Perbup Dana Desa di Takalar dan Pembangunan yang Keliru

Suasana PPI Beba, Galesong Utara (fotodenun)

Sebagai yang optimis membaca Takalar di bawah kendali Bupati Syamsari Kitta, saya kaget ketika berada di Galesong dan mendengar kabar Dana Desa tahun 2018 telah menjadi sumber kekisruhan. Adalah Perbup Takalar No. 40/ 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dan prioritas Dana Desa yang menimbulkan polemik yang berpotensi menodai citra Bupati sebagai sosok demokratis.

Organisasi masyarakat sipil dan jurnalis menganggap Perbup sebagai opsi instruksional dan keluar dari substansi fasilitasi di tingkat akar rumput desa. Bagaimana mungkin menyebut pengadaan sapi dan kendaraan roda 3 Viar sebagai program sementara realitas di lapangan berkata lain dan situasinya heterogen? Kurang lebih begitu protes sebagian publik.

Dana desa pun diarahkan untuk operasi kader-kader desa (bukan pada penguatan).

Dikutip dari media online ‘RadarNusantara’, disebutkan bahwa pada pasal 18 No. 3 dan 4 pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa diprioritaskan pembentukan dan pembangunan kader desa untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan dana desa, kader posyandu  bisa diganjar Rp. 19,2 juta /desa, kader kesehatan 5 orang Rp. 9 juta/desa, kader kebersihan Rp. 9 juta/desa, kader keamanan Rp 9 juta/desa atau jika angka akumulatif Rp .46.200.000 dikali 76 desa akan mencapai 2 miliar lebih.

Juru bicara Bupati, H. Andi Guntur Hakim menjawab bahwa Perbup No 40/2018 tidak bertentangan Permen Pasal 4 no. 19/2017. Bahwa Pasal 10 Permendes menyebutkan Pemda menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karisteristik wilayah dan kearifan lokal desa serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa maka dibuatlah Perbup (peraturan bupati) sebagai penjabaran dari Permendes tersebut.

Sampai di situ, masuk akal. Kita tidak perlu berspekulasi lebih jauh.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa hakikat UU Desa No. 6/2014, yang menekankan perlunya kekhasan pembangunan desa sesuai potensi desa dan manusia yang ada. Yang menekankan mekanisme perencanaan sistematis dan merujuk pada dokumen perencanaan yang ada seperti RPJMDes atau RKPDes.

Bagi publik jangan sampai gegara Perbup itu, dana desa yang seharusnya diplot untuk misalnya, perluasan selokan karena telah bertahun-tahun kampung atau desa kena banjir atau genangan air kotor dan berdampak pada penyakit diare tahunan malah dialihkan ke pembelian sapi atau motor tiga roda.

***

Sebagai yang mencintai Takalar, ada baiknya kita mulai dari pertanyaan berikut.

“Mengapa Takalar masih tetap berada di urutan bawah pencapaian indeks pembangunan manusianya? Masih di peringkat 20-an di Sulawesi Selatan? Gini rationya rendah? Mengapa gap pembangunan masih menganga lebar di Takalar? Masih ada 9% atau sekira 30% warga terpaut digaris nirdaya sosial-ekonomi?

Mengapa derajat kualitas kesehatan, pendidikan – meski keduanya telah digratiskan saban tahun – dan  kemampuan daya beli kita masih rendah?”.

Pemerintahan di Takalar belum berhasil dalam mendorong desa-desa dan kelurahan untuk keluar dari belitan persoalan sistemtik itu.  Yang jika merujuk istilah Darmawan Salman, Guru Besar Sosiologi Pertanian Universitas Hasanuddin sebagai belum signfikan menunjukan outcomes dan dampak perubahan yang direncanakan.

Atau, pada tingkat desa-kelurahan, Takalar tetap mengalami defisit inovasi serta stagnasi akselerasi proses perubahan teknokratik dan evolutif dari desa.

Pernyataan di atas berkaitan dengan realitas bahwa masyarakat Takalar berdomisili sebagian besar di desa, sehingga desalah yang harusnya ‘divonis’ sebagai sumber permasalahannya.

Menurut Darmawan Salman, akselerasi pembangunan di desa serta daya ubah ‘evolutif’ desa sangat dipengaruhi oleh level atau derajat kemampuan inovasi para aktor serta bagaimana kontruksi pengetahuan digali, disebarluaskan dan didayagunakan juga oleh aktor.

Jika itu digiring ke konteks desa-desa di Takalar, maka untuk memeriksa alasnya, dapat berkaca pada bagaimana kelindan atau jalinan level inovasi yang ada. Bagaimana pembangunan sebagai perubahan yang direncanakan, serta perencanaan sebagai aplikasi pengetahuan bersama dimasukkan ke dalam gagasan program berbasis desa-desa,

Lebih jauh, bagaimana model konstruksi pengetahun yang telah dijalankan atau hendak didorong serta evolusi senyap dipraktikkan oleh para aktor pada dinamika setiap desa yang ada di Takalar.

Level inovasi yang dimaksud adalah semisal, bagaimana gagasan perubahan, target, program dan sumber daya dana pembangunan dimobilisasi untuk mendukung visi warga desa.

Benarkah program-program pembangunan desa (melalui RPJMDes dan RKPDes atau Bumdes) yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan, sudah relevan dengan konteks dan persoalan yang ada?

Jangan sampai dana desa hanya digunakan untuk bersenang-senang dan sekadar output belaka? Jauh asap manfaat dari panggang pembangunan?

Memeriksa fakta

Guru Besar Sosiologi Pertanian Unhas, Darmawan Salman dalam bukunya, Sosiologi Desa: Revoluasi Senyap dan Tarian Kompleksitas (Ininnawa, 2012) menyebut bahwa untuk membaca seberapa ‘membangun desa’ dapat dilihat pada bentuk inovasi dan model evolusi senyap desanya.

Sederhananya, seberapa berdampak program-program yang ada. Apa faedah nyata dan melesat dalam mengurangi tensi kesehatan, pendidikan, ekonomi?

Evolusi desa pada bagaimana kualitas perubahan ditransformasi oleh aktor-aktor dari dalam, mengkreasi modal sosial, menggagas perubahan dan menyebarluaskan kesadaran berubah di desa.

Kesenjangan, keterbelakangan, ketimpangan sesungguhnya terjadi ketika kampung-kampung atau desa-desa tidak mampu mengkreasi modal sosial yang ada. Praktik komunikasi berjalan tidak sehat dan berkontribusi pada upaya-upaya kolaboratif pembangunan. mereka hanya menyasar keuntungan posisional dan finansial.

Jika ini dikaitkan pada konteks di desa-desa kita, maka yang banyak terjadi adalah tumbuhnya rasa saling tidak percaya di antara unsur desa. Kepala Desa jalan sendiri, BPD jalan sendiri, organisasi-organisasi yang ada jauh sebelum desa dibentuk diam seribu basa atau dikebiri hak-haknya.

Salman menyebut selain itu, terjadi pula apa yang disebut penyimpangan resiprositas atau hubungan timbal balik yang terabaikan. Resiprositas tak dimasukkan sebagai trigger perubahan.

Hubungan resiprositas adalah hal yang perlu didorong sebab tanpa adanya relasi simetris antar kelompok atau individu tersebut, maka kelompok-kelompok atau individu tersebut cenderung tidak saling menukarkan barang atau jasa yang mereka miliki. Inilah yang ada di pesisir, di pedalaman, di gunung, namun kerap diabaikan atau tak digubris sebagai salah satu syarat dalam pembangunan nasional.

Resiprositas bisa dimaknai ketika seorang seorang nelayan di Galesong mengundang tetangganya, termasuk Kades, BPD, atau siapapun yang ditokohkan untuk ikut misalnya ‘abbarazanji’.

Pada situasi yang lain, Kades atau ketua BPD juga mengundang nelayan tersebut untuk hadir. Ini bisa menjadi bibit yang baik dalam praktik perencanaan partisipatoris kalau memang dirawat. Bukan sebaliknya.

Pada praktik itu, mereka tidak pada posisi kedudukan sosial yang berbeda, mereka sama-sama sebagai warga kelompok keagamaan. Sebagaimana warga nelayan itu. Meski kepala desa dan BPD memiliki kelas sosial yang berbeda-beda. Inilah yang telah hilang di tengah kita.

Seorang sahabat di Galesong pernah berkelakar, dia sinis melihat praktik ‘buka puasa’ pada beberapa Ramadan, yang diundang hanya kelompok-kelompok elite kaya, bermobil dan berpredikat haji. Nyaris tak terlihat warga biasa kelas nelayan, petani yang dalam keseharian hidupnya tak bisa memenuhi pendapatan 2 dollar perhari.

Penyebab lainnya adalah karena adanya upaya mengamankan posisi dan tak koperatif.

Ada indikasi kian menguatnya upaya mengamankan kelas elite desa atau situasi yang ada dengan hanya mengutamakan kepentingan golongan semisal di pesisir, golongan papalele, atau punggawa dan saat bersamaan melemahkan atau mengabaikan nelayan patorani yang punya pengetahuan, keahlian dan kecintaan pada profesi nelayan.

Bukan hanya itu, penyebab lainnya adalah ketidakcakapan pengorganisasian namun terus menerus dipupuk dan dibiarkan. Penyebabnya beragam, kuasa uang dan tekanan.

Orang-orang di desa tak lagi memilih Kepala Desa yang kompeten, bersih atau mempunyai kemampuan kesalehan sosial teruji.

Mereka, para pemilih, lupa bahwa uang pembangunan sangat besar saat ini sehingga yang diperlukan bukan lagi orang kaya atau terpandang secara sosial tetapi yang kompeten dan mampu mengelola kompetensi warga dan kapasitas kolektif sebagai desa.

Akibatnya, mereka gagal merealisasikan visi misi (tertulis indah di dokumen perencanaan) dan malah membiarkan kesenjangan sosial sebagai tontonan melalui pembangunan desa yang cacat partisipasi, pembangunan yang sarat korupsi dan nepotisme serta pelaporan yang ‘tassimbung’ alias berantakan.

Yang tidak kalah berpengaruh adalah relasi atau tata kelola yang buruk namun dibungkus dengan puja-puji dan branding ‘papan pengumuman dana desa’ yang mungkin hanya di atas kertas.

Organisasi-organisasi yang ada formal maupun informal seperti bekerja dalam gulita tanpa arah yang jelas. Yang di kabupaten lain arah dan metodenya, yang di kecamatan juga demikian.

Di desa-desa, orang-orang tak mau peduli dengan mekanisme perencanaan seperti Musrenbang, penyusunan anggaran termasuk penyiapak dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes.

Mereka ada tapi tak melayani, katakanlah, tak peduli dan tak berminat mengelola sampah yang berserakan di jalan raya, tak peduli ketika ada warga yang masih buang air besar di sungai sementara mereka memperbaiki toilet kantor hingga berbiaya puluhan juta rupiah.

Mereka tak peduli pada selokan kampung yang ngadat dan hanya fokus pada perbaikan drainase yang jelas-jelas masih longgar dan lempang.

Praktik seperti itulah yang harus dibetulkan.

Kita semua, siapapun dia yang ingin mendorong proses demokratisasi, pemampuan masyarakat desa dan unsur pengelolanya, termasuk generasi muda harapan desa harus berjibaku dalam perbaikan subtansi dan sumber inovasi di desa itu.

Upaya memperbaiki indeks pembangunan manusia Takalar bisa dimaknai sebagai upaya memperbaiki posisi dan menyusun pola konstruksi serta kecepatan dalam menerapkan gerakan perubahan yang tak perlu tak ingar bingar atau istilah Darmawan Salman sebagai revoluasi senyap itu.

Gerakan yang menurutnya sebagai pekerjaan yang sistematis, runut, akomodatif atas bawah, yang bersama bekerja dalam menumbuhkan kebaruan berfaedah atau inovatif di desa.

Caranya dengan memperbaiki tata kelola sumber daya fisik, keuangan, sumber daya alam, unsur kebudayaan yang telah melekat baik di sanubari warga Takalar.

Pendek kata, menata Takalar harus dimulai dari pemampuan individunya, pada perbaikan kompetensi invidunya (pengetahuan, keterampilan dan mentalitas) dan pada saat bersamaan bersama meningkatkan kapasitas modal sosial, kerjasama mutualistik, antar pemangku kepentingan, papalele, pinggawa, sawi, pakoko, semua kalangan dalam menjawab tantangan zaman.

Itu bisa, kalau kita bangga sebagai warga beradab, kompeten dan berkapasitas sebagai komunitas, sebagai satu Takalar.

***

Dengan adanya Perbup terkait penggunaan Dana Desa yang berbuntut persoalan itu, saya ingat ketika tahun 2011, kami dengan beberapa perencana di Takalar menyusun Perbup Kolaborasi Pembangunan untuk Desa-Desa Pesisir, yang kita sebut Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Pantai dan Pulau-Pulau Kecil, Gerbang P2K pada 33 desa Takalar.

Penekanannya pada perlunya penyediaan dan penguatan fasilitator desa-desa di pesisir, yang dimudahkan urusannya oleh Pemerintah Kabupaten, bukan pengarahan program sebab di desa, semua menjadi cair dan unik. Penyeragaman hanya akan menodai dan menghantar desa ke pusaran persoalan.

Perbup tahun 2011 itu setahuku berdampak pada tersedianya fasilitator LSM di pesisir Takalar yang mendorong transformasi nilai demokrasi pembangunan, para fasilitator yang juga kelak menjadi supporter Syamsari Kitta saat masuk ke palagan Pilkada tahun lalu.

Tamarunang, 25/08.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.