Diskusi Feminisme dan Akar ‘Displaced Persons’

Tulisan ini adalah petikan pernyataan diskusi offline terkait gerakan Feminisme grup ‘Whatsapp FIK-Ornop SS’ di Makassar, (11/04). Adalah Alwy Rahman, akademisi Unhas dan berpengalaman di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang didapuk sebagai pemantik sumbu. Bersama Alwy, hadir Mappinawang Yusuf, mantan Direktur LBH Makassar, Asmin Amin, Khudri Arsyad, keduanya mantan Koordinator Forum Informasi Komunikasi Organisasi Nonpemerintah Sulsel (FIK-ORNOP), A. Yudha Yunus, Rasyid Idris, Jumardi Lanta, Andi Iwan, Lusia Palulungan, Rusman Mejang hingga A. Rusnati Tahir.

Koordinator FIK-ORNOP Sulsel saat ini, Asram Jaya bertindak bak lighthouse pertukaran informasi. Berikut alur-alunnya.

Alas bincang

“Persolan perempuan di Indonesia, bukan persoalan patriarki tapi pelarian,” sentil Alwy. Bagi Alwy, ada beberapa penyebab, pertama, adanya alas sejarah etnik melawan negara atas nama agama, ada juga perlawanan seperti RMS (di Maluku), pemberontakan Sumatera. Penyebab kedua, politik Orde Baru. Ketiga, adanya konflik sosial, keempat adalah praktik politik Pilkada.

“Otonomi juga menciptakan pelarian oleh karena itu, saya melihat persoalan gender, bukan lagi dikotomi seperti selama ini, dimana ada patriarki, bicara publik ternyata tidak pada itu, bukan masalahnya, saya juga perhatikan negara-negara lain tentang gender. Isu perempuan, bisa jadi sebagai pelarian,” katanya.

Alwy lalu menyebut Covenant Teheran dan Beijing yang menciptakan dua kutub gerakan gender di dunia. Pertama, tetap feminisme, yang kedua pada ideologi pemujaan. Kasus Iran, tidak memakai feminisme, tetapi mengembangkan ideologi sendiri yang mereka sebut Ideologi Fatimiyah yang ternyata sampai hari ini justeru Iran lebih sukses karena perlindungan perempuan masuk konstitusinya. Indonesia, tidak sampai di konstritusi tetapi di UU saja.

“Lalu, setelah baca buku Prof Ilmi Idrus (akademisi Unhas), saya agak ragu, kalau di Bugis Makassar disebut patriarki, hampir seluruh idiom persaudaraan justeru memakai tubuh perempuan, silessureng dari kata lessureng dar pintu rahim ke pintu vagina. Orang Bugis menyebut ‘saya bersaudara dengan kamu, saya silessureng dengan kamu, sesungguhnya dia bilang saya dan kamu lahir dalam satu jalan’. Jadi idiom gender berpusat pada ibu,” papar Alwy.

“Di diskusi kita ini disebut saja sebagai olok-olok Feminisme Nusantara, barangkali perlu dilihat studi gender yang dikonteksan ke bawah, agar kita bisa lihat fakta-fakta itu dengan dalil yang ada pada feminisme. Kan sederhana itu, ada dua yang paling utama, apa yang disebut feminisme Marxis, bahwa tubuh-tubuh perempuan selalu tergadai dalam simbol. Misalnya, saya punya uang 2ribu, di uang ini ada tubuh orang lain. Saya bekerja menjual tenaga saya, saya dapat ini. Ini disebut oleh Marx teori simbolik pertambahan nilai,” urainya.

Alwy menilai hampir semua bagian ‘ruang-uang’ peradaban saat ini mempertontonkan penjualan tubuh dengan lembar-lembar uang, PSK menggadaikan kelamin, guru menggadaikan otak. Marxisme seperti itu. Kedua, feminisme struktural, tetap melihat tubuh, tetapi dikaitkan dengan struktur sosial yang ada.

“Saya setuju bahwa lebih baik kita menggiring studi gender itu menjadi sains, bukan lagi ideologi sebab akan menemui banyak masalah. Ideologi barat yang dimaksud feminisme ternyata tiba di Iran menjadi feminisme Fatimiyah, kenapa tidak kita bicara feminisme Nusantara. Banyak saran dari ahli, jadikan dia sains. Bukan lagi ideologi,” sebutnya sembari melepas pandangan ke belasan peserta diskusi. Peserta yang terlihat antusias dan di meja berhias kue bolu, rujak dan kopi hitam di pelataran kantor Yayasan Esensi, Makassar, nan teduh.

Pengayaan peserta

Lusi Palulungan, penggiat advokasi perempuan yang saat ini bekerja untuk Program MAMPU menanggapi bahwa kalau dilihat dari pengalaman, dari sisi kebudayaan, sesungguhnya bukan patriariki tetapi patrineal. Pada budaya-budaya praktik, ada istilah pampidokang, uang panaik (mahar perkawinan),  yang meneguhkan laki-laki untuk tidak masuk ke area domestik.

“Itu ada di nasihat orang tua ke anak-anak yang dilegitimasi oleh agama. Ini yang dipahami turun temurun. Yang kedua adalah gerakan perempuan sebagai ideologi, sebab pemahaman budidaya patriarki sudah menjadi ideologi dan mengakar dalam pikiran orang,” katanya.

“Kenapa ini menjadi gerakan untuk mengubah ideologi orang karena itu dasarnya, kalau sains mungkin tidak makin cepat perubahannya. Artinya kesadaran orang dan kemudian ideologi itu terinternalisasi namun kenyataan kan tidak terinternalisasi dalam perilaku,” tambah Lusi. Di sini, dia ingin menunjukkan bahwa praktik gerakan dan upaya transformasinya memilih menyasar ideologi yang dianggap lebih cepat spektrum perubahannya ketimbang sains.

Berpakaian khas hitam-hitamnya seperti biasa, Asmin Amin ikut menggetarkan ruang diskusi. Menurutnya, Feminisme a la Fatimiyah, merujuk pada sosok Fatimah Azzahrah yang disebut sebagai cahaya bagi seluruh perempuan, sebagai Putri Sidratul Muntaha, perempuan yang paling suci dan dilahirkan di dunia (karena tidak pernah menstruasi). Di mata Asmin, Fatimah adalah wujud seluruh cinta, roh, darah, daging, dari nafas. Semua tumpah di situ.

“Persoalan kita saat ini karena faham Jahiliyah yang masih ada saat ini bersimbiosis dalam bentuk sekarang dan sangat menindas perempuan,” tegas mantan anggota DPR-RI dari PKS ini. Asmin menyinggung praktik tradisi, kebudayaan, seni, Syech Yusuf, Tirtayasa di Jawa hingga letak Songkok Patono’, songkok yang diasosiasikan memutar angin—asosiasinya ke laki-laki. Sementara perempuan sebagai yang menari, menjaga keseimbangan.

“Pada pemaknaan simbolik, bahwasanya memang ini sebuah pasangan yang tidak bisa dipisahkan, selalu menjaga,” kata budayawan Sulsel ini memantik optimisme pada tawaran pentingnya penyigian khazanah kebudayaan lokal seperti kehendak Alwy.

Lebih jauh Alwy memberi tambahan bahwa ada dua hal penting dalam merawat ingatan, ada history dan story (kisah).

“Kebanyakan dari kita hanya mengingat his-tory dan malah belajar dari orang luar, cerita kita (lokal) jarang kita dengar. Alwy lalu menyandingkan sejarah-sejarah yang ditulis atas nama history dan apa yang dilakukan Penulis Pram. Tentang yang lestari karena dilndungi oleh kekuasaan dan yang kesulitan padahal berisi keaslian cerita alias story,” tambahnya.

“Hampir, sejarah perempuan kita (di Sulsel) tidak ada, padahal story kita ada 17 perempuan Bugis-Makassar jadi raja, tapi dia tidak disebutkan. Jadi sebenarnya, kita kehilangan story. Jejak mereka hilang, olehnya itu kita perlu mengabadikannya dengan proses yang berbeda, dari luar atau dari dalam,” katanya. Awy menyentil bagaimana cerita Kartini, tentang apa yang ditulisnya sebagai perlawanan pada Ronggo Warsito (laki-laki).

“Banyak orang tidak tahu bahwa Kartini sesungguhnya melawan kebudayaannya,” imbuh Alwy. Menurutnya, pada praktik kontemporer dan umum, terkait posisi perempuan atau kesetaraan gender ini berkaitan dengan, misalnya, apa yang terjadi di Jakarta dan berdampak luas, karena ada political gimmick, tipuan politik.

“Konflik di Jakarta, bisa jadi tipuan politik, nah pelarian-pelarian yang terjadi sekarang masih ada, bahkan ada yang main bom,” katanya. Alwy mengajak peserta untuk ke Timur, terutama di Sulawesi Selatan tempat dimana terjadi banyak juga pelarian-pelarian.  “Oleh sebab itu, Sulsel yang banyak budayawan, akademisi, LSM mari jadikan Sulsel sebagai provinsi teladan, yang menggerakkan peradaban,” katanya.

Menurut Alwy, selain contoh dari Sulsel, banyak TKI, dari timur, mereka displaced persons, orang berlarian dari kebudayaan, akibat konflik, Pilkada, macam-macam.

“Nah jadi menurut saya, tidak apa-apa feminisme dalam pengertian banyak, ada Marxis, radikal, bahkan yang ringan struktural, tapi yang paling penting diketahui bahwa banyak ilmuwan yang mendorong bahwa bahwa feminisme tidak lagi sebagai ideologi tetapi sebagai sains. Jika dia sains, ada beberapa ciri yang terkait di dalamnya seperti obyektif, bisa diuji, netral, eksplorasi sistematis, presisi, dan lain-lain,” paparnya.

“Ingat bahwa kesadaran sosial kita dibentuk oleh peristiwa, Barat juga ada ceritanya. Ada keperluan untuk mencari story perempuan dalam pemaknaan luas. Simpul-simpul kebudayaan, dan kampus-kampus kita tidak mengumpulkan story,” sebut Alwy.

Muara bincang

Kian rawannya muara kehidupan kontemporer seperti kapasitas sosial (di Timur) yang rentan, hutan, pesisir, laut yang kian rusak, chaos sosial desa-kota, konflik dan relasi agama-agama, politik Pilkada yang banal, praktik mereproduksi demokrasi yang culas dan seakan dibiarkan merupakan akumulasi persoalan yang tak bisa dipisahkan dari perubahan-perubahan yang dipaksakan, sejak zaman penjajahan, penataan birokrasi dan akumulasi khazanah Nusantara oleh rezim sejak 70 tahun terakhir. Narasi ini berdampak pada penerimaan, pandangan, perlakuan, stereotype, pola gerakan ‘to lift’ gap antar gender, termasuk konsep dan gerakan Ornop terkait Feminisme.

Mereka yang lari, mereka yang hijrah, sejak lampau hingga kini, itulah yang disebut oleh Alwy sebagai ‘The Displaced Persons’. Ranahnya luas dan kalau tak segera dibereskan akan menjadi bom waktu di masa depan. Dimensinya luas karena berkaitan dan berkelindan antara masa lalu (past), sosial ekonomi, politik hingga gesekan kebudayaan, Timur Barat dalam pemaknaan universal dan Barat-Timur dalam konteks Nusantara. Akar-akarnya pada empat penyebab tadi, sejarah perlawanan etnik, dominasi Orde Baru, konflik sosial hingga praktik culas politik Pilkada.

“The Great Man, raja-raja itu harus diubah menjadi institusi, legislatif. Jadi ada transformasi kapasitas, dari the Great Man menjadi institutionalized. Ada juga yang merasa terganggu dengan the Great Man itu, begitupun sebaliknya,” sebut Alwy. Hal ini diperkuat Asmin bahwa sesungguhnya pada ‘Kosmologi Kebudayaan’ kita, ada banyak fakta tentang keberadaan Batesalapanga di Gowa, Tellu Pitue di Wajo, Patappulo di Wajo, Tomakaka di Luwu, dan lain sebagainya.  Oleh sebab itu, ditambahkan Abdul Rasyid Idris, bahwa kita penting melihat sejarah dan melihat masa depan, kita perlu riset, meriset idola, dan apa peran kita untuk itu.

“Saya takutnya memang ada gerakan yang ingin menghilangkan story-story lokal ini,” kata penulis buku teranyar, ‘Anging Mammiri (2017)’ ini sembari berdiri.

Bincang ala FIK Ornop ini menjadi menarik sebab muaranya mengingatkan para peserta tentang potensi batu sandungan gerakan perempuan atau konsep Feminisme, berkaitan aspek  etik, agama, Pilkada, benturan pemikiran, hingga lahirnya gagasan transformasi multikultural ke transkultural, dari ide-ide dunia yang selama ini menjadi rujukan massif dan ‘one single eye’ menjadi lebih ‘local brands’.

Tak terasa, adzan berkumandang, obrolan menembus waktu Magrib. Lelampu Kota mulai menyala. Di muara bincang, Asram Jaya, menyebut tiga pernyataan simpulan reflektif.

Pertama, betapa pentingnya menjadikan story terkait perempuan sebagai simpul kebudayaan. Kedua, pentingnya memperkuat kecerdasan kolektif sebagai manifestasi demokrasi kita. Ketiga, menerima anggapan bahwa Feminisme sebagai Sains oleh karena itu kita butuh teks, fakta-fakta, narasi untuk ber-story. Ada catatan tambahan dari Lusi bahwa sekalitan gagasan alternatif tersebut, tidak bisa diabaikan juga bahwa gender telah lama menjadi studi.

“Sudah menjadi sains sesungguhnya. Tapi ini juga problem kita yaitu ketika (nilai-nilai) tidak terinternalisasi. Perlu juga ada strategi mencari tahu mengapa itu terjadi.” serunya.

Advertisements

Massimo, si Supir Taksi Online

Setahun terakhir, taksi online tak pernah sepi dari kilatan blitz pewarta. Hadirnya antara dirindu dan dibenci, antara diminati atau diintai dengan rasa kecut. Pemerintah serba salah, meluluskan izin atau menerima usulan para pemilik taksi konvensional yang terusik. Banyak kalangan menilai taksi online aman dan nyaman, yang lain menyebutnya rawan, illegal dan harus dihentikan.

Pada beberapa kesempatan di Jakarta, saya tergoda juga untuk mengorek informasi dari supirnya,  latar belakang dan dinamikanya.

Hari Sabtu, 3 ‎September ‎‎2016. Jam menunjuk pukul 09 pagi. Saya buru-buru membuka pintu taksi online untuk tujuan bersua kawan di salah satu hotel di Jakarta Timur. “Maaf yah mas, saya sarapan dulu,” kataku ke supir sembari membuka gado-gado dari warung Tebet Utara 2. “

Silakan, silakan mas,” balasnya dalam ucap gegas jua. Lelaki tersebut sebut saja, Massimo. Dia supir online asal Jawa Tengah. Aksennya menegaskan itu. “Usia saya 38 mas,” tanggapnya saat saya menyebut usia sendiri dan domisili saya di Jakarta. Lelaki kelahiran tahun 1978 ini mengaku sepagi ini dia telah melayani orderan 4 penumpang, kesemuanya di wilayah Jakarta Selatan.  Massimo mengaku bahwa mengemudi taksi online adalah pekerjaan yang kesekian kalinya setelah bertahun-tahun bermukim di Jakarta.

“Saya ini dulunya gelandangan mas, menggelandang dari terminal ke terminal” kata ayah dari dua orang anak ini.

“Menggelandang, gimana ceritanya?” cecarku.

“Saya datang ke Jakarta di usia 16 tahun. Masih lugu gitu,” kata pria tamatan SD ini. Massimo bercerita. “Waktu itu datang barengan teman, berombongan gitu. Saya ketinggalan di terminal. Waktu datang, saya di kursi bagian depan, yang lain di belakang. Sampai Kemayoran saya tersesat. Bingung saya,” katanya.

Di Jakarta, Massimo merasa seperti buih di lautan. Ke mana angin berhembus, ke situ move on-nya. Dia tak punya apa-apa, tak punya rencana kecuali menerima segala yang diberikan terminal, pasar dan sapaan sinis dari orang-orang. Narasi hidupnya yang dramatis, dari pasar ke pasar, tidur di terminal, tidur di mana saja, tak terbilang lagi peristiwa menyedihkan yang dialaminya, mengurus perut dan segala macam kebutuhan. Orang-orang di kampungnya tahunya kalau dia ke Jakarta mencari pekerjaan bersama konco-konconya. Mereka datang dari Pantura Jawa.

“Tidur di mana saja, makan di mana saja, pokoknya di mana saja, semua tempat yang dianggap memungkinkan, ” katanya. Mobil meninggalkan Jalan Casablanca yang mulai menggeliat, tiba-tiba lagu Obbie Messakh mengalun mendayu dari dashboard mobilnya. Mendengar lagu itu, waktu seperti kembali melambat.

Simo, begitu panggilannya, melanjutkan. ‘Yang parah tuh di enam bulan pertama di Jakarta. Setelah luntang lantung dari terminal ke terminal, saya memutuskan ke Tanjung Priuk, jadi kuli angkut untuk mobil kontainer. Modal tenaga doang. Setahun saya di situ,” ungkap pria yang menemukan jodohnya pada seorang karyawan paberik di sekitar Tanjung Priuk. Setelah menggelandang dan mengandalkan lengan kokohnya, Simo memutuskan menjajal tantangan baru. Mereka menikah kala usia Massimo menanjak 22 tahun, usia remaja tulen.

“Saya kira, sekitar enam tahun kemudian, setelah merasakan beratnya hidup di Jakarta saya tekad menikah,” imbuh pria yang mengaku telah 21 tahun tinggal di Jakarta.

“Udah pindah rumah kosan hingga 11 kali,” katanya sembari tertawa.

“Bisa jadi supir taksi online, dan punya mobil gimana ceritanya?” tanyaku.

Tentang mobil yang dibawanya, dia mengaku bukan mobilnya. Dia beruntung sebab mempunyai kenalan anak seorang mantan kepala daerah dari Nusa Tenggara Timur. Dia dipercaya sebagai supir berbekal keahlian mengemudikan kendaraan kala jadi supir mobil distributor obat-obatan. Massimo meninggalkan profesinya sebagai distributor fasmasi dan hijrah ke taksi online.

Dia bahagia memulai hari dengan keluar mengemudi di pukul 6 pagi. Waktu hijau untuk jalan bagi para pekerja dan sesiapa yang butuh tumpangan. Semakin banyak orderan semakin bagus untuk Massimo, semakin mengalir pula fulus ke rekeningnya. Hidupnya di antara pendapatan harian dan bonus. Itu kalau dia rajin. Meski tak merinci pendapatan hariannya setidaknya seminggu terakhir namun dia merasa puas sebab pekerjaan ini lebih ringan dan tak terbebani target seperti umumnya taksi konvensional.

Sebagai supir taksi online, Massimo mengaku bisa mengontrak rumah untuk keluarganya setiap bulan. Tarifnya 650/bulan. “Kamarnya tak luas meski saat ini anak-anak sudah dewasa semua. “Kamarnya satu aja, lalu dibuat bilik pakai tripleks. Dapur sama kamar, lumayan gede sih,” kata ayah dari anak usia kelas  1 STM dan kelas 2 SMP.

“Tadi yang nelpon yang punya mobil, bapak sedang berobat jalan,” katanya tentang pemilik mobil yang dibawanya.

“Taksi online yah, enaknya karena bisa digunakan oleh semua kelas, kelas atas hingga kelas bawah. Yang baiknya juga penumpang nggak bisa dibohongin sebab sudah tahu memang ongkosnya sebelum naik,” kata Massimo.

“Bedalah yang hitung argo dan pakai sistem online ini. Kalau argo kan, kalau macet yah membengkak biayanya,” tambahnya. Sebagai supir, Massimo mengaku sering beroperasi di sekitar Jakarta Selatan.

“Meski gitu, banyak juga yang cancel. Itu artinya, ini urusan rezeki, saya ikhtiar saja, berdoa. Hidup ini seperti undian, kalau naik undian yah syukur, kalau nggak naik, mau diapa lagi?” katanya.

“Mengelak dari takdir itu sama dengan mengingkari Tuhan. Sama dengan kita memuja setan. Kalau sedang susah, kita nggak perlu sesali kenapa kita gini. Kita ini harus jalanani saja, yang penting ikhtiar,” begitu katanya.

Lagu Obbie Messakh terus mengalun dari sisi kemudi Massimo, dari hape saya membaca hotel yang saya tuju semakin dekat. Jalanan yang kami lalui tergolong sempit, meliuk di antara dua jalan raya yang besar. Saya tak ingat namanya.

…ada cerita,

aduh rindu,

jumpa kamu, kekasih…

Lihat senyum pipimu.

“Ya sudah, jalani saja, mau jadi orang susah, kuli panggul, saya jalani saja, upaya nyekolahin anak yang bener,” katanya lagi.

Lagu berganti.

…Kau tinggalkan noda hitam,

buah cinta kasih yang suci.

Ingin kumati namun kuingat dosa…

“Lagunya ini pakai gitar, enak ini,” sambut Massimo atas lagu Helen Sparingga itu.

“Nyanyian seperti ini kadang mewakili pengalaman atau kenyataan kita. Ingat kan yah lagu Betharia Sonata? Atau Gelas-Gelas Kaca Nia Daniati…” katanya.  Kali ini Massimo terdengar seperti analis lagu-lagu 80an.

“Tuh, lagu-lagu bang Rhoma Irama juga gitu, Perjuangan dan Doa, Begadang, bisa jadi merupakan pengalaman hidup,” katanya Massimo. “Kalau Mirasantika?” Massimo belum sempat menjawab mobil sudah sampai di hotel yang saya tuju.

“Gitu aja ya mas, mari kita jalani hidup apa adanya,” katanya sebelum mobilnya berbelok ke jalan raya.

Gowa, 11/04.

Fenomena Bumdes

Tulisan ini merupakan rangkuman obrolan online Whatsapp atas implementasi UU Desa berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang dipetik oleh beberapa aktivis Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-ORNOP) Sulawesi Selatan, (10/04). Mari simak! (foto: peresmian Bumdes di Pulau Yamdena, foto: Kamaruddin Azis)

Capaian Bumdes dan dukungan Negara

Nampaknya, semua mata aktivis pembangunan desa tertuju ke Ponggok. Ihwalnya, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di desa di Kabupaten Klaten tersebut dilaporkan meraup omzet hingga 10,3 miliar. Capaian tersebut berdasarkan efektivitas lembaga usaha mengelola sumber daya pemandian tua. Pendapatan meningkat dari Rp 5 juta menjadi Rp 6,5 miliar per tahun. Melonjak setelah mewujud Bumdes. Keuntungan bersihnya mencapai Rp 3 miliar per tahun dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan usaha lain seperti penyediaan fasilitas air bersih, homestay hingga rumah makan.

Cerita ini meningkatkan gairah Pemerintah terutama Kemendesa, Transmigrasi dan PDTT untuk mengkampanyekan Bumdes sebagai solusi pengentasan kemiskinan desa-desa di Indonesia. Pemerintah tak main-main, dalam tahun 2016, digelontorkan dana desa sebanyak Rp 46, 8 triliun kepada 74.754 desa di Indonesia, lalu ditingkatkan Rp 70 triliun di 2017. Ada janji untuk menambah lagi dari Rp 70 triliun menjadi Rp 103 triliun, naik lagi menjadi Rp 111 triliun di periode berikutnya.

Menurut infografis Kemendesa dan PDTT, terdapat beberapa manfaat jika desa mempunyai Bumdes; meningkatkan kapasitas di desa, menyiapkan sarana prasarana pasca panen, menciptakan iklim usaha yang baik, bantuan permodalan, terhindar dari tengkulak, memperkuat akses pasar.

Meski demikian, menurut laporan Kemendesa, Transmigrasi dan PDTT, hingga akhir tahun 2016, ‘hanya’ ada 13.000 desa yang memiliki BUMDes dari kurang lebih 75ribu desa di Indonesia.  Hingga pengujung 2016, di Indonesia terdapat 8635 Bumdes di Sumatera, Jawa 6.095, Bali dan Nusa Tenggara 574, Kalimantan 992 unit, Sulawesi 1915, Maluku dan Papua 235. Sesuai infografis itu, di  regional Sulawesi sudah ada seribuan Bumdes.

Yang terjadi di Desa Ponggok nampaknya tak semulus di desa-desa lain, ada hasrat dan latar cerita yang berbeda. Ada kekhawatiran bahwa, situasi berbeda di desa-desa Indonesia tak bisa ditangani dengan baik sebab selama ini Pemerintah cenderung simplistik dan menggeneralisasi persoalan dengan bertumpu pada aspek keuangan belaka.

Landasan Bumdes

Pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 (sebelum direvisi UU No. 23/2014) tentang Pemerintahan Desa; Pasal 213 menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Di UU Desa, Bumdes diatur seperti di pasal 87 (1) dimana Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan, Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 88, disebutkan bahwa pendirian Bumdesa disepakati melalui Musyawarah Desa, pendirian Bumdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pada Permen 43/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 disebutkan pada Pasal 1 angka 7 bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut Bumdes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Disebutkan pula bahwa modal dan kekayaan desa bersumber dari APB Desa, bahwa kekayaan Bumdesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, modal Bumdesa terdiri atas penyertaan modal Desa; dan penyertaan modal masyarakat Desa, penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya, penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari dana segar; bantuan Pemerintah;  bantuan pemerintah daerah; dan aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.  Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada Bumdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Tujuh fenomena

Jika hingga awal 2017 jumlah Bumdes masih sangat kecil di Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan, maka setidaknya ada lima fenomena terkait performa capaian Bumdes ini.

Pertama, aspek regulasi dan kebijakan. Menurut Selle KS Dalle, anggota DPRD Sulawesi Selatan, sejauh ini, Pemerintah Pusat pendekatannya masih sekadar menunaikan amanah konstitusi UU Desa yang mengikat secara politik dan hukum. Bahwa harus ada program dan anggaran yang dikucurkan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sekadar menjalankan target program dan kegiatan SKPD, lalu desa ditekan sebagai pelaksana untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban. Ada kebingungan karena tiba-tiba harus memiliki aktivitas ekonomi baru.

Ada indikasi bahwa urusan Bumdes ini hanya jadi urusan target Pemerintah Pusat, disederhanakan dan output base belaka.  Isu terkait Bumdes ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan regulasi level nasional, di antranya, adanya ketentuan bahwa semua unit usaha Bumdes harus berbadan hukum, termasuk tata kelola pemerintahan desa dalam mendukung modal ke Bumdes.

“Dulu Pemkab relatif lebih leluasa, misalnya ada dukungan modal, materi ataupun hibah dari pemerintah atau pihak ketiga maka harus tercatat dalam APBDes. Ini memang bagus namun terkadang dari sisi bisnis tidak terlalu menguntungkan karena birokrasinya panjang,” tambah Siswan.

Kedua, perencanaan dan penganggaran. Inda Fatinaware, mantan Ketua Walhi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa salah satu persoalannya adalah karena banyak desa belum punya peta potensi desa. Ini berarti bahwa ada gap pada pemenuhan dokumen perencanaan yang bersumber pada data infomasi desa sebelum betul-betul menyepakai kelembagaan Bumdes ini.

“Bingung apa yg mau didorong untuk Bumdes atau Bumdes bersama,” kata Inda. Menurutnya, organisasi masyarakat sipil penting pula mengambil peran dan mengajak pendamping desa dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan kapasitas, termasuk pemetaan sosial, analisis sosial desa dan juga teknik-teknis penilaian potensi desa seperti PRA.

Ketiga, efektifitas pelaksanaan dan pemantauan. Terkait dengan efektivitas program pembangunan desa terutama dana desa untuk Bumdes ini, memang terdapat beberapa indikasi bahwa fasilitasinya hanya mengejar otuput belaka.

“Prosesnya masih lemah,” kata Selle KS Dalle. Oleh sebab itu harusnya implementasinya dikawal dan dipastikan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah disusun. Masih terdapat banyak Bumdes yang asal pasang spanduk dan papan nama belaka.  Khusus untuk Sulawesi Selatan, menurut Siswan, telah ada rencana untuk mendukung Pemerintah Desa, ada rencana untuk pelatihan pencegahan korupsi berkaitan dana desa.

Ada contoh menarik dengan efektivitas Bumdes ini. Di Kabupaten Bantaeng, dulu ada beberapa Bumdes di sana, dari sisi cash flow sangat bagus namun setelah suksesi pada level desa. organisasi tersebut kena imbas efek politik desa. “Manajemennya diganti sesuai keinginan pemerintah desanya. akhirnya Bumdes kehilangan energi. Jadi sangat dipengaruhi oleh dinamika politilk level desa. Ini mirip dengan BUMD dan BUMN juga,” katanya.

Keempat, kapasitas masyarakat dan pendamping. “Umumnya pemerintah desa kebingungan dengan Bumdes, tidak ada penguatan dari pendamping desa, Pemkab dan Pemprov. Sementara perubahan atas regulasinya juga sangat kencang. Belum apa-apa, regulasinya sudah berubah,” kata Siswan.

Menurut Siswan, di Kabupaten Takalar sebenarnya telah ada Perda tentang Bumdes namun sejak difinalkan tidak pernah dibuka atau dioperasonalkan. Terkait dengan penguatan kapasitas pendamping desa ini menurut, Inda, ada peluang di Kota Makassar sebab ada Balai Pelatihan Masyarakat yang merupakan peninggalan Balai Latihan Transmigrasi.

“Ini bisa menginisiasi pelatihan untuk Bumdes dan lain-lain termasuk membangun sistem informasi desa. Di Riau balai ini telah berjalan karena adanya organisasi masyarakat sipil yang ikut mendorong,” kata Inda.

Persoalan kapasitas nampaknya tetap menjadi batu sandungan jika ingin meluaskan dampak Bumdes ini di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia secara keseluruhan. Menurut laporan Siswan, masih banyak pendamping desa yang datang ke Kantor BPMDK dan Provinsi dengan segudang pertanyaan di kepala. Rekrutmen pendamping tetap menjadi titik kritis sebab beberapa konisderan tentang kapasitas acap tak menjadi perhatian utama.

“Mereka bertanya apa sebenarnya yang menjadi ruang lingkup pekerjaannya,” katanya.

Kelima, pendampingan masyatrakat dan kerjasama multipihak. Persoalan lainnya adalah perlunya kolaborasi multipihak di tingkat desa yang didukung unsur di atas. “Semua pihak harusnya punya visi yang sama, para pendamping dan konsultannya harus punya visi ke situ,” kata Sutriani Tahir. Menurut Sutriani, Pemerintah terutama Pemerintah Desa umumnya tidak tahu kebutuhan mereka.  Azis dari LBH Makassar mengatakan bahwa seharusnya, saat ini pemberdayaan masyarakatlah yang harus didorong sebab fokus pembangunan infrastruktur telah semakin massif dan mengkhawatirkan. Ini untuk menjawab premis bahwa Bumdes ini cacat bawaan sebab bukan atas kesadaran dan kapasitas warga desa setempat yg menginisiasi dan mengawalnya.  Apalagi kuat indikasi bahwa dinamika dan kepentingan politik lokal sangat dominan terutama di Sulawesi Selatan.

Ini sejalan dengan pikiran Junardi yang mengatakan bahwa dalam konteks usaha, apakah perseorangan atau kelompok, umumnya program “memaksakan” konsep karena kepentingan pemenuhan jumlah/target.

“Lebih dari itu pada pendamping yang ada juga tidak punya pengalaman dan kemampuan berusaha. Mungki hal yang sama terjadi untuk Bumdes. Paradigma tentang dana desa masih seperti ada “harapan” lain sehingga sedikit menghidari prosedur ideal,” kata Junardi. Dalam pemaknaan yang luas, urusan desa terutama Bumdes harus merupakan tema besar yang mencakup fasilitasi sosial, potensi sumber alam yang melibatkan banyak pihak. Dia tak sekadar keputusan Pusat yang menyasar jumlah Bumdes berdiri tetapi memperhatikan keragaman organisasi pendukung, fasilitator dan faktor pengungkit lahirnya kemandirian melalui program pemberdayaan masyarakat yang beragam dan multidisiplin.

Langkah ke depan

Bahasan tentang Bumdes ini sangat relevan di tengah situasi sosial ekonomi nasional. Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 15%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (kota dan desa) yang sebesar 11,2% tahun 2013. Rata-rata persentase penduduk perdesaan yang hampir miskin atau 2 kali di atas garis kemiskinan di perdesaan pada tahun 2013 mencapai 61%. Kelompok masyarakat inilah yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan jika ada sedikit saja guncangan ekonomi seperti kenaikan harga bahan makanan pokok.

Tingkat kesenjangan pendapatan di pedesaan, juga cenderung melebar dalam satu dekade terakhir, tercermin dari koefisien gini ratio yang meningkat dari 0,29 (2002) menjadi 0,32 (2013) meskipun angka ini berada di bawah koefisien gini ratio perkotaan. Tingkat pendidikan penduduk desa juga lebih memprihatinkan dibanding perkotaan, tercermin dari persentase penduduk berpendidikan tertinggi SD atau lebih rendah hingga 70% (2013).

Bumdes yang dianjurkan dalam UU Desa No 6 tahun 2014 harusnya dapat menjadi salah satu solusi pemberantasan kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan. Apapun itu, untuk mendorong Bumdes sebagai lokomotif usaha di desa, sebagai penangkal kemiskinan maka pengalokasian sejumlah besar dana tersebut harus menjadi cermatan dan kawasan organisasi masyarakat sipil.

Apa yang terjadi di Desa Ponggok, Klaten yang dipuja-puji Menteri Desa, Transmigrasi dan PDTT merupakan kisah bagus dan layak dicontoh, persoalannya, lain desa lain karakternya, lain Jawa, lain Sulawesi, lain Ponggok lain desa-desa di Sulawesi Selatan. Ada unsur yang perlu ditelisik lebih dalam dan jelas, kapasitas orang perorang, komitmen politik lokal pengambil kebijakan pembangunan daerah serta penilaian pada potensi sumber daya alam, apakah prospektif atau rentan masalah. Pada posisi ini, semua pihak terutama organisasi masyarakat sipil harus tampil menunjukkan andilnya. Sebab kalau tidak, Bumdes dan agenda ‘Desa Membangun’ itu hanya ilusi belaka.

Oleh sebab itu, ke depan diperlukan langkah-langkah nyata dan mendesak.

Satu, Organisasi masyarakat sipil (OMS) harus terlibat dalam memastikan apakah UU Desa telah berdampak pada perbaikan kinerja Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan desa dalam mendorong ‘Desa Membangun’. Apakah kebijakan dan regulasi telah dijalankan dengan efektif, apakah sumber daya manusia yang dialokasikan relevan dengan substansi UU Desa, atau jangan-jangan kita perlu mendefenisikan ulang kriteria desa yang layak dapat dana desa pantas dan mana yang belum pantas.

Dua, mengajak organisasi masyarakat sipil untuk mensosialisasikan UU Desa kepada masyarakat perdesaan agar mereka dapat memahami maksud dari UU tersebut sehingga dapat memanfaatkan dana tersebut secara produktif.

Ketiga, memperkuat kapasitas OMS agar mampu memberikan pendampingan kepada aparat di desa dalam perumusan program, pembukuan, dan sistem pelaporan. Pada sisi yang sama, Pemerintah bersama OMS harus melaksanakan pemantauan agar potensi penyelewengan dan penyimpangan dapat dihindari.

Batua, 10/04/2017

Tugu Ingatan dan Perayaan Abdul Rasyid Idris

Abdul Rasyid Idris pasti menyadari apa bahwa apa yang ditulisnya telah pergi. Itu sebabnya, segenap esai yang ditulisnya dalam Anging Mammiri, Jejak Makassar Tempo Dulu ini, sejatinya diterima sebagai aksi perayaan dan penghormatan terhadap masa lalunya. Demikian tulis Alwy Rahman, di salah satu helai.

***

Pria berkacamata dan bersuara khas ini saya kenal dua puluh tahun lalu. Pada satu Training of Trainers Participatory Rural Appraisal Unicef di Hotel Adelia Orchid Park, Malino dan Kanreapia yang dikelola FIK ORNOP Sulsel. Belakangan saya tahu kalau dia adalah juga pendahulu di LSM berbasis di Ujung Pandang, Lembaga Pengkajian Pedesaan, Pantai dan Masyarakat (LP3M) sebelum saya bergabung. Dari LP3M, dia bergabung Lembaga Mitra Lingkungan, membentuk organisasi JATI sebelum bekerja untuk program CSR di Luwu Timur. Tentu saja banyak fragmen dalam hidup pria jebolan HMI ini yang tak saya ketahui, namun saya bisa menyimpulkan bahwa dia punya cita rasa sosial dan pemihakan yang kuat. Setidaknya kala untuk kesekian kalinya dia kembali menyodorkan buku hasil pengembaraannya ke masa lalunya di Ujung Pandang, menemui angin kesiur kenangannya di ‘Anging Mamiri’, begitu judul buku yang diterbitkan Nala Cipta Litera, Makassar ini.

“Saya terpengaruh dengan bukunya Daeng Nuntung, Semesta Galesong itu,” katanya menunjuk saya. Saat saya bertemu dengannya, di Sabtu (09/04/2017) di bilangan Pa’nakkukang, Makassar. Rasyid rupanya membaca buku yang saya hasilkan bersama Panyingkul di tahun 2009 itu. Buku yang dia maksud adalah buku kecil yang berisi pengalaman saya tinggal di Galesong, Takalar . Malam itu, berrsama saya, hadir Muhary Wahyu Nurba, penulis komplit yang ikut membidani lahirnya buku menarik Anging Mammiri bersampul Losari tempo dulu itu.

Terkait cita rasa merawat kenangan pada Ujung Pandang, buku ini menjadi istimewa karena mendapat endorse dari sutradara beken Riri Riza ini dengan kalimat, “Kumpulan tulisan Abdul Rasyid Idris mencatat bagaimana kota begitu dekat dengan warganya, sentimentil dan mengundang senyum, namun juga kritis mencatat betapa banyak yang hilang di Makassar hari ini, semoga pemimpin kota dapat membacanya.”  Sebagaimana upaya Riri yang acap ditunjukkannya dalam menjaga keunikan Makassar, Rasyid juga ingin menggugah kita semua tentang pentingnya menjaga kenangan, merawat ragam dimensi properti sosial budaya kota, pada laku santun, kerjasama sosial, atraksi seni kebudayaan.

Tulisan ini bolehlah disebut resensi assala’, sebuah hasrat yang lahir terlalu dini karena saya bertemu penulisnya semalam ditemani tiga sahabat yang supersibuk. Yang satu akademisi, penulis tenar, dan penyuka Rhoma Irama serta sarung, satunya perempuan cantik berambut ikal dengan kulit putih setara usia 17an. Satunya lagi adalah penulis komplit tadi—penyair, ustadz (merujuk ke janggutnya yang rebah), bintang pelleng juga.  Kak Rasyid, begitu saya memanggilnya, baru saja kembali dari utara Sulawesi, dia bekerja sebagai konsultan program CSR, sementara Muhary lebih banyak bermukim di Kota Mataram, kota yang disebutnya sebagai kota tenang, kota tempat dimana hatinya tertambat erat.   Sudahmi deh, panjangna..

Kembali ke buku Anging Mammiri. Di buku ini, saya merasakan suasana batin ketika mulai merangkai kata membahasakan Galesong (selatan Makassar) tahun 70an hingga 80an dalam buku Semesta Galesong itu. Selebihnya saya memberikan apresiasi ke Kak Rasyid, betapa ia telah mengalokasikan sumber daya sebegitu nyata dan tak mudah, apalagi di timeline hidupnya yang sungguh padat, keluarga, pekerjaan, jarak, kesempatan. Pada Rasyid, waktu, uang, pikiran, tenaga, demi sebuah buku menjadi sebuah keniscayaan. Menurutku ini yang luar biasa dan tak banyak aktivis LSM yang berani mengambil konsekuensi, menghabiskan sumber daya untuk sebuah buku. Saya mengatakan demikian sebab sejak tahun 2009, belum ada buku yang serupa Semesta Galesong kecuali buku ‘proyek’ pesisir dan bersponsor. Ah, kini saya yang kembali tertantang.

Jujur saja saya belum membaca semuanya, masih sebagian kecil, terutama pada judul yang menggoda namun saya bisa sampaikan suasana batin dan motif Kak Rasyid pada buku ini dengan mengutip puisinya.

…untuk menjalani hidup, berbagi cinta kepada apa dan siapa saja. Hingga semesta tersipu menikmati, keluguan kita yang ternyata mengabadi.  Di puisi yang bersemayam di ruas buku Mimbar Penyair Makassar – Wasiat Cinta (2013) itu, rasanya sudah menjawab mengapa pria berkacamata, bersuara khas ini rela menetak waktu, membiarkan jemari menari siang malam menuliskan pemihakan sosialnya untuk kesekian kalinya. Keluguan kita yang ternyata mengabadi, sebangun penggalan kalimat Pram, menulis adalah matra keabadian. Saya baru saja membaca beberapa judul seperti Daeng Torro yang mengurai sepak terjang seorang jagoan sekaligus pakappala tallang di Pasar Butung, selain jagoan dia juga punya kedekatan humanis dengan A Pui. Ada pula Tanta Gode’ yang hendak menghantar kita pada keberadaan becak di Ujung Pandang, demikian pula Baba Kammbussulu’ yang bikin geli.

Lalu Pacato’,

Kaddo’ Minynya’,

Tujua Ri Karebosi,

Katedral dan Perpustakaan Tua,

D.K.M,

Pantai Losari,

Makassar Lakekomae…

Tentang Angin Mammiri, rasanya betul yang disebutkan Alwy Rahman, akademisi Unhas bahwa buku ini seperti Tugu Ingatan, memori kolektif bagi siapa saja yang pernah tinggal dan merasakan pesona Ujung Pandang. Tugu yang mematri ragam kenangan, menghantar kita ke Ujung Pandang Tempo dulu, seperti judulnya, pada bumi Anging Mammiri. Begitulah, jadi bagi Sosodara yang pernah tinggal di Kota Makassar atau Ujung Pandang rasanya harus memiliki buku ini untuk memantik dan menemukan kembali remah kenangan yang mungkin saja saat ini seperti gambar-gambar atau kata-kata asing yang tak jelas asal usulnya. Ba, tojenga, buku ini membantu Anda menyatukannya sebagai mozaik tugu kebanggaan di tengah kondisi kota kontemprer yang sungguh ngadat ini.

Tamarunang, 09/04.

Hasrat Reklamasi dan Tanggapan dari Selatan

Proyek reklamasi di kawasan CPI di beranda Kota Makassar akan dikerjakan oleh PT Yasmin bersama PT Ciputra yang tekenal itu. Luas laut yang akan ditimbun 151 hektare. Hasil penimbunan akan dibagi dua dengan pihak swasta dan Pemprov Sulsel. Swasta akan mendapatkan luas lahan 101 hektare dan Pemprov peroleh 50 hektare.

Ada dua yang menjadi muara reklamasi ini, berdiri Wisma Negara dan Masjid Raya Sulsel, dua ikon ini akan menjadi domain Pemprov sedang sisanya di 101 hektar akan melahirkan skenario bisnis tentu saja.

Siapa mau buang duit ke laut tanpa siasat fulus di baliknya? Menjual ruang-ruang perkantoran, kamar istirahat, ruang rekreasi dan kita, warga, rakyat, pengunjung harus mengorek isi dompet dan segala macam transaksi ‘sebagai si empunya dan si pedagang’. Maka lahirlah ambisi mengeruk pasir di dasar laut Galesong Raya dan memindahkannya demi hasrat modernitas di utara ini.  Terbetik kabar rencana pertambangan pasir seluas 1.000 hektar. Ini plot satu perusahaan, masih ada 4 yang lain.

Kebutuhan timbunan berjutakubik tanah dan pasir nampaknya tak bisa diharap dari Gowa belaka, dasar laut Takalar pun jadi incaran.

***

Sore, 3 April 2017, mendung menggelayut di atas Kampung Bayowa, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Tiga orang anak menghadang angin barat yang berhembus dan melepas layang-layang. Mereka bermain di atas tanggul yang usianya tidak kurang lima tahun. Di belakangnya, gelombang laut bulan Maret memukul tanggul bertalu-talu. Di utara, beberapa warga bermain kartu.

Sekitar 10 meter dari tempat duduk mereka, bagian tanggul sepanjang 5 meter telah ambruk. Air laut tumpah hingga ke bagian dalam. Di pantai belakang rumah Daeng Tayang, tempat bermain saya di ujung tahun 70an, terlihat tanggul telah memisahkan laut dan daratan. Teringat hamparan pasir sekira 20 meter ke barat yang kini tertutup air laut.

Penggerusan yang hebat sejak tahun 70an telah mengambil sebagian besar paras pantai Bayowa, salah satu solusinya adalah dengan membangun tanggul meski ini harus menguras isi laci Pemerintah Takalar dan Pemerintah Provinsi.

Di pantai Bayowa, kini hanya ada tanggul dan batu-batu yang diikat kawat baja. Di situlah tempat kami nun lampau bermain pasir, tiada lagi. Yang pernah tinggal dan bermain di sini pasti bisa merasakan perbedaan di pantai Bayowa ini. Apa yang hilang dan bagaimana waktu mengubahnya. Apatah lagi jika hasrat mengambil pasir itu untuk membangun wilayah lain dan mengabaikan dampak yang dahsyat pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan di sekitar tambang.

Begitulah, nurani kemudian bicara ketika terbetik rencana pertambangan di laut Galesong itu. Ini sungguh mengkhawatirkan.

Bukan hanya saya tetapi juga bagi Zain Daeng Tompo, warga Kampung Bayowa yang sore itu saya temui sedang duduk santai di teras rumahnya.

Ih tenantu nacoco’,” katanya saat ditemui pada sore itu. Menurutnya itu tidak cocok. Alasannya, selama ini gelombang telah semakin kencang melanda pantai Bayowa. Meski ada tanggul yang telah dibangun namun ini tidak menyelesaikan persoalan. Apalagi telah ada bagian yang roboh seperti di belakang rumahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hamzah Daeng Ruppa, (30 th). Nelayan pancing (papekang) yang kerap beroperasi di sekitar Kepulauan Tanakeke, Sanrobengi hingga perairan Pulau Dayang-Dayangang ini mengaku pertambangan pasir pasti akan berdampak ke pantai Galesong terutama di Pantai Bayowa, hempasan gelombang akan semakin kuat ke pantai.

“Sekarang, perahu-perahu orang Bayowa dan Lanna’ dibawa ke muara sungai, sebagian harus diangkat ke atas batu,” katanya. Hamzah adalah nelayan yang acap beroperasi di sekitar pulau Dayang-Dayangang hingga perairan Kodingareng Lompo.

Hasyim Daeng Tasa’, pemancing lainnya mengaku bahwa saat ini khusus Bayowa dan Lanna’, ada seratusan nelayan yang beroperasi di sekitar laut Galesong hingga Takalar dan Makassar. “Mereka yang pakai perahu kecil, fiber, pemancing juku eja atau katamba,” katanya.

Nelayan-nelayan tersebut selama ini menyimpan perahu di sungai kecil yang membelah kota Galesong. Selebihnya harus diangkat dan disandarkan di tanggul dan halaman belakang rumah. Rumah-rumah di Bayowa, sebagian besar membelakangi laut.

“Penambangan pasir akan berdampak ke gelombang, pastimi,” kata Tasa’ yang lulusan SMP ini. Sebagai pemancing, Tasa’ hafal nama-nama taka’ atau rataan terumbu yang menjadi lokasi pancingnya.

“Ada Bone Mallonjo’, ada Batu Ambawa, Batu Le’leng hingga Taka Luara Kodingareng,” sebutnya. Sebagian lahan-lahan ini nampaknya akan menjadi sasaran pengerukan pasir. Seperti Hamzah, Tasa’ juga memilih beroperasi antara laut Galesong dan Pulau Dayang-Dayangang. Menurut Tasa’ selain daerah ini, nelayan-nelayan Galesong sering pula ke perairan sekitar Pulau Lanjukang dan Langkai.

Menurut Daeng Tasya’, gangguan di laut bagi nelayan Galesong bukan semata gelombang yang semakin besar tetapi parere’ atau minitrawl yang beroperasi antara perairan Makassar ke selatan hingga ke Pulau Sanrobengi. Mereka datang dari utara dan tak peduli dengan himbauan pemerintah untuk tidak menggunakan alat yang merusak ekosistem.  Nelayan Galesong terkenal sebagai pemasang jaring atau lanra’, pemasang rakkang atau perangkap rajungan, terutama di Galesong Selatan.

Sudah dengar kabar rencana penambangan pasir seluas 1.000 hektar di laut Galesong dan Galesong Selatan? Tanyaku ke Tasa’.

Kokkoro’ lampuru’mi antu,” katanya dalam bahasa Makassar, artinya, tergerus habislah itu (pantai).

Saya meninggalkan Kampung Bayowa ketika hujan mulai turun. Membayangkan peristiwa yang akan dihadapi perkampungan ini seperti kampung-kampung pesisir di wilayah lain. Silih berganti, antara menolak pertambangan pasir atau benam dan godaan para pemburu keuntungan karena mereklamasi laut, mengeruk pasir dan mengabaikan derita bagi yang lain, bagi yang terimbas dampak eksplorasi.

Pertambangan pasir pasti akan mengubah tensi dan arah gelombang. Galesong Raya yang meliputi Kecamatan Galesong Utara, Galesong dan Galesong Selatan yang selama ini telah lama dirundung abrasi pantai tentu akan terpapar dampak yang bisa jadi duakali lipat jika tambang pasir itu terjadi.

Terkait ide pertambangan pasir ini, nampaknya orang-orang harus dibuka matanya tentang gelombang yang ganas dan rumah warga yang terancam. Media TribunTakalar melaporkan pada tanggal 27 Desember 2016 lalu bahwa sedikitnya empat rumah di pesisir pantai di Dusun Kanaeng, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Takalar, terancam roboh karena abrasi.

Bukan hanya di Kanaeng, beberapa waktu lalu kawasan perkuburan di pantai Bontosunggu, Galesong Utara, telah dilahap lidah laut. Terjadi abrasi yang hebat sehingga tulang belulang manusia berserakan. Beberapa hatchery juga telah rubuh karena terjangan gelombang.

Masih banyak yang lain seperti yang terjadi di Desa Bontoloe dan sekitarnya. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran bahwa dimensi sosial, ekonomi dan ekologi sekitar Galesong akan terpapar aktivitas pertambangan pasir ini.

***

Isu reklamasi di Kota Makassar yang membutuhkan timbunan superbanyak tersebut sampai pula di telinga akademisi Universitas Hasanuddin. Pakar oseanografi Unhas Dr. Mahatma Lanuru mengatakan bahwa Galesong adalah daerah rawan abrasi karena pantainya tidak dilindungi pulau-pulau kecil, tidak banyak lagi mangrove, dan juga kurang landai. Jika pasir dikeruk, energi gelombang yang tiba di pantai akan semakin besar dan menyebabkan abrasi. Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk Marine Policy Corner, di Warkop Phinisita, Jl Hertasning Makassar, Senin (28/3/2017).

Menurut lulusan S2 dan S3 Kelautan Jerman itu, hal ini tentunya dapat membuat masyarakat di pesisir Galesong harus mengungsi jika abrasi semakin besar. Hal senada juga disampaikan oleh pakar ekologi laut Unhas, Dr Syafyudin Yusuf. Dia mengatakan bahwa kehadiran tambang pasir mengancam keberlangsungan ekosistem laut, penurunan organisme, dan peningkatan kekeruhan air.

“Jika itu terjadi, dampaknya akan sangat besar. Kekeruhan air laut akan menyebabkan degradasi ikan, yang akan menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan sekitar,” kata dia.

Saran Pergaulan untuk Kemajuan Wisata Toba

“Kota Parapat jalannya sempit-sempit. Orang pun tahu kalau ini jalan satu arah tapi coba lihat sendiri ini pengendara,” gerutu supir travel yang membawa saya dan dua orang kawan dari Kemenkomaritim pagi itu, (08/03). Mobil meliuk di sisi danau, bergegas ke bandara Silangit-Siborong-borong mengejar penerbangan jam 10 ke Jakarta. Molor dari rencana awal pukul tujuh dari hotel Inna Parapat.

***

Kami hadir di Danau Toba, tepatnya Parapat sekaitan pertemuan evaluasi perkembangan program penguatan kapasitas parapihak yang dfasilitasi Kemenkomaritim. Ada tiga perwakilan universitas di Sumatera Utara yang juga hadir untuk update capaian kegiatannya, Universitas Negeri Medan, Universitas Sumatera Utara dan Kampus IT Del Laguboti. Relevan misi Pemerintah menyasar kunjungan akumulatif pelancong ke Danau Toba hingga sejuta di pengujung 2019.

Angka tersebut dipilih setelah membaca tren pengunjung mencapai kisaran 250ribu di rentang 2016. Melalui program pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pemerintah memberikan perhatian maksimum pada sekurangnya delapan destinasi wisata nasional, salah satunya Danau Toba. Acara berlangsung tanggal 7 Maret dan menghasilkan beberapa rekomendasi. Kami kembali ke Jakarta keesokan harinya.

Kami beranjak sekira pukul 07.30 Wib. Perjalanan ditaksir dua jam dari Parapat ke Bandara Silangit. Supir gempal yang membawa khawatir terhalang macet di Balige. “Harus buru-buru, takutnya macet,” ujarnya sembari menggeber gas. Sayalah yang telat berkemas sebab tergoda pesona Danau Toba pagi itu, apalagi kawasan Parapat diguyur hujan semalam. Aroma pagi sungguh menggoda untuk menyigi sisi danau.

Pagi itu, suasana perjalanan kami terasa sesak sebab harus berjibaku dengan jarak dan kondisi jalan. Takut telat. Untuk mengusir rasa khawatir, saya memulai obrolan dan tertuju ke sang supir sembari merekam obrolan. Saya bahkan menyampaikan kalau perlu pandangan dan sarannya terkait pariwisata Toba ke depan.

“Enaklah sekarang, bukan hanya dari Parapat untuk sampai ke Samosir, dari Balige pun ada ferry,” kata sang supir yang kemudian mengaku bernama Pergaulan Nainggolan. Ferry yang dimaksud adalah kapal kayu yang membawa penumpang untuk tujuan wisata ke Pulau Samosir. Pada kedatangan di bulan Agustus 2016, saya sempat merasakan pelayaran dari Balige ke Tomok selama dua jam. Suasana terasa mengasikkan waktu itu, ditemani angin semilir dan durian Medan yang menantang.

***

“Panggil saja Nainggolan boleh juga Pergaulan, usia 43 tahun,” ucap pria yang mengaku tinggal di Parapat, tepatnya di dekat Hotel Inna Parapat. “Kira-kira 400 meterlah,” imbuhnya seraya menggerakkan kepalanya.

“Aku rata-rata bawa bule, terakhir tadi malam (7/3), tamu dari Perancis mau ke Tuktuk, Samosir. Satu orang saja, laki-laki,” jawabnya ketika saya bertanya kapan terakhir kali membawa turis dengan mobil travelnya.

“Bapak optimis Danau Toba bisa dikembangkan, yakin?” tanyaku sembari memperbaiki tempat duduk. Saya duduk di kuris bagian tengah bersama Ardiansyah Hasyim dari Kemenkomaritim. Di depan, duduk seorang ibu juga dari Kemenkomaritim.

“Mungkin, tergantung,” jawab Pergaulan singkat.

“Tapi gini pak, kalau pemerintah ini memang fokus, memang bisa. Tapi yang pertama di peranin dulu, yang tinggal di daerah pariwisata. Ibaratnya kursus dulu, les dululah. Kalau cuman omongan Batak aja ditahu, itu nggak bisa maju pak. Yang jelas itu, bisa bahasa Inggrsi dan Indonesia, yang lembutlah. Itu yang perlulah,” sarannya bersemangat.

“Yang kedua, jangan menipu, jangan membohongi tamu, mesti ditata dulu ini,” lanjutnya. Ardiansyah menambahkan bahwa itu memang sejalan dengan program Kemenkomaritim pada sisi penguatan karakater masyarakat di sekitar lokasi wisata seperti Danau Toba.

“Iyalah pak, perlu perbaikan pelayanan, perlu kelembutan, berperibahasa, keramahtamahan, kebersihan terutama,” katanya lagi. Tentang bahasa ini, saya ikut menimpali. “Tentang suara dan bahasa orang Batak, sama sajalah dengan saya yang Makassar, keras juga kan?”

“Sebenarnya, semua bangsa pasti ada, ciri khasnya. Tapi bagi orang yang belum tahu pasti kaget, kayak aku, kuatkan suara aku?” balasnya sembari menoleh ke samping kirinya.

“Ginilah ceritanya pak yah, kalaupun datang tamu ke Parapat, ibarat kata ke Tuktuk, informasikanlah yang bagus. Jangan saling membenturkan, yang ini pak fasilitasnya, gini situasinya,” katanya. Maksudnya setiap pelaku atau pihak yang mempromosikan lokasi wisata harus jujur membagikan informasi ke luar dengan benar.

“Kedua, masalah pelayanan tamu, kita antar, ke mana, sekarang kan sudah tak susah buka website. Inilah kuantar, kamipun bawa mobil, aku kan sudah 30 tahun lebih di daerah pariwisata, bawa kapal aku, asisten kapal aku tujuan Samosir,” katanya lagi dengan semangat.

Menurut Pergaulan, ada beberapa hal yang harus dipahami tentang pariwisata di sekitar Danau Toba ini. Tentang pengelolaan sampah misalnya. “Kadang tamu membuang sampah sembarangan itu, tdak boleh kasar kita, eh kita bilang saja, tolong yah, kita gak kasar, maaf ya,” katanya.

“Janganlah kita bentak-bentak, tahun depan, pasti datang lagi. Gitu aja modelnya pak,” lanjut pria yang mengaku dia telah menyampaikan ihwal pengelolaan sampah ini ke Camat, Lurah, agar ada penanganannya ramah dan bersahabat dengan pengunjung. Dia juga mengatakan bahwa di atas kapalpun harus dilengkapi tempat sampah.

“Yakin aku pak, mungkin 2019, yakin aku bisa maju, tapi mudah-mudahan dari Pusat datanglah untuk mewujudkan itu, mudah-mudahan Jokowi bisa datang dua kali setahun, besarlah dampaknya itu,” katanya lagi.

View dari Inna Parapat (foto: Kamaruddin Azis)

Menurut ayah dari Roy, Ana dan Liana ini, bukan hanya Jokowi, Suharno, Sukarno, Megawati pun sudah pernah ke Danau Toba. Jokowi bahkan sampai ke Tomok (Samosir). “Kalau sering datang pejabat negara, pasti pemerintah daerah takut,” kata Pergaulan terkait dampak seringnya pejabat Pusat datang ke daerah.

“Aku kan dari kalangan Muda-Muda juga, di lingkungan tadi, kalau ngomong, kubilang, kemjauan di tangan kita, kejelasan di tangan kita,” ujarnya.

Pergaulan mengatakan bahwa hal lain yang perlu ditangani adalah premanisme atau ulah kaum muda yang mengganggu turis yang datang. Menurutnya, itu tugas Pemerintah Daerah dan pihak kepolisian.

“Jangan cuma minum kopi, mengajak minum kopilah, tidak boleh lagi,” tegas sosok yang mengaku sering melihat ulah tak baik dari kaum muda terhadap turis itu.

Dengan lancar, Pergaulan menyebut bahwa perlu pula dikembangkan titik-titik wisata baru selain Tomok. Untuk menjawab target kunjungan tahun 2019 tersebut maka perlu diperluas lokasi wisata terutama di Samosir.

“Selain itu, tanpa ada kantor informasi wisata, sama aja bohong. Ini yang harus kita pertanyakan ke Menteri Pariwisata. Mana ada pak, apa ada kantor informasi (pariwista) di Parapat. Tolonglah biar dibangun, bilang saja itu dipertanyakan Pergaulan Nainggolan,” katanya disertai senyum.

“Maksudnya biar ditekok ke bawahlah pak,” tambahnya.

***

Kendaraan kami masuk Porsea. Obrolan beralih ke cerita polisi kaya Sitorus di Papua, si pengemplang pajak Gayus hingga pengacara Batak yang terkenal seperti Ruhut, Hutapea, dan lain-lain. Porsea, nama kawasan yang oleh Pergaulan berarti percaya, bahasa asli Batak. Di pikiran Pergaulan, Batak mempunyai banyak hal yang membedakan dengan suku lain, dari  nyanyian hingga kalender.

“Menurut aku, masih banyak paket wisata di sekitar Danau Toba yang belum dikembangkan. Itu kerjanya Dinas Pariwisata. Orang Tomok, rela dia berkorban membuka website Tomok, makanya laku, orang itu kan dananya, dikumpul-kumpul,” ucap lelaki yang mengaku pernah tinggal di Jakarta dan sukses melalui masa-masa sulit dengan canda tawa.

Kami bernapas lega sebab jalur Balige-Laguboti lancar tanpa halangan. Jarum jam menunjuk pukul 9 ketika kami melintasi Laguboti. Ibu yang duduk di depan, di samping Pergaulan yang dari tadi menikmati obrolan kami bertanya.

“Kenapa bapak balik lagi ke Parapat? Kan di Jakarta banyak kerjaan,” tanyanya.

“Itulah kalau udah jodoh, tak bisa diapa-apai bu. Ketemu jodoh di Jakarta, pulang dia, pulang pulala aku. Kalau nggak ada usaha nggak bisa hidup di Jakarta maka pulanglah ke Parapat. Pulanglah aku,” pungkasnya.

Jejak Jokowi di Inna Parapat (foto: Kamaruddin Azis)

Begitulah, maka pulanglah Pergaulan untuk menyemarakkan rencana Pemerintah membangun pariwisata Danau Toba, agar bisa menarik minat kunjungan wisatawan hingga sejuta di tahun 2019.

Semoga, ya pembaca!

Haji Bur dan Ita: Reuni Rajuni

 

Rentang tahun 90an adalah linimasa perkenalan saya pada dunia LSM atau NGO. Semua bermula di Pulau Rajuni Kecil, salah satu pulau dari 21 pulau yang ada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Taka Bonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Di kawasan tengah Laut Flores itu, saya dan beberapa kawan pernah membawa tidak kurang 10 ribuan bibit kerang raksasa atau kima (giant clam) atas dukungan organisasi World Wide Fund untuk dibesarkan di perairan pulau tersebut. Bibit atau juvenil tersebut berasal dari Pulau Barrang Lompo di Makassar.

Kami berlayar ke sana di bulan April 1995 yang kering, panas dan berombak. Musim Je’ne Kebo, kata orang-orang dari daratan Pulau Selayar. Setelah berjibaku dengan gelombang dan arus kencang, kami kemudian sampai di Rajuni Kecil. Butuh waktu 33 jam untuk sampai ke sini.

Di Rajuni Kecil rupanya telah ada Lembaga Pengkajian Pedesaan Pantai dan Masyarakat (LP3M) yang sedang melaksanakan pendampingan masyarakat. Kemudian saya berkenalan dengan Burhan Mananring, yang bekerja sebagai fasilitator program di pulau berpenduduk sekira 1,500 jiwa waktu itu.

Saat memilih bergabung dengan LP3M di awal tahun 1996, saya menjadikan Burhan sebagai mentor lapangan. Saya belajar tentang proses pendampingan masyarakat di Pulau Jinato, pulau di selatan Rajuni Kecil yang menjadi lokasi penempatan saya untuk program pengembangan mata pencaharian alternatif yang didukung oleh World Wide Fund Indonesia Programme.

Burhan Mananring, pria asal Ladongi Sulawesi Tenggara ini pulalah yang memandu saya berkunjung ke Pulau Tarupa, Pulau Latondu, hingga Pulau Pasitallu Tengah saat berlangsung proyek konservasi terumbu karang terbesar di Indonesia di ujung tahun 90an bernama COREMAP, akronim dari Coral Reef Rehabilitation and Management Program.

Burhan menjadi koordinator untuk beberapa fasilitator pulau dan berkantor di Kota Benteng Selayar dan saya bertugas di Pulau Rajuni. Yang menarik, Burhan berjodoh dengan warga Pulau Rajuni Kecil bernama Ita, seorang guru di SDN Rajuni. Ita, wanita yang banyak membantu ketika LP3M dan timnya melaksanakan beragam program di Taka Bonerate. Dari program penyadaran HIV-Aids untuk nelayan, voters education hingga program kesehatan kerjasama dengan CEP-JICA dengan LP3M. Burhan dan Ita dikarunia seorang putri bernama Lola, lengkapnya Ulfa Mawaddah.

Pengalaman di Rajuni Kecil termasuk di beberapa pulau di kawasan Taka Bonerate merupakan pengalaman tak terlupakan, apalagi berkaitan dengan sepasang tersebut. bermalam di rumahnya, melatih warga untuk konservasi dan pengelolaan kelompok usaha, kampanye penyadaran politik hingga menyiapkan warga untuk melek wisata bahari.

Selain itu, bersama mereka kami melewati proses tak mudah untuk pembangunan instalasi listrik yang dibantu oleh Konsulat Jepang di Makassar hingga menjadi bagian dari program COREMAP yang fenomenal. Saya sebut sebagai fenomenal, sebab di situlah kami mengalami tekanan dari beberapa pihak karena memperjuangkan pelestarian terumbu karang.

Di Rajuni Kecil, meski saya tinggal di rumah Pak Coang di timur pulau namun kalau mau mandi, saya acap ke rumah mereka. Bukan hanya itu, jika sedang sangat ingin makan enak, saya kerap mengendap ke dapur mereka di tengah pulau. Ikan goreng kakap kecil dan pallumara racikan Ita adalah godaan besar kala itu.

17342641_10155185133627767_6173946919267187728_n
Haji Bur dan Ita (foto: Kamaruddin Azis)

Begitulah…

Sore ini, (01/04) di Tamalanrea, Kota Makassar, saya bertemu Haji Burhan Mananring dan istrinya Indo Tang (Ita) lagi, semacam reuni, reuni Rajuni. Adalah Hasimah Mahmud, saudara Ita yang kini bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi yang mengajak saya untuk bertandang. Ima, begitu saya panggil adalah jebolan FKM Unhas dan juga kelahiran Rajuni Kecil, saat saya di Taka Bonerate dia sedang ada di semester akhir.

Saat kami bertemu, Bur dan Ita baru pulang dari menjenguk anaknya Lola yang kini sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Senang mendengar ceritanya kalau anaknya sedang ‘hepi-hepinya’ kuliah di Malang. Saya lalu membayangkan bagaimana jalan cerita seorang anak tunggal yang lahir dan tumbuh di pulau jauh di Taka Bonerate kemudian bisa sampai ke Jawa Timur nan jauh.

Sore ini, saya dan istri ada di rumah mereka di Tamalanrea (dulu saya menyebutnya sangat jauh, sekarang justeru sangat strategis). Kami mengobrol tentang keluarga, anak-anak kami, suasana Rajuni Kecil dan perkembangan terbaru di sana. Yang saya supprised, karena Ita mengabarkan kondisi unit usaha jasa layanan keuangan untuk warga Rajuni Kecil yang kami rintis di masa COREMAP itu.

“Masih aktif itu unit kegiatan COREMAP, dari modal awal village grant sebesar Rp. 36 juga, sekarang modalnya sudah hampir mencapai 100 juta, kalau tidak salah 93 juta,” kata Ita.

Seingat saya unit usaha itu dirintis tahun 1999 atau 18 tahun lalu saat saya jadi fasilitator COREMAP untuk Pulau Rajuni Kecil. Ita mengaku butuh strategi khusus untuk mengelola unit keuangan seperti ini yang kerap hanya bertahan seumur jagung, apalagi jika berkaitan dengan proyek atau program. Mendengar ini saya berdecak kagum (saya akan menceritakan di bagian lain).

Sungguh saya sudah lupa ihwal ini, saya tidak pernah bayangkan bahwa unit usaha yang dirintis selama COREMAP I ternyata sampai saat ini masih berdenyut. Ita dengan mahir mengatakan bahwa Rapat Akhir Tahun (RAT) tetap mereka laksanakan, pengurusnya pun masih yang dulu, ada Ita, Dawannah dan Hasdiana.

“Bulan Mei ini, kami akan RAT lagi, datanglah ke Rajuni,” ajak Ita. Oh, Taka Bonerate!