Di Anambas, Ikan Melimpah Masih Terkendala Kapal Angkut

Ihwal kebijakan dan perizinan kapal angkut ikan jadi persoalan pelik bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Meski telah disosialisasikan dan diberikan kelonggaran melengkapi izin sejak awal tahun ini, namun banyak pelaku usaha belum puas. Padahal, ikan di laut Anambas sedang melimpah, nelayan dan pengusaha bisa tersandung jika kendala ini tak segera di dibereskan.

***

PAGI menggeliat di Kota Tarempa. Pemandangan begitu indah terlihat dari lantai dua pasar. Di bahu Pasar Ikan, Adi, nelayan asal Desa Tebang, bergegas menurunkan ratusan ekor ikan kerisi dari lambung pongpong. Adi mengembang senyum. Kerisi-kerisi-nya akan berpindah ke toke pengekspor ikan.

“Kerisi ini ikan-ikan ekspor,” katanya sebelum pamit mengangkat ikannya, (27/09). Ikan kerisi serupa ikan merah tetapi lebih besar, bisa 10 kali lipat ikan merah biasa.

Tidak jauh dari Adi, di dermaga lainnya, muncul Hendrik (24) yang memboyong satu persatu ember berisi ikan tongkol atau simbok tangkapannya. Pemuda ini harus menggunakan sampan kecil untuk menampung ikan tongkol dari pongpong-nya yang ditambatkan di laut kemudian mengayuh ke tepian pasar.

“Semuanya 167 kilogram,” kata Aai sambil menghisap rokoknya, ayah Hendrik yang menerima uang dari Wahyuddin, toke langganannya.  Harga simbok di Tarempa dijual 25 ribu perekor. Aai mengaku dari sekian berat ikan yang dia bawa, dia dapat sekitar 2 juta pagi itu.

Sepagi itu, Wahyuddin mengaku telah membeli ikan tongkol hingga 3 ton dan siap diberangkatkan ke Pemangkat, Kalbar. “Mungkin saya akan ikut juga ke Pemangkat,” ujar Udin.

DFW_0926
Adi dan ikan kerisi-nya (foto: Kamaruddin Azis)

Jika Adi menjual ikannya ke Kim Fung, maka Hendrik dan Aai melegonya ke Udin alias Wahyuddin. Kedua pembeli ini bersebelahan di Kompleks Pasar Ikan Tarempa. Hendrik dan Adi adalah pemancing khas Tarempa. Hendrik menggunakan pancing berumpan cumi palsu, sementara Adi pancing khusus ikan karang.

“Dengan alat-alat seperti fish finder dan GPS, saya sekarang tahu titik di mana banyak ikan manyung (kuweh). Tapi karena harga murah, saya fokus di ikan kerisi saja. Berat di ongkos,” ujar Adi yang mengaku melaut di titik sekira 120-180 mil dari pantai Tarempa.

“Ikan manyung harganya cuma 10 sampai 13 ribu perkilo, ditangkap pun menuh-menuhin kes ikan saja,” imbuh nelayan pemilik pongpong berbobot tidak kurang 3 groston ini di salah satu kedai kopi samping pasar.

Di lantai pasar ikan Tarempa, ikan-ikan tongkol, cakalang, udang, teri, layang terhampar. Hanya ada satu-dua kerapu dipajang. Ikan kakap dan kerapu rupanya masuk pula target pengiriman ke Tanjung Pinang atau Batam lalu diekspor, karenanya tak banyak ditemukan di sini.

“Kalaupun ada paling satu dua saja, lebih banyak diekspor atau dikirim ke Tanjung Pinang,” kata Affan, warga Tarempa yang tinggal di sisi pasar.

DFW_0943
Pasar Ikan Tarempa (foto: Kamaruddin Azis)

***

Cerita Kim

KIM Fung (52), duduk di atas cold box. Jemarinya membilang lembaran uang 50 ribu lalu diserahkan ke pria yang berdiri di depannya. Transaksi baru saja selesai.

Di ruangan seluas 3 x 4 meter itu, Kim memulai pagi seperti biasa. Dia dibantu dua anak muda. Keduanya menimbang ikan, mengatur dan mengisi es peti yang siap dikirim ke Tanjung Pinang. Pagi itu, satu persatu nelayan membawa ikan ke lapak Kim. Salah satunya Adi itu.

Di lantai kayu berserak ikan-ikan ekor kuning, ekor hijau. Ada pula kakap dan kerapu. Kim menyebut bahwa ini pertanda bahwa Anambas punya banyak ikan karang. Seorang pria menggendong anak kecil datang dan mencari ikan tenggiri. Kim berdalih bahwa saat ini ikan tenggiri tidak ada di tempatnya.

“Tidak ada, bulan ini belum ada, belum musim,” katanya dengan akses Melayu nan khas. Menurut Kim, ikan tenggiri memang merupakan ikan khas Anambas dan bisa mencapai Rp. 70 ribu/kilo. Pria yang mencari tenggiri itu berlalu dan meraih ikan kerapu merah terang di lantai pasar di depan lapak Kim.

Kim adalah salah satu toke pembeli ikan di sekitar Pasar Ikan Tarempa. Ada pula Wahyuddin, Jufri, dan Muslim.

Jika Kim membeli beragam ikan, pelagis maupun ikan dasar, Wahyudin khusus pada ikan tongkol. Jika Kim membawa ikannya ke Tanjung Pinang, Udin mengirimnya ke Pemangkat, Kalimantan Barat. Kim menyewa tempat usahanya itu dari Pak Titi. Nilainya belasan juta. Dia punya puluhan coldbox.

“Harus banyak sebab sebab perputarannya hingga 20 hari pak,” katanya kepada penulis.

DFW_1045
Ikan pembelian Kim Fung (foto: Kamaruddin Azis)

“Kita masih terkendala proses pengiriman ikan keluar Tarempa,” aku Kim. Menurutnya, selama ini, dia mengirim ikan melalui kapal kargo, atau kapal barang yang sering hilir mudik, Tarempa – Tanjung Pinang namun belakangan ini tak semudah dulu.

“Harus ada surat izin pengangkutan ikan dari sini. ‘Kan kapal kargo perlu kelayakan, kalau kirim ikan harus pakai SIKPI,” kata pria yang mengaku telah menggeluti usaha perikanan sejak 10 tahun lalu ini.

SIKPI yang dimaksudkan Kim adalah Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan, seperti Singapura atau Hongkong.

Karena belum punya kapal sendiri, Kim mengirimnya lewat kargo asal Tarempa namun belakangan ini merasa usahanya penuh kekhawatiran sebab bisa saja terhadang, ketika kapal tak lagi bisa mengangkut ikan sepenuhnya sesuai ketentuan Pemerintah.

Jika Kim Fung tak punya kapal angkut, maka Udin punya kapal angkut asal Pemangkat, Kalimantan Barat.

“Kita ada bos di Kalimantan Barat, kita pakai kapalnya. Hari ini ada 3 ton ikan tongkol yang siap dibawa ke sana,” kata pria keturunan Selayar, Sulawesi Selatan ini.

DFW_0947
Dermaga Pasar Ikan Tarempa (foto: Kamaruddin Azis)

Belum terselesaikan

Ditemui di tempat terpisah, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Ir, Chatarina E.D Winarsih mengakui bahwa permasalahan perikanan di Tarempa terletak pada ketersediaan kapal pengangkutan ikan.

“Masalah kita belum terselesaikan, pada kapal pengangKut ikan segar. Selama ini banyak pengusaha kita masih sembunyi-sembunyi gitu,” katanya.

Menurut Chatarina, selama ini pengusaha ikan menggunakan kapal kargo, kapal besi atau kayu tujuan Tanjung Pinang. Sejak adanya pengaturan baru, beberapa pengusaha merasa ragu-ragu juga, ikan banyak, ekonomis namun ketika hendak dikirim ke pasar, terkendala di perizinan kapal angkut.

Kepala bidang pemberdayaan nelayan, Syamsuherman Amin menambahkan bahwa selama ini urusan pengangkutan ini lancar saja, pengusaha bawa ikan ke Tanjung Pinang, pulangnya, kapal diisi barang kelontong atau apa saja yang menguntungkan.

“Jadi kemarin kita menggesa mereka untuk mengurus perizinan kapal angkut,” kata Syamsuherman Amin, Kabid Pemberdayaan Nelayan.

Menurut Syamsu, urusan cargo adalah urusan Kementerian Perhubungan sementara urusan perikanan adalah urusan KKP, harusnya memang ada koordinasi dan kemudahan untuk nelayan dan pengusaha perikanan di Anambas.

“Di peraturan kita, pengangkut ikan ndak bisa kapal kargo. Sampai sekarang  kita belum clear, sedikit-sedikit nelayan, pengusaha, nelpon soal kapal angkut ini,” kata Syamsu.

“Poinnya perlu kapal angkut, ikan kita banyak yang busuk, kalau tak segera diangkut. Kalau ikan asal Anamabas tertahan ikan akan mahal,” ucap Chatarina.

“Ini sudah beberapa kali kita sampaikan ke pihak terkait, terakhir dengan DPD RI dan pak Bupati pun telah menyampaikan masalah ini termasuk Napoleon. Ke Kementerian Perdagangan, dengan KKP. Jadi yang di KKP sampai bosen, tetapi karena ini kebijakan kita ikuti saja meski kita belum bisa penuhi semuanya,” tutur Chatarina.

DFW_1097
Udin (kiri) menimbang ikan (foto: Kamaruddin Azis)

Chatarina tahu bahwa di Natuna, KKP punya program Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) di Selat Lampa namun karena jarak kurang lebih sama dengan Tanjung Pinang atau Batam jadi menurutnya bukan solusi yang tepat.

“Orang malah nggak mau ke Natuna, kelamaan,” katanya.

“Jika pun nanti ada kapal angkut ikan, persoalannya adalah pada apa isinya ke sana, bawa ikan, kalau ke sini bawa apa? Jadi kalau kita adakan kapal angkut, ongkos akan bisa lebih mahal, ke sini dari Tajung PinAng sebab ndak boleh bawa barang dan dari sana kan?” sambung Syamsu.

Menurut Syamsuherman, persoalan pengangkutan kapal ini harus dilihat secara bijak juga.

“Ikan-ikan yang diangkut bukan hanya melibatkan pengusaha besar tetapi pengusaha kecil. Mereka ada 30, 50 atau 10 fiber dengan ongkos angkut 120 ribu per-fiber untuk berat hingga 200 kilo. Kalau dengan SIKPI, ongkosnya bisa 300ribu, harus bolak balk dan kosong dari Tanjung Pinang, jadi repot juga,” terang Syamsu yang juga alumni Ilmu Kelautan Universitas Riau ini.

Bagi Chatarina dan Syamsu, pengangkutan ikan dari Tarempa keluar daerah menggunakan kotak fiber, ada juga yang termasuk kargo. Bagi keduanya, pengangkutan ikan sebelumnnya tidak bermasalah sebab dimasukkan ke fiber-fiber, beberapa instansi vertikal juga melakukan hal sama. Mereka mengaku ini perlakuan khusus untuk ikan saja.

Upaya yang ditempuh dinas yang dipimpin oleh Chatarina ini cukup nyata untuk pengembangan perikanan di Anambas. Ada ide unit pengolahan ikan seperti kerupuk ikan, budidaya rumput laut, pengadaan sampan kecil 35 unit, bagan ikan, ada pula pengadaan perahu 3 GT sebanyak 10 unit.

“Pabrik es masih di pribadi-pribadi, lokasi pelabuhan ikan khusus di Tarempa (TPI) belum ada jadi bersifat bebas gitu,” kata Syamsu.

“Harapannya tahun depan ada TPI. Harapannya pengumpul-pengumpul bisa lebih tertata dan mendapat bantuan dari Pemerintah seperti pengecekan karantina, Kapal-kapal kargo yang selama ini bawa ikan nelayan sekitar 10 unit,” tambahnya.

“Terkait urusan kapal pengangkut ini memang ada aturannya, jadi wajar juga jika otoritas seperti Polairud bertindak tegas,” katanya Syamsu.

DFW_1377
Tol Laut belum bisa penuhi kebutuhan angkut ikan (foto: Kamaruddin Azis)

Syamsu juga membaca bahwa meskipun sudah ada Kapal Tol Laut melayani rute Tarempa, Natuna (Selat Lampa) dan Jakarta secara berkala namun masih perlu dioptimalkan. Selama ini kebutuhan nelayan dan pengusaha ikan masih pada pengangkutan ke Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun atau Batam.

***

Buah simalakama

SAAT dikonfirmasi perihal isu alat kapal angkut ikan ini, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengakui bahwa isu kapal angkut ini merupakan persoalan pelik, bagi nelayan, bagi pengusaha, dan bagi Pemerintah Anambas.

Di awal tahun ini ada ketentuan untuk memberi kelonggaraan bagi pengusaha ikan untuk menyiapkan Surat Izin Kapal Angkut Ikan (SIKPI) namun sampai sekarang keluhan ketersediaan alat angkut ini masih dirasakan.

“Sama dengan Napoleon, sejak ada regulasi bahwa kapal Hongkong tidak boleh mengangkut ikan, pendapatan masyarakat nelayan akan berkurang. Dari sisi ekonomi, jauh menurun,” kata Abdul Haris, (27/09) saat ditemui di kantornya.

Menurut Haris, ada mata rantai antara nelayan dan pengumpul ikan termasuk pengumpul ikan Napoleon.

“Kalau bawa ikan kemudian ditangkap, karena izin angkut ikan tidak ada, tidak boleh bawa sembako. Rugi kan? Akhirnya tidak ada yang mau. Ini buah simalakama. Harus ada kebijakan yang berpihak ke masyarakat namun tetap tidak mengabaikan negara,” imbuhnya.

DFW_1116
Suasana Pasar Ikan Tarempa (foto: Kamaruddin Azis)

Menurut Haris, potensi ikan di Anambas sangat besar dan perlu perhatian serius Pemerintah Pusat.

“Sekarang akan masuk lagi musim tenggiri, di musim utara. Itu kadang-kadang penghasilan 2-3 juta, permalam. Data Dinas Perikanan disebutkan tiap 5 hari dapat mengumpulkan 41 ribu ton ikan mati, itu yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar, melalui tangkahan, pasar ikan,” katanya.

“Kendalanya memang di harga dan transportasi, karena tidak ada pengusaha yang berani. Mereka menunggu, para nelayan pengumpul ini, berpikir, ‘kan ada bantuan Kapal Inkamina. Masih ada, mereka sampai berpikir, itu saja dialihfungsikan tapi nggak boleh,” kata Haris.

“Bisnis ini rentan tapi kalau ada kapal pengangkut, akan bagus. Waswas juga ini kalau kapal kargo yang bawa ikan nelayan dan pengusaha ditangkap dan disita ikannya,” pungkas Bupati yang mengaku sudah pernah bersua Sekjen KKP, Rifky Effendi Hardijanto dan berharap bisa menyampaikan perihal isu perikanan Anambas ke Menteri Susi Pudjiastuti.

 

Advertisements

Sandi Pati Bahari dan Diaspora Menuju Poros Maritim

Pertemuan dengan Prof. Hasjim Djalal dan Prof. Achmar Mallawa, DEA di Kendari, pada 16 September 2017 menghantar saya ke memori pelayaran Kelautan silam. Pada tidak kurang 30 orang perwakilan mahasiswa dan dosen Ilmu Kelautan dari 6 perguruan tinggi Indonesia. Pada program bernama Sandi Pati Bahari 1994.

Professor Hasjim Djalal, semua sudah tahu bukan? Dia adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Jerman, Kanada dan Amerika Serikat. Saya terkenang dengan sepak terjangnya mengawal hak laut Indonesia di pentas dunia.  Hasjim adalah tokoh maritim yang berjasa memperjuangkan nama Indonesia.

Berkat perjuangannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945 hanya punya laut 2 juta kilometer persegi kini menjadi 5,8 juta. Sebelum Deklarasi Juanda, laut Indonesia seumpama Laut Selat Sulawesi, Laut Flores hingga Banda dianggap bukan milik Indonesia namun setelah Deklarasi Juanda ditetapkan bahwa laut teritorial Indonesia seluas 12 mil diukur dari pulau yang terluar. Bukan dari tepian pulau hingga yang tersisa menjadi area internasional.

Prestasi Hasjim sebagai pengawal dan mempertahankan isi deklarasi Juanda di dunia internasional adalah kebanggaan bagi generasi berikutnya. Sebuah pencapaian setelah bertahun-tahun kita luput di lautan. Meninggalkan jejak-jejak Sriwijaya dan Majapahit hingga kecemerlangan pelaut Makassar dalam mengarungi Nusantara,

Sandi Pati Bahari 1994

Bersua pejuang Hasjim dan Prof. Achmar Mallawa, menghantar saya pada memori mula semangat dan pergerakan anak-anak Kelautan mencicipi asin laut Nusantara. Mencecap betapa tidak mudahnya berjuang di laut.

Achmar Mallawa, lulusan Universitas Sains dan Teknologi Montpellier dan Perpignan adalah yang mengatur kegiatan Sandi Pati Bahari di Makassar melalui koordinasi dengan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu.

Sandi Pati bahari dimaksudkan untuk menempa spirit kelautan mahasiswa sekaligus wadah untuk belajar menggunakan alat-alat riset dalam pendugaan stok ikan melalui operasi longline dan trawl di sepanjang perairan Selat Makassar.

1910073_59917282766_5435324_n

Ngobrol asik di ruang makan kapal (foto: istimewa)

Achmar adalah pimpinan di Marine Science Education Project (MSEP) Unhas, proyek penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana studi Kelautan dan Perikanan yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia (ADB). Salah satu program di dalamnya adalah Sandi Pati Bahari itu.

Dari Achmar saya memperoleh cerita bahwa salah satu alasan mengapa Pemerintah dan ADB sepakat skema proyek itu adalah karena pada waktu itu, kelautan dan perikanan kita masih di bawah standar. Karenanya perlu pengembangan.

“MSEP ini kelanjutan dari bantuan ADB yang membiayai pembangunan kampus Unhas, satu paket, jadi setelah bangunan selesai, lalu ada tawaran bagi 15 orang dosen Unhas yang dibiayai oleh ADB untuk studi di luar negeri,” imbuhnya.

“Banyak yang ke Eropa karena waktu itu, Eropa merupakan pusat perkembangan kelautan dan perikanan. Salah satunya di Perancis,” kata mantan ketua Local Project Implementation Unit Unhas ini.

“Banyak dosen diberangkatkan ke Eropa dan mahasiswanya diikutkan pada program pengenalan laut dan metode riset kelautan dan perikanan saat itu,” katanya.

Makanya, tidak kurang 30 orang perwakilan 6 perguruan tinggi kala itu, Unhas, Unstrat, Unpatti, Unri, Undip dan IPB menjadi peserta studi selama sebulan. Berangkat dari Kota Makassar hingga Bitung.

1910073_59917292766_7984903_n

Suatu sore di buritan (foto: istimewa)

10398559_1115757167266_3675748_n

Dedi Adrian dan Andreas Patria asal Unri (foto: istimewa)

***

Ditempa di Selat Makassar

Sebagai salah seorang peserta, saya bisa bercerita bahwa bersama Sandi Pati Bahari itu, kami harus berjibaku dengan goyangan gelombang musim barat di Selat Makassar di Januari 1994.

Butuh waktu tiga hari untuk beradaptasi dan dapat mengendalikan perasaan, fisik dan perlahan mulai ikut pada proses riset. Bukan hanya saya, beberapa peserta diam-diam melipir ke bilik tidur atau ke kamar kecil untuk melepaskan rasa mual.

Tapi pelayaran memang begitu selalu menantang dan menguji seberapa mencinta dan menyukai laut dan kekhasannya. Tempaan melaut memang tak pernah mudah di permulaan dan kami kemudian bisa merasakan sensasinya ketika melihat alat tangkap beroperasi.

Peserta melihat bagaimana tuna seberat 50 hingga 70 kilo naik ke kapal setelah tergoda  umpan pancing. Atau melihat sekeranjang besar ikan-ikan dasar, dari pari, belanak, kerapu, udang putih hingga ular masuk perangkap trawl (waktu itu trawl digunakan sebagai alat kajian stok, untuk riset). Sejatinya memang telah dilarang sejak tahun 1980. Dilarang karena sifat serampangannya dan anti nelayan kecil atau tradisional.

1910073_59917307766_3333468_n

Peserta Unhas, Unri, Unstrat, Unpatti dan Undip (foto: istimewa)

1910073_59917642766_6633995_n

Peserta Sandi Pati Bahari 1994 asal Unhas (foto: istimewa)

Sungguh! Yang mengasikkan selama berminggu-minggu di lautan adalah solidaritas mahasiswa, dari Unpatti, Undip hingga IPB, dari Unstrat hingga Riau, dari heroisme  Kelautan Unhas hingga Pekanbaru, dari suka duka mahasiswa Kelautan di Manado hingga Kampung Tembalang, dari cerita Dramaga hingga Ambon.

Kami berangkat dengan Kapal Latih Madidihang didampingi beberapa dosen serta instruktur Gomal Tampubolon, dosen STP Jakarta—di Aceh, di tahun 2006-2007, saya setim dengannya untuk proyek ETESP-ADB. Dengan mereka kami berinteraksi sebagai mahasiswa dan civitas Kelautan Nusantara yang sungguh begitu hidup.

Saat itu, keenam perguruan tinggi tersebut merasa mempunyai urat nadi perjuangan yang sama, mengelola laut dengan segala macam kekhasan dan keunggulannya.

Semisal, Unhas diskenariokan sebagai kampus untuk mendukung budidaya perikanan laut meski tetapi memberi ruang pada pengembangan kelautan sebagai ‘purely marine science’ atau remote sensing, atau teknologi kelautan (Makanya alumninya saat itu bergelar Sarjana Teknik), mereka adalah mahasiswa program studi yang disebut Ilmu dan Teknologi Kelautan.

IPB fokus di tata kelola laut berikut variannya, seperti manajemen sumber daya laut, remote sensing hingga riset kelautan dalam pemaknaan luas. Kemudian Unri pada pencemaran laut karena banyaknya pertambangan minyak offshore di sana, atau Unsrat pada farmakologi laut, Unpatti pada perikanan tangkap. Undip nyaris setali tiga uang dengan spirit perjuangan Kelautannya.

Di Selat Makassar, bersama, kami menikmati betapa gurihnya udang putih yang dibakar dan dinikmati bersama-sama, atau mulai belajar menikmati sushi tuna dengan hanya berteman irisan jeruk nipis. Atau bersama teman-teman se-Kelautan di senja hari sembari melihat matahari jatuh di kaki langit, atau sepagi mungkin melintasi Teluk Bitung yang indah itu. Mengasikkan bukan?

Setelah mengitari Selat Makassar dan menghitung stok tersedia, kami kembali ke pelabuhan perikanan Bitung dengan lega dan bangga. Apalagi saat itu, satu kapal perang RI bersandar di sisi Madidihang yang kami naiki selama hampir sebulan.  Ada perasaan membuncah sebagai anak bangsa dan sepelabuhan dengan armada TNI-AL saat itu.

Begitulah, kami kembali ke kampung halaman dengan menumpang KM. Kerinci saat itu. Mengitari sebagian Indonesia bagian timur, dari Bitung, Kwandang, Ternate, Ambon, Bau-Bau hingga kembali ke Makassar.

1910073_59917652766_3184135_n

Peserta Unhas, Unpatti, Unstrat (foto: istimewa)

1910073_59917302766_6209057_n

Peserta asal Unpatti dan Unhas (foto: istimewa)

Diaspora ke Poros Maritim

Diaspora kecil anak-anak Kelautan Nusantara itu berlangsung dalam suasana yang tidak mudah, sebuah ikhtiar demi menyambut masa depan Kelautan Indonesia yang mungkin tak pernah mereka bayangkan akan sebegini riuh di rezim Jokowi-JK dengan Poros Maritim dan Nawa Cita-nya.

Mereka seperti pilar-piar yang mencoba mengambil titik berdiri untuk menopang sendi kejayaan yang mereka sendiri tidak tahu kapan akan benar-benar terwujud.

Mereka, anak-anak Kelautan yang bertahun-tahun setelahnya ditemukan sebagai diaspora, bekerja untuk Dinas Kelautan dan Perikanan di kabupaten-kota atau provinsi, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Kementerian Koordinator Maritim hingga menjadi pengampu mata kuliah Oseanografi di kampus-kampus kece saat ini. Bukan hanya kembali mengabdi di universitasnya tetapi menyebar ke kampus lain yang juga senapas dengan perjuangan kelautan itu.

Mereka ditemukan  mengabdi untuk Bangsa dan Negara sebagai pamong, sebagai pengusaha, sebagai pendakwah kebaikan, sebagai bankir, sebagai periset, sebagai blogger seperti yang menulis artikel ini.

Mereka hijrah dari sekadar penonton di keriuhan perkembangan kelautan dan perikanan dunia menjadi pelaku, menjadi penggerak, menjadi pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari skenario agung Pemerintah untuk menjadikan Laut Nusantara sebagai Poros Maritim Dunia.

Jika demikian adanya, mari bersulang, beri ucapan, Selamat Hari Maritim 2017!

Jalesveva jayamahe, di lautan kita jaya!

Tebet, 24 September 2017

‘Hotspot’ Pilgub Sulsel dan Peringatan Alumni Kelautan Unhas

 

Alumni, mengapa harus ikut?

Pikiran begawan Pareto dan Mosca tentang eksistensi masyarakat terbagi dua. Ada bilik elite berkuasa (governing) dan nirkuasa (non-governing). Politik Pilkada di Sulsel pun tak lepas dari skema bilik governing elite dan non-governing elite itu.

Governing elite bermula dari berkelindannya politisi, praktisi birokrat, militer, pengusaha dalam corak kapitalisasi, simbol budaya, kuasa hingga uang. Mereka inilah yang langsung dan tidak langsung bersentuhan dengan LSM, tokoh agama, media massa, kampus, mahasiswa—yang dipengaruhi untuk mengkapitalisasi sumberdaya, mengelola ideologi dan mitos-mitos (simbol budaya) itu (Imam M. Fahmid, 2012).

Muara kedua yaitu bergeraknya non-elite atau massa ke aras masyarakat dan mempengaruhi opini untuk memilih elite yang dikehendaki atau diskenarionkan, melalui tim sukses, buzzer dan lain sebagianya. Singkatnya, pertarungan kepentingan menuju tampuk kuasa di Pilgub Sulsel 2018 akan berputar dan menghangat cenderung ‘hot’ di situ.

Pertarungan memperebutkan tidak kurang 7 juta suara di Sulawesi Selatan itu merupakan ruang politik yang harus dihadapi meski sebagaimana biasanya, Sulsel merupakan salah satu ‘hotspot’ Pilkada yang selalu menantang. Layaknya kontestasi politik, Pilgub Sulsel pasti membutuhkan energi besar, persiapan dan menuntut militansi yang kuat dari simpatisan atau tim sukses.

Kontestasi yang akan tetap melibatkan kedua elite tersebut, elite yang bakal terpolarisasi melalui partai dan peserta pemilihan. Bagi mereka, kalah dan menang sama saja, selalu ada gairah untuk merebut kekuasaan, kapanpun, di manapun.

Sebagai bagian darinya, entitas alumni Kelautan yang saat ini telah mencapai 5 ribuan alumni harus ada pada posisi memberi pilihan, himbauan hingga peringatan. Peringatan pada jalan mana yang bisa ditempuh dan bagaimana mengoperasionalkannya, katakanlah jika kelak, para pemimpin itu terpilih.

Membaca narasi di atas, rasanya sangat beralasan bagi entitas alumni dan mahasiwa Ilmu Kelautan Unhas hadir dan memberi corak. Hadir untuk menunjukkan jati dirinya, sebagai bagian dari proses ‘pewarnaan politik dan kepemimpinannya’ itu. Ini pula alasan mengapa tulisan ini dibuat.

Atau jelasnya, sebagai bagian dari masyarakat politik Sulawesi Selatan, alumni Ilmu Kelautan Unhas, yang merupakan muara cita-cita ‘Pola Ilmiah Pokok Universitas Hasanuddin’ sejak lama, tentu punya kepentingan atas corak dan arah pembangunan kelautan Sulawesi Selatan.

Selain karena titik strategis Sulawesi Selatan sebagai hub sosial budaya, juga merupakan lintasan diskursus pembangunan, antara barat dan timur, atau antara agraria dan maritim.

Tapak-tapak maritim dan keunggulan Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa Tallo atau Bone hingga Luwu rasanya merupakan alas yang bagus untuk melihat bagaimana kepemimpinan di Sulawesi Selatan bertransformasi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari Pilkada ke Pilkada. Bagaimana memandang dan memerhatikan aspirasi dari ‘laut dan pulau-pulau’.

***

Jika boleh menilai, penulis belum melihat signifikansi dalam penyerapan spirit keluhuran maritim di tatanan birokrasi di Sulawesi Selatan sepuluh tahun terakhir.

Persoalan-persoalan ekologis akut seperti maraknya kegiatan destruktif di laut, bom dan bius ikan, dispariitas sosial ekonomi di pesisir dan lambannya pengentasan persoalan ‘nirdaya’ di pesisir dan pulau-pulau seperti Selayar dan Pangkep adalah salah satu alasan mengapa diperlukan strategi dan pemimpin baru bercorak ‘maritim’ untuk beberapa tahun ke depan.

Penulis mencoba berkomunikasi dengan beberapa alumni Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin terkait apa yang mereka rasakan, alami, temukan, harapan dan bayangkan tentang Sulawesi Selatan dan kepemimpinannya, baik lampau, kontemporer dan yang akan datang.

Peringatan alumni

“Pemimpin Sulawesi Selatan yang saya bayangkan nanti adalah mereka yang mampu membangun ekonomi wilayah. Yang meningkatkan kesejahteraan berbasis nilai-nilai lokal, dari hulu ke hilir,  pada yang mengalami migrasi dan urbanisasi,” kata Ariyanto Hidayat, alumni Kelautan dan bekerja sebagai pekerja LSM.

Oleh sebab itu, kata Ari, yang diperlukan adalah revitalisasi nilai maritim, konkretnya pada perdagangan, perindustrian yang berbasis ekologi, padat teknologi.

“Kita perlu pemimpin yang punya pandangan holistik dan populis. Yang birokrat namun santun  dan aspiratif,” kata Ari sambil menyebut nama-nama seperti Nurdin Abdullah, Agus Arifin Nu’mang serta Rivai Raas yang mempunyai kemampuan lebih dari cukup untuk membumikan konsep pembangunan maritim.

“Saya kira seperti Bro Rivai, konsep maritimnya cukup untuk memenuhi hasrat sektor kelautan,” katanya, meski menurutnya dia sendiri belum punya gambaran Wagub yang pas untuk pendamping nama-nama yang disebutkannya itu.

“Bahkan sebaiknya (Wagub) dihilangkan jika memungkinkan di Sulsel, sebab perannya kurang signifikan dalam politik pemerintahan,” tegas aktivis HMI ini.

DSC_0809
Alumni sedia mengabdi (foto: istimewa)

Pandangan berbeda disampaikan oleh Muslih Said. Baginya tak ada jaminan bahwa Gubernur harus punya latar belakang ‘laut’.

“Kalau menurut saya, tidak ada jaminan bahwa Gubernur yang punya background laut bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan sektor kelautan. Jadi yang dibutuhkan adalah figur pemimpin, bukan manajer,” kata Muslih, ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Kelautan di tahun 90an.

Meski begitu, Muslih mengatakan bahwa seharusnya, Gagub Sulsel ke depan adalah yang mampu “memimpin”, memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sulsel. Bukan penguasa sebab inti bernegara adalah menyejahterakan rakyat.

Sementara itu, Dr. Ahmad Bahar, alumni Unhas yang kini mengajar di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Unhas mengatakan bahwa calon Gubernur Sulsel ke depan harus fokus pada pengentasan pengangguran dan mengatasi kesenjangan sosial.

“Saya membayangkan calon Gubernur itu bisa mendorong ekspor perikanan Sulsel agar bisa meningkat. Karenanya, dia harus punya kemampuan memformulasi kebijakan yang memberi ruang bagi pengelolaan sumber daya pesisir, berpihak pada rakyat banyak,” kata ahli pengembangan ekowisata kelautan ini.

“Jadi calon Gubernur nanti sudah harus jelas prestasinya, rekam jejak yang baik dan yang pasti visioner,” imbuhnya.

Dr. Muhammad Ilyas, ST, M.Sc., Kepala Balai Teknologi Survey Kelautan BPPT yang juga alumni Ilmu Kelautan angkatan ’88 mengatakan bahwa Cagub Sulsel nanti harus menjadikan laut sebagai sektor unggulan.

“Ada dua wilayah pengelolaan perikanan, WPP RI yang mengelilingi, di Selat Makassar dan Laut Banda. Kita punya industri phinisi yang mendunia, punya ribuan pulau yang mempunyai potensi, punya suku-suku pelaut ulung, artinya Sulsel punya resources, untuk mendorong industri kelautan,” kata pria kelahiran Manjalling, Gowa ini.

Ilyas menambahkan bahwa Sulsel secara geografis sangat strategis untuk menjadi pool sumber daya laut dari provinsi provinsi sekitar untuk diolah dengan konsep industri kelautan.

“Intinya, Cagub harus punya visi dan misi membangun ekonomi laut Sulsel berbasis ekologi. Satu lagi, blok minyak dan gas bumi di Karaengta harus terus didorong oleh Gubernur terpilih nanti. Jangan hanya mengandalkan kementerian ESDM, terlalu banyak mereka urus sehingga Pemda Sulsel yang harus proaktif mendorong WK Blok Migas Karaengta di Selatan Selat Makassar, harus laku dan diminati investor Migas,” papar alumni SMA 2 Makassar ini.

***

Alumni Ilmu Kelautan Unhas angkatan 89 yang juga aktivis pergerakan koperasi pesisir serta HMI, Awaluddin yang biasa disapa Cindenk bersuara cukup lantang.

“Serukan kepada seluruh stakeholder kelautan dan pesisir, bila calon Gubernur Sulsel ke depan tidak punya visi kelautan, pada pesisir, pulau-pulau. Lebih baik diam saja,” desaknya.

Dia juga meminta Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) dan Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA) untuk proaktif dan turun gelanggang memediasi dan memperkaya agenda pembangunan kelautan ke depan di Sulawesi Selatan.

“ISKINDO dan ISLA harus memfasilitasi pelaksanaan dialog publik untuk mendengar visi dan misi calon Gubernur itu, seperti apa komitmennya,” kata aktivis Unhas di tahun 90an ini.

“Intinya, gimana misi pembangunan kelautan di Sulsel dapat menjadi agenda utama dan prioritas bagi semua calon. Bisa juga ajak Nurdin Abdullah atau Kak Aziz Kahhar untuk membahas ini. Kak Aziz itu alumni perikanan,” katanya.

Nama-nama yang disebutkannya adalah figur yang belakangan ini masuk bursa calon.

“Para calon Gubernur nanti harus bisa menyambut visi maritim a la Jokowi, agar Sulsel bisa lebih cepat membangun sektor kelautan dan perikanan. Sumber daya alam Sulsel sangat banyak, dukungan SDM pun tersedia melalui UNHAS, selaku kampus yang bervisi maritim. Bila ini berkolaborasi, saya yakin perekonomian Sulsel akan bangkit di sektor kelautan,” pungkasnya.

 

Prof. Achmar Mallawa: Benahi Pendataan Ikan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Prof. Dr. Achmar Mallawa, DEA, Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin dengan sukacita membagikan perspektifnya terkait dimensi kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan kontemporer dan masa depan perikanan Indonesia.

Penulis bertemu alumni Universite de Perpignan, Perancis ini pada pagi muda di tepian pantai Kota Kendari, tepatnya di Hotel Clarion (16/9). Beberapa saat sebelum kami bersama menghadiri ‘International Seminar on Sustainability in the Marine and Fisheries Sectors 2017’ di Gedung Auditorium Mokodompit Univesitas Halu Oleo yang juga dihadiri oleh Menteri Susi.

Achmar dikenal sebagai pakar ‘dinamika populasi dan pendugaan stok ikan’ Unhas.

Pengalamannya amat panjang dalam riset perikanan tangkap, dan merupakan hal berharga untuk dijadikan rujukan dalam memandang efektivitas dan implikasi pembangunan sumber daya kelautan dan perikana kontemporer, maupun yang akan datang. Apatah lagi jika dikaitkan kebijakan perikanan tangkap yang saat ini menjadi ‘wajah dominan’ Menteri Susi.

Dia banyak terlibat dalam riset ikan-ikan pelagis seperti cakalang. Salah satunya terkait ‘Aspek Perikanan Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) Di Perairan Barru Selat Makassar Sulawesi Selatan’.

Bagi Achmar, cakalang merupakan salah satu sumberdaya perikanan menjanjikan di Selat Makassar, Laut Flores hingga Teluk Bone dan layak jadi sandaran pengembangan ekonomi kawasan terutama di WPP 713. Dia banyak mengkaji keterkaitan ukuran, panjang ikan, jumlah kelompok umur, dan ukuran layak tangkap ikan serta mengkaji produktivitas alat tangkap purse seine sebagai lokomotif ekonomi kawasan Indonesia Timur.

Pria kelahiran Tanah Luwu, pada 22 Desember 1951 ini memperoleh gelar guru besarnya pada 1995, sebelumnya, dia meraih gelar Doktor pada Juni tahun 1987. Master dan doktor diraih di dua universitas berbeda di Perancis, tepatnya di Kota Montpellier.

Nun lampau, dia mengembara di belantara ilmu bersama 15 tenaga pengajar Unhas saat itu, di antaranya Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA, Prof. Dr. Rauf Patong, DEA, dan Prof Dr. Ambo Upe, DEA. Pada Google Scholar, indeks kutipan sejak tahun 2012 untuk Prof Achmar Mallawa adalah sebanyak 87.

Meriset cakalang

Bersua Prof. Achmar mengingatkan saya pada suasana ujung tahun 80an. Kala itu, sosok Achmar sangat lekat dengan mahasiswa Ilmu dan Tekonologi Kelautan (ITK).

Dia adalah sosok penting di Marine Science Education Project (MSEP), proyek penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana studi Kelautan dan Perikanan yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia. Salah satu program di dalamnya adalah ketika dilaksanakan studi magang perikanan dan pengenalan stock assessment di selatan Makassar melalui operasi trawl dan operasi long line.

Tidak kurang 30 orang perwakilan 6 perguruan tinggi kala itu, Unhas, Unstrat, Unpatti, Unri, Undip dan IPB menjadi peserta studi selama sebulan. Berangkat dari Kota Makassar hingga Bitung.

70adaf85-c9fe-49b8-830b-6a924340c3db
Prof. Achmar Mallawa, DEA (foto: Istimewa)

Achmar bercerita bahwa salah satu alasan mengapa Pemerintah dan ADB sepakat skema proyek itu adalah karena pada waktu itu, kelautan dan perikanan kita masih di bawah standar. Karenanya perlu pengembangan.

“MSEP ini kelanjutan dari bantuan ADB yang membiayai pembangunan kampus Unhas, satu paket, jadi setelah bangunan selesai, lalu ada tawaran bagi 15 orang dosen Unhas yang dibiayai oleh ADB untuk studi di luar negeri,” imbuhnya.

“Banyak yang ke Eropa karena waktu itu, Eropa merupakan pusat perkembangan kelautan dan perikanan. Salah satunya di Perancis,” kata mantan ketua Local Project Implementation Unit Unhas sebelum menjadi Ketua Marine Science Education Poject menggantikan Prof, Natsir Nessa yang didapuk jadi Wakil Rektor 2 Unhas kala itu.

***

Pagi itu, Achmar Mallawa baru saja menyelesaikan sarapan paginya ketika saya menarik kursi di depannya. Dia mengatakan bahwa potensi perikanan Indonesia saat ini yang cenderung meningkat seharusnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan setempat.

“Tantangannya adalah ukuran armada tangkap nelayan kita yang masih tradisional, kurang besar dan terbatas aksesnya apalagi ketika musim barat,” katanya.

“Jadi kalau tidak ada pemanfaatan, ikan bisa migrasi. Ikan-ikan akan bergeser dari perairan dangkal ke laut dalam. Terutama di WPP 713,” kata peneliti yang pernah kursus Coastal Management di Universitas Bangsa-Bangsa di Tokyo sebelum bertolak ke Perancis.

“Maksud saya, jika tidak ada peningkatan alat tangkap nelayan maka banyak peluang terbuang. Ikan-ikan cakalang terutama yang besar akan berpindah ke laut dalam,” kata peneliti yang kini banyak mengkaji stok ikan pelagis ini. Menurutnya, di WPP 713, perlu segera memperbaiki alat tangkap. Agar nelayan bisa meluaskan jarak tempuh dan wilayah operasinya.

“Selain itu perlu pula pengaturan rumpon. Rumpon ini berpengaruh pada ukuran ikan. Kan sudah ada pengaturan, masalahnya jika memasang rumpon pada kedalaman 50 – 70 saja ikannya kecil-kecil. Tanpa rumpon, sebenarnya, kapal-kapal ikan kita bisa menangkap ikan lebih besar,” kata guru besar kelahiran Luwu ini yang kini meriset hingga 2018 terkait WPP 713 sebagai daerah pengelolaan ikan cakalang berkelanjutan berdurasi riset hingga 2018.

“Khusus penelitian ini, karena masih berjalan jadi belum bisa sepenuhnya di-ekspose, hanya saja akan ada nanti focus group discussion (FGD), bagaimana mendapat masukan para pihak terkait tata kelola perikanan cakalang ini,” ujar alumni angkatan tahun 1971 di Jurusan Perikanan Unhas dan merampungkan studi S1 pada tahun 1977 ini.

“Kita sedang mempromosikan bagaimana ikan cakalang dijadikan target intervensi melalui program perbaikan alat tangkap, pada perairan dalam (deep sea). Selama ini kan hanya pada kedalaman 50 hingga 70 meter, dan menurut saya ukuran ikannya belum optimal untuk ditangkap,” katanya.

“Ikan cakalang potensil dan lumayan bagi (ekonomi) masyarakat nelayan. Kita bisa menggunakan alat tangkap seperti huhate atau pole and line, itu bagus sekali digunakan di sana. Huhate bagus walaupun investasi tinggi. Dengan modal 1 miliar kita bisa dapat dua kali lipat modal dalam setahun,” katanya.

Itulah mengapa, seperti pengamatan Achmar, banyak investor alat tangkap ini datang dari anggota DPRD seperti di sekitar Teluk Bone.

Achmar mengatakan bahwa alat tangkap uhate tidak serta merta datang ke Sulawesi Selatan. Pada beberapa lokasi seperti Bone, penerapannya melibatkan nelayan-nelayan asal Nusa Tenggara Timur yang telah memperoleh pelatihan di Manado.

“Di Bone itu, pertamanya datang nelayan NTT, setelah nelayan lokal mahir lalu berganti tenaga,” kata mantan Ketua Proyek pada awal tahun 90an ini. Proyek MSEP adalah peletak dasar atau cikal bakal jurusan Ilmu Kelautan di Indonesia. Transformasi dari nelayan uhate ini berlangsung sejak tahun 2014.

Berkaitan dengan transformasi nelayan ini, Achmar menyebut bahwa hal serupa juga harusnya terjadi pada pasca penerapan peraturan anti cantrang atau trawl, PERMEN-KP/2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela. Ada keterkaitan antara basis data, analisis dan ketepatan solusi atau intervensi.

“Terkait cantrang ini, ada mahasiswa S3 yang sedang meneliti. Yang perlu dilihat itu adalah dampak ekonominya dulu, lalu mencari alat tangkap alternatif, karena memang banyak nelayan terpukul seperti Maros, Takalar dan Pangkep,” imbuh alumni SD dan SMP Ponrang ini.

“Sama dengan SK Kepmen No. 2/2015, (cantrang), demi keberlanjutan, berlakukan saja untuk cantrang, tinggal nanti bagamana nelayan-nelayan yang mengunakan itu diberikan alternatif, misalnya bantuan alat-alat tangkap baru. Untuk dasar, kan banyak modelnya, misalnya bottom gill net. Itu bisa digunakan untuk dasar. Termasuk menangkap udang. Ikan-ikan kakap pun bisa dengan bottom gill net. Di Sulawesi Selatan sudah ada beberapa tempat yang potensilal. Termasuk menawarkan bubu sebagai alternatif,” paparnya.

Bubu yang dimaksud bukan bubu yang menggunakan batu karang hidup tetapi bubu hasil inovasi atau modifikasi.

“Bubu bisa jadi alternatif asal ada sosialisasi ke nelayan untuk tidak menggunakan hal-hal merusak,” ujarnya.

“Saya juga concern pada ikan terbang, supaya ada kontrol. Bisa pengaturan kapal dan harus mulai dipikirkan masa depan perikanan berkelanjutan dengan alat tangkap yang pas,” katanya. Achmar juga memberikan penekanan pada perlunya operasi purse seine yang berkelanjtan dalam artian, tidak menangkap sembarangan.

“Pengalaman saya menunjukkan bahwa purse seine yang menggunakan rumpon, ikannya kecil-kecil, semisal cakalang, paling besar hanya 30 cm. Tapi kalau dia tidak pakai rumpon, paling kecil adalah ukuran 40 cakalang. Karena dia ‘kan di luar, bukan di dalam. Sifatnya ikan cakalang itu offshore dan onshore migration, makin besar makin bergerak keluar,” ucapnya.

***

Sebagai peneliti dan akademisi perikana Kelautan dan Perikanan, Achmar Mallawa menganggap bahwa Unhas mempunyai banyak sumber daya manusia yang bisa berkontribusi pada pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan. Para peneliti Unhas telah terlibat dalam serangkaian riset terapan dan murni.

“Anggaran penelitian kelautan dan perikanan kita, datang dari DIKTI, MP3EI (dulu) serta program riset unggulan perguruan tinggi. Anggarannya besar dan kakultas kita yang paing top. Banyak sekali peneltian, beberapa juga sudah disitasi. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan untuk pengelolaan perikanan,” papar pengampu mata kuliah Oseanografi Perikanan saat penulis menjadi mahasiswanya ini.

Perbaikan tata kelola perikanan

Pada perbincangan pagi itu, penulis menceritakan betapa perkembangan tata kelola kelautan dan perikanan saat ini sangat dinamis dan membutuhkan adaptasi kapasitas para pihak. Achmar mengatakan bahwa perizinan operasi perikanan tangkap tetap menjadi isu mendasar. termasuk pengelolaan TPI yang dipindahkan ke Provinsi.

“Itu yang bikin malas orang-orang di daerah, sebelumnya itu pelabuhan perikanan pantai, sekarang pun TPI sudah dipindahkan ke provinsi,” kata alumni SMA 158 Kota Palopo ini.

Terkait penegasan Achmar tersebut, dia meminta para pengambil kebijakan untuk serius memulihkan kepercayaan para pihak (terkait pangkalan pendaratan ikan) sebab ini berdampak pada kualitas data perikanan.

“Walaupun ada orang (tenaga) provinsi tapi tidak bisa mencakup semuanya, makanya ini berpengaruh ke data. Kualitas data berdampak pada perencanaan kan?,” tanyanya.

Saat ditanyakan adakah lokasi atau kabupaten/kota yang mengalami perubahan kualitas pengelolaan perikanan tangkap dan bisa menjadi profil atau rujukan bagi pihak lain, Achmar menyebut praktis yang relatif bagus dalam mengelolan sumber daya ikan atau manajemen perikanannya adalah kabupaten yang pernah memperoleh bantuan proyek Coral Reef Rehabilitation Program (COREMAP) seperti Kabupaten Pangkep dan Selayar meski belum seideal yang dipikirkan oleh banyak ahli perikanan.

Terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggunakan pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Dia menyatakan bahwa itu sudah tepat dan berharap ada perubahan nyata ketika bertransformasi ke keberlanjutan hingga kesejahteraan.

“Belum maksimal di prosperity, saya sarankan, perbanyak program untuk nelayan kecil, untuk bantuan kapal pastikan tidak salah sasaran. Karena penerima di kabupaten./kota itu kan interes-nya banyak ke politik. Mereka memilih nelayan yang terkait konstituen politik. Intinya perlu kejelasan data dan kriteria penerima, siap calon penerima karena saat ini banyak kepentingan yang bermain,” akunya.

Hal lain yang disampaikan Achmar adalah ke depan, kajian terkait pelarangan ini harus benar-benar menyeluruh.

“Pelarangan itu betul-betul dikaji, seperti jaring tarik, kan tidak semua di dasar, payang juga dilarang dan itu di permukaan tapi itu dilarang juga. Ini perlu di-review lagi. Demikian pula penangkapan benur, jadi harus lebih cermat kajiannya,” katanya.

Sebagai alumni dari perguruan terpandang di Eropa, Achmar ingin menunjukkan bahwa ada banyak contoh keberhasilan perikanan di Eropa yang seharusnya menjadi contoh bagi Indonesia.

“Di Perancis itu pukat hela masih dibolehkan tetapi penerapan hukumnya sangat ketat. Mereka menerapkan regulasi yang benar dan bisa beroperasi di kedalaman tertentu, diawasi dengan ketat,” katanya. Maksudnya diawasi agar tidak ada konflik ketika nelayan trawl di Eropa masuk di kawasan yang dilarang.

“Kalau di Eropa, nelayan takut sekali jika kedapatan mengambil ikan-ikan kecil, kalau di bawah ukuran yang dibolehkan mereka akan buang, “ kata Achmar yang pernah meriset perikanan di Mediterania pada tahun 1983 hingga 1987 ini.

Kala dia menjadi mahasiswa pada Universitas Sains dan Teknologi Montpellier lalu menyelesaikan Doktornya di Universitas Perpignan.

***

Hal lain yang disampaikan oleh Achmar demi menjamin ketersediaan data dan tata kelola perikanan yang efektif di daerah adalah perlunya dirintis Komite Pendugaan Stok Ikan Daerah yang melibatkan banyak unsur.

“Sebab kalau berharap ke dinas, tenaga mereka masih terbatas. Meski beberapa kali dilatih namun belum optimal,” katanya.

“Hal lain adalah banyaknya fasilitas TPI, PPN, atau PPS yang belum efektif, ini terjadi karena terbatasnya supporting dana untuk pengelolaannya. Tapi ada juga yang bagus, seperti di Palopo, di TPI Pongtap,” katanya.

Selama menjadi peneliti perikanan dan melakukan komunikasi di daerah, Prof Achmar membaca betapa banyaknya bantuan beberapa waktu lalu yang disamaratakan. Maksudnya, harusnya masing-masing daerah berbeda alat tangkapnya karena berbeda karakter dan kemampuan nelayannya.

“Semua disamakan, seperti purse seine padahal ada daerah yang tidak pantas. Kalau yag saya lihat selama ini yang berhasil itu di Luwu, di Teluk Bone. Mereka mengelola bantuan dengan baik, ada juga bantuan jaring insang yang panjang dan lebar tetapi karena lokasinya sempit jadi tidak berhasil seperti di Teluk Bone,” ujarnya.

“Bagaimana bisa diberikan jaring insang hingga 1 kilometer, sementara alurnya sempit dan merupakan jalur pelayaran?” tanyanya terkait bantuan yang pernah dilihatnya pada tahun 2013.

Terkait pendataan ikan, Dia menambahkan perlunya kesungguhan pada pengawasan lokasi pendaratan ikan. Menurutnya, saat ini sistem data perikanan amburadul karena tidak tegasnya pemerintah pada pangkalan-pangkalan ikan ilegal.

“Kalau memang mengandalkan data statistik, pengelolaan perikanan kita harus dikaitkan dengan ketentuan di mana nelayan mendaratkan ikannya, pada tempat yang pasti dan resmi. Saat ini, banyak pelabuhan tikus, termasuk di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Tebet, 18/9.

 

Memori Kapoposang dan Hanimun Kami di September

“Pergilah ke satu tempat dimana kau tidak akan stress, karena bulan madu adalah stress itu sendiri.” Diane Von Furstenberg.

Perancang busana usia 70 tahun ini menyebut bahwa bulan madu adalah ‘tekanan’ itu sendiri. Sosok kelahiran Brussels itu terkenal dengan kuotnya, ‘I travel light. I think the most important thing is to be in a good mood and enjoy life, wherever you are.

Kuot pertama dan kedua saya suka, sebab kami mengalami ‘stress’ dan jejak kenangan yang indahnya terbilang kemudian.

***

Di Jakarta, dua hari terakhir ini, saya ingat Kapoposang, salah satu pulau terindah di Kabupaten Pangkep yang saya tahu. Disebut indah karena mempunyai pasir putih, cemara laut yang eksotik, terutama di sisi timur pulau, dan yang pasti punya warga yang menurutku sangat ramah, terbuka dan hangat.

Pertama kali ke pulau itu dalam tahun 1997. Bersama Willem Moka, dosen biologi laut saya di Ilmu Kelautan Unhas dan Sufri Laude, senior di LP3M Ujung Pandang, salah satu organisasi masyarakat sipil yang concern ke isu pesisir dan laut sejak awal tahun 90an.

Dari LP3M juga, saya acap melakukan perjalanan ke pulau itu sejak menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat kepulauan melalui budidaya rumput laut dan sea ranching.

Di Kapoposang, saya berkenalan dan akrab dengan Pak Nur, Haji Rasyid da Muhite dan tentu saja nelayan-nelayan di sana. Nelayan-nelayan yang saya sebut sebagai ‘tradisional dan sulit move on’ sebagaimana nelayan-nelayan yang saya jumpai di Takalar, Selayar dan Pangkep daratan.

Ketika nelayan lain sibuk bertransformasi menjadi nelayan ‘rakus’ melalui bom atau bius, mereka memilih sebagai nelayan pemancing dan pemukat. Setidaknya saat itu.

DSC_0498
Rumah tetangga kami di Kapoposang (foto: Kamaruddin Azis)

Di Kapoposang, ada dua kampung, kampung barat dan timur. Kalau menggunakan bilik demarkasi sosial, saya menyebut kampung barat lebih progressif, kampung timur lebih ‘apa adanya’. Dan sebagai bagian dari program LP3M kala itu, kami dekat ke Kampung Timur, di kampung Pak Nur.

***

Singkat cerita, kami menggunakan rumah Pak Nur sebagai rumah pondokan. Semacam homebase selama proyek itu jalan.

Nah, selama pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Canada Fund itu, antara tahun 1997-1998, saya juga memperoleh jodoh, seorang perempuan berdarah Pulau Kabaena dan Makassar. Pacaran (cieee) di tahun 1997 dan menikah di tahun 1998 yang bagi sebagian orang sebagai tahun-tahun krisis. Hatsah!

Di salah satu titik di rentang tahun itulah kami menikah, tepatnya di bulan Mei 1998, ketika mahasiswa seantero Makassar dan Indonesia sedang kemaruk benci pada rezim Soeharto.

Meski krisis, kami beruntung sebab di tahun yang sama ada kesempatan untuk melanjutkan proyek yang saya sebutkan di atas. Proyek pemberdayaan sosial dan proyek berbonus ‘pernikahan’ gratis bulan madu.

Maka jadilah Kapoposang sebagai target kunjungan sepasang bahagia kala itu. Menaiki perahu jolloro dari Pangkep, kami berlayar menuju Selat Makassar, melayari bahtera sebagai sering dibahasakan di puisi dan cerita-cerita asmara.

Jangan bayangkan meja makan, gelas anggur, atau udang lobster yang tersaji di tepian kolam renang dihibur lagu-lagu membius. Jangan bayangkan puncak gunung atau lembah sejuk yang sedang diidamkan oleh sepasang bahagia.

DSC_0612
Pemandangan di sisi utara Kapoposang (foto: Kamaruddin Azis)

Kami berangkat ‘heroik’ di dinihari melalui salah satu ruas sungai di Pangkep dan bergerak perlahan melewati rimbun pohon mangrove. Bunyi mesin perahu membelah dinihari menuju Kapoposang.

Seingatku, September kala itu, September 1998. Pernikahan kami belum satu semester. Lagi hangat-hangatnya. Kami sepakat untuk ke Kapoposang bersama kawan, namanya Aksa dan Sudi dengan menaiki perahu jolloro’.

Dan, layaknya perahu kayu—bobotnya sekira 3 grosston, tak banyak tempat untuk duduk atau berbaring, karenanya, saya wakafkan paha ke istri sebagai bantal.

Musim sedang tak bagus, angin barat mulai datang kala itu tetapi siapa mampu menolak bahagia ketika seorang gadis manis berbaring di pahamu?

Seingatku ada lebih 10 orang di atas perahu itu, sebagian besar warga Kapoposang. Kami tidur di atas geladak bagian belakang. Tempat strategis untuk bisu dalam raungan mesin kapal.

Kami tiba pada pagi hari. Di belakang rumah Haji Rasyid. Aksa, lalu memperkenalkan kami sebagai pengantin baru. Karenanya, Pak Nur mengajak menginap di rumahnya di seberang rumah Haji Rasyid.

Layaknya rumah-rumah orang Bugis, rumah kayu itu terdiri atas 3 petak, petak depan sebagai ruang tamu meski kadang disiapkan dipan atau ranjang juga. Lalu ruang tengah, biasanya untuk pemilik rumah, lalu ruang belakang, ini biasanya sepaket dengan dapur.

Rumah Pak Nur lumayan lempang, sebab ada pula paladang atau teras depan.

***

Kapoposang adalah pulau yang menyenangkan. Tak bising dan lempang. Di kampung, tempat dimana kami tinggal adalah perkampungan yang asri. Rumah-rumah warga terlihat berjarak, ada pohon-pohon rindang di antaranya. Pohon sukun, cemara, kelapa, nangka dan banyak lagi.

DSC_0841
Sunrise Kapoposang (foto: Kamaruddin Azis)

Kami menikmati hari dengan berjalan di antara pohon-pohon rindang, melintasi semak-semak sebelum sampai ke tepian pantai yang bersih.

Bayangkanlah fragmen ketika saya menggandeng istri melintasi jalan setapak, berputar-putar lalu tiba di pantai dengan pasir putih yang tak pernah dijamah. Sayang sekali, kala itu belum ada (tidak bawa) handphone, kamera digital atau handycam apalagi kamera DSLR yang banyak digunakan kaum penikmat fotografi.

Kami menyigi pantai, dari timur ke barat di sisi selatan, lalu berputar di Kampung sisi barat, memutar dan menikmati pemandangan laguna yang dibentengi cemara di utara.

Di sore hari kami berenang di reef flat dan menikmati keindahan karang sisi utara. Kapoposang saat itu adalah pulau dengan terumbu karang yang eksotik.

Pulang ke rumah Pak Nur, dengan sekali tunjuk kelapa muda jatuh dan kami menikmati segarnya air kelapa di samping rumah saat sunset sedang unyu-unyunya. Saat makan siang atau malam, menikmati sayur santan buah kelor atau menikmati ikan teri kuah asam atau pallu kacci.

Saya kira, trip ke Kapoposang itu adalah salah satu cara agar istri paham pekerjaan kami. Tentang suka duka bekerja di laut, di pulau jauh.

Kunjungan ke Kapoposang itu sungguh mengesankan, diterima warga dengan sukacita, diajak bertamu dan menikmati teh hangat dan kue-kue Bugis.

Jika ada yang kurang sempurna, rasanya itu karena istri pak Nur sempat berseloroh, “Harusnya kami mengungsi ke rumah sebelah, bapak tidur saja di kamar kami,” katanya sambil menunjuk bilik tengah rumahnya.

Dia rupanya merasa iba melihat kami tidur di ruang tamu dan kawan seperjalanan di paladang rumah atau mengungsi ke rumah Haji Rasyid.

Mungkin dia pikir, “di ruang tamu, kalian bisa apa?”

Ah ibu, telat, kami sudah akan pulang ke Makassar siang ini.

“Eh tidak, tidak apa bu, kami menikmati bulan madu rasa melantai ini di Kapoposang.”

Tebet, 22/09.

 

Hasjim Djalal: ‘Dia Ndak Bertele-tele’

Perjumpaan dan obrolan dengan sesepuh Hasjim Djalal di Kota Kendari serba kebetulan. Sore itu, saya mendapatinya sedang duduk di sudut hotel tempat kami menginap sembari memegang koran ‘Berita Kota’. Matanya lekat ke artikel opini yang saya tulis, ‘Membaca Alas dan Arah Kebijakan Menteri Susi’, (16/09).

Saya duduk di sampingnya dan memperkenalkan diri sebagai pengagumnya, berkaitan kiprahnya dalam memperjuangkan hak Negara di batas laut teritorial sedari dulu. Sebagai mantan mahasiswa Kelautan di Unhas di tahun 1989-1995 dan belajar mata kuliah Hukum Laut, nama Hasjim sungguhlah mewangi di sanubari kami.

***

“Saya diundang? Kalau ndak, ndak perlulah ikut makan malam,” katanya dengan aksen Minang saat saya menyampaikan kalau ada undangan makan malam di rumah jabatan Gubernur Sultra. Hasjim gamang.

“Maksud Anda menulis, Menteri Susi sebagai satu dari 8 perempuan berpengaruh Indonesia dasarnya dari mana?” tanyanya ke saya. Memang, di artikel itu tak dirinci siap-siapa saja yang lain sebab harapan saya, demi mengajak pembaca berpikir dan mengira.

Tak lama kemudian, ayah Duta Besar Dino Patti Djalaj ini memegang lengan saya.

“Oh sebentar, coba, siapa-siapa saja Menteri perempuan di Kabinet saat ini?” tanyanya.  Dia lalu menyebut nama Sri Mulyani, Rini Soemarno, Puan Maharani hingga Nila Farida Moeloek.

Pria kelahiran Ampek Angkek, Sumatera Barat ini adalah diplomat sekaligus guru besar hubungan internasional dan pejuang hukum laut terbaik yang dimiliki Indonesia. Lantaran latar belakang itu, dia merasa tak keberatan ketika diundang datang ke Kota Kendari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ikut dalam perbincangan kelautan dan perikanan.

Hasjim adalah pucuk pimpinan pada ‘Otoritas Dasar Laut Internasional’. Statusnya sebagai pemegang gelar Master of Law dari University of Virginia menjadikannya lempang sebagai diplomat atau pakar hukum. Dia adalah mahasiswa pertama dari Indonesia di Universitas tersebut. Jejak Hasjim sebagai Duta Besar di Amerika diikuti anaknya Dino Patti Djalal di masa SBY.

Tak hanya itu, Hasjim adalah penulis buku ‘Indonesia dan Hukum Laut (1995)’, kemudian ‘Maritime Security in Southeast Asia: U.S., Japanese, Regional, and Industry Strategies (2010)’ serta ’Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lessons Learned (2002)’ dan masih banyak lagi. Dia juga dikenal akif memperkuat Universitas Andalas dan kerap membawakan kuliah di sana.

Hasjim adalah tokoh maritim yang berjasa memperjuangkan nama Indonesia. Berkat perjuangannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945 hanya punya laut 2 juta kilometer persegi kini menjadi 5,8 juta.

Sebelum Deklarasi Juanda, laut Indonesia seumpama Laut Selat Sulawesi, Laut Flores hingga Sunda dianggap bukan milik Indonesia namun setelah Deklarasi Juanda ditetapkan bahwa laut teritorial Indonesia seluas 12 mil diukur dari pulau yang terluar. Bukan dari tepian pulau hingga yang tersisa menjadi area internasional.

Prestasi Hasjim adalah mempertahankan isi deklarasi Juanda di dunia internasional, baik sebagai diplomat maupun sebagai Guru Besar yang menyebarluaskan nasionalisme melalui kecintaan pada posisi strategis maritim Indonesia.

***

Hari ketika kami bersua, Hasjim baru saja mengikuti proses pembukaan seminar dan mengikuti paparan Menteri Susi Pudjiastuti di Kampus Universitas Halu Oleo, 16/09 pada acara ‘1st International Seminar on Sustainability in The Marine Fisheries Sector (ISSMFS) 2017 di Auditorium Mokodompit. Di usianya yang telah mencapai 83 tahun, per-Februari lalu, tak terlihat raut wajah letih, atau kelambanan gerak.

Di sore sekira pukul 17.30 wita itu, tanpa saya tanya, Hasjim bercerita tentang kehadirannya di Kendari.

“Saya membantu secara sukareala. Jadi sifatnya membantu. Mohon maaf ya, saya ndak mau nanti mereka merasa dibayang-bayangi oleh saya. Kan, kita menjaga mereka kepribadiannya untuk terus menonjol.” Katanya terkait hubungannya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, kepada Menteri Susi.

“Saya memahami itu dan itu suatu hal bagus (ketika kaum muda paham sejarah perjuangan maritim kita). Saya sering ditanya orang-orang, apa pendapat saya tentang situasi kelautan saat ini,” katanya saat saya sampaikan bahwa banyak mahasiswa dan alumni Kelautan saat ini mengidolainya sebagai pejuang hukum laut Indonesia.

“Saya aktif dalam perjuangan mengenai hak Indonesia atas kelautan. Setelah itu selesai, dan setelah bertahun-tahun dan pensiun, memanfaatkannya saya ndak pandai lagi,” kata mantan Duta Besar Jerman, Kanada, Amerika Serikat terkait situasi kelautan kontemporer dan tantangannya.

“Ibu ini memanfaatkannya hak-hak yang sudah kita perjuangkan dan sudah diakui secara internasional,” katanya terkait apa yang dilakukan Menteri Susi.

Obrolan kami terhenti. Asistennya datang.

“Kalau diundang yah kita pergi, ndak apa-apa,” katanya saat ajudannya melaporkanundangan bersua Gubernur Sultra malam itu berlaku untuk Menteri dan rombongannya.

“Jadi gitu pendapat saya, nah beliau ini pelaksana. Saya hanya mengatakan, ini saya punya hak atas kita sudah habis. Beliau ini saya manfaatkan. Semua menteri kelautan itu kan itu, tugasnya. Makanya saya jadi penasehat terus sampai sekarang,” katanya.

“Lantas, saya ditanya banyak orang, sikap apresiasi pak Hasjim seperti apa, tapi saya tak tulis (di buku),” imbuhnya.

“Ibu ini, menurut perasaan saya, orang yang di samping tegas, tetapi berpikir simpel, sederhana. Jadi contohnya, saya bilang, kalau ditanya kepada ibu ini, 2×2 berapa, jawabnya 4, titik. Kalau ditanya kepada yang lain lain-lain, 2×2 berapa, dia balik nanya kita. “Bapak maunya berapa? bisa 5-1, bisa 6-2, bisa 3+1, 100 – 96,” sebutnya.

“Bapak maunya berapa?, kalau ibu ini ndak,” kata Hasjim.

“Misal saja, kamu mencuri masuk ke rumah saya, saya tampar hidungmu. Kalau ditanya yang lain, saya masuk ke rumah bapak ndak mau mencuri kok. Saya hanya ingin melihat betapa cantiknya rumah bapak, kenapa bapak tampar hidungnya saya?, jadi bapak saya ajukan ke pengadilan karena merusak nama baik saya,” jelas Hasjim.

“Kalau ibu ini, ndak,” kata Hasjim.

“Cara berpikirnya itu sederhana, simpel, korek dan ndak bertele-tele,” lanjutnya.

“Beliau itu sosoknya gitu, jadi banyak kawan-kawan yang mendukung. Saya juga merasa mendukung karena menganggapnya jujur, honest, sederhana. Dua kali dua, empat. Kalau masuk rumah saya mencuri saya tampar. Gitu aja kan, saya tenggelamkan!

Ndak mau bertele-tele,” imbuhnya.

“Beliau itu kan, ya, melihat hal yang benar. Sesuatu yang benar, membela yang benar. Itu analisa saya kan. Ndak mau debat macam-mcam. Kan, saya sudah mengalami (bersama beberapa yang lain), banyak yang maunya berdebat.

Tebet, 19/09.

 

 

Membaca Alas dan Arah Kebijakan Menteri Susi

Tak hanya ikut ber-moratorium ikan, tahun ini, China menghukum pengusaha perikanannya yang ditangkap di Australia tahun 2016. Moratorium juga ditempuh Malaysia, pun di Afrika Utara hingga Eropa. Dunia sedang berperang melawan perikanan illegal, begitu judul artikel di media terpandang The Washington Post minggu ini.

Bersama Susi Pudjiastuti, Indonesia menjadi contoh yang baik bagi dunia tentang pentingnya kesadaran bersama dalam memerangi pencurian ikan.  Oleh karena itu, rasanya penting untuk kita membaca kembali alas dan arah kebijakan yang ditempuhnya serta apa yang bisa dilakukan oleh para pihak di pesisir dan laut kita, laut yang merupakan masa depan bangsa, kata Jokowi.

Alas dan arah kebijakan

Ini adalah tahun ketiga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjastuti berada di garda Kabinet Kerja Jokowi-JK. Menteri yang terkenal karena pekik, ‘Tenggelamkan!’ itu, seperti membalik skeptisisme menjadi pride bangsa setelah sekian tahun NKRI dirundung susah di lautan.

Berlatar sebagai pengusaha maskapai dan perikanan, membuat banyak kalangan, termasuk penulis yang skeptis. Dia terlihat bukan figur yang sepadan dengan tantangan kompleksitas isu pesisir dan laut Indonesia kontemporer.

Tapi begitulah, perempuan yang mengaku tak tamat SMA ini adalah top leader KKP yang paling fenomenal, sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu dari ’8 perempuan top berpengaruh Indonesia’ saat ini.

Berkaca pada realitas Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, pada potensi dan problematikanya, Susi geregetan pada isu kelautan dan perikanan yang tak jua beres dan berdampaik positif, sebagai negara demokrasi kedua terbesar di dunia. Panjang laut kedua setelah Canada.

Belum lagi tradisi maritim, sejak Sriwijaya-Majapahit hingga kecemerlangan Kerajaan Gowa-Tallo di timur. Tentang pelaut-pelaut Nusantara yang melenggang sampai Tana Marege Australia hingga Madagaskar.

Bagi Susi, narasi besar maritim Nusantara, serta usia NKRI tak berefek pada kemajuan harga diri dan ekonomi bangsa karena adanya persoalan kronik illegal, unreported, unregulated fising (IUUF) plus ketiadaan kebijakan di pesisir dan laut yang kuat. Ada bukti bahwa nelayan kita berkurang dari 1,6 juta menjadi 800ribu (Sensus 2013), adanya 115 eksportir tutup karena ikan sebagai raw material langka hingga pembiaran armada asing masuk di rongga NKRI adalah persoalan yang harus dituntaskan.

Situasi itu memburuk sejak izin bebas diberikan pada 2001 dan berdampak pada angka stok ikan tahun 2014 yang ‘hanya’ 6,5 juta ton dan ada 10 ribuan kapal asing wara-wiri di teritori kita.

Masuknya kapal asing tak sesederhana dibayangkan. KM Wimaju 2 yang ditangkap di Nunukan contohnya. Dia membawa sabu dari Malaysia (April 2017). Di Muara Angke ada sabu dari Malaysia (Februari 2017). Ada sabu asal China seberat 1 ton yang didaratkan di Banten pada Maret 2017.

Dari kapal asing di laut, masuklah obat-obatan ilegal, senjata hingga human trafficking. Dari Indonesia keluar barang atau benda berharga termasuk spesies yang masuk CITES seperti penyu, lola hingga buaya. Itulah alas mengapa ditempuh moratorium perikanan, melarang transshipment di wilayah NKRI. Kebijakan yang diikuti penerapan UU No. 45/2009 yang membolehkan penenggelaman di perairan Indonesia.

Kebijakan penenggelaman kapal itu merupakan pengejawantahan gagasan Poros Maritim Dunia agar Indonesia berdaulat sepenuhnya, agar warga pesisir, nelayan dan segenap pemangku kepentingan bisa mengelola dengan baik tanpa tekanan, tanpa ancaman.

Dia, perempuan peraih Ganesha Award dari ITB ini mengatakan bahwa khalayak tak harus bertepuk tangan pada penenggelaman kapal, tetapi pada substansinya. Penenggelaman dipilih karena realitas dan perubahan sosial ekonomi.

“Kita tidak bisa menikmati indahnya terumbu karang, mengelola potensi pesisir dan laut, jika pembom dan pembius ikan, atau nelayan-nelayan asing masih wara-wiri di laut kita, bukan?” katanya pada beberapa kesempatan.

Di tiga tahun usia kebijakan tersebut, dimana ada 300an kapal telah ditenggelamkan. Stok ikan nasional mencapai 12,5 juta ton padahal di 2014 hanya 6,5 juta, kenaikan senilai US $ 6 miliar. Tingkat konsumsi ikan naik dari 36 kg menjadi 43 kg di 2016 dan ditargetkan konsumsi naik lagi hingga 50 kg tahun ini, tahun depan 53 kg. Capaian lainnya adalah impor ikan yang bisa ditekan.

Neraca perdagangan di Asia menempatkan Indonesia sebagai nomor 1 di Asia Tenggara. Posisi Thailand dan Vietnam anjlok setelah ditebas Susi. Thailand yang kerap surplus hingga 15% kini turun -3,5.

Tantangan ke depan

Di tengah sorot media dan netizen pada Susi yang periang dan menawarkan kebaruan. Eksplisit bahwa ke depan, ketimbang menambah hutang, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara efektif serta aplikasi efisiensi anggaran dan transparansi di unit-unit kerja Pemerintah adalah hal yang perlu didorong.

Terkait efisiensi dan kesungguhan bekerja di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari ditahannya beberapa proyekloan dan meminta praktik transparan di lingkup KKP. Hal yang disebutnya Susinisasi. Inilah yang telah dan akan mewarnai alur kebijakan KKP dalam mendorong pengejawantahan semangat Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan itu.

Susi sadar bahwa tantangan ke depan adalah selera dagang dan hasrat meraup fulus dari para pengusaha, para free rider yang ingin mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEE hingga pedalaman sebagaimana tahun-tahun suram sebelumnya.

Maraknya indikasi transshipment sudah terbaca, praktik ini kian massif seiring belum optimalnya sarana prasarana pemantauan dan penegakan hukum mengingat luas laut Indonesia.

Jika kita lihat website Gobal Fishing Watch yang berbasis satelit, kita akan menyaksikan betapa karena penegakan hukum di Indonesia telah semakin efektif hingga lampu-lampu kapal ikan menumpuk di sekitar perairan Papua Nugini ke atas. Sebelumnya, mereka menyemut di perairan kita.

Tak hanya itu, sel-sel mafia masih tertanam di Indonesia, melalui backing oknum aparat, mereka memprovokasi nelayan, untuk menghidupkan sejarah operasi kelam perikanan melalui cantrang, bom ikan, bius dan lain sebagainya.

Jika ada yang harus dilakukan ke depan, itu adalah memastikan penegakan hukum dan transformasi sistemik dari logika kedaulatan ke pengelolaan ruang laut, pengembangan budidaya perikanan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan riset dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk konteks Indonesia bagian timur, yang perlu ditangani adalah isu nelayan antar provinsi. Ratusan nelayan Sulsel dan Sultra, termasuk dari Pantura Jawa kini menyebar di pesisir Maluku dan Papua, berpotensi konflik jika tak dimediasi. Mereka bersoal perizinan, misal, ada 446 armada patorani asal Galesong-Takalar yang kesulitan di Fak Papua Barat karena pengurusan izin yang belum sesuai amanat UU 23/2014.

Demikian pula isu-isu reklamasi pesisir yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi sehingga harus diadvokasi, apalagi berlakunya UU 23/2014 yang menarik wewenang kabupaten/kota di bidang kelautan ke Provinsi. Pun transformasi kapasitas nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkap merusak seperti bom, bius, cantrang (lampara, parere’) di sekitar Teluk Bone, Selat Makassar hingga Laut Banda.

Pemprov, Pemkab/Kota, perguruan tinggi, pihak swasta, harus memberikan solusi dengan mendorong kolaborasi di pesisir dan pulau-pulau, menelaah kebutuhan praktisnya serta mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan ke depan, anggaran, personalia, hingga sarana prasarana. Pada saat yang sama, regulasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau (RZWP3K) harus disiapkan.

Pada tingkat operasional, hadirnya akivitas lingkungan, hadirnya ahli-ahli kelautan pesisir atau offshore, laut dangkal atau dalam, hayati dan non-hayati, tangkap atau budidaya, eksplorasi atau rekayasa, dari LSM atau kampus-kampus ternama di Indonesia merupakan hal niscaya dan penting.

Tanpa dukungan kampus, organisasi masyarakat sipil, saya kira, kebijakan Menteri Susi hanya akan jadi mercusuar tanpa armada, seperti mata dan hati yang terbuka, tapi tangan tak bisa meraih dan memberi.

___

Tulisan ini terbit di Harian ‘Berita Kota Kendari, 16/09’