Pemimpin Takalar Harus ‘Pandai Berminyak Air’

DSC_0549
Kapal nelayan Galesong sebelum bertolak ke Papua (foto: Kamaruddin Azis)

Menurut JS Badudu, peribahasa ‘Pandai Berminyak Air’ bagus disematkan untuk sesiapa yang pandai memanfaatkan potensi yang ada meski tipis dan sedikit menjadi indah, berfaedah dan membanggakan.

‘Neceski’ kata orang di Galesong. Meski hanya bermodal air, dia bisa assua’sua’ kece dan kinclong. Punna parallu pi’ru!

***

Saya pernah gabung di sebuah grup bertema Takalar namun keluar karena di grup itu yang banyak dibagikan hanya konflik, perselisihan hingga saling hujat. Tak ada yang kelar jika hanya konflik tanpa ujung.

Saya termasuk yang tak setuju jika ada akun palsu di sebuh grup, dengan nama aneh, asing dan ‘ero nikana pemberani’ padahal karoppo’ji.

Harusnya tidak ada masalah asal dia berbagi kabar yang terverifikasi atau faktual, bukan mengada-ada apalagi ‘pajai je’ne bawa’ belaka.

Jadi begini. Tentang cara kita memanfaatkan social media seperti Facebook melalui grup ini, ada baiknya kita kembalikan ke lubuk hati paling dalam.

“Siapa saya dan apa yang bisa saya kontribusikan untuk Takalar?”.

Arah pertanyaan ini adalah apa yang dapat kita berikan agar Takalar menjadi lebih baik, lebih maju dan bermarbatat sebagai kampung halaman para bijak dan sombere’ atau tidak sombong tapi beretika.

Saya percaya, sebagian besar dari kita di grup ini pasti akan mengatakan hal demikian, ingin melihat Takalar maju, berubah lebih baik dan terdepan.

Pertanyaan, perubahan apa yang kita mau lihat? Perubahan apa yang kita sebut lebih baik dan terdepan?

Perubahan yang direncanakan

Kalau kita buka buku-buku perencanaan pembangunan, maka dua kata ini ‘pembangunan dan perencanaan’ maka setidaknya ada defenisi atau tafsir yang perlu kita dalami.

Apa sesungguhnya makna kata membangun atau pembangunan? Apakah hanya untuk urusan ‘siapa yang bangun pagi hari’ atau ‘membangun rumah mentereng di tepi pantai’?

Apakah bisa disebut pembangunan jika membiarkan kampung orang lain dikeruk pasirnya lalu mendirikan bangunan setingggi Bawakaraeng di kampung sebelahnya?

Lalu, apakah yang disebut perencanaan? Hai para pengguna Facebook atau aktivis social media, apakah perencanaan yang sosodara maksud?

Apakah dia sebuah tindakan untuk melancarkan aksi tipu daya, membikin berita palsu dan mengajak khalayak memviralkannya? Apakah dia akun palsu yang disiapkan untuk merusak reputasi rezim?

Apakah dia akun palsu yang mengancam orang lain lalu meminta kompensasi uang atau proyek?

Tidak, tidak, tidak saribbattangku semua. Kalau membaca buku perencanaan pembangunan, defenisi pembangunan adalah suatu itikad untuk melakukan perubahan yang direncanakan.

Jadi perubahannya direncanakan. Misalnya, kalau selama ini Takalar pembangunan sumber daya manusianya hanya menghasilkan 10 ribu santri atau hanya 50 Imam Kampung, mungkin nanti dengan Bupati baru akan dicetak 20 ribu santri, atau 200 imam.

Bisa juga merencanakan membangun 20 Kampung Nelayan di pesisir Galesong sebab selama ini ‘manna se’re kampung nelayan’ tidak pernah tong dibereskan kebutuhan-kebutuhan kesehariannya.

Misalnya merencanakan untuk menyiapkan pesisir dan laut yang bersih dari sampah, menata rumah biar bisa lebih asri dan nyaman, atau mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Beba biar lebih kinclong dan sehat. Atau menghidupkan TPI Boddia untuk menjadi pusat kuliner hasil laut supaya tidak lagi sekadar dipakai untuk pacaran bagi kaum muda. Begitulah.

Nah, kalau pembangunan berkaitan dengan perubahan, maka perencanaan apa pade’ defenisinya?

Perencanaan kalau diartikan sederhana adalah aplikasi pengetahuan, penerapan pengetahuan tentang apa saja yang dituangkan ke dalam gagasan perubahan itu.

Jadi poinnya pada pengetahuan kita tentang Takalar, bentang alam di 9 kecamatan, potensi luar dalam 82 desa atau kapasitas pada 252,275 jiwa.

Nibodoi caritayya, membangun Takalar berarti mengaplikasikan pengetahuan kita tentang dimensi Takalar, baik alam, orangnya, nilai-nilai sosial budaya, hingga kapasitas ‘ikambe’ dan kelembagaannya. Kapasitas papekang hingga kapasitas koperasi (punna paeng nia).

Pengetahun kita, bukan urusan Pilkada semata

Jika demikian adanya, kalau hendak mambangun Takalar maka kita harus berpengetahuan. Harus pandai membaca situasi Takalar, menelaah apa masalah atau isunya (teai gossip atau rumor), harus punya pisau bedah untuk memeriksa di bagian mana Takalar yang perlu dioperasi agar tidak korslet kehidupannya, begitu kira-kira hakikatnya.

Karena saya percaya bahwa kita semua yang mencintai Takalar harus move on dari perselisihan, dari konflik, dari sengketa, ada baiknya kita optimis dan lebih baik bicara cinta ketimbang huru-hara atau terus menerus ‘attui bara pepe’.

Kita harus menunjukkan kecintaan ke Takalar dengan ikut membagikan pengetahuan paling rinci tentang Takalar, dari Aeng Towa hingga Puntondo, dari Cakura hingga Tanakeke.

Agar pengambil kebijakan tidak salah jalan atau salapicca.

Pengetahuan yang saya maksud adalah, apakah kita sudah membantu masyarakat Takalar untuk membereskan mekanisme perencanaan pembangunan di Musrenbangdes?

Sudah membantu pak Desa untuk membereskan RPJMDes, RKPdes hingga bahu membahu menyiakan Bumdes?

Atau, apakah kita sudah membantu dan bekerjasama dengan perencanaan SKPD atau Bappeda untuk menyusun rencana bersama-sama?

Kita punya hak dan kewajiban untuk itu, ketimbang sibuk membongkar aib yang lama dan membuat yang susah semakin susah, yang mengganggu yang ingin berbuat kebaikan dengan hal-hal yang tidak mendasar dan substantif.

Maksud saya, wahai teman-teman yang mencintai Takalar terutama di grup ini, ayo kita bantu masyarakat agar hak mereka tersalurkan di proses-proses perencanaan, bantu LSM atau Pemerintah untuk semakin serius membereskan mekanisme perencanaan mereka agar kelak kita punya agenda pembangunan yang lebih baik, sehat dan transparan.

Saat ini para pemimpin, Presiden, Gubernur, para Bupati, bahkan Syamsari Kitta pun, tak hanya harus pandai menyusun kata-kata untuk mencapai maksudnya melalui Pilkada, atau, harus punya banyak massa yang militan lalu menguasai arena perebutan kuasa, dia juga harus mampu memanfaatkan potensi yang ada, seminimal mungkin untuk kemajuan daerahnya dengan mengajak segenap elemen masyarakat, siapapun.

Sebab, pemimpin adalah mereka yang harus mampu mengubah kekuatan tersedia menjadi peluang, harus memanfaatkan kekurangan sebagai tantangan bersama.

Lalu?

Para pemimpin termasuk Bupati Takalar harus pandai berminyak air. Begitu kata peribahasa JS Badudu. Pandai memanfaatkan sumber daya tersedia untuk terlihat rapi dan gammara’ lahir batin.

Yang saya ingin bilang, kritik boleh asal apa yang disampaikan faktual. Faktual artinya bisa diverifikasi, diperiksa, dicek.

Kalau kita ingin membantu Takalar melaksanakan ‘perubahan yang direncanakannya’ maka kita harus menjadi bagian dalam pembagian pengetahuan, terlibat dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan memboyong pengetahuan, gagasan dan solusi.

Bukan sebaliknya, memelihara berita hoax, mudah copy paste kepalsuan atau hanya bisa memviralkan tanpa mengecek sumber dan isi berita. Giliran dikonfirmasi tentang keabsahan berita sebab orang lain terganggu dan itu fitnah, dia hanya menjawab saya hanya bagikan saja. Porenu!

Kembali ke judul, saya ingin Pemimpin di Takalar juga begitu, pandai mengelola potensi dan kondisi yang ada meski itu minimalis, kecil, tak sekaya kampung lain, melalui perencanaan pembangunan yang bersumber dari pengetahuan dan kedalaman bedah pisau analisis.

Jika ini diterima, kita di grup ini terutama para awak media yang selama ini banyak ‘membantu’ Takalar bisa lebih dalam mendedah potensi yang berserak di Takalar melalui agenda pembangunan.

Akhirnya, jangan hanya menunggu Pemimpin berminyak air seperti peribahasa JS. Badudu, kita pun perlu assua’-sua’ manna mamo je’ne bawa secukupnya.

Puih!

Kalibata, Jakarta, 31 Desember 2017

Advertisements

SK-HD, Bersetialah Hingga Akhir

Syamsari dan Bur (foto: Fajar Online)

Sepasang berbahagia sebentar lagi dilantik atas nama demokrasi. Setelah melewati onak duri palagan Pilkada Takalar, SK-HD sukses melenggang ke tampuk kuasa Bupati dan Wakil terpilih Takalar, 2017-2022. Perjalanan keduanya, layaknya perhelatan Pilkada penuh dengan drama dan juga intrik, dari akar rumput hingga elite.

Yang tak kalah seru adalah ‘online war’ dari pada simpatisan dan tim sukses. Tapi begitulah, kompetisi kuasa bernama Pilkada, selalu berujung pada siapa yang unggul kuntitatif dan prosedural. Syamsari dan Haji De’de meraup 88.113 suara sementara pesaingnya yang juga incumbent 86.090 atau beti 2000-an suara.

Faktor kunci

Tak bermaksud membuat baper, penulis ingin membuka kembali lembaran proses Pilkada sebelumnya yang mengantar pasangan itu.

Ada beberapa catatan atasnya. Pertama, SK-HD optimal menggaet simpatisan, terkhusus di Galesong Raya. Mereka menjawab selera voters lebih efektif dengan gaya ‘defensif, humble dan membaur’.

Mereka berhasil menjaga spirit tim menjaga kantong suara Galesong Raya. Humble atau sombere’, karena pasangan tersebut berhasil memperlihatkan simbol-simbol representasi rakyat kecil yang sederhana, tak wara-wiri dengan atribut elite dan cenderung simplistis pada inti pertarungan Pilkada.

SK-HD intens menyigi dan menjaga basis kantong-kantong suara terutama di Galesong Raya (Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan) yang selama ini terkenal intim dengan Golkar. Mereka membeber 22 program unggulannya (termasuk program sapi itu) dengan rinci, Itu terlihat di beberapa rumah warga Galesong. Informatif, fokus tanpa harus mencibir program pesaing.

Buahnya, banyak kaum muda progresif dan memahami filosofi pemberdayaan politik warga merapat di SK-HD lalu ditambah para ‘pria bergamis’ dari PKS yang tangguh bersilaturahmi door to door.

Kedua, Parpol pengusung Bur-Nojeng terlihat melempem. Banyaknya partai pengusung belum berkorelasi dalam meraup suara terutama di pesisir Galesong hingga Sanrobone. Penetrasi wakil partai tak optimal masuk ke relung sukma pemilik suara.

Dua sebab, perwakilan partai tak merepresentasi psikologi warga, sebab sebagian datang dari wilayah lain, bukan warga asli Galesong dan ini menjadi ‘sasaran agitasi politik di linimasa Pilkada’. Kedua, SK-HD diuntungkan transisi kepemimpinan di tubuh Golkar Sulsel. Hadirnya Nurdin Halid bak antitesis bagi voters fanatik SYL.

Ketiga, ada kulminasi semangat kolektif Galesong Raya nan sengit. Bahwa mereka amat mampu mendudukkan putra terbaiknya, kompeten dan ‘tawadhu’ di pucuk Pemerintahan setelah puluhan tahun tak kebagian kursi meski hanya wakil Bupati.

Ada panggilan kesadaran baru tentang betapa strategisnya Galesong Raya sehingga tak bisa dipandang sebelah mata. Perlu diketahui bahwa proses terbentuknya Kabupaten Takalar secara administratif adalah juga buah tangan keluarga Karaenga ri Galesong.

Bagi mereka, bersatu di Pilkada adalah niscaya, sebanding dengan kekuatan politis di Teluk Sanrobone yang juga dahaga perubahan.

Keempat, manajemen timses SK-HD efektif menggerakkan unsur-unsur pada tingkat terendah hingga ke penghitungan suara. Mereka merangkul yang ‘tercampakkan’ di birokrasi, pengusaha, simpatisan di hampir semua kecamatan untuk berbagi informasi.

Sungguh, penulis tak pernah melihat geliat politik di Galesong Raya seantusias ini. Posko-posko pemenangan menjamur saat itu, loyal.

Kelima, rentetan peristiwa seperti kisruh tanah Laikang hingga lambat atau tidak cairnya dana Sisduk 2016 amat berpengaruh.

Yang keenam, diuntungkan momentum dan faktor RMS dan soliditas tiga partai. Meski Syamsari kader PKS dan De’de PPP, RMS-lah yang getol memotivasi timses.

Dia pengecualian di tengah tudingan partai-partai kerap meminta ‘mahar politik’. RMS ingin membuktikan ke pucuk Nasdem bahwa dia all out, sebagai figur kapabel untuk kontestasi politik yang lebih tinggi di Sulsel, Gubernur misalnya.

SK-HD, bersetialah pada janji

Kita, atau siapapun yang mencintai Takalar tanpa beralas kepentingan sektarian, partisan atau wilayah tertentu pasti sadar bahwa potensi strategis di selatan Makassar, Takalar adalah kekuatan sosial ekonomi penting di Sulsel.

Potensi kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan hingga pariwisata pantai, harus dikelola baik dan tak lagi sekadar jadi gula-gula manis di dokumen perencanaan. Tak lagi membiarkan sektor swasta jalan sendiri dan Pemda sibuk dengan agenda yang ekslusif dan tidak efektif.

Valuasi ekonomi yang tinggi dan strategis pada potensi tersebut tentu modal bagus untuk SK-HD. Letak Takalar di selatan Makassar adalah simpul pembangunan yang tidak perlu waktu lama untuk tumbuh kembang.

Jika ada yang perlu dirawat dan diperkuat maka itu adalah kesungguhan dan mentalitas para ASN untuk tetap mengabdi, bukan ‘mengambil’.

Kita, terutama warga Takalar sudah lama dibuat lippu oleh informasi praktik korupsi, inefisiensi hingga laku semena-mena oknum Pemerintahan yang lebih mendahulukan kepentingan kuasa, kursi, jabatan ketimbang memperbaiki layanan mereka ke publik.

Keduanya tidak boleh meninggalkan atau menanggalkan lembaga-lembaga sosial yang selama ini concern pada perubahan-perubahan substansial di Takalar. Kapasitas dan daya juang warga pesisir dan petani di Takalar yang telah terbukti solid dan toleran adalah modal sosial yang dapat dioptimalkan oleh SK-HD.

Masih banyak organisasi-organisasi mitra di Takalar yang punya idealisme, yang bersedia mengalokasikan sumber daya mereka, kekuatan, kompetensi, tanpa harus merengek ke kas-kas Pemerintah demi proyek. Yang mereka butuhkan adalah komunikasi dan kesepahaman dalam menjalankan misi masing-masing dan tak dinihilkan oleh Pemerintah.

Oleh sebab itu, SK-HD harus interns dan konkret memperkuat relasi positif patron-client pesisir, kekuatan kelompok tani seperti di sekitar Palleko hingga Mangngarabombang. Harus merangkul para petani pengguna air, menjadi bagian forum-forum warga yang kian subur belakangan ini termasuk ‘masyarakat dunia maya Takalar’ yang kian bernas dan mencerahkan.

SK-HD harus membangun koalisi dengan aktivis LSM yang telah semakin terorganisir dan kompeten. Tentu dengan menyepakati kriteria dan prosedur yang ideal. Menjadikan mereka mitra tentu akan menjadi mercusuar pelayaran pembangunan mereka di lima tahun berikutnya.

Riuh di atas Takalar karena hembusan angin perubahan yang bertiup kencang dari Galesong Raya hingga Laikang itu harus segera dikelola dengan baik oleh SK-HD, oleh siapapun, sebagai pelajaran, sebagai inspirasi. Semoga hanya angin kesiur, tanpa gaduh dan ricuh dalam menapaki jalan panjang pengbdian mereka.

Pahamilah bahwa sudah banyak bukti ketidakcocokan antara pucuk Pemerintahan di wilayah lain, dan harusnya itu menjadi pertimbangan bagi keduanya untuk bisa mengambil inspirasi dan bersiteguh hati untuk terus bersetia.

SK-HD adalah sepasang dari sekian banyak putra-putra terbaik Takalar, karenanya, siapapun yang unggul harus merangkul pesaingnya, yang belum beruntung ambil hikmahnya. Ke depan, agenda perubahan yang telah disiapkan semoga dapat direalisasikan.

Demi Takalar dan janji suci Pilkada, Tuhan pasti akan buka kesempatan seluas mungkin untuk berbenah, mengabdi dan membuktikannya. Kuncinya, bersetialah pada rakyat!

Salamakki, semuanya!

‘Hotspot’ Pilgub Sulsel dan Peringatan Alumni Kelautan Unhas

 

Alumni, mengapa harus ikut?

Pikiran begawan Pareto dan Mosca tentang eksistensi masyarakat terbagi dua. Ada bilik elite berkuasa (governing) dan nirkuasa (non-governing). Politik Pilkada di Sulsel pun tak lepas dari skema bilik governing elite dan non-governing elite itu.

Governing elite bermula dari berkelindannya politisi, praktisi birokrat, militer, pengusaha dalam corak kapitalisasi, simbol budaya, kuasa hingga uang. Mereka inilah yang langsung dan tidak langsung bersentuhan dengan LSM, tokoh agama, media massa, kampus, mahasiswa—yang dipengaruhi untuk mengkapitalisasi sumberdaya, mengelola ideologi dan mitos-mitos (simbol budaya) itu (Imam M. Fahmid, 2012).

Muara kedua yaitu bergeraknya non-elite atau massa ke aras masyarakat dan mempengaruhi opini untuk memilih elite yang dikehendaki atau diskenarionkan, melalui tim sukses, buzzer dan lain sebagianya. Singkatnya, pertarungan kepentingan menuju tampuk kuasa di Pilgub Sulsel 2018 akan berputar dan menghangat cenderung ‘hot’ di situ.

Pertarungan memperebutkan tidak kurang 7 juta suara di Sulawesi Selatan itu merupakan ruang politik yang harus dihadapi meski sebagaimana biasanya, Sulsel merupakan salah satu ‘hotspot’ Pilkada yang selalu menantang. Layaknya kontestasi politik, Pilgub Sulsel pasti membutuhkan energi besar, persiapan dan menuntut militansi yang kuat dari simpatisan atau tim sukses.

Kontestasi yang akan tetap melibatkan kedua elite tersebut, elite yang bakal terpolarisasi melalui partai dan peserta pemilihan. Bagi mereka, kalah dan menang sama saja, selalu ada gairah untuk merebut kekuasaan, kapanpun, di manapun.

Sebagai bagian darinya, entitas alumni Kelautan yang saat ini telah mencapai 5 ribuan alumni harus ada pada posisi memberi pilihan, himbauan hingga peringatan. Peringatan pada jalan mana yang bisa ditempuh dan bagaimana mengoperasionalkannya, katakanlah jika kelak, para pemimpin itu terpilih.

Membaca narasi di atas, rasanya sangat beralasan bagi entitas alumni dan mahasiwa Ilmu Kelautan Unhas hadir dan memberi corak. Hadir untuk menunjukkan jati dirinya, sebagai bagian dari proses ‘pewarnaan politik dan kepemimpinannya’ itu. Ini pula alasan mengapa tulisan ini dibuat.

Atau jelasnya, sebagai bagian dari masyarakat politik Sulawesi Selatan, alumni Ilmu Kelautan Unhas, yang merupakan muara cita-cita ‘Pola Ilmiah Pokok Universitas Hasanuddin’ sejak lama, tentu punya kepentingan atas corak dan arah pembangunan kelautan Sulawesi Selatan.

Selain karena titik strategis Sulawesi Selatan sebagai hub sosial budaya, juga merupakan lintasan diskursus pembangunan, antara barat dan timur, atau antara agraria dan maritim.

Tapak-tapak maritim dan keunggulan Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa Tallo atau Bone hingga Luwu rasanya merupakan alas yang bagus untuk melihat bagaimana kepemimpinan di Sulawesi Selatan bertransformasi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari Pilkada ke Pilkada. Bagaimana memandang dan memerhatikan aspirasi dari ‘laut dan pulau-pulau’.

***

Jika boleh menilai, penulis belum melihat signifikansi dalam penyerapan spirit keluhuran maritim di tatanan birokrasi di Sulawesi Selatan sepuluh tahun terakhir.

Persoalan-persoalan ekologis akut seperti maraknya kegiatan destruktif di laut, bom dan bius ikan, dispariitas sosial ekonomi di pesisir dan lambannya pengentasan persoalan ‘nirdaya’ di pesisir dan pulau-pulau seperti Selayar dan Pangkep adalah salah satu alasan mengapa diperlukan strategi dan pemimpin baru bercorak ‘maritim’ untuk beberapa tahun ke depan.

Penulis mencoba berkomunikasi dengan beberapa alumni Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin terkait apa yang mereka rasakan, alami, temukan, harapan dan bayangkan tentang Sulawesi Selatan dan kepemimpinannya, baik lampau, kontemporer dan yang akan datang.

Peringatan alumni

“Pemimpin Sulawesi Selatan yang saya bayangkan nanti adalah mereka yang mampu membangun ekonomi wilayah. Yang meningkatkan kesejahteraan berbasis nilai-nilai lokal, dari hulu ke hilir,  pada yang mengalami migrasi dan urbanisasi,” kata Ariyanto Hidayat, alumni Kelautan dan bekerja sebagai pekerja LSM.

Oleh sebab itu, kata Ari, yang diperlukan adalah revitalisasi nilai maritim, konkretnya pada perdagangan, perindustrian yang berbasis ekologi, padat teknologi.

“Kita perlu pemimpin yang punya pandangan holistik dan populis. Yang birokrat namun santun  dan aspiratif,” kata Ari sambil menyebut nama-nama seperti Nurdin Abdullah, Agus Arifin Nu’mang serta Rivai Raas yang mempunyai kemampuan lebih dari cukup untuk membumikan konsep pembangunan maritim.

“Saya kira seperti Bro Rivai, konsep maritimnya cukup untuk memenuhi hasrat sektor kelautan,” katanya, meski menurutnya dia sendiri belum punya gambaran Wagub yang pas untuk pendamping nama-nama yang disebutkannya itu.

“Bahkan sebaiknya (Wagub) dihilangkan jika memungkinkan di Sulsel, sebab perannya kurang signifikan dalam politik pemerintahan,” tegas aktivis HMI ini.

DSC_0809
Alumni sedia mengabdi (foto: istimewa)

Pandangan berbeda disampaikan oleh Muslih Said. Baginya tak ada jaminan bahwa Gubernur harus punya latar belakang ‘laut’.

“Kalau menurut saya, tidak ada jaminan bahwa Gubernur yang punya background laut bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan sektor kelautan. Jadi yang dibutuhkan adalah figur pemimpin, bukan manajer,” kata Muslih, ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Kelautan di tahun 90an.

Meski begitu, Muslih mengatakan bahwa seharusnya, Gagub Sulsel ke depan adalah yang mampu “memimpin”, memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sulsel. Bukan penguasa sebab inti bernegara adalah menyejahterakan rakyat.

Sementara itu, Dr. Ahmad Bahar, alumni Unhas yang kini mengajar di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Unhas mengatakan bahwa calon Gubernur Sulsel ke depan harus fokus pada pengentasan pengangguran dan mengatasi kesenjangan sosial.

“Saya membayangkan calon Gubernur itu bisa mendorong ekspor perikanan Sulsel agar bisa meningkat. Karenanya, dia harus punya kemampuan memformulasi kebijakan yang memberi ruang bagi pengelolaan sumber daya pesisir, berpihak pada rakyat banyak,” kata ahli pengembangan ekowisata kelautan ini.

“Jadi calon Gubernur nanti sudah harus jelas prestasinya, rekam jejak yang baik dan yang pasti visioner,” imbuhnya.

Dr. Muhammad Ilyas, ST, M.Sc., Kepala Balai Teknologi Survey Kelautan BPPT yang juga alumni Ilmu Kelautan angkatan ’88 mengatakan bahwa Cagub Sulsel nanti harus menjadikan laut sebagai sektor unggulan.

“Ada dua wilayah pengelolaan perikanan, WPP RI yang mengelilingi, di Selat Makassar dan Laut Banda. Kita punya industri phinisi yang mendunia, punya ribuan pulau yang mempunyai potensi, punya suku-suku pelaut ulung, artinya Sulsel punya resources, untuk mendorong industri kelautan,” kata pria kelahiran Manjalling, Gowa ini.

Ilyas menambahkan bahwa Sulsel secara geografis sangat strategis untuk menjadi pool sumber daya laut dari provinsi provinsi sekitar untuk diolah dengan konsep industri kelautan.

“Intinya, Cagub harus punya visi dan misi membangun ekonomi laut Sulsel berbasis ekologi. Satu lagi, blok minyak dan gas bumi di Karaengta harus terus didorong oleh Gubernur terpilih nanti. Jangan hanya mengandalkan kementerian ESDM, terlalu banyak mereka urus sehingga Pemda Sulsel yang harus proaktif mendorong WK Blok Migas Karaengta di Selatan Selat Makassar, harus laku dan diminati investor Migas,” papar alumni SMA 2 Makassar ini.

***

Alumni Ilmu Kelautan Unhas angkatan 89 yang juga aktivis pergerakan koperasi pesisir serta HMI, Awaluddin yang biasa disapa Cindenk bersuara cukup lantang.

“Serukan kepada seluruh stakeholder kelautan dan pesisir, bila calon Gubernur Sulsel ke depan tidak punya visi kelautan, pada pesisir, pulau-pulau. Lebih baik diam saja,” desaknya.

Dia juga meminta Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) dan Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA) untuk proaktif dan turun gelanggang memediasi dan memperkaya agenda pembangunan kelautan ke depan di Sulawesi Selatan.

“ISKINDO dan ISLA harus memfasilitasi pelaksanaan dialog publik untuk mendengar visi dan misi calon Gubernur itu, seperti apa komitmennya,” kata aktivis Unhas di tahun 90an ini.

“Intinya, gimana misi pembangunan kelautan di Sulsel dapat menjadi agenda utama dan prioritas bagi semua calon. Bisa juga ajak Nurdin Abdullah atau Kak Aziz Kahhar untuk membahas ini. Kak Aziz itu alumni perikanan,” katanya.

Nama-nama yang disebutkannya adalah figur yang belakangan ini masuk bursa calon.

“Para calon Gubernur nanti harus bisa menyambut visi maritim a la Jokowi, agar Sulsel bisa lebih cepat membangun sektor kelautan dan perikanan. Sumber daya alam Sulsel sangat banyak, dukungan SDM pun tersedia melalui UNHAS, selaku kampus yang bervisi maritim. Bila ini berkolaborasi, saya yakin perekonomian Sulsel akan bangkit di sektor kelautan,” pungkasnya.

 

Membaca Alas dan Arah Kebijakan Menteri Susi

Tak hanya ikut ber-moratorium ikan, tahun ini, China menghukum pengusaha perikanannya yang ditangkap di Australia tahun 2016. Moratorium juga ditempuh Malaysia, pun di Afrika Utara hingga Eropa. Dunia sedang berperang melawan perikanan illegal, begitu judul artikel di media terpandang The Washington Post minggu ini.

Bersama Susi Pudjiastuti, Indonesia menjadi contoh yang baik bagi dunia tentang pentingnya kesadaran bersama dalam memerangi pencurian ikan.  Oleh karena itu, rasanya penting untuk kita membaca kembali alas dan arah kebijakan yang ditempuhnya serta apa yang bisa dilakukan oleh para pihak di pesisir dan laut kita, laut yang merupakan masa depan bangsa, kata Jokowi.

Alas dan arah kebijakan

Ini adalah tahun ketiga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjastuti berada di garda Kabinet Kerja Jokowi-JK. Menteri yang terkenal karena pekik, ‘Tenggelamkan!’ itu, seperti membalik skeptisisme menjadi pride bangsa setelah sekian tahun NKRI dirundung susah di lautan.

Berlatar sebagai pengusaha maskapai dan perikanan, membuat banyak kalangan, termasuk penulis yang skeptis. Dia terlihat bukan figur yang sepadan dengan tantangan kompleksitas isu pesisir dan laut Indonesia kontemporer.

Tapi begitulah, perempuan yang mengaku tak tamat SMA ini adalah top leader KKP yang paling fenomenal, sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu dari ’8 perempuan top berpengaruh Indonesia’ saat ini.

Berkaca pada realitas Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, pada potensi dan problematikanya, Susi geregetan pada isu kelautan dan perikanan yang tak jua beres dan berdampaik positif, sebagai negara demokrasi kedua terbesar di dunia. Panjang laut kedua setelah Canada.

Belum lagi tradisi maritim, sejak Sriwijaya-Majapahit hingga kecemerlangan Kerajaan Gowa-Tallo di timur. Tentang pelaut-pelaut Nusantara yang melenggang sampai Tana Marege Australia hingga Madagaskar.

Bagi Susi, narasi besar maritim Nusantara, serta usia NKRI tak berefek pada kemajuan harga diri dan ekonomi bangsa karena adanya persoalan kronik illegal, unreported, unregulated fising (IUUF) plus ketiadaan kebijakan di pesisir dan laut yang kuat. Ada bukti bahwa nelayan kita berkurang dari 1,6 juta menjadi 800ribu (Sensus 2013), adanya 115 eksportir tutup karena ikan sebagai raw material langka hingga pembiaran armada asing masuk di rongga NKRI adalah persoalan yang harus dituntaskan.

Situasi itu memburuk sejak izin bebas diberikan pada 2001 dan berdampak pada angka stok ikan tahun 2014 yang ‘hanya’ 6,5 juta ton dan ada 10 ribuan kapal asing wara-wiri di teritori kita.

Masuknya kapal asing tak sesederhana dibayangkan. KM Wimaju 2 yang ditangkap di Nunukan contohnya. Dia membawa sabu dari Malaysia (April 2017). Di Muara Angke ada sabu dari Malaysia (Februari 2017). Ada sabu asal China seberat 1 ton yang didaratkan di Banten pada Maret 2017.

Dari kapal asing di laut, masuklah obat-obatan ilegal, senjata hingga human trafficking. Dari Indonesia keluar barang atau benda berharga termasuk spesies yang masuk CITES seperti penyu, lola hingga buaya. Itulah alas mengapa ditempuh moratorium perikanan, melarang transshipment di wilayah NKRI. Kebijakan yang diikuti penerapan UU No. 45/2009 yang membolehkan penenggelaman di perairan Indonesia.

Kebijakan penenggelaman kapal itu merupakan pengejawantahan gagasan Poros Maritim Dunia agar Indonesia berdaulat sepenuhnya, agar warga pesisir, nelayan dan segenap pemangku kepentingan bisa mengelola dengan baik tanpa tekanan, tanpa ancaman.

Dia, perempuan peraih Ganesha Award dari ITB ini mengatakan bahwa khalayak tak harus bertepuk tangan pada penenggelaman kapal, tetapi pada substansinya. Penenggelaman dipilih karena realitas dan perubahan sosial ekonomi.

“Kita tidak bisa menikmati indahnya terumbu karang, mengelola potensi pesisir dan laut, jika pembom dan pembius ikan, atau nelayan-nelayan asing masih wara-wiri di laut kita, bukan?” katanya pada beberapa kesempatan.

Di tiga tahun usia kebijakan tersebut, dimana ada 300an kapal telah ditenggelamkan. Stok ikan nasional mencapai 12,5 juta ton padahal di 2014 hanya 6,5 juta, kenaikan senilai US $ 6 miliar. Tingkat konsumsi ikan naik dari 36 kg menjadi 43 kg di 2016 dan ditargetkan konsumsi naik lagi hingga 50 kg tahun ini, tahun depan 53 kg. Capaian lainnya adalah impor ikan yang bisa ditekan.

Neraca perdagangan di Asia menempatkan Indonesia sebagai nomor 1 di Asia Tenggara. Posisi Thailand dan Vietnam anjlok setelah ditebas Susi. Thailand yang kerap surplus hingga 15% kini turun -3,5.

Tantangan ke depan

Di tengah sorot media dan netizen pada Susi yang periang dan menawarkan kebaruan. Eksplisit bahwa ke depan, ketimbang menambah hutang, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara efektif serta aplikasi efisiensi anggaran dan transparansi di unit-unit kerja Pemerintah adalah hal yang perlu didorong.

Terkait efisiensi dan kesungguhan bekerja di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari ditahannya beberapa proyekloan dan meminta praktik transparan di lingkup KKP. Hal yang disebutnya Susinisasi. Inilah yang telah dan akan mewarnai alur kebijakan KKP dalam mendorong pengejawantahan semangat Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan itu.

Susi sadar bahwa tantangan ke depan adalah selera dagang dan hasrat meraup fulus dari para pengusaha, para free rider yang ingin mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEE hingga pedalaman sebagaimana tahun-tahun suram sebelumnya.

Maraknya indikasi transshipment sudah terbaca, praktik ini kian massif seiring belum optimalnya sarana prasarana pemantauan dan penegakan hukum mengingat luas laut Indonesia.

Jika kita lihat website Gobal Fishing Watch yang berbasis satelit, kita akan menyaksikan betapa karena penegakan hukum di Indonesia telah semakin efektif hingga lampu-lampu kapal ikan menumpuk di sekitar perairan Papua Nugini ke atas. Sebelumnya, mereka menyemut di perairan kita.

Tak hanya itu, sel-sel mafia masih tertanam di Indonesia, melalui backing oknum aparat, mereka memprovokasi nelayan, untuk menghidupkan sejarah operasi kelam perikanan melalui cantrang, bom ikan, bius dan lain sebagainya.

Jika ada yang harus dilakukan ke depan, itu adalah memastikan penegakan hukum dan transformasi sistemik dari logika kedaulatan ke pengelolaan ruang laut, pengembangan budidaya perikanan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan riset dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk konteks Indonesia bagian timur, yang perlu ditangani adalah isu nelayan antar provinsi. Ratusan nelayan Sulsel dan Sultra, termasuk dari Pantura Jawa kini menyebar di pesisir Maluku dan Papua, berpotensi konflik jika tak dimediasi. Mereka bersoal perizinan, misal, ada 446 armada patorani asal Galesong-Takalar yang kesulitan di Fak Papua Barat karena pengurusan izin yang belum sesuai amanat UU 23/2014.

Demikian pula isu-isu reklamasi pesisir yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi sehingga harus diadvokasi, apalagi berlakunya UU 23/2014 yang menarik wewenang kabupaten/kota di bidang kelautan ke Provinsi. Pun transformasi kapasitas nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkap merusak seperti bom, bius, cantrang (lampara, parere’) di sekitar Teluk Bone, Selat Makassar hingga Laut Banda.

Pemprov, Pemkab/Kota, perguruan tinggi, pihak swasta, harus memberikan solusi dengan mendorong kolaborasi di pesisir dan pulau-pulau, menelaah kebutuhan praktisnya serta mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan ke depan, anggaran, personalia, hingga sarana prasarana. Pada saat yang sama, regulasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau (RZWP3K) harus disiapkan.

Pada tingkat operasional, hadirnya akivitas lingkungan, hadirnya ahli-ahli kelautan pesisir atau offshore, laut dangkal atau dalam, hayati dan non-hayati, tangkap atau budidaya, eksplorasi atau rekayasa, dari LSM atau kampus-kampus ternama di Indonesia merupakan hal niscaya dan penting.

Tanpa dukungan kampus, organisasi masyarakat sipil, saya kira, kebijakan Menteri Susi hanya akan jadi mercusuar tanpa armada, seperti mata dan hati yang terbuka, tapi tangan tak bisa meraih dan memberi.

___

Tulisan ini terbit di Harian ‘Berita Kota Kendari, 16/09’

Sulawesi Selatan dan Cetak Biru untuk Revolusi Biru

ANDAI saja, Jokowi-JK diusung partai biru, mungkin istilah Poros Maritim tak ada, yang lahir adalah Revolusi Biru. Haha, jangan dianggap serius, hanya berandai. 

Oh ya, hari ini, Sabtu, 25/02, Raker Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Unhas dihelat di Jakarta. Di Makassar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Sulawesi Selatan menggelar diskusi Cetak Biru Pembangunan Kolaboratif Poros Maritim. Judul yang kuat sekaligus ambisius. Untuk itulah, saya menuliskan beberapa catatan ‘tak baru ini’ terkait dimensi kayuhan anak-anak Kelautan menuju pusaran Poros Maritim rezim Jokowi-JK yang masih terlihat samar itu.

***

Di Makassar, ISKINDO, organisasi yang ketua pusatnya di Jakarta disunting Susi Pudjiastuti sebagai pejabat terasnya, tergugah menyigi isu dan menyusun cetak biru pembangunan terkolaborasi terkait Poros Maritim di Sulsel. ISKINDO lahir tegak pada 2015 dan diusung oleh alumni-alumni Ilmu Kelautan dari berbagi universitas di Indonesia. Ketua ISKINDO Sulsel, DR. Abdul Gaffar memandang penting untuk segera menyiapkan cetak biru (blueprint) bagi para pihak di Sulawesi Selatan dalam membangun potensi sumber daya kelautannya.

Blueprint sejatinya adalah kerangka kerja terperinci sekaligus landasan dalam penyusunan kebijakan yang berisi deklarasi tujuan dan sasaran, menyigi tantangan dan menyusun strategi solutif. Tidak hanya itu, blueprint juga menawarkan program, arah, fokus kegiatan serta langkah-langkah implementatif. Bukan hanya bagi ISKINDO tetapi institusi lain yang punya perhatian pada isu kelautan nasional.Hal-hal substantif dan penting untuk dipahami pada konteks penciptaan blueprint adalah apakah hakikat dari pembangunan kolaboratif dan poros maritim itu sendiri.

Apa sesungguhnya motif dan visi dari diksi ‘Cetak Biru Pembangunan Kolaboratif Poros Maritim atau sebutlah, Revolusi Biru itu’?

***

Pembangunan adalah pilihan menjawab agenda perubahan yang terencana. Pada konteks itu adalah perubahan yang direncanakan dan bersinggungan dengan diksi Poros Maritim (Dunia) dengan memandang posisi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Indonesia. Di dalamnya, sebagai sebuah praksis, kata kolaboratif meniscayakan identifikasi peran multipihak dan berkaitan dengan bentuk dan kapasitas yang dipunyai, apa yang bisa dibagikan.

Di situasi Indonesia, Poros Maritim merupakan muara kehendak rezim Jokowi-JK yang melihat peluang membangun Indonesia dengan menggetarkan sumbu potensi, kekayaan, khazanah, ‘Naga Tidur’ bernama kelautan. Fungsional dimaksudkan bahwa laut, bahari, samudera adalah fungsi-fungsi sosiologis, kultural dan politis yang dapat menjadi perekat sekaligus penguat ekonomi dan politik Indonesia. Tetapi tentu saja ini tak cukup, elemen lainnya harus menjabarkan dan mengidentifikasinya sesuai realitas lokal. Inilah yang harus diidentifikasi untuk menemukan aktor, menyigi kapasitas, pengalaman, pengetahuan, dan daya juangnya dalam membangun potensi sumber daya kelautan tersebut. Inilah tantangannya.

Pemilihan diksi pembangunan secara kolaboratif yang dipilih ISKINDO Sulsel seolah ingin menjawab asumsi dan ekspektasi bahwa laut tak semata sebagai ‘ruang eksplorasi, eksploitasi, ruang pamer kuasa, wahana sampah dari daratan belaka’ tetapi manifestasi dari dinamika membangun cita-cita bangsa yang menyejarah, berdaulat, berkelanjutan dan menyejahterakan. Manifestasi yang memungkinkan semua pihak berkontribusi positif, bukan sebaliknya. Bukan apa-apa, 30 tahun terakhir, degradasi sosial ekonomi dan ekologi telah mengantar komunitas di pesisir dan pulau tetap terpasung dalam ketidakberdayaan.  Semua pihak membaca itu.

Posisi strategis Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan memboyong kekayaan historis pemanfaatan ruang laut dan daratan untuk kepentingan politik, ekonomi hingga kebudayaan. Catatan-catatan sejarah tentang tanah di selatan Sulawesi, keragaman suku dan budaya, entitas sosial yang mewujud kerajaan-kerajaan otonom di pesisir, menunjukkan betapa kawasan ini adalah juga simpul pertumbuhan kebudayaan sekaligus daya tarik bagi pihak lain dalam dimensi yang luas, kepentingan ekonomi, politik, kekuasaan hingga kebudayaan.

Salah satu otorita menarik itu adalah Kerajaan Gowa-Tallo di abad ke 17. Sebelum dan setelah jatuhnya Kerajaan Gowa di tahun 1669, Pelabuhan Makassar di Gowa adalah titik temu lalu lintas strategis pengelana dan penjelajah bumi.Kapal-kapal ekspedisi seperti Wallacea, pelaut dari Eropa hingga armada Jung dari Tiongkok dilaporkan menjadikan pantai Makassar di Sulawesi Selatan sebagai ruaya usaha, tempat transit sekaligus tempat loading logistik sebelum ke destinasi akhir di timur atau ke barat.

Pelabuhan Makassar adalah bukti timeline sejarah yang merupakan poros berdenyutnya kehidupan maritim sejak nun lampau. Catatan-catatan tentang relasi bisnis antara Makassar dan Singapura, dengan Eropa dengan Australia telah menggeliat sejak abad 17. Puncaknya di abad ke 18 dimana tarik menarik kepentingan kutub-kutub kekuasaan perdagangan dan hegemoni menjadikan Makassar sebagai episentrumnya.

Di pesisir Makassar, nun lampau, terdapat tata kelola maritim yang demokratis di Gowa-Tallo hingga menggoda datangnya atase-atase perdagangan Eropa di Pelabuhan Makassar di abad ke-17 dan 18. Ada bukti persinggungan dan pertautan ekonomis, sosiologis dan politis di situ, ada pembauran keilmuan dan transfer kapasitas di situ. Keberadaaan Karaeng Pattingngalloang yang cerdas dan peduli pendidikan adalah pengecualian atas kabar miris setelah lumpuhnya Gowa karena kekalahan telak Sultan Hasanuddin oleh Belanda yang disokong Arung Palakka.

Pelabuhan Makassar adalah simpul pelayaran dari Laut Banda ke tanah Jawa, ke barat. Merupakan titik perlintasan pengiriman kemenyan, barus, damar, kayu cendana, cengkeh, hingga teripang ke Tiongkok. Merupakan spot strategis di kancah relasi bisnis internasional.

Catatan-catatan dari Tome Pires dan Eredia tentang geliat di Asia Tenggara menyebutkan Makassar sebagai salah satu simpul penting itu sejak abda ke 16. Tuan Dalrymple dan Forrest yang tersohor, pengelana dan peneliti, menyebutkan antara abad 16 hingga 18  geliat ekonomi juga terpolarisasi dari sini. Tahun 1800, Makassar (atau Gowa-Tallo) menjadi domain kontrol Belanda yang memainkan VOC sebagai dirijennya. Cerita-cerita tentang sepak terjang Belanda di Makassar ini juga ditemukan di dalam karya novel Joseph Conrad dan Sommerset Maughn (Macknight, 2017).

Dalam bukunya The Voyage To Marege (2017), peneliti Asutralia C.C Macknight, menyebut bahwa meski telah diluluhlantakkan perannya sebagai bandar otonom sebelum tahun 1700-an, Belanda giat membangun bandar dan kota, mematikan pengaruh Raja Gowa-Tallo di pesisir barat laut Sulawesi Selatan (Makassar), membangun ikon Benteng Panynyua atau Fort Rotterdam dan Societet de Harmonie adalah dua hal yang membuktikan daya pikat bangsa lain di Makassar.

Saat itu, pelabuhan Makassar tetap memegang fungsi penting sebab alasan letak strategisnya itu, di sana berlangsung setidaknya tiga aspek atau dimensi denyut kehidupan yang mencirikan titik strategis ini.

Pertama, menurut Macknight, Pelabuhan Makassar adalah pintu masuk barang-barang dari luar neger (impor) yang dibutuhkan oleh Belanda sekaligus warga Gowa dan sekitarnya. Yang kedua, menjadi simpul pendistribusian barang-barang impor tersebut dan pada saat yang sama juga ada unit usaha yang mengumpulkan produk-produk atau hasil bumi dan lautan di Sulawesi. Yang ketiga, dinamika di pesisir, terutama di sekitar pelabuhan Makassar itu sendiri sebagai geliat maritim. Dengan kata lain, Pelabuhan Makassar tetap merupakan pelabuhan penting meski penguasaannya telah bergeser dari Gowa-Tallo ke Kompeni Belanda.

Sulsel dan Dimensi Poros Maritim

Pemerintah Jokowi-JK memandang bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai poros maritim dunia. Poros maritim adalah gagasan strategis untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Beberapa dimensinya adalah upaya penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.

Hal-hal inilah yang merupakan program-program utama pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan Indonesia sebagai proros maritim dunia. Sebagai sebuah paket kehendak, ide Poros Maritim ini adalah pola lama Revolusi Biru yang dibarukan, yang harus dikontekskan pada situasi kontemporer dan masa depan Sulawesi Selatan, atau Indonesia secara umum. Bagi Sulawesi, ketika Indonesia menjadi poros maritim dunia maka pilarnya pasti terdapat di Sulawesi Selatan. Betapa tidak, posisi strategisnya sebagai pintu tengah timur-barat, selatan-utara seperti yang disebutkan di bagian di atas tulisan ini menjadikannya prioritas atau harus menjadi lomokotif utama.

Oleh sebab itu, ISKINDO harusnya memandang bahwa ke depan, dibutuhkan infrastrukur antar pulau dan sepanjang pesisir di setiap pulau besar dan kecil, di pedalaman atau tepian. Infrastruktur yang tak melulu untuk kepentingan ekonomi tetapi sosiologis. Maka terpujilah Kota Makassar yang tetap menjaga Kayu Bangkoa sebagai wahana warga pesisir dan pulau-pulau, yang tetap merawat Fort Rotterdam sebagai ikon kemaritiman itu. Bukan semata mengawal prasasti kuasa seperti reklamasi dan Center Point of Indonesia.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di Nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang mangrak dari Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan, dan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada.

Pelaut-pelaut Bugis-Makassar yang di dalam darahnya mengalir tradisi kebaharian memerlukan tempaan tambahan untuk sesuai dengan spirit zaman, tangguh dan berpendidikan kelautan merupakan salah satu prasyaratnya. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang kian massif saat ini merupakan ruang yang bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi tradisi tersebut agak sesuai spirit zaman. Oleh sebab itu, kampus-kampus kelautan dan pusat pelatihan kebahariaan harus tampil beda dibanding masa-masa sebelumnya yang terlihat kusut dan mandul.

Fokus ISKINDO Sulsel

Bagi ISKINDO Sulawesi Selatan, sesuai dengan kehendak menyusun blueprint pembangunan kolaboratif terkait Poros Maritim itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tidak banyak tetapi penting (daripada banyak tapi tak bisa dioperasionalkan), sebagai berikut:

Hal pertama yang harus menjadi perhatian bersama adalah bentuk kontribusi apa yang mesti diberikan pada upaya penguatan budaya maritim yang heterogen di pesisir, entitas sosial ekonomi khas Bugis-Makassar sebagai pilar sekaligus basis pemanfaatan. Revitalisasi kebudayaan maritim seperti apa yang relevan dan sesuai konteks Sulawesi Selatan saat ini? Menghidupkan Karaeng Pattingngalloang? Merevitalisasi spirit La Galigo? atau harus menghadirkan lagi figur seperti Prof Ahmad Amiruddin tetapi fokusnya ke Maritim?

Apakah tantangannya sehingga terjadi degradasi nilai pada upaya-upaya pemanfaatan hasil laut di tengah komunitas pesisir? Mengapa tradisi patron-client tak lagi kontributif pada daya tahan sosial-ekonomi di pesisir Sulawesi Selatan.

Yang kedua adalah, bagaimana memastikan pola upaya yang bisa mewarnai corak pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan berbasis laut. Industri-industri perikanan dan kemaritiman domestik yang seperti apa yang dapat menjalankan pengolahan produk perikanan tangkap dan budidaya perikanan dan kelautan sebagai sumbu penggeraknya?

Nampaknya, hal demikian bukan hal sulit di tengah kapasitas yang tersedia yang telah lebih dari cukup, sebaran alumni Kelautan atau setidaknya setelah membaca dinamika kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan sejak 50 tahun terakhir merupakan modal utamanya.

Lalu yang ketiga adalah pentingnya mengajak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Laporan bahwa Gini Ratio Sulsel yang lebih tinggi di atas rerata nasional menjadi bukti bahwa ada disparitas, ada ketimpangan perlakuan. Yang kota makin maju, yang desa pulau ketinggalan. Apaji?

Pemerintah Sulawesi Selatan yang mempunyai lebih dari 200 pulau kecil harus memastikan ketersediaan sarana prasarana transportasi memadai, di Teluk Bone, di Laut Flores sekitar Selayar dan Sinjai, bangunan penyedia logistik hingga industri perkapalan seperti di Bira dan sekitarnya.

Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendorong tumbuh kembangnya kolaborasi pariwisata bahari seperti di Bira Bulukumba, Atol Taka Boneate, Kepulauan Sangkarang di Takalar, Makassar, hingga Pare-pare. Teluk Bone juga harus menjadi perhatian. Disebut kolaborasi untuk pengembangan pariwisata, sebab bidang ini sangat bergantung pada bidang perhubungan, tata ruang, perdagangan hingga pendidikan.

Hal-hal demikian itulah yang harus dimasukkan ke dalam cetak biru Poros Maritim atau Revolusi Biru, yang dapat mengisi kapasitas individu, perencana, pengambil kebijakan dan organisasi yang berada di garis depan.  Langkah konkretnya silakan dielaborasi dan didetailkan, bawa ke ruang diskusi perencanaan program masing-masing institusi, organisasi mahasiswa, organisasi alumni, Pemerintah, calon Bupati, calon Walikota, Gubernur atau ranah organisasi masyarakat sipil.

Silakan.

Gowa, 25/02/2017

Tambak Sehat Perlu Kerjasama Sosial

Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, ketika banyak lahan tambak kolaps dan kering kerontang, pemerintah mencari terobosan baru. Ragam strategi telah dicoba, salah satunya menawarkan spesies udang baru namanya jenis Vannamei. Tentang udang, setelah gencarnya serangan penyakit pada budidaya udang windu (Penaeus monodon), ada kecenderungan udang bawaan dari luar negeri, seperti L. Vannamei, menjadi komoditas alternatif pada budidaya udang di tambak.

Udang vannamei merupakan udang asli dari negeri jauh di bagian barat pantai Amerika Latin,  Peru dan Meksiko. Udang ini diyakini dapat dibudidayakan di daerah tropis, seperti Indonesia.  Walau muncul kekhawatiran bahwa jenis ini tidak akan bertahan lama. Sudah banyak pengalaman menunjukkan bahwa spesies dari luar (non endemik) kerapkali menjadi sumber penyakit baru. Mengadopsi spesies lain untuk menutupi ketidakproduktifan spesies sebelumnya merupakan jalan pintas yang banyak terjadi di Indonesia.

Dilema Bisnis Udang

Di Sulsel, udang dan kakao adalah dua komoditi yang bersanding dengan nikel sebagai tiga besar penghasil devisa. Kini, tetap menjadi tumpuan namun ada dilema menggelayut. Kedua komoditi dirundung duka, digerogoti hama dan penyakit ganas. Banyak pelaku bisnis ini meninggalkan lahannya. Luasnya hamparan kakao dan tambak udang seakan-akan hanya cerita sisa kekayaan belaka. Sebagian besar telah susut produksi.

Banyak yang paham penyebabnya namun selama 20 tahun terakhir,  praktis tidak ada kemajuan berarti dalam memberantas serangan hama penyakit pada primadona ekspor tersebut. Berbagai metode dan teknologi pencegahan topdown tidak berhasil. Dimanakah letak persoalannya? Dan upaya apa yang layak ditempuh? Pertanyaan ini diajukan untuk memberi kesadaran baru karena selama ini, jauh sebelum terobosan di atas, perkembangan sektor perikanan dan perkebunan kita jalan di tempat jika dibandingkan kemajuan negara tetangga. Bisnis udang di Sulsel sedang di persimpangan jalan.

Banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa maraknya atau meluasnya penyakit ini, dikarenakan sistem usaha yang tidak higienis. Jika ini benar, maka akar penyebabnya adalah sikap pekebun atau petambak dalam memandang jenis komoditi yang dikelolanya. Banyak yang masih tak acuh, karena masih mengadopsi cara pandang tradisional. Masih menggantungkan pada sikap baik alam. Nampaknya, petambak (termasuk petambak) kita tanpa inovasi dan semangat telaten dalam merawat.

Pada beberapa kasus, tambak-tambak semi intensif atau tradisional jauh dari penanganan “best management” yang memadai. Petambak, nyaris tidak punya waktu untuk melakukan perawatan, kontrol kualitas air, pengapuran atau tindakan preventif lainnya. Mereka lebih mendahulukan bahan-bahan kimia dan pestisida sebagai pembasmi hama dan penyakit.

Pada usaha tambak, sistem tana guna air yang tidak menggunakan filter, sistem perpipaan yang buruk, lemahnya kontrol kualitas air kerap menjadi pemicu masuknya hama. Hal ini kerap dialami pada tambak-tambak tradisional, usaha dimana sebagian warga pedesaan menggantungkan harapannya. Jumlah tambak tradisional inilah yang banyak di Indonesia. Mereka juga kerap tidak taat musim tebar.  Seringkali, ada yang baru menyebar benur sementara di petak lain, sedang panen. Ketika tambak lain sedang mengeringkan arealnya, petak lain sedang mengisi. Di sinilah kerap terjadi kontaminasi penyakit atau hama.

Solusi Alternatif

Selain menyiapkan anggaran, pemerintah perlu menstimulus atau memberi contoh praktik kerjasama antara petambak, tidak sekadar menyiapkan skema bantuan dana. Salah satunya dengan melibatkan pihak ketiga atau pekerja sosial yang akan mamfasilitasi komunikasi dan penguatan kapasitas pelaku usaha. Karena dengan melakukan hal itu, upaya pengelolaan tambak yang lebih baik akan mengarah pada pencegahan meluasnya penyakit mematikan tersebut.

Pihak ketiga dapat mendorong kesepakatan di antara pelaku usaha misalnya, jadwal bersama di tambak seperti pengapuran tambak, tebar serentak, membeli benur atau bibit dari hatchery atau penyuplai bibit terakreditasi, sistem pengelolaan air dan sebagainya.  Dukungan teknis dari perguruan tinggi, instansi terkait, memang tetap diutamakan namun tidak bisa melupakan kerja-kerja kolektif pada tingkat akar rumput demi merevitalisasi komoditas penyumbang dollar tersebut. Diperlukan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan skill petani/petambak mengelola arealnya secara dialogis dan transformatif.

Hal lain adalah bahwa selama ini telah banyak pelatihan yang diberikan kepada petambak dianggap tidak efektif karena cara penyampaiannya tidak sesuai dengan kapasitaspeserta.  Selama ini rendahnya implementasi inovasi hasil penelitian dan praktek best management practices (BMP) baik di usaha tambak, pada tingkat lapang karena kurang mempertimbangkan preferensi petani terhadap karakteristik inovasi dan metode petani belajar dalam perencanaan usaha. Banyak yang lalai dengan karakteristik teknologi yang mesti mereka anut misalnya bagaimana mengetes kualitas air, pemupukan dan sebagainya.

Akhirnya, jelas sekali bahwa alokasi dana pemerintah dan dukungan infrastruktur bukanlah segalanya, merangsang daya kritis petambak untuk belajar secara mandiri dan bekerjasama di antara mereka lebih penting, dengan kata lain, pemerintah mesti merefleksi kembali strategi dan metodologi peningkatan kapasitas petambak selama ini.