Pilgub Sulsel: Siapa Gerangan yang Paling Kompeten?

Peserta Pilgub Sulsel 2018 (foto: fajaronline)

Pilgub Sulsel berkah dan berfaedah jika yang terpilih kompeten atau punya kapasitas kepemimpinan mumpuni. Yaitu yang dapat menunjukkan kecerdasan kolektif, inovatif ‘genuine’ dan mampu menggerakkan sisi entrepreneurship segala kalangan. Continue reading

Advertisements

Pilgub Sulsel: Program Unggulan dan Titik Kritisnya

Empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel kini masuk gelanggang. Mereka siap berpacu demi meyakinkan rakyat Sulsel untuk berpihak dan memilih gagasan mereka juga nomor urutnya.

Sejatinya, Pemilihan Kepala Daerah merupakan wahana untuk menghasilkan proses pembangunan yang baik, pembangunan yang teratur, menghasilkan perubahan yang direncanakan, adil dan beradab. Baik dalam mengalokasikan kadar pengetahuan para pihak (siapapun dia) maupun efektivitas menuju agenda perubahan disepakati. Tentu dengan menggerakkan sumber daya yang ada.

Meski belum merinci setiap programnya melalui social media, namun setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang bisa menjadi perhatian bersama yaitu mereka berfokus pada pembangunan infrastruktur, agraria dan maritim, pariwisata hingga pengembangan sumber daya manusia.

Mari simak. Pasangan nomor urut 1, Nurdin Halid-Azis Qahhar Mudzakkar (NH-Azis) menyebutkan program utamanya adalah “Tri Karya”, yakni pembangunan berbasis infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan membangun lapangan pekerjaan.

Pertimbanganya adalah bahwa mayoritas masyarakat di Sulsel beralas pada usaha pertanian dan perikanan.

Sementara pasangan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL) menyiapkan program unggulan bergelar ‘Labuba Malabo’, akronim Latimojong, Bulusaraung, dan Bawakaraeng sementara Malabo, Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Labuba Malabo adalah konsep pembangunan berbasis kawasan dengan mendorong misalnya Parepare, Palopo, Watampone dan Bulukumba jadi kota niaga baru.

Pasangat nomor urut 3, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-Andalan) menyebut ada 5 program yang dijadikan andalannya. Pertama, bantuan permodalan, teknologi dan skill untuk mendukung hilirisasi pertanian dan perikanan. Kedua, membangun rumah sakit regional strategis. Ketiga tata birokrasi yang anti-korupsi dan masyarakat madani.

Keempat penyiapan destinasi wisata andalan, serta kelima, pembangunan infrastruktur untuk menjamin keterhubungan daerah perpencil.

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Musakkar (IYL-Cakka) mengusung program pendidikan berkualitas, merata, tanpa pungutan dan subsidi Rp1,5 triliun per tahun. Kedua, rumah produktif untuk ciptakan lapangan kerja, dan ketiga, pembangunan merata untuk rakyat.

Mana yang paling realistik, sesuai spirit dan perkembangan zaman serta nyambung dengan mekanisme pembangunan nasional?

Titik kritis

Ada beberapa indikator yang bisa dilihat sebagai pembanding atas kinerja pemimpin Sulsel sebelumnya tapi setidaknya ketiga aras ini harus menjadi fokus bersama, yaitu derajat atau kualitas pendidikan dan kesehatan serta daya beli. Poin-poin ini acap digunakan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Yang kedua adalah koefisien Gini, suatu ukuran untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi. Semakin mendekati angka nol semakin sejahteralah dia, semisal koefisien 0.25 untuk Denmark dan 0.70 untuk negara Namibia. Indonesia pada kisaran 0,4.

BPS dalam tahun 2016 menyebutkan bahwa ketimpangan tinggi terjadi jika persentase pengeluaran 40 persen masyarakat di bawah 12 persen. Sedangkan untuk kisaran 12-17 persen masuk kategori sedang, dan di atas 17 persen menujukkan ketimpangan yang rendah.

Provinsi Sulawesi Selatan tercatat memiliki rasio ketimpangan pengeluaran penduduk paling tinggi, yakni sebesar 0,426 diikuti oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,420 dan Provinsi Gorontalo sebesar 0,419.

Bappenas menyatakan bahwa meningkatnya ketimpangan di Indonesia belakangan ini bukan semata disebabkan “orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin”, faktanya kemiskinan terus mengalami tren yang menurun.

Oleh sebab itu, terkait Pilgub Sulsel, yang perlu dijawab oleh tim sukses dan tentu saja calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut adalah bagaimana menuntaskan tingginya ketimpangan antar wilayah berikut tren perubahannya dalam sebuah masyarakat.

Bagaimana mereka menggunakan isu itu sebagai agenda utama.

Misalnya, bagaimana kabupaten seperti Selayar, Takalar, Pangkep yang sejatinya punya sumber daya alam lebih dari cukup namun tetap terendah skor IPM-nya. Apakah kondisi kesehatan, pendidikan atau geliat ekonomi yang menjadi persoalan mendasar?

Ada beberapa program unggulan Pemerintah Sulsel di 2013-2018, misalnya Gratis SPP bagi mahasiswa baru; Gratis lima juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan 100 juta bibit tanaman hutan; Gratis modal pengembangan usaha mikro kecil; Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;

Apakah keempat calon Gubernur sudah membaca ‘before and after’ program membangun 24 industri baru di seluruh kab/kota? Tentang upaya membuka 500 ribu lapangan kerja baru, tentang gratis paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin; melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA; melanjutkan kesehatan gratis.

Atau sudah tahu seberapa efektif program biaya Pendidikan gratis seperti sekolah penerbangan, Pramugari, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan melanjutkan beasiswa S2 dan S3, gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school untuk guru SD s/d SMA, Guru Mengaji, Muballigh, Khatib, dan Alim Ulama?

Hal di atas perlu diutarakan agar tidak terjadi pengulangan atau sekadar tambal sulam program yang tak menyelesaikan persoalan substantif dan genting seperti isu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Yang kita tahu dan sering dengar adalah polemik dan karut marut urusan pembangunan karena isu di luar itu seperti reklamasi dan pembangunan sarana prasarana di pesisir dan laut. Pertanyaan pentingnya, apakah urusan-urusan di program unggulan dan disebutkan sebelumnya sudah kelar?

Jika kelar, harusnya kita bisa sayonara dengan tenang ke pemimpin sebelumnya, bukan Atau jika memang kelar mengapa hal-hal demikian itu tidak menjadi patokan kesuksesan yang disebarluaskan sejauh ini?

Saya kira masih banyak yang harus dibereskan ke depan termasuk mengisi ketimpangan berkaitan dengan kapasitas mereka dalam dapat mengisi gap yang ada. Pemimpin harus kompeten sebelum meng-kompetenkan orang lain bukan? Para timses harus mulai memberikan ‘les privat’ menjadi pemimpin yang piawai bicara perencanaan, berkomunikasi, mau mendengarkan dan giat berbagi pespektif terkait isu-isu kontemporer.

Para times harus bisa menjawab, sudah kompetenkah calon mereka mereka dalam membacara realitas, tentang kondisi spesifik daerah yang akan dipimpinnya sehingga ketika terpilih kelak dan mengakhiri masa kepemimpinannya tak menyisakan sengkarut?

Apakah keempat calon itu, bisa menunjukkan kohesi pemihakan dengan tidak grogi saat berada di wilayah kumuh atau rentan secara sosial ekonomi, dari Seko, Kapoposang, hingga Pulau Madu?

Butuh leadership yang kuat

Yang saya ingin bilang, bisakah keempat pasangan calon ini bisa lebih blusukan dari blusukan-nya Jokowi yang fenomenal itu? Lebih mengakar dan tak ‘gatal’ saat berlama-lama dengan nelayan. Petambak, atau petani?

Sepertinya, kita di Sulsel belum pernah melihat pemimpin yang begitu ya, yang bisa santai minum kopi di tepi sawah, atau menikmati sunset di tepi pantai bersama nelayan?

Sulsel butuh pemimpin yang getol dan intim dengan masyarakat biasa, berpikir tak hanya ‘out of the box, tetapi keluar dari rutinitas politik kekuasaan yang itu-itu saja dan menjadi pengusung perubahan, yang membuka pintu rumah perencanaan dan datang bersilaturahmi dengan semua pemangku kepentingan untuk kemudian melahirkan ide-ide solutif.

Titik kritis pembangunan daerah adalah pada kemampuan seorang pemimpin dalam menyusun kebijakan yang berlandaskan pembacaan mereka para situasi eksternal dan internal wilayah dan keorganisasiannya.

Di sinilah pentingnya leadership dalam mengkonsolidasi dan mengkomunikasikan sumber daya tersedia. Gubernur Sulsel ke depan harus punya ‘leadership terbarukan’ dan bukan sekadar tanda tangan dokumen perencanaan tetapi serius mengecek lembar demi lembar perencanaan, hari demi hari pelaksanaan program dan terus menerus memberikan supervisi pada implementasi visi misi-nya.

Semakin berpengalaman seorang pemimpin semakin efektif dalam mengambil keputusan. Semakin komunikatif seorang pemimpin maka akan semakin bisa meyakinkan pihak lain dalam memberikan penjelasan tentang visi misinya sebagai pemimpin. Calon gubernur harus bisa memetakan kapasitas SDM tersedia dan menawarkan solusi jangka panjang.

Bukan pada masyarakat belaka tetapi kapasitas para perencana di SKPD atau Badan yang selama ini mungkin sangat, sangat, sangat tidak produktif padahal negara terlah berinvestasi maksimum untuk mereka. Bukan hanya perencana tetapi juga pejabat-pejabat eselon.

Calon gubernur Sulsel harus bisa membaca realitas dari tahun ke tahun dan membaca gejala perubahan implikatifnya.

Dia harus lincah menyigi kapasitas tersedia dan tidak buru-buru bicara infrastruktur. Suprastruktur adalah fondasi bagi infratstruktur. Pembangunan adalah prioritasi tujuan sesuai dengan sumber daya tersedia. Jangan membangun mimpi jika tak yakin dengan sumber daya tersedia.

Hal substantif di aras pembangunan daerah adalah bagaimana pemimpin mampu membaca ketimpangan dalam hal peluang kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Mampu menggagas pendekatan dan jalan pembangunan berdasarkan daya dukung kawasan atau interkoneksi kawasan.

Semisal, bagaimana membangun daerah-daerah di selatan di sekitar Laut Flores seperti Selayar, Bulukumba atau Bantaeng atau Luwu Raya dan sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan sebagai poros yang berlipatganda performa ekonominya.

Namun itu juga tidak cukup. Mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jauh lebih mendesak ketimbang janji-janji interkoneksi kawasan melalui pembangunan sarana prasarana.

Pun, bagaimana memampukan rakyat untuk berinisiatif ketika jika lahan mereka dirampas. Jika areal usaha mereka dikonversi dengan sewenang-wenang. Di manapun, darat, pesisir, laut atau pulau-pulau kecil.

Calon gubernur itu harus cakap dalam menyusun kebijakan. Jangan mau didikte para perencana, para Guru Besar, atau aktivitas LSM yang mungkin saja cacat secara paradigmatik dan metodologik.

Pemimpin baru kelak adalah yang cekatan merencanakan demi mengurangi ketimpangan antar daerah serta lapis sosial yang ada. Yang mampu membagikan gagasan perubahan dan konsisten dalam menjalankan pembangunan berkeadilan.

Tak hanya kemaruk pada hasil tetapi juga adil dalam menciptakan peluang untuk semua.

Berkacalah pada pengalaman Sulawesi Selatan yang masih menyisakan persoalan laten tentang isu agraria dan perebutan ruang laut antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat pengguna di pesisir seperti nelayan dan pembudidaya jelas bahwa ruang-ruang pengambilan keputusan yang adil belum berjalan dengan baik. Tentang belum berjalannya mekanisme perencanaan dan pelibatan masyarakat di setiap level perencanaan.

Rawajati, 15/03.

Spirit Iskindo dan Muara Perjuangan Kelautan Nasional

Spirit perjuangan ISKINDO (foto: istimewa)

Corak pergerakan

Ketika baru pulang dari Taman Nasional Laut Taka Bonerate, di Laut Flores, di tahun 1997 atau sekira 20 tahun lalu, tidak kurang dua puluhan alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Hasanuddin berkumpul di Hotel Delta.

Tawa canda khas Klaners (begitu saya menyebut anak-anak Kelautan Unhas) menyeruak di lantai dua hotel yang dikenal sebagai ‘rumah inap pemain PSM’ kala itu. Saya yang baru dua tahun lulus dari ITK Unhas membaca latar belakang mereka yang nyaris homogen. Menyimpulkan bahwa sebagian besar adalah aktivis LSM dan alumni yang masih ‘nirdaya’ di kompetisi lapangan pekerjaan.

Beberapa pentolan LSM Kelautan, beberapa senior atau mereka yang selama menjadi mahasiswa getol berorganisasi seperti Himagastika atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan, Senat Mahasiswa Kelautan hingga Badan Perwakilan Mahasiswa terlacak di pertemuan pendirian organisasi alumni itu.

Sarjana Kelautan belum dikenal oleh Pemerintah, Badan Kepegawaian tidak mampu mengidentifikasi gelar kesarjanaan ITK saat menyusun struktur kebutuhan penerimaan PNS. Tidak jelas antara Sarjana Kelautan atau Sarjana Teknik atau Perikanan, dan lain sebagainya. Begitu pernyataan alumni di jelang pembentukan Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin kala itu.

Kala itu persinggungan gagasan, intensitas komunikasi, minat yang sama, lokus pekerjaan yang sama membuat beberapa aktivis LSM bersepakat untuk mengikat kebersamaan mereka atas nama alumni Kelautan menjadi satu wadah ikatan. Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin.

Tak hanya menyadari bahwa mereka di koridor yang sama namun juga terus memboyong semangat yang sama untuk terus menerus menghidupkan harapan menjadikan Indonesia Negara Maritim. Dalam pemahaman bahwa kelak, Indonesia akan mandiri, berdaya dan sejahtera dengan menjadikan potensi sumber daya kelautan sebagai pilarnya.

Disebut demikian sebab dari merekalah atau komunikasi dan kerjasama yang erat dengan perwakilan-perwakilan Lembaga mahasiswa Kelautan Indonesia saat itu, semangat menggelorakan perjuangan Kelautan itu termanifestasikan melalui pendirian Himpunan Mahasiswa Kelautan Indonesia atau Himitekindo.

Peserta Sandi Pati Bahari 1994 (foto: istimewa)

Saya ingat persis bagaimana dinamika dan semangat yang menggelayut ketika ratusan mahasiswa berkumpul di Makassar, Kota Pare-pare dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan untuk mengguratkan semangat kebersamaan Kelautan se-Indonesia itu.

Insiden karena rem blong dan bus terbalik di Rantepao menjadi penanda bahwa perjalanan Himitekindo takkan mudah. Untung saja tidak ada mahasiswa yang korban atau luka dalam kejadian itu.

Di tahun 1992 itu, semua membaur, dari IPB Bogor, dari Universitas Riau, Universitas Diponegoro, ITS Surabaya, Universitas Hang Tuah, Universitas Pattimura, Universitas Sam Ratulangi dan tuan rumah Universitas Hasanuddin.

Yang menarik, meski ada pengkhususan karena Program Studi Ilmu Kelautan saat itu berdiri atas sapihan Marine Science Education Project (MSEP) yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) namun mereka, mantan mahasiswa, mantan pilar Himitekindo itu tetap saling mencari, berhimpun dan meneriakkan yel-yel Jayalah Kelautan Indonesia.

Perlu diketahui bahwa saat itu terdapat indikasi elit MSEP sudah menggiring opini bahwa terkait MSEP, Unhas fokus di konservasi laut, Unsrat di farmokologi laut, Unri di pencemaran, Unpatti di perikanan tangkap, Undip di  budidaya laut, IPB di tata kelola laut, hingga ITS di teknologi kelautan.

Meski demikian semangat untuk berhimpun atas nama himpunan mahasiswa Kelautan Indonesia terus menggelora.

Singkat cerita Himitekindo berdiri dan mendapuk Badaruddin A. Picunang sebagai Sekjen dengan segala macam dinamikanya, hal ini didahului oleh seminar Kelautan yang menghadirkan Bapak Bangsa B.J Habibie.

‘Kalian mahasiswa Kelautan, cobalah fokus!” itu yang saya ingat dari pidato Habibie.

Terkait alumni Kelautan Unhas dan ISLA, butuh waktu 4 tahun setelah sarjana Ilmu dan Teknologi Kelautan diwisuda tahun 1993 untuk kemudian mereka dipertemukan di tahun 1997 bermufakat mendirikan Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin. Meski pada proses pendirian yang menjadi simpul utama adalah aktivis LSM dan beberapa akademisi jebolan Ilmu dan Teknologi Kelautan.

Belum banyak alumni yang terhubung dengan mereka karena harga telepon genggam saat itu sungguhlah mahal.

 

Membaca gerak perjuangan

Dalam perjalanannya, ISLA dipimpin oleh sosok yang mewakili profesi LSM (Nazruddin Maddeppuneng dan Kamaruddin Azis), Amran Saru dan Mahatma Lanuru yang merupakan tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, disusul Agus Ajar Bantung dan Darwis Ismail yang berprofesi sebagai pengusaha.

Dengan melihat representasi ketua ISLA itu, kita bisa membaca gagasan mendirikan Ikatan Sarjana sejatinya dimulai dari ‘organisasi masyarakat sipil’ yang memang ‘lebih intim’ dengan sumbu dan isu kelautan.

Lalu, pada ruang dan waktu, sesuai perkembangan zaman, sesuai dinamika eksternal dan internal alumni, ISLA Unhas kemudian tak hanya diminta untuk fokus pada isu-isu kontemporer di Sulawesi Selatan, tak hanya benam dalam mengurus terumbu karang Spermonde, Teluk Bone atau Laut Flores di lingkar perairannya tetapi mulai melebarkan minat pada isu-isu kelautan nasional saat itu.

Pada Mubes ISLA tahun 2010, salah satu harapan peserta adalah bagaimana ISLA ikut serta bersama organisasi-organisasi alumni Kelautan se-Indonesia untuk mewujudkan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia.

Maka para tulang punggung Himitekindo tahun 1992 bersua di Jakarta untuk mulai membincang peluang dan konsep pendirian organisasi yang diharapkan memediasi alumni-alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan. Tulang punggung tersebut datang dari aktivis LSM, politisi, pengusaha, birokrat hingga akademisi.  Saya mencatat nama-nama seperti Najib, Badaruddin, Awaluddin, Zulficar, Andreas, Darwis, Bibit, Agus Ajar, Ciput, Verri, Ady Candra, Abdi dan lain sebagainya sebagai lokomotif di gerbong perjuangan membentuk organisasi yang lebih besar.

Spiritnya sama, menjadikan Kelautan sebagai ranah pengabdian atas nama profesionalisme, semangat kebaharian dan menjadi salah satu tumpuan dalam membangun Indonesia di masa depan.

Maka pada tahun 2015, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia berdiri meski banyak juga yang mempertanyakan apa hakikat pendirian organisasi ini sebab telah ada ISOI dan ISPIKANI.

Mereka yang mendirikan, Himitekindo atau organisasi alumni seperti IKAL di Riau atau ISLA di Unhas tentu punya argumentasi yang tak terbantahkan.

Sebab kami mengalami pahit manis menjadi mahasiswa Kelautan, menjadi sarjana Kelautan di tengah potensi sumber daya kelautan nasional yang diabaikan oleh rezim, dibiarkan oleh Pemerintah Daerah, dipandang sebelah mata dibanding isu agraria.

Kami bermimpi tentang masa depan Indonesia yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya kelautan, pantai, terumbu karang, padang lamun, mangrove hingga laut lepas dengan filosofi keilmuan yang berpihak ke rakyat.

Sebab selama ini rezim memunggungi laut dan terus menerus berbulan madu dengan daratan.’

Akan seperti itu jawaban para pentolan Himitekindo sebelum sepakat mendirikan ISKINDO.

Singat kata, ISKINDO berdiri karena spirit kesejarahan yang intim, pada pembacaan pada realitas dan optimisme melihat laut sebagai masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bukankah dengan itu mereka mengorbankan waktu, tenaga dan sumber daya demi gelar Sarjana Kelautan?

Bukan yang lain?

***

Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memang Negara kepulauan terbesar di dunia dengan pulau lebih 14 ribu, membentang pantai di sepanjang 91.000 kilometer, dari Sabang sampai Merauke. Kaya sumberdaya alam hayati, non-hayati dan energi kelautan melimpah dan seakan tak terbatas.

Namun demikian, ada ironi di balik status sebagai Negara Kepulauan. Tidak usah jauh-jauh, sebelum menyejahterakan rakyat luas, alumni Kelautan masih jauh dari lingkar pengabdian profeisonalisme berbasis ‘kelautan’.

Mereka teralienasi karena kompetisi yang memandang asal usul, keahlian, sertifikasi, kompetensi dan yang memiriskan terbatasnya peluang untuk saling terhubung secara nasional karena ketiadaan wahana interaksi serupa organisasi alumni.

Kita tidak akan bisa menjadikan Laut sebagai Masa Depan jika kita hanya fokus dalam memperbanyak ilmu namun sepi di keriuhan isu-isu kelautan kontemporer, menambah gelar Pendidikan dan ‘sepi sendiri di ruang laboratorium’, berlatih selam saban hari namun ‘temaram di keindahan masa depan’, berkutat di GIS namun tak terbaca oleh rezim, berpindah dari ruang pelatihan satu ke pelatihan berikutnya namun tak berdaya di percaturan ilmu.

Kita sejatinya harus terhubung agar peluang dan pertukaran informasi dan silaturahmi jalan terus.

Itu berarti bahwa alumni atau sesiapa yang mencintai kelautan, harus membuka jendela, membuka pintu rumah dan berjalan ke pantai, ke laut dan menyelami segenap potensi, mendedah persoalan yang mengemuka, melihat sesiapa yang bisa menjadi mitra, lalu bersama alumni yang lain di Nusantara masuk ke kancah perjuangan untuk bahu membahu meretas mimpi dan membuka peta jalan perubahan.

 

Merawat ISKINDO

Setelah terpilihnya ketua ISKINDO periode kedua, ada baiknya kita tak hanya berwacana menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat.

Kita harus mulai memastikan kapasitas saat ini, pada diri alumni, organisasi alumni baik per universitas maupun Dewan Pimpinan Wilayah ISKINDO yang sudah ada. Sembari membuka ruang untuk memperbanyak mitra dan tentu saja anggota.

Saatnya mengambil bagian dalam menyusun rencana strategis pengelolaan potensi dan isu kelautan nasional dengan melihat wahana dan kapasitas tersedia, dinamika makro dan mikro organisasi serta terus menerus menggiatkan komunikasi dengan sahabat-sahabat tercinta di Nusantara.

Konsepsi Indonesia sabagai Poros Maritim Dunia meniscayakan adanya pamahaman yang utuh tentang kapasitas diri (yang politisi, yang akademisi, yang aktivis LSM, birokrat, pamong, jurnalis, peneliti dan lain sebagianya), kapasitas kelembagaan dan seberapa match dengan sistem-sistem sosial keilmuan Kelautan itu. Atau jika dia sarjana Kelautan, seberapa terhubung dia ke kebutuhan dunia eksternalnya.

Seminar dan Kongres II, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) telah terlaksana pada tanggal 26-27 Januari 2018 dan kembali memilih M. Zulficar Mochtar sebagai ketua.

Ajang konsolidasi organisasi berjalan dengan baik dengan dinamika yang menurut saya sangat mencerahkan, mengedukasi sekaligus mengingatkan tentang perihal yang masih harus dibetulkan sebagaimana layaknya organisasi alumni atau profesi.

Bagi saya, ISKINDO tak bisa hanya beririsan dengan Pemerintahan atau hanya memenuhi hasrat Pemerintah memuaskan dahaga agenda pembangunan mereka di pesisir dan pulau tetapi juga  memberdayakan alumni Kelautan untuk maju di garis depan pengabdian.

Kita semua harus merawat ISKINDO agar mampu memfasilitasi alumni untuk keluar dari persoalan ketakberdayaan karena kapasitas pribadi yang terbatas ke pengabdian di organisasi-organisasi profesi, pada penerapan pengetahuan, keterampilan dan kecintaan mereka pada laut.

ISKINDO sejatinya adalah wahana pejuang kelautan untuk menciptakan peluang. Peluang untuk siapa saja.

Yang nirdaya akan dapat informasi tentang peluang pekerjaan, peluang sharing keahlian, peluang menambah jam terbang pendidikan dan keterampilan, juga wahana penyebarluasan agenda dan inspirasi menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

ISKINDO harus move on dari sekadar bicara atau berwacana untuk maju ke tahapan konkret, menyusun langkah-langkah operasional dalam merealisasikan program pembangunan multipihak berbasis kelautan.

ISKINDO harus mulai rinci memetakan pihak yang bisa diajak bermitra dalam merampungkan penyelesaian 9 Peraturan Pemerintah Turunan UU No.32/2014 tentang Kelautan. Sejak keluarnya UU No. 32/2014 tentang Kelautan terdapat 9 aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah hingga kini belum tuntas.

Sebab jika tidak, tata kelola, perencaanaan kebijakan, perencanaan ruang laut dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dan lain-lainnya tidak akan bisa berjalan dengan baik.

ISKINDO harus mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah turunan UU No31/2014 agar menjadi panduan regulasi pembangunan kelautan.

ISKINDO memiliki kekuatan tidak kurang 16.000 alumni kelautan yang berasal dari 26 kampus dan tersebar di seluruh Indonesia.

Mereka mungkin memiliki kompetensi dan keahlian di bidang kemaritiman namun belum sepenuhnya merebut peluang, baik untuk pengabdian di Lembaga-lembaga profesi maupun pada skala yang lebih besar, membangun Indonesia dari laut.

Saatnya ISKINDO meretas sengkarut diskoneksi antara kampus sebagai pencetak alumni, terus menerus membetulkan kapasitas alumni melalui penguatan jejaring (riset, selam, survey pesisir dan laut, alih teknologi, pencemaran, sampah laut hingga konservasi plasma nutfah), mengisi gap pembangunan kelautan antar sektor, antar wilayah sampai mewujudnya pembangunan terpadu, memberdayakan, dan berdimensi jangka panjang.

Bukankah kita percaya, bahwa laut adalah masa depan alumni dan NKRI?

***

Empat tahun ke depan, jika umur panjang, alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan dari Universitas  Hasanuddin yang juga pendiri Yayasan Konservasi Laut dan Destructive Fishing Watch Indonesia bernama M. Zulficar Mochtar akan memimpin ISKINDO untuk kedua kalinya.

Saya melihat ini sebagai takdir ketika masih banyak sengkarut di situasi eksternal ISKINDO yang masih harus dibereskan bersama ketua terpilih.

Saya juga membaca dinamika pemilihan ketua ISKINDO dan mencatat masukan penting betapa banyak alumni-alumni Kelautan Indonesia sangat ingin melihat perubahan yang lebih nyata, membanggakan, dan berdampak luas untuk alumni.

Pagi itu (27/01), setelah suksesi pemilihan ketua, sahabat di Program Sandi Pati Bahari MSEP 1994, Dedi Adrian dari UNRI duduk di samping kiri saya, ada pula Muhammad Jufri dari Unhas. Kami bertukar opini. Dedi dan saya adalah ‘korban’ keganasan Selat Makassar di bulan Januari 1994.

Kami melewati pagi di Hotel Aryaduta itu dengan bersepakat betapa perlunya leadership dalam menjadikan isu kelautan sebagai fokus bersama di ISKINDO. Bukan hanya bagi ketua terpilih tetapi leaderhisp kelautan yang diperjuangkan oleh masing-masing alumni.

Perlunya menjadikan ISKINDO sebagai milik bersama, niscayanya alumni mengasah kompetensi, sikap guyub dan terus menerus berjejaring di tengah kompleksitas relasi para pihak di Poros Maritim.

“Kuncinya perbanyak komunikasi. Pengurus ISKINDO ke depan, harus memback-up DPW dan organisasi alumni untuk jalan bersama. Jangan dilupakan, jangan jalan sendiri.” Begitu kunci obrolan kami.

Begitulah, dua tahun memimpin ISKINDO memang belum bermakna optimal bagi ketua terpilih. Namun sebagai sahabat, kita para alumni, ingin melihat ketua terpilih semakin tercerahkan dan committed setelah membaca dinamika dan semangat di Kongres II.

Ketua  terpilih harusnya semakin responsif dan tak hanya melihat realitas dari jendela organisasi di Jakarta tetapi membuka pintunya dan bergerak ke panggilan semangat Kelautan ke titik paling dalam jauh. Ke DPW, ke organisasi alumni berbasis kampus dan tentu saja, rakyat Kelautan Indonesia!

Rawa Jati, 29 Januari 2018

Pemimpin Takalar Harus ‘Pandai Berminyak Air’

DSC_0549
Kapal nelayan Galesong sebelum bertolak ke Papua (foto: Kamaruddin Azis)

Menurut JS Badudu, peribahasa ‘Pandai Berminyak Air’ bagus disematkan untuk sesiapa yang pandai memanfaatkan potensi yang ada meski tipis dan sedikit menjadi indah, berfaedah dan membanggakan.

‘Neceski’ kata orang di Galesong. Meski hanya bermodal air, dia bisa assua’sua’ kece dan kinclong. Punna parallu pi’ru!

***

Saya pernah gabung di sebuah grup bertema Takalar namun keluar karena di grup itu yang banyak dibagikan hanya konflik, perselisihan hingga saling hujat. Tak ada yang kelar jika hanya konflik tanpa ujung.

Saya termasuk yang tak setuju jika ada akun palsu di sebuh grup, dengan nama aneh, asing dan ‘ero nikana pemberani’ padahal karoppo’ji.

Harusnya tidak ada masalah asal dia berbagi kabar yang terverifikasi atau faktual, bukan mengada-ada apalagi ‘pajai je’ne bawa’ belaka.

Jadi begini. Tentang cara kita memanfaatkan social media seperti Facebook melalui grup ini, ada baiknya kita kembalikan ke lubuk hati paling dalam.

“Siapa saya dan apa yang bisa saya kontribusikan untuk Takalar?”.

Arah pertanyaan ini adalah apa yang dapat kita berikan agar Takalar menjadi lebih baik, lebih maju dan bermarbatat sebagai kampung halaman para bijak dan sombere’ atau tidak sombong tapi beretika.

Saya percaya, sebagian besar dari kita di grup ini pasti akan mengatakan hal demikian, ingin melihat Takalar maju, berubah lebih baik dan terdepan.

Pertanyaan, perubahan apa yang kita mau lihat? Perubahan apa yang kita sebut lebih baik dan terdepan?

Perubahan yang direncanakan

Kalau kita buka buku-buku perencanaan pembangunan, maka dua kata ini ‘pembangunan dan perencanaan’ maka setidaknya ada defenisi atau tafsir yang perlu kita dalami.

Apa sesungguhnya makna kata membangun atau pembangunan? Apakah hanya untuk urusan ‘siapa yang bangun pagi hari’ atau ‘membangun rumah mentereng di tepi pantai’?

Apakah bisa disebut pembangunan jika membiarkan kampung orang lain dikeruk pasirnya lalu mendirikan bangunan setingggi Bawakaraeng di kampung sebelahnya?

Lalu, apakah yang disebut perencanaan? Hai para pengguna Facebook atau aktivis social media, apakah perencanaan yang sosodara maksud?

Apakah dia sebuah tindakan untuk melancarkan aksi tipu daya, membikin berita palsu dan mengajak khalayak memviralkannya? Apakah dia akun palsu yang disiapkan untuk merusak reputasi rezim?

Apakah dia akun palsu yang mengancam orang lain lalu meminta kompensasi uang atau proyek?

Tidak, tidak, tidak saribbattangku semua. Kalau membaca buku perencanaan pembangunan, defenisi pembangunan adalah suatu itikad untuk melakukan perubahan yang direncanakan.

Jadi perubahannya direncanakan. Misalnya, kalau selama ini Takalar pembangunan sumber daya manusianya hanya menghasilkan 10 ribu santri atau hanya 50 Imam Kampung, mungkin nanti dengan Bupati baru akan dicetak 20 ribu santri, atau 200 imam.

Bisa juga merencanakan membangun 20 Kampung Nelayan di pesisir Galesong sebab selama ini ‘manna se’re kampung nelayan’ tidak pernah tong dibereskan kebutuhan-kebutuhan kesehariannya.

Misalnya merencanakan untuk menyiapkan pesisir dan laut yang bersih dari sampah, menata rumah biar bisa lebih asri dan nyaman, atau mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Beba biar lebih kinclong dan sehat. Atau menghidupkan TPI Boddia untuk menjadi pusat kuliner hasil laut supaya tidak lagi sekadar dipakai untuk pacaran bagi kaum muda. Begitulah.

Nah, kalau pembangunan berkaitan dengan perubahan, maka perencanaan apa pade’ defenisinya?

Perencanaan kalau diartikan sederhana adalah aplikasi pengetahuan, penerapan pengetahuan tentang apa saja yang dituangkan ke dalam gagasan perubahan itu.

Jadi poinnya pada pengetahuan kita tentang Takalar, bentang alam di 9 kecamatan, potensi luar dalam 82 desa atau kapasitas pada 252,275 jiwa.

Nibodoi caritayya, membangun Takalar berarti mengaplikasikan pengetahuan kita tentang dimensi Takalar, baik alam, orangnya, nilai-nilai sosial budaya, hingga kapasitas ‘ikambe’ dan kelembagaannya. Kapasitas papekang hingga kapasitas koperasi (punna paeng nia).

Pengetahun kita, bukan urusan Pilkada semata

Jika demikian adanya, kalau hendak mambangun Takalar maka kita harus berpengetahuan. Harus pandai membaca situasi Takalar, menelaah apa masalah atau isunya (teai gossip atau rumor), harus punya pisau bedah untuk memeriksa di bagian mana Takalar yang perlu dioperasi agar tidak korslet kehidupannya, begitu kira-kira hakikatnya.

Karena saya percaya bahwa kita semua yang mencintai Takalar harus move on dari perselisihan, dari konflik, dari sengketa, ada baiknya kita optimis dan lebih baik bicara cinta ketimbang huru-hara atau terus menerus ‘attui bara pepe’.

Kita harus menunjukkan kecintaan ke Takalar dengan ikut membagikan pengetahuan paling rinci tentang Takalar, dari Aeng Towa hingga Puntondo, dari Cakura hingga Tanakeke.

Agar pengambil kebijakan tidak salah jalan atau salapicca.

Pengetahuan yang saya maksud adalah, apakah kita sudah membantu masyarakat Takalar untuk membereskan mekanisme perencanaan pembangunan di Musrenbangdes?

Sudah membantu pak Desa untuk membereskan RPJMDes, RKPdes hingga bahu membahu menyiakan Bumdes?

Atau, apakah kita sudah membantu dan bekerjasama dengan perencanaan SKPD atau Bappeda untuk menyusun rencana bersama-sama?

Kita punya hak dan kewajiban untuk itu, ketimbang sibuk membongkar aib yang lama dan membuat yang susah semakin susah, yang mengganggu yang ingin berbuat kebaikan dengan hal-hal yang tidak mendasar dan substantif.

Maksud saya, wahai teman-teman yang mencintai Takalar terutama di grup ini, ayo kita bantu masyarakat agar hak mereka tersalurkan di proses-proses perencanaan, bantu LSM atau Pemerintah untuk semakin serius membereskan mekanisme perencanaan mereka agar kelak kita punya agenda pembangunan yang lebih baik, sehat dan transparan.

Saat ini para pemimpin, Presiden, Gubernur, para Bupati, bahkan Syamsari Kitta pun, tak hanya harus pandai menyusun kata-kata untuk mencapai maksudnya melalui Pilkada, atau, harus punya banyak massa yang militan lalu menguasai arena perebutan kuasa, dia juga harus mampu memanfaatkan potensi yang ada, seminimal mungkin untuk kemajuan daerahnya dengan mengajak segenap elemen masyarakat, siapapun.

Sebab, pemimpin adalah mereka yang harus mampu mengubah kekuatan tersedia menjadi peluang, harus memanfaatkan kekurangan sebagai tantangan bersama.

Lalu?

Para pemimpin termasuk Bupati Takalar harus pandai berminyak air. Begitu kata peribahasa JS Badudu. Pandai memanfaatkan sumber daya tersedia untuk terlihat rapi dan gammara’ lahir batin.

Yang saya ingin bilang, kritik boleh asal apa yang disampaikan faktual. Faktual artinya bisa diverifikasi, diperiksa, dicek.

Kalau kita ingin membantu Takalar melaksanakan ‘perubahan yang direncanakannya’ maka kita harus menjadi bagian dalam pembagian pengetahuan, terlibat dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan memboyong pengetahuan, gagasan dan solusi.

Bukan sebaliknya, memelihara berita hoax, mudah copy paste kepalsuan atau hanya bisa memviralkan tanpa mengecek sumber dan isi berita. Giliran dikonfirmasi tentang keabsahan berita sebab orang lain terganggu dan itu fitnah, dia hanya menjawab saya hanya bagikan saja. Porenu!

Kembali ke judul, saya ingin Pemimpin di Takalar juga begitu, pandai mengelola potensi dan kondisi yang ada meski itu minimalis, kecil, tak sekaya kampung lain, melalui perencanaan pembangunan yang bersumber dari pengetahuan dan kedalaman bedah pisau analisis.

Jika ini diterima, kita di grup ini terutama para awak media yang selama ini banyak ‘membantu’ Takalar bisa lebih dalam mendedah potensi yang berserak di Takalar melalui agenda pembangunan.

Akhirnya, jangan hanya menunggu Pemimpin berminyak air seperti peribahasa JS. Badudu, kita pun perlu assua’-sua’ manna mamo je’ne bawa secukupnya.

Puih!

Kalibata, Jakarta, 31 Desember 2017

SK-HD, Bersetialah Hingga Akhir

Syamsari dan Bur (foto: Fajar Online)

Sepasang berbahagia sebentar lagi dilantik atas nama demokrasi. Setelah melewati onak duri palagan Pilkada Takalar, SK-HD sukses melenggang ke tampuk kuasa Bupati dan Wakil terpilih Takalar, 2017-2022. Perjalanan keduanya, layaknya perhelatan Pilkada penuh dengan drama dan juga intrik, dari akar rumput hingga elite.

Yang tak kalah seru adalah ‘online war’ dari pada simpatisan dan tim sukses. Tapi begitulah, kompetisi kuasa bernama Pilkada, selalu berujung pada siapa yang unggul kuntitatif dan prosedural. Syamsari dan Haji De’de meraup 88.113 suara sementara pesaingnya yang juga incumbent 86.090 atau beti 2000-an suara.

Faktor kunci

Tak bermaksud membuat baper, penulis ingin membuka kembali lembaran proses Pilkada sebelumnya yang mengantar pasangan itu.

Ada beberapa catatan atasnya. Pertama, SK-HD optimal menggaet simpatisan, terkhusus di Galesong Raya. Mereka menjawab selera voters lebih efektif dengan gaya ‘defensif, humble dan membaur’.

Mereka berhasil menjaga spirit tim menjaga kantong suara Galesong Raya. Humble atau sombere’, karena pasangan tersebut berhasil memperlihatkan simbol-simbol representasi rakyat kecil yang sederhana, tak wara-wiri dengan atribut elite dan cenderung simplistis pada inti pertarungan Pilkada.

SK-HD intens menyigi dan menjaga basis kantong-kantong suara terutama di Galesong Raya (Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan) yang selama ini terkenal intim dengan Golkar. Mereka membeber 22 program unggulannya (termasuk program sapi itu) dengan rinci, Itu terlihat di beberapa rumah warga Galesong. Informatif, fokus tanpa harus mencibir program pesaing.

Buahnya, banyak kaum muda progresif dan memahami filosofi pemberdayaan politik warga merapat di SK-HD lalu ditambah para ‘pria bergamis’ dari PKS yang tangguh bersilaturahmi door to door.

Kedua, Parpol pengusung Bur-Nojeng terlihat melempem. Banyaknya partai pengusung belum berkorelasi dalam meraup suara terutama di pesisir Galesong hingga Sanrobone. Penetrasi wakil partai tak optimal masuk ke relung sukma pemilik suara.

Dua sebab, perwakilan partai tak merepresentasi psikologi warga, sebab sebagian datang dari wilayah lain, bukan warga asli Galesong dan ini menjadi ‘sasaran agitasi politik di linimasa Pilkada’. Kedua, SK-HD diuntungkan transisi kepemimpinan di tubuh Golkar Sulsel. Hadirnya Nurdin Halid bak antitesis bagi voters fanatik SYL.

Ketiga, ada kulminasi semangat kolektif Galesong Raya nan sengit. Bahwa mereka amat mampu mendudukkan putra terbaiknya, kompeten dan ‘tawadhu’ di pucuk Pemerintahan setelah puluhan tahun tak kebagian kursi meski hanya wakil Bupati.

Ada panggilan kesadaran baru tentang betapa strategisnya Galesong Raya sehingga tak bisa dipandang sebelah mata. Perlu diketahui bahwa proses terbentuknya Kabupaten Takalar secara administratif adalah juga buah tangan keluarga Karaenga ri Galesong.

Bagi mereka, bersatu di Pilkada adalah niscaya, sebanding dengan kekuatan politis di Teluk Sanrobone yang juga dahaga perubahan.

Keempat, manajemen timses SK-HD efektif menggerakkan unsur-unsur pada tingkat terendah hingga ke penghitungan suara. Mereka merangkul yang ‘tercampakkan’ di birokrasi, pengusaha, simpatisan di hampir semua kecamatan untuk berbagi informasi.

Sungguh, penulis tak pernah melihat geliat politik di Galesong Raya seantusias ini. Posko-posko pemenangan menjamur saat itu, loyal.

Kelima, rentetan peristiwa seperti kisruh tanah Laikang hingga lambat atau tidak cairnya dana Sisduk 2016 amat berpengaruh.

Yang keenam, diuntungkan momentum dan faktor RMS dan soliditas tiga partai. Meski Syamsari kader PKS dan De’de PPP, RMS-lah yang getol memotivasi timses.

Dia pengecualian di tengah tudingan partai-partai kerap meminta ‘mahar politik’. RMS ingin membuktikan ke pucuk Nasdem bahwa dia all out, sebagai figur kapabel untuk kontestasi politik yang lebih tinggi di Sulsel, Gubernur misalnya.

SK-HD, bersetialah pada janji

Kita, atau siapapun yang mencintai Takalar tanpa beralas kepentingan sektarian, partisan atau wilayah tertentu pasti sadar bahwa potensi strategis di selatan Makassar, Takalar adalah kekuatan sosial ekonomi penting di Sulsel.

Potensi kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan hingga pariwisata pantai, harus dikelola baik dan tak lagi sekadar jadi gula-gula manis di dokumen perencanaan. Tak lagi membiarkan sektor swasta jalan sendiri dan Pemda sibuk dengan agenda yang ekslusif dan tidak efektif.

Valuasi ekonomi yang tinggi dan strategis pada potensi tersebut tentu modal bagus untuk SK-HD. Letak Takalar di selatan Makassar adalah simpul pembangunan yang tidak perlu waktu lama untuk tumbuh kembang.

Jika ada yang perlu dirawat dan diperkuat maka itu adalah kesungguhan dan mentalitas para ASN untuk tetap mengabdi, bukan ‘mengambil’.

Kita, terutama warga Takalar sudah lama dibuat lippu oleh informasi praktik korupsi, inefisiensi hingga laku semena-mena oknum Pemerintahan yang lebih mendahulukan kepentingan kuasa, kursi, jabatan ketimbang memperbaiki layanan mereka ke publik.

Keduanya tidak boleh meninggalkan atau menanggalkan lembaga-lembaga sosial yang selama ini concern pada perubahan-perubahan substansial di Takalar. Kapasitas dan daya juang warga pesisir dan petani di Takalar yang telah terbukti solid dan toleran adalah modal sosial yang dapat dioptimalkan oleh SK-HD.

Masih banyak organisasi-organisasi mitra di Takalar yang punya idealisme, yang bersedia mengalokasikan sumber daya mereka, kekuatan, kompetensi, tanpa harus merengek ke kas-kas Pemerintah demi proyek. Yang mereka butuhkan adalah komunikasi dan kesepahaman dalam menjalankan misi masing-masing dan tak dinihilkan oleh Pemerintah.

Oleh sebab itu, SK-HD harus interns dan konkret memperkuat relasi positif patron-client pesisir, kekuatan kelompok tani seperti di sekitar Palleko hingga Mangngarabombang. Harus merangkul para petani pengguna air, menjadi bagian forum-forum warga yang kian subur belakangan ini termasuk ‘masyarakat dunia maya Takalar’ yang kian bernas dan mencerahkan.

SK-HD harus membangun koalisi dengan aktivis LSM yang telah semakin terorganisir dan kompeten. Tentu dengan menyepakati kriteria dan prosedur yang ideal. Menjadikan mereka mitra tentu akan menjadi mercusuar pelayaran pembangunan mereka di lima tahun berikutnya.

Riuh di atas Takalar karena hembusan angin perubahan yang bertiup kencang dari Galesong Raya hingga Laikang itu harus segera dikelola dengan baik oleh SK-HD, oleh siapapun, sebagai pelajaran, sebagai inspirasi. Semoga hanya angin kesiur, tanpa gaduh dan ricuh dalam menapaki jalan panjang pengbdian mereka.

Pahamilah bahwa sudah banyak bukti ketidakcocokan antara pucuk Pemerintahan di wilayah lain, dan harusnya itu menjadi pertimbangan bagi keduanya untuk bisa mengambil inspirasi dan bersiteguh hati untuk terus bersetia.

SK-HD adalah sepasang dari sekian banyak putra-putra terbaik Takalar, karenanya, siapapun yang unggul harus merangkul pesaingnya, yang belum beruntung ambil hikmahnya. Ke depan, agenda perubahan yang telah disiapkan semoga dapat direalisasikan.

Demi Takalar dan janji suci Pilkada, Tuhan pasti akan buka kesempatan seluas mungkin untuk berbenah, mengabdi dan membuktikannya. Kuncinya, bersetialah pada rakyat!

Salamakki, semuanya!