lima pelaku dalam kasus pengeboman ikan di kepulauan Jorongga Desa yomen perairan Kabupaten Halmahera Selatan.

Di Papua Barat, Polair menangkap dua kapal penangkap ikan yang diduga menggunakan bahan peledak di Distrik Waigeo Barat Daya, Raja Ampat sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Paulua Waterpaw. Ditemukan tiga karung pupuk urea, 62 botol bir ukuran 800 ml, 36 botol air mineral ukuran 800 ml dan 104 sumbu.

Dari Mimika, Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK melalui Press Release mengatakan pihak telah menyita 1 buah Handak (bahan peledak) siap pakai yang terbuat dari pipa besi, bahan serbuk berwarna merah dengan berat kira-kira 1 Ons adalah jenis bahan peledak. Bahan-bahan tersebut diperoleh di Biak dan dibawa ke Timika dengan menggunakan kapal laut.

Mari lawan!

Masih maraknya penggunaan bom dan semakin besarnya volume bahan pupuk yang masuk dari Malaysia menjadi tanda tanya besar. Sebegitu mudahnyakah barang-barang haram tersebut lolos dari otoritas kepelabuhanan Malaysia atau Indonesia? Mengapa kita kecolongan?

Praktik ini berlangsung terus menerus tanpa bisa ditekuk dengan sepenuhnya. Padahal, penggunaan bom ikan merupakan ancaman bagi masa depan Indonesia. Dibutuhkan kesungguhan berlipat agar letupan bom ikan ini bisa dicabut hingga ke akar-akarnya. Bom ikan tidak bisa dianggap remeh sebab dampaknya sungguh sangat mengkhawatirkan. Membuat bom ikan seberat 100 gram saja dapat merusak 2-3 meter kubik terumbu karang. Lebih dari itu, daya rusaknya akan lebih besar lagi. Penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang, merusak rumah ikan dan tentu saja menghilangkan harapan dan masa depan masyarakat pesisir dan nelayan.

Bom telah menjadikan terumbu karang nasional berkurang secara drastis. Terumbu karang yang masih baik dan produktif, tak lebih dari 20%.  Membiarkan praktik distribusi dan bom ikan merajalela berarti kita berkontribusia pada rusaknya terumbu karang, masa depan Indonesia, rusaknya triliunan aset bangsa. Rusaknya harapan pada upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Upaya penegakan hukum tidak bisa ditawar agar negara kita tak berada dalam situasi darurat bom ikan.  Apa yang ditempuh oleh Mabes Polri dan upaya Polda Sulsel terkait penangkapan penjual 3 ton bahan bom ikan merupakan bukti nyata bahwa Negara masih ada dan peduli pada masa depan bangsa.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menggaungkan perlawanan pada praktik Illegal, Unregulated, Unreported Fisheries (IUUF) termasuk pada bom ikan itu harus didukung sepenuh hati. Kerjasama amatlah penting agar jalur-jalur distribusi bisa ditutup dan pada saat yang sama para pihak yang berkompeten bisa memberikan solusi bagi nelayan Nusantara.

Pemerintah Provinsi berikut jajaran Muspida, hingga kabupaten/kota harus bersatupadu menjamin keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.  Bupati Pangkep, Bupati dimana bahan bom ikan 3 ton itu ditemukan sebagaimana disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa dia sangat mendukung penuh sikap tegas dan kebijakan Kapolda Sulsel terhadap Praktik Bom Ikan demi masa depan kelautan dan perikanan di daerahnya.

KKP, Mabes Polri, Polda Sulsel, Bupati Pangkep sudah menunjukkan komitmen mereka pada maraknya bom ikan, lalu, Anda kapan?

Tebet, 28 Juli 2017