Pemimpin Takalar Harus ‘Pandai Berminyak Air’

DSC_0549
Kapal nelayan Galesong sebelum bertolak ke Papua (foto: Kamaruddin Azis)

Menurut JS Badudu, peribahasa ‘Pandai Berminyak Air’ bagus disematkan untuk sesiapa yang pandai memanfaatkan potensi yang ada meski tipis dan sedikit menjadi indah, berfaedah dan membanggakan.

‘Neceski’ kata orang di Galesong. Meski hanya bermodal air, dia bisa assua’sua’ kece dan kinclong. Punna parallu pi’ru!

***

Saya pernah gabung di sebuah grup bertema Takalar namun keluar karena di grup itu yang banyak dibagikan hanya konflik, perselisihan hingga saling hujat. Tak ada yang kelar jika hanya konflik tanpa ujung.

Saya termasuk yang tak setuju jika ada akun palsu di sebuh grup, dengan nama aneh, asing dan ‘ero nikana pemberani’ padahal karoppo’ji.

Harusnya tidak ada masalah asal dia berbagi kabar yang terverifikasi atau faktual, bukan mengada-ada apalagi ‘pajai je’ne bawa’ belaka.

Jadi begini. Tentang cara kita memanfaatkan social media seperti Facebook melalui grup ini, ada baiknya kita kembalikan ke lubuk hati paling dalam.

“Siapa saya dan apa yang bisa saya kontribusikan untuk Takalar?”.

Arah pertanyaan ini adalah apa yang dapat kita berikan agar Takalar menjadi lebih baik, lebih maju dan bermarbatat sebagai kampung halaman para bijak dan sombere’ atau tidak sombong tapi beretika.

Saya percaya, sebagian besar dari kita di grup ini pasti akan mengatakan hal demikian, ingin melihat Takalar maju, berubah lebih baik dan terdepan.

Pertanyaan, perubahan apa yang kita mau lihat? Perubahan apa yang kita sebut lebih baik dan terdepan?

Perubahan yang direncanakan

Kalau kita buka buku-buku perencanaan pembangunan, maka dua kata ini ‘pembangunan dan perencanaan’ maka setidaknya ada defenisi atau tafsir yang perlu kita dalami.

Apa sesungguhnya makna kata membangun atau pembangunan? Apakah hanya untuk urusan ‘siapa yang bangun pagi hari’ atau ‘membangun rumah mentereng di tepi pantai’?

Apakah bisa disebut pembangunan jika membiarkan kampung orang lain dikeruk pasirnya lalu mendirikan bangunan setingggi Bawakaraeng di kampung sebelahnya?

Lalu, apakah yang disebut perencanaan? Hai para pengguna Facebook atau aktivis social media, apakah perencanaan yang sosodara maksud?

Apakah dia sebuah tindakan untuk melancarkan aksi tipu daya, membikin berita palsu dan mengajak khalayak memviralkannya? Apakah dia akun palsu yang disiapkan untuk merusak reputasi rezim?

Apakah dia akun palsu yang mengancam orang lain lalu meminta kompensasi uang atau proyek?

Tidak, tidak, tidak saribbattangku semua. Kalau membaca buku perencanaan pembangunan, defenisi pembangunan adalah suatu itikad untuk melakukan perubahan yang direncanakan.

Jadi perubahannya direncanakan. Misalnya, kalau selama ini Takalar pembangunan sumber daya manusianya hanya menghasilkan 10 ribu santri atau hanya 50 Imam Kampung, mungkin nanti dengan Bupati baru akan dicetak 20 ribu santri, atau 200 imam.

Bisa juga merencanakan membangun 20 Kampung Nelayan di pesisir Galesong sebab selama ini ‘manna se’re kampung nelayan’ tidak pernah tong dibereskan kebutuhan-kebutuhan kesehariannya.

Misalnya merencanakan untuk menyiapkan pesisir dan laut yang bersih dari sampah, menata rumah biar bisa lebih asri dan nyaman, atau mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Beba biar lebih kinclong dan sehat. Atau menghidupkan TPI Boddia untuk menjadi pusat kuliner hasil laut supaya tidak lagi sekadar dipakai untuk pacaran bagi kaum muda. Begitulah.

Nah, kalau pembangunan berkaitan dengan perubahan, maka perencanaan apa pade’ defenisinya?

Perencanaan kalau diartikan sederhana adalah aplikasi pengetahuan, penerapan pengetahuan tentang apa saja yang dituangkan ke dalam gagasan perubahan itu.

Jadi poinnya pada pengetahuan kita tentang Takalar, bentang alam di 9 kecamatan, potensi luar dalam 82 desa atau kapasitas pada 252,275 jiwa.

Nibodoi caritayya, membangun Takalar berarti mengaplikasikan pengetahuan kita tentang dimensi Takalar, baik alam, orangnya, nilai-nilai sosial budaya, hingga kapasitas ‘ikambe’ dan kelembagaannya. Kapasitas papekang hingga kapasitas koperasi (punna paeng nia).

Pengetahun kita, bukan urusan Pilkada semata

Jika demikian adanya, kalau hendak mambangun Takalar maka kita harus berpengetahuan. Harus pandai membaca situasi Takalar, menelaah apa masalah atau isunya (teai gossip atau rumor), harus punya pisau bedah untuk memeriksa di bagian mana Takalar yang perlu dioperasi agar tidak korslet kehidupannya, begitu kira-kira hakikatnya.

Karena saya percaya bahwa kita semua yang mencintai Takalar harus move on dari perselisihan, dari konflik, dari sengketa, ada baiknya kita optimis dan lebih baik bicara cinta ketimbang huru-hara atau terus menerus ‘attui bara pepe’.

Kita harus menunjukkan kecintaan ke Takalar dengan ikut membagikan pengetahuan paling rinci tentang Takalar, dari Aeng Towa hingga Puntondo, dari Cakura hingga Tanakeke.

Agar pengambil kebijakan tidak salah jalan atau salapicca.

Pengetahuan yang saya maksud adalah, apakah kita sudah membantu masyarakat Takalar untuk membereskan mekanisme perencanaan pembangunan di Musrenbangdes?

Sudah membantu pak Desa untuk membereskan RPJMDes, RKPdes hingga bahu membahu menyiakan Bumdes?

Atau, apakah kita sudah membantu dan bekerjasama dengan perencanaan SKPD atau Bappeda untuk menyusun rencana bersama-sama?

Kita punya hak dan kewajiban untuk itu, ketimbang sibuk membongkar aib yang lama dan membuat yang susah semakin susah, yang mengganggu yang ingin berbuat kebaikan dengan hal-hal yang tidak mendasar dan substantif.

Maksud saya, wahai teman-teman yang mencintai Takalar terutama di grup ini, ayo kita bantu masyarakat agar hak mereka tersalurkan di proses-proses perencanaan, bantu LSM atau Pemerintah untuk semakin serius membereskan mekanisme perencanaan mereka agar kelak kita punya agenda pembangunan yang lebih baik, sehat dan transparan.

Saat ini para pemimpin, Presiden, Gubernur, para Bupati, bahkan Syamsari Kitta pun, tak hanya harus pandai menyusun kata-kata untuk mencapai maksudnya melalui Pilkada, atau, harus punya banyak massa yang militan lalu menguasai arena perebutan kuasa, dia juga harus mampu memanfaatkan potensi yang ada, seminimal mungkin untuk kemajuan daerahnya dengan mengajak segenap elemen masyarakat, siapapun.

Sebab, pemimpin adalah mereka yang harus mampu mengubah kekuatan tersedia menjadi peluang, harus memanfaatkan kekurangan sebagai tantangan bersama.

Lalu?

Para pemimpin termasuk Bupati Takalar harus pandai berminyak air. Begitu kata peribahasa JS Badudu. Pandai memanfaatkan sumber daya tersedia untuk terlihat rapi dan gammara’ lahir batin.

Yang saya ingin bilang, kritik boleh asal apa yang disampaikan faktual. Faktual artinya bisa diverifikasi, diperiksa, dicek.

Kalau kita ingin membantu Takalar melaksanakan ‘perubahan yang direncanakannya’ maka kita harus menjadi bagian dalam pembagian pengetahuan, terlibat dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan memboyong pengetahuan, gagasan dan solusi.

Bukan sebaliknya, memelihara berita hoax, mudah copy paste kepalsuan atau hanya bisa memviralkan tanpa mengecek sumber dan isi berita. Giliran dikonfirmasi tentang keabsahan berita sebab orang lain terganggu dan itu fitnah, dia hanya menjawab saya hanya bagikan saja. Porenu!

Kembali ke judul, saya ingin Pemimpin di Takalar juga begitu, pandai mengelola potensi dan kondisi yang ada meski itu minimalis, kecil, tak sekaya kampung lain, melalui perencanaan pembangunan yang bersumber dari pengetahuan dan kedalaman bedah pisau analisis.

Jika ini diterima, kita di grup ini terutama para awak media yang selama ini banyak ‘membantu’ Takalar bisa lebih dalam mendedah potensi yang berserak di Takalar melalui agenda pembangunan.

Akhirnya, jangan hanya menunggu Pemimpin berminyak air seperti peribahasa JS. Badudu, kita pun perlu assua’-sua’ manna mamo je’ne bawa secukupnya.

Puih!

Kalibata, Jakarta, 31 Desember 2017

Advertisements

SK-HD, Bersetialah Hingga Akhir

Syamsari dan Bur (foto: Fajar Online)

Sepasang berbahagia sebentar lagi dilantik atas nama demokrasi. Setelah melewati onak duri palagan Pilkada Takalar, SK-HD sukses melenggang ke tampuk kuasa Bupati dan Wakil terpilih Takalar, 2017-2022. Perjalanan keduanya, layaknya perhelatan Pilkada penuh dengan drama dan juga intrik, dari akar rumput hingga elite.

Yang tak kalah seru adalah ‘online war’ dari pada simpatisan dan tim sukses. Tapi begitulah, kompetisi kuasa bernama Pilkada, selalu berujung pada siapa yang unggul kuntitatif dan prosedural. Syamsari dan Haji De’de meraup 88.113 suara sementara pesaingnya yang juga incumbent 86.090 atau beti 2000-an suara.

Faktor kunci

Tak bermaksud membuat baper, penulis ingin membuka kembali lembaran proses Pilkada sebelumnya yang mengantar pasangan itu.

Ada beberapa catatan atasnya. Pertama, SK-HD optimal menggaet simpatisan, terkhusus di Galesong Raya. Mereka menjawab selera voters lebih efektif dengan gaya ‘defensif, humble dan membaur’.

Mereka berhasil menjaga spirit tim menjaga kantong suara Galesong Raya. Humble atau sombere’, karena pasangan tersebut berhasil memperlihatkan simbol-simbol representasi rakyat kecil yang sederhana, tak wara-wiri dengan atribut elite dan cenderung simplistis pada inti pertarungan Pilkada.

SK-HD intens menyigi dan menjaga basis kantong-kantong suara terutama di Galesong Raya (Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan) yang selama ini terkenal intim dengan Golkar. Mereka membeber 22 program unggulannya (termasuk program sapi itu) dengan rinci, Itu terlihat di beberapa rumah warga Galesong. Informatif, fokus tanpa harus mencibir program pesaing.

Buahnya, banyak kaum muda progresif dan memahami filosofi pemberdayaan politik warga merapat di SK-HD lalu ditambah para ‘pria bergamis’ dari PKS yang tangguh bersilaturahmi door to door.

Kedua, Parpol pengusung Bur-Nojeng terlihat melempem. Banyaknya partai pengusung belum berkorelasi dalam meraup suara terutama di pesisir Galesong hingga Sanrobone. Penetrasi wakil partai tak optimal masuk ke relung sukma pemilik suara.

Dua sebab, perwakilan partai tak merepresentasi psikologi warga, sebab sebagian datang dari wilayah lain, bukan warga asli Galesong dan ini menjadi ‘sasaran agitasi politik di linimasa Pilkada’. Kedua, SK-HD diuntungkan transisi kepemimpinan di tubuh Golkar Sulsel. Hadirnya Nurdin Halid bak antitesis bagi voters fanatik SYL.

Ketiga, ada kulminasi semangat kolektif Galesong Raya nan sengit. Bahwa mereka amat mampu mendudukkan putra terbaiknya, kompeten dan ‘tawadhu’ di pucuk Pemerintahan setelah puluhan tahun tak kebagian kursi meski hanya wakil Bupati.

Ada panggilan kesadaran baru tentang betapa strategisnya Galesong Raya sehingga tak bisa dipandang sebelah mata. Perlu diketahui bahwa proses terbentuknya Kabupaten Takalar secara administratif adalah juga buah tangan keluarga Karaenga ri Galesong.

Bagi mereka, bersatu di Pilkada adalah niscaya, sebanding dengan kekuatan politis di Teluk Sanrobone yang juga dahaga perubahan.

Keempat, manajemen timses SK-HD efektif menggerakkan unsur-unsur pada tingkat terendah hingga ke penghitungan suara. Mereka merangkul yang ‘tercampakkan’ di birokrasi, pengusaha, simpatisan di hampir semua kecamatan untuk berbagi informasi.

Sungguh, penulis tak pernah melihat geliat politik di Galesong Raya seantusias ini. Posko-posko pemenangan menjamur saat itu, loyal.

Kelima, rentetan peristiwa seperti kisruh tanah Laikang hingga lambat atau tidak cairnya dana Sisduk 2016 amat berpengaruh.

Yang keenam, diuntungkan momentum dan faktor RMS dan soliditas tiga partai. Meski Syamsari kader PKS dan De’de PPP, RMS-lah yang getol memotivasi timses.

Dia pengecualian di tengah tudingan partai-partai kerap meminta ‘mahar politik’. RMS ingin membuktikan ke pucuk Nasdem bahwa dia all out, sebagai figur kapabel untuk kontestasi politik yang lebih tinggi di Sulsel, Gubernur misalnya.

SK-HD, bersetialah pada janji

Kita, atau siapapun yang mencintai Takalar tanpa beralas kepentingan sektarian, partisan atau wilayah tertentu pasti sadar bahwa potensi strategis di selatan Makassar, Takalar adalah kekuatan sosial ekonomi penting di Sulsel.

Potensi kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan hingga pariwisata pantai, harus dikelola baik dan tak lagi sekadar jadi gula-gula manis di dokumen perencanaan. Tak lagi membiarkan sektor swasta jalan sendiri dan Pemda sibuk dengan agenda yang ekslusif dan tidak efektif.

Valuasi ekonomi yang tinggi dan strategis pada potensi tersebut tentu modal bagus untuk SK-HD. Letak Takalar di selatan Makassar adalah simpul pembangunan yang tidak perlu waktu lama untuk tumbuh kembang.

Jika ada yang perlu dirawat dan diperkuat maka itu adalah kesungguhan dan mentalitas para ASN untuk tetap mengabdi, bukan ‘mengambil’.

Kita, terutama warga Takalar sudah lama dibuat lippu oleh informasi praktik korupsi, inefisiensi hingga laku semena-mena oknum Pemerintahan yang lebih mendahulukan kepentingan kuasa, kursi, jabatan ketimbang memperbaiki layanan mereka ke publik.

Keduanya tidak boleh meninggalkan atau menanggalkan lembaga-lembaga sosial yang selama ini concern pada perubahan-perubahan substansial di Takalar. Kapasitas dan daya juang warga pesisir dan petani di Takalar yang telah terbukti solid dan toleran adalah modal sosial yang dapat dioptimalkan oleh SK-HD.

Masih banyak organisasi-organisasi mitra di Takalar yang punya idealisme, yang bersedia mengalokasikan sumber daya mereka, kekuatan, kompetensi, tanpa harus merengek ke kas-kas Pemerintah demi proyek. Yang mereka butuhkan adalah komunikasi dan kesepahaman dalam menjalankan misi masing-masing dan tak dinihilkan oleh Pemerintah.

Oleh sebab itu, SK-HD harus interns dan konkret memperkuat relasi positif patron-client pesisir, kekuatan kelompok tani seperti di sekitar Palleko hingga Mangngarabombang. Harus merangkul para petani pengguna air, menjadi bagian forum-forum warga yang kian subur belakangan ini termasuk ‘masyarakat dunia maya Takalar’ yang kian bernas dan mencerahkan.

SK-HD harus membangun koalisi dengan aktivis LSM yang telah semakin terorganisir dan kompeten. Tentu dengan menyepakati kriteria dan prosedur yang ideal. Menjadikan mereka mitra tentu akan menjadi mercusuar pelayaran pembangunan mereka di lima tahun berikutnya.

Riuh di atas Takalar karena hembusan angin perubahan yang bertiup kencang dari Galesong Raya hingga Laikang itu harus segera dikelola dengan baik oleh SK-HD, oleh siapapun, sebagai pelajaran, sebagai inspirasi. Semoga hanya angin kesiur, tanpa gaduh dan ricuh dalam menapaki jalan panjang pengbdian mereka.

Pahamilah bahwa sudah banyak bukti ketidakcocokan antara pucuk Pemerintahan di wilayah lain, dan harusnya itu menjadi pertimbangan bagi keduanya untuk bisa mengambil inspirasi dan bersiteguh hati untuk terus bersetia.

SK-HD adalah sepasang dari sekian banyak putra-putra terbaik Takalar, karenanya, siapapun yang unggul harus merangkul pesaingnya, yang belum beruntung ambil hikmahnya. Ke depan, agenda perubahan yang telah disiapkan semoga dapat direalisasikan.

Demi Takalar dan janji suci Pilkada, Tuhan pasti akan buka kesempatan seluas mungkin untuk berbenah, mengabdi dan membuktikannya. Kuncinya, bersetialah pada rakyat!

Salamakki, semuanya!

Cerita di Balik Nilai Ekspor Kelautan dan Perikanan yang Melonjak

dfw-5172-jpg-59f882548dc3fa69e7292bc2
Produk kepiting olahan siap ekspor milik GMCP Gresik (foto: Kamaruddin Azis)

Tren positif dampak kebijakan Kelautan dan Perikanan nasional pada nilai ekonomi dapat dilihat sejak bulan-bulan pertama di tahun 2017. Pemerintah merilis bahwa produksi kelautan dan perikanan tangkap laut nasional di semester I 2017 menunjukkan signifikansi kenaikan. Ada lonjakan drastis.

Hasil tangkapan laut mencapai 3,35 juta ton, naik 11,3 persen dibandingkan periode sama tahun 2016 yang sebesar 3,01 juta ton (BPS/Pusdatin-KKP). Hal tersebut disebut berdampak pada Produksi Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan atas harga berlaku tumbuh 11 persen dari Rp 152,91 triliun pada semester I 2016 menjadi 169,76 triliun pada semester I 2017. Demikian data Badan Pusat Statistik (BPS).

Disebutkan pula bahwa berdasarkan PDB harga konstan, sektor perikanan tumbuh 6,8 persen. Lonjakan tersebut oleh Pemerintah karena konsistensi dalam pemberantasan praktik penangkapan ikan illegal, tak dilaporkan serta tak sesuai aturan (illegal, unreported, unregulated/IUU fishing) sejak Jokowi berkuasa tahun 2014.

Lebih dari itu, capaian penting dan membanggakan tersebut juga berkorelasi pada nilai PNBP KKP pada 2016 yang mencapai Rp 462 miliar atau tertinggi dalam sejarah. Jadi dengan pemberantasan IUU fishing telah berkontribusi pada penyelamatan uang negara serta perbaikan penerimaan pajak dan PNBP.

Nilai ekspor melonjak

Jelang tutup tahun 2017, indikasi positif tersebut terus terjaga dan menggairahkan harapan para pihak yang ingin melihat Indonesia berjaya di lautan. Setidaknya jika mendengarkan paparan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP, Nilanto Perbowo di depan belasan awak media.

Nilanto membeberkan kabar baik tren produk kelautan dan perikanan selama kurun waktu Januari hingga Oktober 2017 dengan menyebutnya sebagai ‘Profil ekspor-impor hasil perikanan periode Januari – Oktober 2017’.

“Tren nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan. Ini cenderung lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing, seperti Thailand, Vietnam, China dan Filipina,” katanya.

Menurut Nilanto, penurunan volume ekspor tersebut tidak mempengaruhi peningkatan nilai ekspor. Terdapat beberapa alasan atas peningkatan tersebut. Di antaranya, karena meningkatnya harga produk di pasar ekspor. Yang kedua adalah adanya nilai tambah pada produk.

“Atau bisa jadi produk yang mengalami penurunan volume berasal dari produk yang memiliki harga rendah atau under value,” tambahnya.

Hal itu, menurut Nilanto, dapat dipahami dengan melihat tren sebelumnya. Pada tahun 2014, produk dengan HS 030369000, 0303891999 (kategori ikan laut lainnya) memiliki volume 49 ribu ton dengan nilai ‘hanya’ USD 81 juta sehingga harga rerata setara USD 0.5 perki;ogram.

“Dari jumlah tersebut 84% berasal dari Maluku, dengan volume 126 ribu ton dan bernilai USD 53,6 juta, harga rerata USD 0.4 perkilogram dengan negara tujuan Thailand (88%) dan China 10%, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 3.147 ton atau turun 97.5%  dibanding 2014,” sebutnya.

Menggunakan contoh Maluku ini menjadi basis rujukan yang logis sebab di sekitar Maluku termasuk Maluku Utara beberapa industri perikanan yang menggunakan armada asing tentu sangat terpapar kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

Nilanto juga menyatakan bahwa komoditas utama meliputi udang, tuna-tongkol-cakalang (TTC), rajungan-kepiting (RK), cumicumi-sotong-gurita (CSG) dan rumput laut (RL) dengan proporsi terhadap total sekitar 76.6% (nilainya) atau 67.3% pada volumenya dengan tren pertumbuhan positif 8.7% pada nilai dan 3.77% pada volume pada periode Januari – Oktober tahun 2016 dan 2017.

Sejauh ini negara tujuan utama ekspor produk kelautan dan perikanan adalah Amerika Serikat, Jepang, negara-negara anggota Asean, China dan Uni Eropa dengan proporsi terhadap total sekitar 85.3% pada nilai dan 84.6 pada volume dengan kecenderungan pertumbuhan menjadi positif 8.18% pada nilai atau 0.19% pada volume pada periode Januari – Oktober tahun 2016-2017.

Pada paparan tersebut dikutip juga tren nilai, volume dan harga ekspor bulanan meningkat pada rentang Januari 2012 hingga Oktober 2017.

Beberapa di antarnya adalah terkait nilai bulanan ekspor, impor dan neraca perdagangan masing-masing yang naik sebesar 1,7%, 4.3% dan 1.7% dengan nilai rata-rata persentase nilai impor terhadap nilai ekspor sebesar 10.4%.

Salah satu yang menarik adalah bahwa pada rentang itu, tren rata-rata harga bulan ekspor mengalami peningkatan dengan harga rerata sekitar USD 3.63 per kg. Informasi ini bersumber ke BPS dan diolah oleh Ditjen PDS-KKP pada 474 produk HS 10 digit 2012.

Demikian pula tren ekspor tahunan yang meningkat pada rentang 2012 hingga 2016.

“Nilainya naik 2.45%, impor turun 1.89%, neraca naik 3.05%. Rata-rata persentase nilai impor berbanding nilai ekspor sebesar 10.36%. Sementara volume ekspor turun 3.23%. volume impor turun 6.9%, rata-rata persentase volume impor berbanding volume ekspor sebesar 27.10%” lanjut Nilanto.

Tren tersebut menurut Nilanto bisa jadi karena meningkatnya harga ekspor, adanya nilai tambah produk, hingga produk berharga rendah.

Pada pemaparan tersebut beberapa hal yang juga diungkap adalah status Tuna-Tongkol-Cakalang yang masih satu paket dalam penamaan produk. “Sampai saat ini kita masih belum bisa mengeluarkan, misalnya jenis tongkol dari TTC. Cakalang pun, masih dalam bentuk frozen, tetap disebut sebagai TTC,” kata Nilanto.

“Direktorat kami akan mengusulkan, beberapa jenis seperi albacore big eye, akan kita pisahkan dengan cakalang, ini pada kode HS itu,” katanya terkait masih adanya ketidakjelasan dalam kategori, spesifik produk pada potensi unggul Indonesia seperti tongkol dan cakalang.

Urusan sinkronisasi data produk perikanan ini terhubung antara KKP dan BPS namun tetap merujuk pada UN COMTRADE (publikasi ITC yang diunggah pada 9 Agustus 2017). Hal tersebut dirangkum pada penilai tren pertumbuhan nilai pertumbuhan ekspor Indonesia yang meningkat lebih tinggi dibanding beberapa negara pesaing pada periode 2012-2016.

“Indonesia naik 2.32% per tahun, China 2.29%, Viet Nam hanya 1,45%, Filipina naik 0.32% sedang Singapura turun 0.32%, Malaysia turun 3,52% serta Thailand turun hingga 7.73% per tahun,” sebutnya.

Tak hanya itu, Nilanto juga menyebut pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara tersebut.

“Kita naik 2.67%, China hanya 0,60%, Thailand, Viet Nam dan Filipin turun,” tambahnya mantap.

“Yang juga menarik adalah nilai tambah itu, ada tren positif bahwa industri dalam negeri semakin banyak yang melakukan ekspor tidak dalam gelondongan, tetapi dalam bentuk loin, stick atau fillet. Apabila ini akan terus berlangsung maka nilai ekspor akan semakin naik lagi,” kunci Nilanto.

dfw-5184-jpg-59f88208a208c040356c9072
Suasana di GMCP Gresik (foto: Kamaruddin Azis)

Mengintip salah satu eksporter Rajungan di Gresik

Dear pembaca, relevan dengan capaian tersebut di atas, dimana salah satu produk ekspor adalah kepiting rajungan, ada baiknya kita melongok salah satu unit usaha perikanan yang menyasar pangsa ekspor.

Namanya PT Graha Makmur Cipta Pratama (GMCP). Dia adalah perusahaan pengekspor produk olahan kepiting rajungan yang berbasis di Gresik.  GMCP adalah anak usaha Indokom Group yang berdiri sejak 1994.

“Awalnya, kita bergerak di bidang ekspor kopi dan udang, namun sekarang sudah masuk ke bisnis rajungan, khususnya rajungan biru. Ada dua dua pabrik pengolahan kepiting, di Purwakarta dan Gresik ini,” kata Hengki Adi, manajer senior GMCP saat ditemui beberapa waktu lalu di di kantornya di Jl. Industri 29 A Buduran Gresik, Jawa Timur.

Langganan dekat GMCP adalah perusahaan-perusahaan penerima dari Amerika Serikat atau dengan kata lain, pasarnya ada di Negeri Paman Sam dan sebagian besar pemasoknya tersebar di seluruh Indonesia. Produk yang disebutkan sebelumnya adalah andalan GMCP. Bukan hanya di Jawa, seperti Cirebon atau Indramayu tetapi juga dari timur Indonesia termasuk Papua.

“Kepiting olahan kami diminati pasar Amerika,” kata Hengki sembari menunjukkan kaleng-kaleng yang sudah diberi label dan menandakan nama perusahaan dan isinya. Tersebutlah tipe jumbo, flower hingga yang disebut ‘colossal’.

“Di Amerika, kepiting rajungan biru asal Indonesia sangat diminati. Ada yang jadi crab cake, semacam produk yang dikonsumsi dengan tepung roti, gandum,” katanya. Menurut Hengki bisnis kepiting rajungan tujuan Amerika unik dan tidak mudah. Produk-produk ‘second grade’ pun tak bisa sembarangan dijual.

Selain berharap uji kompetensi dapat memastikan kualifikasi dan kompetensi karyawannya, Hengki mengatakan bahwa peran Pemerintah sebagai regulator termasuk universitas telah sangat membantu untuk pengembangan teknologi.

Hengki juga berharap ada perlakuan khusus sebab selama ini perusahaannya tidak sama dengan perusahaan manufaktur. “Kami hanya packer saja sebetulnya sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian terutama pada UMK,” imbuhnya.

“GMCP hanya packing, menjaga suhu, dari kontainer hingga di kapal. Nggak boleh dibekukan, jadi kita produk fresh, bukan frozen, maksimal 4 atau 5 derajat saja,” katanya terkait proses pengolahan produk hingga penanganan dan pengiriman. Perusahaan harus memastikan pengiriman barang dengan menyiapkan kontrol suhu hingga tiba di forwarder, hingga Amerika.

“Demikian pula pembayaran, yang 50% menyusul kemudian. Jadi selama ini kita ngutangin mereka. Padahal kalau ada masalah, 100% jatuhnya di kita,” sebutnya.

“Kita pernah membuang satu kontainer, gara-gara ada persepsi salah paham. Kita ke UK namun kita tidak menyertakan European Number (EU) number, kita diminta harusnya registrasi tiap kaleng, padahal kalau di Amerika cukup didaftarkan 1 kontainer dan masing-masing kode kita tempelkan saja,” katanya.

“Karena kita baru pertama ke sana, kesalahan harusnya bukan di kita. Akhirnya barang dihancurin di sana. Nilainya 3-4 miliar,” katanya tersenyum tipis.

20171215_171030
Nilanto Perbowo di konferensi pers PDS-KKP (foto: Kamaruddin Azis, 15/12)

Produk olahan GMCP dikirim ke Amerika membutuhkan waktu perjalanan sekitar 35-36 hari di luar proses pengolahan di pabrik dan gudang. Harga produk olahannya sangat tergantung pada hari-hari tertentu atau perayaan. Misalnya, harga membaik kalau memasuki hari Natal, tahun baru, maupun perayaan tahun baru China.

“Jadi pada saat tinggi kita lepas, sayangnya kontainer jarang penuh, apalagi jika ada banyak produk broken. Kalau lepas atau keluar dar bulan PO, maka kita rugi, kalau volume sedikit, ya itu tadi, karena kepiting hasil cantrang hampir semuanya tak utuh,” katanya.

“Kami selalu ingin membuktikan bahwa kami melalui proses yang baik di tingkat lapangan, jadi tidak sembarangan,” katanya sambil menyebutkan sekurangnya 4 perusahaan penampung di Amerika seperti Bosch, Bay Colony.

Meski demikian, Hengki sadar betul bahwa ancaman bagi rajungan adalah jumlahnya yang kian berkurang. Intensitas penangkapan berdampak pada populasi kepiting rajungan di laut.

Statusnya sebagai komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diekspor ke ragam negara seperti Amerika dan Eropa maupun Jepang atau Hongkong membuatnya perlu mendapat perhatian untuk konservasi atau setidaknya melalui budidaya.

Subsidi Transportasi, Pariwisata Banda Neira hingga 20 triliun untuk KSPN Toba

20171022_064203

Ayo ke Banda Neira! (foto: Kamaruddin Azis)

Sahabat saya, Mad Korebima, aktivis kelautan yang berbasis di Ambon, mengomentari postingan terkait subsidi dan layanan moda transportasi perintis dari Ambon ke Banda Neira.

Di artikel itu sesuai dengan konfirmasi ke operator pariwisata, saya nilai bahwa terbatasnya frekuensi penerbangan merupakan salah satu yang perlu dibereskan jika ingin melihat pariwisata Banda Neira melesat jauh.

Saya tertarik pada pikiran Mad. “Yang perlu disubsidi itu, kapal cepat ketimbang pesawat yang hanya dinikmati segelintir orang.” Begitu hasratnya.

***

Subsidi dan penerbangan perintis

Sebelum menilai perlu tidaknya subsidi atau bagaimana semestinya, ada baiknya kita periksa status penerbangan perintis sebagai gagasan sekaligus praktik pembangunan yang sudah ada sejak masa Orde Baru.

Penerbangan perintis. Sampai saat ini penerbangan perintis tetap dipertahankan di Indonesia sebagai jawaban atas disparitas wilayah dan untuk menunjukkan bahwa Pemerintah ada di wilayah jauh (remote).

Letak geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah yang berbukit-bukit menjadi alasan mengapa dia masih dibutuhkan. Penerbangan perintis sejatinya adalah kegiatan angkutan dalam negeri yang melayani dan menghubungkan daerah terpencil. Pada daerah tertinggal, tak terjangkau moda transportasi lain serta secara komersial belum menguntungkan. Diulang, belum menguntungkan.

Indonesia nan luas dijejali tak kurang 16 ribu pulau. Ada seratusan lebih berada di perbatasan dan rentan. Karenanya gagasan penerbangan dan perhubungan laut menjadi penting.

Merpati Air, salah satu penerbangan perintis yang berada di garda depan dan menjawab realitas itu. Sayangnya, mereka kolaps dan menguap seiring linimasa.

Sebelumnya, untuk Banda Neira sebagai contoh, mereka melayani rute Ambon – Banda Neira sejak tahun 2013. Mereka membuka layanan penerbangan perintis ke sana dengan menggunakan pesawat type A/C Casa 212.

Kala itu, penerbangan jurusan Kota Ambon menuju Bandaneira pulang pergi dilayani sebanyak 3 kali penerbangan pulang pergi selama satu minggu.

Lalu di tahun berikut, diambil alih oleh Maskapai Aviastar, sama dengan rute sebelumnya, mereka melayani jalur Amahai, Wahai, Banda Neira namun menggunakan DHC 6

Selain Merpati, terdapat beberapa perusahaan yan tenar untuk penerbangan perintis ini. Yang pertama adalah Susi Air. Mereka eksis di jalur seperti Jakarta, Medan, Balikpapan, Kendari, Bandung, Cilacap dan Sentani (Papua).

Tahun 2008, penulis melihat pesawat dari Susi Air membawa lobsters dari Pulau Simeulue. Pada kurun waktu itu ada pulau pesawat SMAC melayani rute Medan – Simeulue.

Belakangan ini ada pula Aviastar dari PT Aviastar Mandiri. Mereka melayani rute Jakarta, Lampung, Balikpapan, Palangkaraya, Samarinda, Makassar, Nabire, Tana Toraja, Datah Dawai dan Banjarmasin.

Yang ketiga adalah Trigana Air, melayani Jayapura – Wamena, Jayapura – Nabire, dan Jakarta – Pangkalan Bun. Lalu menyusl Nam Air, anak perusahaan Sriwijaya Air yang akrab dengan rute Maumere, Kupang dan Waingapau dengan pesawat jenis Boeing 737-500.

Wings Air tak ketinggalan. Mereka juga belakangan ini wara-wiri melayani rute Silangit, Solo, Luwu, Berau dan Selayar. Tak hanya anak perusahaan Lion Air itu, Garuda Indonesia Airlines pun ikut bermain di ceruk bisnis ini dengan melayani rute Bima, Lombok, Labuan Bajo, Luwuk, Mamuju, Ende dan Jember.

20171022_070314

Banda Neira (foto: Kamaruddin Azis)

Kapal laut perintis

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga menyiapkan dana tak sedikit untuk mengakses pulau-pulau atau daerah jauh. Di tahun 2016, ada 930,99 miliar anggaran disiapkan untuk ini.

“Subsidi diberikan untuk pelayaran di 96 trayek kapal perintis,” kata sumber di Kemenhub. Yang berbeda, di tahun itu, skema perintis akan dikelola oleh PT Pelni.

Setahun kemudian, anggaran naik ke angka Rp. 943,99 Miliar. Yang ini dikelola oleh PT Pelni sebesar Rp. 512,92 Miliar dan Swasta sebesar Rp. 431,07 Miliar. Untuk tahun 2018, trayek angkutan laut perintis menjadi 113 trayek dari sebelumnya hanya 90an. P

Sumber di Kemenhub mengatkan bahwa penyelenggaraan angkutan laut perintis bertujuan mendorong pengembangan daerah, meningkatkan konektivitas antar pulau dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya demi terwujudnya stabilitas nasional.

Khusus untuk Maluku, ada lima rute yang dilayani, salah satu di antaranya adalah rute Ambon – Geser- P.Manawoka/Amarasikaru – Gorom/Ondor – Kesui – Tior – Kaimer -P.Kur – P.Toyando – Tual – Dobo – Tual – Banda – Amahai – Ambon

Penerbangan perintis

Subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Misalnya, panti asuhan mendapat subsidi dari Pemerintah.

Diksi subsidi silang diartikan sebabagai subsidi dari pemerintah (atau badan swasta) kepada yang kurang mampu yang berasal dari mereka yang mampu. Misalnya harga bensin naik dan berdampak maka dengan maksud untuk memberi subsidi kepada pemakai minyak tanah yang umumnya rakyat kurang mampu.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Masyarakat di pulau-pulau terpencil kawasan timur Indonesia masih terkendala keterbatasan infrastruktur dan sarana transportasi makanya solusinya adalah moda transportasi perintis.

Lokasi seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur yang sangat membutuhkan dukung ini.  Menurut data Kemenhub, Dari 320 bandar udara, hanya 44 bandara yang melayani penerbangan perintis bersubsidi.

 

Subsidi penerbangan

Berkaitan dengan penerbangan, Pemerintah sejauh ini menyiapkan skema subsidi dengan menanggung biaya transportasi udara. Ditujukan untuk wilayah-wilayah jauh dan potensial.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan maka ada Permen Perhubungan Nomor PM 9 tahun 2016 yang berkaitan dengan kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis. Disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk dapat menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Termasuk di dalamnya demi stabilitas, pertahanan dan keamanan negara.

Bagi Pemerintah, penyelenggaraan angkutan perintis merupakan wujud kehadiran negara terhadap masyarakat sesuai dengan Nawa Cita pertama.

Disebutkan pula bahwa angkutan udara perintis terdiri dari angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo. Ada beberapa kriteria, di antaranya merupakan daerah terpencil, tertinggal dan belum terlayani oleh moda transportasi lain serta secara komersial belum menguntungkan.

***

Menimbang efektivitas

“Pesawat ke Banda Neira masih sangat terbatas,” kata Reza Tuasikal, operator wisata yang sangat berharap intensitas penerbangan menjadi berlipat sebab menurutnya potensi wisata Banda Neira sangat besar untuk dikembangkan.

Reza adalah operator wisata yang amat bergantung pada ketersediaan moda transportasi udara. Sebagai pengelola penginapan dan paket tur wisata di Banda Neira, dengan intensitas penerbangan yang terjaga maka dia bisa mengatur rute dan destinas wisata tetamunya.

Persoalan terkait pesawat ini adalah seat yang terbatas atau sekitar 12 orang, bagasi terbatas, tiket harus dipersiapkan jauh sebelumnya dan penerbangan tidak tiap hari.

Meski harga tiket relatif murah namun kondisi yang disebutkan selumnya adalah alasan mengapa banyak warga berpindah ke kapal cepat.

Harga murah ini karena mendapat subsidi dari Pemerintah atau dengan kata lain, uang ‘tak cukup’ oleh penumpang ditombok oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan agenda pembangunan Pemerintah yang ingin membangun wilayah-wilayah potensial melalui pariwisata, maka lokasi seperti Banda Neira rasanya harus menjadi prioritas utama terkait misi subsidi untuk penerbangan ini. Dengan penerbangan yang terjamin dan efektif, diharapkan dapat berkontribusi pada meningkatnya geliat pariwisata.

20171023_093923

Butuh daya besar untuk memajukan pariwisata Banda Neira (foto: Kamaruddin Azis)

Sayangnya, seperti tanggapan Mad, seharusnya subsidi penerbangan ke Banda dicabut saja dan diberikan subsidi ke kapal cepat.

“Karena daya angkutnya lebih besar,” katanya. Mad menyebut bahwa dengan demikian subsidi tak dinikmati oleh turis.

“Enak benar turis datang berwisata tapi biaya transportasinya disubsidi pemerintah. Apalagi daya angkut pesawat yang cuma belasan orang saja. Separuh lebih isi pesawat adalah turis,” katanya.

Salah satu pertimbangan Mad adalah bahwa selama ini penerbangan ke Banda Neira dalam seminggu cuma sekali.

“Jadi sebaiknya penerbangan ke Banda Jadi penerbangan yang non subsidi dengan target penumpang para turis yang tentu saja bisa bayar lebih,” bagitu tanggapannya,

Menurut Mad, sebagai penerbangan subsidi seharusnya memang dimanfaatkan oleh penumpang lokal. Mad optimis bahwa dengan menjadikan penerbangan sebagai penerbangan komersial yang terbuka, maka besar kemungkinan penerbangan akan bertambah sesuai kebutuhan pasar penumpang yang ke Banda.

Apa yang bisa dilakukan ke depan di Banda Neira, menurut Mad bisa dengan memberikan subsidi ke kapal cepat.

“Berikan subsidi ke Kapal cepat sehingga secara keadilan sosial bisa dinikmati masyarakat Banda yang butuh transportasi cepat. Selain itu, juga bisa mengatisipasi jumlah turis yang berkunjung. Jumlah pelayaran juga bisa lebih banyak,” katanya.

Mad juga memberi masukan agar pembangunan bandara di Banda Neira bisa dipertimbangkan secara cermat.

“Banyak yang perlu dipertimbangkan. Perlu diskusi dan kajian yang benar-benar komprehensif dengan dampak seminimal mungkin,” tanggapnya.

Apa yang disampaikan Mad di atas rasanya sangat relevan karena di beberapa lokasi wisata terutama di 10 lokasi KSPN, Pemerintah mengalokasikan sumber daya yang sungguh sangat besar.

***

Sebelum saya mengakhiri tulisan yang amat panjang ini, saya ingin mengintip bagaimana pilihan Pemerintah dalam membangun salah satu lokasi pariwisata di Sumatera Utara, Danau Toba.

Alokasi anggaran untuk KSPN

Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Jokowi ‘greget’ membangun 10 titik destinasi prioritas pariwisata nasional yaitu Danau Toba Sumut, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Borobudur Jawa Tengah, Bromo Jawa Timur, Mandalika Lombok, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sultra dan Morotai Maltara. Sayang, Banda Neira tak masuk.

20171021_191959

Kota Neira pada malam hari (foto: Kamaruddin Azis)

Di Toba misalnya, akan dibangun fasilitas atraksi, penyusunan master plan, perbaikan akses, menggiatkan fungsi koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur. Termasuk aspek amenitas atau penyusunan skema investasi dan perizinan terpadu, serta pembentukan KEK Pariwisata.

Penyiapan Danau Toba sebagai destinasi tidak hanya pada penyiapan fisik seperti layanan kereta api Medan-Siantar, atau jalan-jalan baru antar kabupaten tetapi pada sumber daya manusia di sekitar Danau Toba.

Target pembangunan Danau Toba yang disebut sebagai supervolcano geopark adalah 1 juta Wisman dengan harapan devisa 16 triliun pada tahun 2019 dan ini berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia di kabupaten-kabupaten yang punya keterkaitan dengan layanan wisata Danau Toba.

Untuk itu anggaran yang disiapkan sungguhlah superjumbo. Terbetik kabar bahwa telah tersedia 20 triliun yang akan menjadi domain proyek Kementerian terkait.

Ada proyek Pengembangan Bandara Silangit, yang ditargetkan menampung hingga 500.000 pax/tahun dan diharapkan telah selesai pada April 2017, dimana ada runaway ukuran 2.655 x 45 meter.

Di Bandara Sibisa akan dibangun runaway 1.200 x 30 meter, akan ada pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, yang menyasar wisata cruise dan sifatnya multifungsi, lalu jalan tol Medan-Parapat, jalan nasional, Jembatan Tano Panggol di Samosir dan dermaga-dermaga di Samosir. Tempat penambatan kapal fery ukuran 300 GT, fasilitats maintenance kapal hingga kereta wisata danau Toba.

***

Mad, sepertinya urusan subsidi ini urusan sepele, masih banyak tema besar yang perlu kita telisik. Semisal kebijakan makro perencanaan pariwisata, penganggaran hingga kesungguhan untuk berlaku adil.  Kalau pun harus ada anggaran, 1 triliun saja untuk Banda Neira, tidak perlu 20 triliun seperti Toba. Su cukupkah?

Membaca agenda pembangunan untuk Toba Samosir, lalu mengingat Banda Neira, saya hanya bisa telan ludah. Kapan juga lokasi seperti Banda Neira digenjot dengan dana maksimum?

 

Ada Tanya di Antara Matak dan Teluk Butun [Sajak]

DFW_3967Ada tanya di antara Matak dan Teluk Butun

Pagi itu, di separuh November.  Di antara Matak dan Teluk Butun, aku memandang lekuk bukit pekat.  Nampak melintang kabut tipis serupa jembatan pada keduanya. Juga pohon-pohon nyiur serupa kelopak mawar yang sebentar lagi mekar.

Awan tebal jadi penghalang.  Nyiur tak melambai, tak ada tanda dari riak, angin dan cahaya. Matahari masih separuh saat seekor burung bangau terbang di atas sekoci dan memberi sapa, “Mau ke mana kalian setelah ini?”

Palmatak, November 2017

Penerbangan Masih Jadi Kendala Pariwisata Banda Neira

20171023_130147

Reza dan Menteri Susi di depan hotelnya (foto: Kamaruddin Azis)

Saat pelaksanaan Pesta Rakyat Banda 2017 dari tanggal 11 Oktober hingga 11 November, penerbangan adalah salah satu isu yang juga banyak dibahas. Hal ini saya dengar dari beberapa tamu dan juga operator pariwisata di sana.

***

Hingga akhir 2016, Pemerintah mengklaim telah mencapai nilai 13,5 juta dollar AS per tahun dari ceruk bisnis pariwisata. Ada peningkatan nyata sebab pada sebelumnya, pariwisata masih ada di peringkat keempat sebagai sektor penyumbang devisa terbesar.

Di acara Sail Sabang di Aceh (02/12), dengan anteng Jusuf Kalla mengatakan bahwa kalau kita mendapatkan 10 juta wisatawan mancanegara berarti akan diperoleh 12 miiar dollar AS devisa. Sekarang nyaris mencapai 14 miliar dollar AS.

Sayangnya, kemajuan ini masih bertumpu pada lokasi-lokasi wisata gemuk seperti Bali, Lombok, Raja Ampat, Labuhan Bajo, Wakatobi atau Toraja. Pulau-pulau kecil terluar yang tidak kalah potensinya masih terpuruk atau megap-megap.

Beberapa ada yang kolaps namun tidak sedikit juga yang terus memupuk optimisme. Mereka masih percaya bahwa dengan tata kelola yang baik, waktu dan kesempatan emas akan berpihak ke mereka. Hanya perlu kesungguhan atas bawah, muka belakang, kiri kanan, kita semua. Indonesia Timur terutama Banda Neira tidak kalah dengan Bali atau Lombok sekalipun.

***

Banda Neira? Iya, sebab di sana, pesona pantai, kandungan dan keindahan lautnya, khazanah kebudayaan, peninggalan sejarah di daratan adalah ceruk bisnis wisata yang belum optimal dikelola hingga saat ini.

Kesan tersebut saya rasakan saat berkunjung ke Banda Neira beberapa waktu lalu dan bertemu beberapa pelaku pariwisata. Reza Tuasikal, adalah satu satu contoh sosok yang getol memperjuangkan agar citra dan daya tarik Banda Neira terus terkerek dan diperhatikan Pemerintah.

Reza adalah operator wisata bahari yang juga mengelola penginapan eksotis bernama The Nutmeg Tree Hotel and Dive dan menjadi salah satu pilar kala digelar Pesta Rakyat Banda 2017 yang digelar sejak 11 Oktober hingga 11 November 2017.

20171022_101131
Keindahan Gunung Banda Besar (foto: Kamaruddin Azis)

Reza terlihat akrab ketika bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia bahkan mengajak Menteri istimewa itu melihat suasana hotelnya yang cozy karena berbatas tepi pantai itu.

Mengapa Banda Neira? Mengapa dia amat menjanjikan sebagai bagi masa depan pariwisata Indonesia sebab di Banda Neira terdapat rumah pengasingan Bung Hatta, Sjahrir. Juga ada Benteng Belgica yang eksotik, ada rumah-rumah peninggalan pembesar VOC kala itu.

Pemandangan Gunung Api Banda Besar adalah salah satu magnet wisata yang dapat membius hasrat pelancong akan keindahan pepulau di Maluku. Lumeran lava yang sudah mongering terlihat memukau di sisi gunung yang dapat dilihat dari jauh. Demikian pula pulau-pulau di sekitarnya seperti Lonthoir, Run atau Pulau Hatta.

Banda Neira memiliki eksotisme pantai serta kondisi terumbu karang yang masih sangat bagus. Pilar budaya seperti tradisi Sasi menjadi tameng dari kegiatan-kegiatan destruktif seperti yang banyak terjadi di lokasi lain di Indonesia.

“Hingga kini, persoalan kita adalah jumlah penerbangan yang sangat, sangat terbatas,” sebut Reza saat bersua Susi Pudjiastuti di pertengahan Oktober itu.

20171023_080514
Salah satu bagian dari Pesta Rakyat Banda (foto: Kamaruddin Azis)

Susi datang ke Neira saat itu dengan menaiki Susi Air miliknya yang tahun ini tak lagi melayani rute itu karena dapat lokasi lain. Selama ini, pesawat udara tidak melayani Ambon-Banda Neira tiap hari sebagaimana lokasi wisata lain seperti Wakatobi atau Saumlaki. Pesawat Susi Air sebagai misal, tahun lalu hanya melayani 2 kali seminggu. Kapal Pelni hanya bisa 2 minggu sekali.

Penerbangan jadi kendala

Selama ini pengunjung menggunakan penerbangan dari Jakarta pada tengah malam. Tiba antara pukul 06.00 atau 07.00 WIT. Ini penting agar tidak kelamaan menunggu di Ambon. Bergegaslah ke Pelabuhan Tulehu karena kapal akan berangkat pukul 09.00-10.00 WIT. Butuh waktu 6 jam untuk sampai ke Banda Neira. Harga tiket Rp. 410.000.

“Untuk ke Banda Neira, pesawat ada tapi beberapa kali terganggu juga. Operator masih perlu subsidi. Pesawat kadang jadi kendala, kapal laut menjadi alternatif untuk ke Banda Neira,” kata Reza saat menikmati senja bersama Menteri Susi di tepian Neira, (22/10).

Beberapa waktu lalu Merpati pernah melayani rute Ambon – Neira. Pun Susi Air dengan harga Rp. 300-an ribu sekali jalan. Tapi sekarang, seperti keluhan Reza, frekuensinya sungguhlah sangat kurang dibanding antusiasme Pemerintah dan para wisatawam.

Pemerintah terutama Kementerian Perhubungan harus bersungguh-sungguh memikirkan dan memberi solusi penyediaan penerbangan yang tepat dan cepat untuk Banda Neira.

“Sekarang kita hopeless, susah betul bu,” kata Reza kepada Susi beranda Hotel Maulana, milik keluarga tokoh Des Alwi di Neira. Hotel Maulana bersebelahan dengan The Nutmeg Tree Hotel, keduanya punya bonus Gunung Api Banda Besar di seberangnya. Dari depan hotel kita bisa melihat denyut pagi hingga malam di kaki Gunung Api Banda Besar.

Ingin tahu budget yang pas berapa menuju Banda Neira? Bagi Anda yang berdiam di Jakarta dan ingin menjajal keindahan Banda Neira, persiapkan budget sekira 4-5 juta. Bisa lebih bisa kurang tergantung moda transportasi yang pilih.

Perhitungkan biaya ojek, bus bandara, pesawat Jakarta – Ambon, sewa mobil ke pelabuhan Tulehu, kapal laut ke Banda Neira dan biaya menginap, makan dan biaya keliling pulau atau biaya snorkeling dan diving.

“Jika penerbangan lancar, saya yakin Banda Neira akan maju,” ujar pengelola The Nutmeg Tree Hotel and Dive yang terletak di Jalan Pelabuhan, Desa Nusantara, Banda Neira ini dengan optimis.

“Hingga kini Ambon – Neira masih tiap Rabu. Terakhir (operasi) di Januari 2018,” tambahnya vis Whatsapp pagi ini, (03/12). Dia tidak ingat persis nama operator penerbangannya.

“Penerbangan, setelah Januari 2018?” Masih seng jelas.

Mengapa Menteri Susi Tetap Ngotot Tenggelamkan Kapal Ikan Asing?

dfw-5631-jpg-5a214408cf78db5ba753d262
Jelang proses penenggelaman (foto: Kamaruddin Azis)

“Betul, bapak mau kapal-kapal ikan yang ditangkap ini diberikan ke nelayan Natuna?” dengan suaranya yang khas, Menteri Susi bertanya ke Bupati Natuna, Hamid Rizal ketika mereka bersua di atas KRI Karel Satsuitubun sebulan lalu.

***

Tidak terdengar jawaban dari Sang Bupati sebelum Susi melanjutkan bahwa keputusan yang dipilihnya saat ini adalah tetap menenggelamkannya.

“Jangan pak, biar mereka jera. Kalau diserahkan ke nelayan, nanti dibeli lagi sama pemilik kapalnya, begitu terus,” begitu penjelasan Susi ke Hamid jelang serah terima dokumen berita acara dari Kejaksaan ke KKP terkait 33 kapal ikan asing yang sudah bisa dieksekusi.

Bagi Susi, cara penenggelaman merupakan yang paling efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing.

Argumentasinya nampaknya sebangun dengan apa yang juga dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap kapal-kapal ikan asal Indonesia yang tertangkap di wilayah mereka sejak tahun 90-an.

Bahkan disebutkan bahwa sejak tahun 2005, Pemerintah Australia telah meluluhlantakkan tidak kurang 1.200 kapal atau perahu asal Indonesia baik yang digunakan nelayan mencari teripang, menangkap ikan hingga sebagai moda transportasi bagi penyelundup atau penyintas.

Saya jadi ingat beberapa kapal pencari teripang asal Makassar di tahun 90an yang dibakar oleh otoritas Australia karena masuk mencari hasil laut hingga ke Ashmore Reef kala itu.

dfw-5637-jpg-5a214439756db5614f1a3162
Menunggu antrian untuk digembosi (foto: Kamaruddin Azis)

Terkait urusan menenggelamkan kapal ini dan kaitannya dengan dampak ke ekosistem perairan nampaknya tidak menjadi persoalan bagi Australia sebab hal tersebut berlangsung lama.

Tanggapan berbeda justru datang dari dalam negeri Indonesia yang menganggap bahwa penghancuran kapal ikan akan berdampak pada ekosistem laut.

Hal kedua yang juga acap diingatkan Susi adalah marwah hukum. Menurutnya, mengkaji ulang penenggelaman kapal sebab bagi sebagian kalangan, memberikannya ke nelayan lebih bermanfaat adalah pendapat yang juga keliru.

Susi nampaknya tahu bahwa sebelumnya, kapal pencuri ikan tidak semuanya dilarung ke dasar laut, beberapa di antaranya ada yang dilelang. Namun ketika lelang, kapal tersebut digunakan kembali pelaku illegal fishinguntuk melakukan hal serupa.

“Jadinya rancu kalau dibikin kayak gitu,” katanya saat bertemu penulis di Banda Neira di ujung Oktober lalu.

Kala itu Susi mencurigai beberapa kapal ikan yang berlabuh di tepian Banda Neira dan menurutnya perlu dicurigai karena lunasnya serupa model kapal asing.

Dia juga membaca gejala manipulasi baru ketika kapal dilelang atau diserahkan ke nelayan. Kapal akan digunakan untuk mencari ikan dengan memanipulasi data dan dokumen-dokumen kepemilikan.

Susi menyebutkan bahwa sudah banyak bukti bahwa modus pencuri ikan asing saat ini adalah mengelabui otoritas pengawas perikanan atau kelautan Indonesia. Menurut Susi, beberapa waktu lalu ada kapal eks Vietnam yang ditangkap dan rupanya anak buah kapalnya menggunakan KTP Batam.

“Mereka mengurus KTP Indonesia, memanipulasi data dan informasi kapal hingga status kepemilikan, Kapal-kapal asing didaftarkan sebagai buatan Indonesia,” katanya.

dfw-5724-jpg-5a21448c4548027b310bca22
Jelang karam (foto: Kamaruddin Azis)

***

Kesungguhan untuk terus menerus menegakkan marwah negara di lautan tetap menjadi prioritas Susi. Pencuri ikan adalah persoalan yang harus dibereskan dan Negara harus tetap kuat di garis depan.

Tentang semangat itu, sebulan lalu, (29/10) penulis seperti membaca perasaan tidak puas di wajah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait prosedur penenggelaman kapal maling ikan di Natuna. Dia terlihat geregetan saat melihat kapal yang seperti enggan karam.

Rencana menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Natuna tak semudah yang dibayangkan. Kapal yang sedianya dibocori lambungnya itu terlihat seperti kerbau yang tak juga jatuh meski tali dan kedua kakinya telah ikat.

“Ini tidak akan bisa tenggelam dalam waktu cepat, di kiri-kanan lambung kapal itu ada gabus,” kata salah seorang perwira Angkatan Laut yang ikut mendampingi Menteri Susi.

Kala itu dilaporkan ada 33 kapal yang sudah putus ‘inkrah’ untuk ditenggelamkan sebagaimana serah terima dokumen barang bukti kapal dari kejaksaan kepada Menteri Susi untuk dieksekusi. Acara ini berlangsung di atas KRI Karel Satsuitubun di pelabuhan Selat Lampah.

Saksi dalam serah terima itu adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Taufiqqoerrachman, Panglima Komando Armada TNI Bagian Barat (Koarmabar) Laksamana Muda Aan Kurnia, Hamid Rizal (Bupati Natuna) dan anggota Satgas 115.

Di atas Kapal Pengawas KKP bernama Orca II, Menteri Susi menyaksikan detik-detik penenggelaman. Ternyata tidak tenggelam dalam hitungan detik, atau menit, butuh waktu sejam lebih untuk kapal itu terlihat rata dengan muka air laut.

“Harus dengan cara yang lebih cepat, biar bisa tenggelam. Yang ini lamaaa..” katanya.

Di sekitar lokasi terlihat ada 9 kapal yang terdiri dari kapal-kapal milik nelayan Vietnam, China dan Thailand. Tidak jauh dari titik itu berjejer pula kapal yang menunggu eksekusi.

Jika sebelumnya dilaksanakan dengan diledakkan atau dibakar, kali ini dilakukan dengan membuat lubang di lambung kapal.

Penenggelaman tersebut apapun caranya adalah bukti shahih komitmen Pemerintah untuk sungguh-sungguh menegakkan aturan dan kedaulatan negara di laut. Hingga bulan Oktober 2017, disebutkan telah ada 317 kapal asing yang melakukan pencurian ikan ditangkap dan ditenggelamkan.