Cara Kita Mempromosikan Kemiskinan

312781_10150380309642767_494566465_n
Warga Torosiaje (dok: Kamaruddin Azis)

Promosi ‘kemiskinan sebagai setan’ menggelinding pertama kali dari Bretton Woods, sebuah kota kecil di New Hampshire, Amerika Serikat. Ketika perwakilan negara pemenang bersepakat memulihkan situasi pasca perang melalui pembangunan. Mereka membentuk lembaga pembiayaan pembangunan bernama Bank Dunia di tahun 1945, tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Mendapat kritikan

Bank Dunia dikritik para penentang korporasi globalisasi atau praktik neokolonial karena tidak peka pada aspek keadilan sosial. Tak sensitif pada urgensi penjernihan paradigma dan kompetensi aktor pembangunan sebagai prasyarat utama pembangunan.

Dalam perkembangannya, meski berhasil membangun infrastruktur, memerangi rawan pangan, menekan wabah penyakit dan meningkatkan kualitas pendidikan dunia, mereka juga disebut sebagai sumber persoalan sosial dan lingkungan. Mencipta kemiskinan baru, menimbulkan ketergantungan dan membiarkan bara sekam konflik antar pemangku kepentingan.

Untuk konteks Indonesia, salah satu aspek yang sangat mengkhawatirkan terkait situasi ini semisal, bagaimana mungkin mereka – donor itu, tak mampu menekan Pemerintah untuk memperkuat kapasitas pendamping desa sebagai jaminan fasilitasi pembangunan di desa.

Banyak contoh yang mereka – para penentang itu, sebutkan di sini, mulai dari hal makro hingga mikro. Pada hal makro berkaitan dengan relevansi dan kompetensi ‘technical assistance’ untuk pendampingan proyek, kualifikasi konsultan-konsultan internasional dan kecakapan mereka bekerja di Indonesia yang belum tentu sesuai.

Hal mikro misalnya, pada saat penggunaan dana pinjaman, Pemerintah diarahkan dengan halus untuk membeli produk-produk yang terhubung dengan negara-negara tertentu.

“Jangan harap beli mesin perahu asal Tiongkok jika donornya Bank Dunia.” Begitu gerutu aktivis LSM pada suatu masa di awal tahun 2000-an ketika dia terlibat dalam proyek yang dibiayai donor itu.

Di pihak donor, ada pledoi keamanan investasi dan kepastian dampak yang selalu ditekankan untuk mendukung argumentasi ‘efektivitas dan efisiensi’ dari penerima bantuan seperti Indonesia. Hal yang sulit dimenangkan oleh resipien ketika semeja dengan mereka dengan berbekal dokumen panduan proyek.

Beberapa pertanyaan

Tulisan ini ingin menyederhanakan kompleksitas seperti disebutkan di atas dengan beberapa pertanyaan belaka, antara substansi guideline pemberi bantuan seperti Bank Dunia dengan sikap penerimanya.

Bagaimana memandang dan mengaplikasikan diksi kemiskinan di ranah pembangunan sosial termasuk bagaimana seharusnya para pihak bekerja yang dibayar oleh Pemerintah karena dipinjami oleh donor dalam memperbaiki situasi, dengan kepala tegak dan demokratis.

Mereka mengatakan bahwa jika pembangunan adalah perubahan yang direncanakan maka perencanaan adalah aplikasi pengetahuan untuk mencapai tujuan perubahan itu, bisa kualitatif, bisa kualitas. Dari sini mereka mengembangkan log frame dan menyiapkan tools-nya.

Tidak akan jauh-jauh dari sumber daya dana, organisasi dan nilai-nilai atau norma yang harus dijaga.

Tapi pertanyaan umumnya, sebagaimana konteks Indonesia adalah bagian mana yang seharusnya dibereskan 100%? Infrastrukturkah? Manusianyakah? Atau penguatan organisasi dan orang-orang yang kelak akan bermental tangguh dan revolusioner bagi perubahan paling fundamental untuk bangsa, bukan untuk donor?

Para pemenang perang di Bretton Woods itu menginginkan situasi dunia pasca perang dengan serangkaian target, infraskruktur pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan yang lantak oleh perang.

Pertanyaannya, apakah benar bahwa dana, keorgansiasian, nilai yang dibangun oleh donor sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, katakanlah untuk konteks Indonesia saat ini dan ke depannya?

Adakah dari kita, di Pemerintahan yang berani memberi corak dan tidak sekadar menerima saja?

Bukankah setiap lokasi, desa, kota atau kampung berbeda situasi dan kebutuhannya?

Pertanyaan ini patut dikemukakan di tengah generalisasi, simplifikasi dan penyamarataan jumlah dana pembangunan di konteks Indonesia.

Minggu ini kita dininabobo oleh pernyataan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa untuk pertama kalinya persentase angka kemiskinan di Indonesia tiba di titik terendah, senilai 9,82 persen pada Maret 2018. Ini pertama kali diperoleh setelah reformasi digeber di 1999.

Sayangnya, Papua tetap menjadi ‘korban’ angka ini. Papua dan Maluku tetap menjadi kontributor angkat kemiskinan yang katanya telah diperbaiki dengan luar biasa berhasil itu.

Padahal, desa atau kampung di Papua yang hanya berpenduduk 20 kepala keluarga atau tak lebih dari 100 jiwa telah dapat menikmati dana hingga semiliaran sejak implementasi UU 6/2014.

Jika setiap mereka diberikan dana itu, mereka dapat 10 juta perorang! Jumlah ini akan semakin besar jika penduduk kampung seperti di pegunungan-pegunungan Papua.

Promosi kemiskinan

Lalu apa untungnya bagi Indonesia dengan angka penurunan itu? Pengakuan pada efektivitas skenario pembangunan rezim Jokowi? Atau ini seperti ‘untung besar’ menekan angka kemiskinan meski hanya dalam dua atau tiga tahun masa kerja rezim?

Apakah setiap pengambil kebijakan, perencana, pendamping desa, harus menyebut kata kemiskinan atau ‘kalian miskin’ ketika bernegosiasi atau datang sebagai penyampai pembangunan?

Apakah strategis dan ‘memberdayakan’ jika diksi ini diobral di hadapan rakyat? Pada pertemuan-pertemuan atas nama pembangunan?

“Jangan!” Begitu peringatan penggerak perubahan sosial seperti Foucault, Freire hingga yang anyar Noboaki Wada yang mempromosikan pendekatan meta fasilitasi ‘tidak bawa uang tidak bawa proyek’.

Jika kata miskin diobral di depan warga desa, pesisir, pulau-pulau dengan menyebut mereka miskin pasti akan sampai pada konklusi bersama: “Beri kami bantuan dan kami akan kaya setelah itu.”

Logis sebab mereka ditempatkan tidak berdaya, tidak punya sumber daya dan harus dikuatkan. Mereka akan mendamba dana desa, dari dana pinjaman, dari dana talangan, dari donor, dari skema bantuan luar negeri atas nama iba dan penyakit bernama kemiskinan itu.

“Bantuan seperti itu tidak akan memberdayaakan, hanya akan menciptakan ketergantungan baru sebab mereka akan tetap meminta bantuan,” kata Wada, penulis buku ‘Menyingkap Realitas Lapangan, COMMIT, 2015.

Apa yang disebutkan Wada itu dapat kita lihat dan cermati ketika seseorang bekerja atas nama pemberdayaan masyarakat dan menggunakan dana hutang.

“Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada dana 100 juta, maukah bapak-ibu berpartisipasi?” tanya.

“Mau!” jawab hadirin dengan suka cita.

Tanya jawab itu berlangsung terus menerus, seiring dengan membuncitnya hutang luar negeri Indonesia. Tidak pernah ada upaya untuk membaliknya.

“Kami punya lahan pertanian, siap ditanami padi, maukah bapak pendamping mencarikan kami dana tambahan 30% saja, kami akan kembalikan setelah panen 3 bulan berikutnya.” tanya masyarakat pada pendamping desa yang datang.

Benarkah dengan presentase kemiskinan 9,82 persen Indonesia telah berhasil melepas rantai kemiskinan satu demi satu? Apakah kualitas relasi antara Pemerintah, pendamping dan masyarakat serta donor telah semakin membaik atau semakin memburuk?

Angka di atas tetap besar tapi sejatinya bukanlah persoalan sepanjang dimensi lain juga dipertimbangkan seperti penghargaan pada orang-orang yang memilih larut dalam kebahagian meski dana simpanan di bank tak lebih US $ 1 dollar perhari, yang tetap tenang, damai, dan optimis meski hidup di pulau-pulau kecil terluas sebab ada kepastian sumber daya alam untuk masa depan mereka.

Sampai di sini, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa derajat kemiskinan atau miskin dengan segala variannya itu adalah perbandingan belaka untuk digunakan sebagai senjata perubahan oleh perencana.

Dia bungkus atas adanya gap angka, dia tidak datang dari bawah tetapi dari elite, orang-orang yang baru saja menang perang di Eropa dan Amerika itu.

Maka muncullah beragam istilah dari akademisi dan perencana; kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural hingga struktural.

Variannya banyak tapi hanya dikenal oleh perencana, para aktor pembangunan yang mereka sendiri bahkan tidak berani mengklaim dirinya kaya. Yang lain miskin, yang tinggal di desa, di pesisir, di gubuk-gubuk.

Tugas mereka memang hanya mempromosikan kemiskinan itu. Tugas yang membuat mereka, yang di meja perencanaan hingga yang datang ke desa dengan dasi kadang lupa bahwa paradigma dan cara mereka tak pernah diperbaharui.

Btw, berapa sesungguhnya batas ambang orang Indonesia disebut miskin?

BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp 387.160 per kapita per bulan. Sementara Bank Dunia sebesar USD 1,9 per hari, atau setara Rp 775.200 per bulan (kurs 13.600). Gap kedua rujukan itu sangat jauh dan bisa jadi angka kemiskinan bisa lebih dari dua kali lipat.

Di tengah belitan hutang yang tak kunjung jua berkurang, dari Rp. 4 ribu trilun di tahun 2017, kini mencapai Rp. 4,8 ribu trilliun atau naik sekitar 9%. Setahun sebelumnya ‘hanya’ 3%.

Banyak yang mengatakan bahwa peningkatan angkat hutang yang sangat drastis ini karena kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

Bayangkan, dalam lebih tiga tahun memimpin, Pemerintahan Jokowi telah bersukacita menggelontorkan dana untuk membangun sepanjang 2.623 km jalan aspal. Tersebar di Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Tak hanya itu, sekuranya 600 km jalan tol, lebih 25.000 meter jembatan, bandara, Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang hingga Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Dengan kalkulasi sekadarnya, kemiskinan di Papua sejatinya, bisa dihilangkan jika dana-dana itu bisa diberikan perorang dengan benar tanpa potongan, setidaknya sampai UU Desa No. 6/2014 tetap berlaku atau hingga donor kehabisan akal.

Bagus juga, sebab dengan itu, Negara tidak perlu membabat hutan, menimbun laut, menerabas mangrove atau membom ikan demi membayar hutang atas nama pembangunan.

Ah, ini skenario asal-asalan. Dikeplak!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.