Sulawesi Selatan dan Cetak Biru untuk Revolusi Biru

ANDAI saja, Jokowi-JK diusung partai biru, mungkin istilah Poros Maritim tak ada, yang lahir adalah Revolusi Biru. Haha, jangan dianggap serius, hanya berandai. 

Oh ya, hari ini, Sabtu, 25/02, Raker Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Unhas dihelat di Jakarta. Di Makassar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Sulawesi Selatan menggelar diskusi Cetak Biru Pembangunan Kolaboratif Poros Maritim. Judul yang kuat sekaligus ambisius. Untuk itulah, saya menuliskan beberapa catatan ‘tak baru ini’ terkait dimensi kayuhan anak-anak Kelautan menuju pusaran Poros Maritim rezim Jokowi-JK yang masih terlihat samar itu.

***

Di Makassar, ISKINDO, organisasi yang ketua pusatnya di Jakarta disunting Susi Pudjiastuti sebagai pejabat terasnya, tergugah menyigi isu dan menyusun cetak biru pembangunan terkolaborasi terkait Poros Maritim di Sulsel. ISKINDO lahir tegak pada 2015 dan diusung oleh alumni-alumni Ilmu Kelautan dari berbagi universitas di Indonesia. Ketua ISKINDO Sulsel, DR. Abdul Gaffar memandang penting untuk segera menyiapkan cetak biru (blueprint) bagi para pihak di Sulawesi Selatan dalam membangun potensi sumber daya kelautannya.

Blueprint sejatinya adalah kerangka kerja terperinci sekaligus landasan dalam penyusunan kebijakan yang berisi deklarasi tujuan dan sasaran, menyigi tantangan dan menyusun strategi solutif. Tidak hanya itu, blueprint juga menawarkan program, arah, fokus kegiatan serta langkah-langkah implementatif. Bukan hanya bagi ISKINDO tetapi institusi lain yang punya perhatian pada isu kelautan nasional.Hal-hal substantif dan penting untuk dipahami pada konteks penciptaan blueprint adalah apakah hakikat dari pembangunan kolaboratif dan poros maritim itu sendiri.

Apa sesungguhnya motif dan visi dari diksi ‘Cetak Biru Pembangunan Kolaboratif Poros Maritim atau sebutlah, Revolusi Biru itu’?

***

Pembangunan adalah pilihan menjawab agenda perubahan yang terencana. Pada konteks itu adalah perubahan yang direncanakan dan bersinggungan dengan diksi Poros Maritim (Dunia) dengan memandang posisi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Indonesia. Di dalamnya, sebagai sebuah praksis, kata kolaboratif meniscayakan identifikasi peran multipihak dan berkaitan dengan bentuk dan kapasitas yang dipunyai, apa yang bisa dibagikan.

Di situasi Indonesia, Poros Maritim merupakan muara kehendak rezim Jokowi-JK yang melihat peluang membangun Indonesia dengan menggetarkan sumbu potensi, kekayaan, khazanah, ‘Naga Tidur’ bernama kelautan. Fungsional dimaksudkan bahwa laut, bahari, samudera adalah fungsi-fungsi sosiologis, kultural dan politis yang dapat menjadi perekat sekaligus penguat ekonomi dan politik Indonesia. Tetapi tentu saja ini tak cukup, elemen lainnya harus menjabarkan dan mengidentifikasinya sesuai realitas lokal. Inilah yang harus diidentifikasi untuk menemukan aktor, menyigi kapasitas, pengalaman, pengetahuan, dan daya juangnya dalam membangun potensi sumber daya kelautan tersebut. Inilah tantangannya.

Pemilihan diksi pembangunan secara kolaboratif yang dipilih ISKINDO Sulsel seolah ingin menjawab asumsi dan ekspektasi bahwa laut tak semata sebagai ‘ruang eksplorasi, eksploitasi, ruang pamer kuasa, wahana sampah dari daratan belaka’ tetapi manifestasi dari dinamika membangun cita-cita bangsa yang menyejarah, berdaulat, berkelanjutan dan menyejahterakan. Manifestasi yang memungkinkan semua pihak berkontribusi positif, bukan sebaliknya. Bukan apa-apa, 30 tahun terakhir, degradasi sosial ekonomi dan ekologi telah mengantar komunitas di pesisir dan pulau tetap terpasung dalam ketidakberdayaan.  Semua pihak membaca itu.

Posisi strategis Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan memboyong kekayaan historis pemanfaatan ruang laut dan daratan untuk kepentingan politik, ekonomi hingga kebudayaan. Catatan-catatan sejarah tentang tanah di selatan Sulawesi, keragaman suku dan budaya, entitas sosial yang mewujud kerajaan-kerajaan otonom di pesisir, menunjukkan betapa kawasan ini adalah juga simpul pertumbuhan kebudayaan sekaligus daya tarik bagi pihak lain dalam dimensi yang luas, kepentingan ekonomi, politik, kekuasaan hingga kebudayaan.

Salah satu otorita menarik itu adalah Kerajaan Gowa-Tallo di abad ke 17. Sebelum dan setelah jatuhnya Kerajaan Gowa di tahun 1669, Pelabuhan Makassar di Gowa adalah titik temu lalu lintas strategis pengelana dan penjelajah bumi.Kapal-kapal ekspedisi seperti Wallacea, pelaut dari Eropa hingga armada Jung dari Tiongkok dilaporkan menjadikan pantai Makassar di Sulawesi Selatan sebagai ruaya usaha, tempat transit sekaligus tempat loading logistik sebelum ke destinasi akhir di timur atau ke barat.

Pelabuhan Makassar adalah bukti timeline sejarah yang merupakan poros berdenyutnya kehidupan maritim sejak nun lampau. Catatan-catatan tentang relasi bisnis antara Makassar dan Singapura, dengan Eropa dengan Australia telah menggeliat sejak abad 17. Puncaknya di abad ke 18 dimana tarik menarik kepentingan kutub-kutub kekuasaan perdagangan dan hegemoni menjadikan Makassar sebagai episentrumnya.

Di pesisir Makassar, nun lampau, terdapat tata kelola maritim yang demokratis di Gowa-Tallo hingga menggoda datangnya atase-atase perdagangan Eropa di Pelabuhan Makassar di abad ke-17 dan 18. Ada bukti persinggungan dan pertautan ekonomis, sosiologis dan politis di situ, ada pembauran keilmuan dan transfer kapasitas di situ. Keberadaaan Karaeng Pattingngalloang yang cerdas dan peduli pendidikan adalah pengecualian atas kabar miris setelah lumpuhnya Gowa karena kekalahan telak Sultan Hasanuddin oleh Belanda yang disokong Arung Palakka.

Pelabuhan Makassar adalah simpul pelayaran dari Laut Banda ke tanah Jawa, ke barat. Merupakan titik perlintasan pengiriman kemenyan, barus, damar, kayu cendana, cengkeh, hingga teripang ke Tiongkok. Merupakan spot strategis di kancah relasi bisnis internasional.

Catatan-catatan dari Tome Pires dan Eredia tentang geliat di Asia Tenggara menyebutkan Makassar sebagai salah satu simpul penting itu sejak abda ke 16. Tuan Dalrymple dan Forrest yang tersohor, pengelana dan peneliti, menyebutkan antara abad 16 hingga 18  geliat ekonomi juga terpolarisasi dari sini. Tahun 1800, Makassar (atau Gowa-Tallo) menjadi domain kontrol Belanda yang memainkan VOC sebagai dirijennya. Cerita-cerita tentang sepak terjang Belanda di Makassar ini juga ditemukan di dalam karya novel Joseph Conrad dan Sommerset Maughn (Macknight, 2017).

Dalam bukunya The Voyage To Marege (2017), peneliti Asutralia C.C Macknight, menyebut bahwa meski telah diluluhlantakkan perannya sebagai bandar otonom sebelum tahun 1700-an, Belanda giat membangun bandar dan kota, mematikan pengaruh Raja Gowa-Tallo di pesisir barat laut Sulawesi Selatan (Makassar), membangun ikon Benteng Panynyua atau Fort Rotterdam dan Societet de Harmonie adalah dua hal yang membuktikan daya pikat bangsa lain di Makassar.

Saat itu, pelabuhan Makassar tetap memegang fungsi penting sebab alasan letak strategisnya itu, di sana berlangsung setidaknya tiga aspek atau dimensi denyut kehidupan yang mencirikan titik strategis ini.

Pertama, menurut Macknight, Pelabuhan Makassar adalah pintu masuk barang-barang dari luar neger (impor) yang dibutuhkan oleh Belanda sekaligus warga Gowa dan sekitarnya. Yang kedua, menjadi simpul pendistribusian barang-barang impor tersebut dan pada saat yang sama juga ada unit usaha yang mengumpulkan produk-produk atau hasil bumi dan lautan di Sulawesi. Yang ketiga, dinamika di pesisir, terutama di sekitar pelabuhan Makassar itu sendiri sebagai geliat maritim. Dengan kata lain, Pelabuhan Makassar tetap merupakan pelabuhan penting meski penguasaannya telah bergeser dari Gowa-Tallo ke Kompeni Belanda.

Sulsel dan Dimensi Poros Maritim

Pemerintah Jokowi-JK memandang bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai poros maritim dunia. Poros maritim adalah gagasan strategis untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Beberapa dimensinya adalah upaya penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.

Hal-hal inilah yang merupakan program-program utama pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan Indonesia sebagai proros maritim dunia. Sebagai sebuah paket kehendak, ide Poros Maritim ini adalah pola lama Revolusi Biru yang dibarukan, yang harus dikontekskan pada situasi kontemporer dan masa depan Sulawesi Selatan, atau Indonesia secara umum. Bagi Sulawesi, ketika Indonesia menjadi poros maritim dunia maka pilarnya pasti terdapat di Sulawesi Selatan. Betapa tidak, posisi strategisnya sebagai pintu tengah timur-barat, selatan-utara seperti yang disebutkan di bagian di atas tulisan ini menjadikannya prioritas atau harus menjadi lomokotif utama.

Oleh sebab itu, ISKINDO harusnya memandang bahwa ke depan, dibutuhkan infrastrukur antar pulau dan sepanjang pesisir di setiap pulau besar dan kecil, di pedalaman atau tepian. Infrastruktur yang tak melulu untuk kepentingan ekonomi tetapi sosiologis. Maka terpujilah Kota Makassar yang tetap menjaga Kayu Bangkoa sebagai wahana warga pesisir dan pulau-pulau, yang tetap merawat Fort Rotterdam sebagai ikon kemaritiman itu. Bukan semata mengawal prasasti kuasa seperti reklamasi dan Center Point of Indonesia.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di Nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang mangrak dari Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan, dan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada.

Pelaut-pelaut Bugis-Makassar yang di dalam darahnya mengalir tradisi kebaharian memerlukan tempaan tambahan untuk sesuai dengan spirit zaman, tangguh dan berpendidikan kelautan merupakan salah satu prasyaratnya. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang kian massif saat ini merupakan ruang yang bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi tradisi tersebut agak sesuai spirit zaman. Oleh sebab itu, kampus-kampus kelautan dan pusat pelatihan kebahariaan harus tampil beda dibanding masa-masa sebelumnya yang terlihat kusut dan mandul.

Fokus ISKINDO Sulsel

Bagi ISKINDO Sulawesi Selatan, sesuai dengan kehendak menyusun blueprint pembangunan kolaboratif terkait Poros Maritim itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tidak banyak tetapi penting (daripada banyak tapi tak bisa dioperasionalkan), sebagai berikut:

Hal pertama yang harus menjadi perhatian bersama adalah bentuk kontribusi apa yang mesti diberikan pada upaya penguatan budaya maritim yang heterogen di pesisir, entitas sosial ekonomi khas Bugis-Makassar sebagai pilar sekaligus basis pemanfaatan. Revitalisasi kebudayaan maritim seperti apa yang relevan dan sesuai konteks Sulawesi Selatan saat ini? Menghidupkan Karaeng Pattingngalloang? Merevitalisasi spirit La Galigo? atau harus menghadirkan lagi figur seperti Prof Ahmad Amiruddin tetapi fokusnya ke Maritim?

Apakah tantangannya sehingga terjadi degradasi nilai pada upaya-upaya pemanfaatan hasil laut di tengah komunitas pesisir? Mengapa tradisi patron-client tak lagi kontributif pada daya tahan sosial-ekonomi di pesisir Sulawesi Selatan.

Yang kedua adalah, bagaimana memastikan pola upaya yang bisa mewarnai corak pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan berbasis laut. Industri-industri perikanan dan kemaritiman domestik yang seperti apa yang dapat menjalankan pengolahan produk perikanan tangkap dan budidaya perikanan dan kelautan sebagai sumbu penggeraknya?

Nampaknya, hal demikian bukan hal sulit di tengah kapasitas yang tersedia yang telah lebih dari cukup, sebaran alumni Kelautan atau setidaknya setelah membaca dinamika kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan sejak 50 tahun terakhir merupakan modal utamanya.

Lalu yang ketiga adalah pentingnya mengajak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Laporan bahwa Gini Ratio Sulsel yang lebih tinggi di atas rerata nasional menjadi bukti bahwa ada disparitas, ada ketimpangan perlakuan. Yang kota makin maju, yang desa pulau ketinggalan. Apaji?

Pemerintah Sulawesi Selatan yang mempunyai lebih dari 200 pulau kecil harus memastikan ketersediaan sarana prasarana transportasi memadai, di Teluk Bone, di Laut Flores sekitar Selayar dan Sinjai, bangunan penyedia logistik hingga industri perkapalan seperti di Bira dan sekitarnya.

Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendorong tumbuh kembangnya kolaborasi pariwisata bahari seperti di Bira Bulukumba, Atol Taka Boneate, Kepulauan Sangkarang di Takalar, Makassar, hingga Pare-pare. Teluk Bone juga harus menjadi perhatian. Disebut kolaborasi untuk pengembangan pariwisata, sebab bidang ini sangat bergantung pada bidang perhubungan, tata ruang, perdagangan hingga pendidikan.

Hal-hal demikian itulah yang harus dimasukkan ke dalam cetak biru Poros Maritim atau Revolusi Biru, yang dapat mengisi kapasitas individu, perencana, pengambil kebijakan dan organisasi yang berada di garis depan.  Langkah konkretnya silakan dielaborasi dan didetailkan, bawa ke ruang diskusi perencanaan program masing-masing institusi, organisasi mahasiswa, organisasi alumni, Pemerintah, calon Bupati, calon Walikota, Gubernur atau ranah organisasi masyarakat sipil.

Silakan.

Gowa, 25/02/2017

Advertisements

Ikan Dilindungi, Status dan Refleksi dari 4 Lokasi COREMAP-CTI

 

Informasi apa yang terkuak saat bersitatap perwakilan nelayan di empat penjuru kabupaten di Sulawesi yang dikenal bertradisi bahari kuat; Pangkep, Selayar, Buton Selatan dan Wakatobi? Apa saja dimensinya ketika membahas status konservasi jenis ikan dilindungi di wilayah mereka?

Mari simak Mari’, lelaki berusia 50 tahun ini adalah nelayan pencari kepiting di Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat ditanya kapan terakhir kali melihat hewan laut dilindungi seperti di koleksi gambar yang diberikan tim kerja BPSPL Makassar mengatakan dia pernah melihat penyu bertelur di depan rumahnya, di pinggir pantai pada tahun 2010.

“Saya lihat langsung,” katanya saat ditanya oleh anggota tim. Mansisa, 54 Tahun, yang juga nelayan pencari kepiting mengaku bahwa terakhir kali melihat kima berserak di laut yaitu di Pulau Samatellu Borong pada tahun 1985. Dua puluh tahun silam.

“Selain itu, pernah juga lihat kuda laut, di tahun yang sama,” kata Mansisa yang urunan pengalaman pada diskusi upaya peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan perlindungan sumber daya ikan dilindungi di Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkep. Sementara Abdul Muin dan beberapa anggota kelompok diskusinya mengakui bahwa nun lampau, nelayan Sabutung acap menangkap penyu, hiu, kuda laut, duyung, dugong, hiu martil, hiu koboy, hingga ikan paus.

“Itu dulu, sebelum dilindungi seperti sekarang,” kata Muin.

“Kalau langkoe saya tahu, kalau disebut Cheilinus undulatus, saya tidak tahu,” kata Daeng Sule, salah seorang warga lainnya yang pernah melihat ikan paus di perairan Mamuju Sulawesi Barat sembari menunjukkan gambar ikan di buku yang diberikan.

Informasi senada juga ditemukan di Selayar, Buton  hingga Wakatobi.

dsc_0278
Bersama peserta di Sabutung, Pangkep (foto: Kamaruddin Azis)

***

Cerita di atas adalah bagian dari upaya menggali pengalaman, pengetahuan yang didisain dalam bentuk bimbingan teknis pada anggota nelayan terhadap urgensi dan tatacara konservasi ikan di salah satu lokasi yang diharapkan menjadi target konservasi jenis ikan di bawah payung COREMAP-CTI pada tahun 2015. Penulis menjadi spesialis pengembangan kapasitas kelompok masyarakat pada kegiatan yang didukung oleh BPSPL Makassar tersebut, memfasilitasi proses dan merekam dinamika kelas.

Tentang cerita keberadaan dan tren spesies ikan dilindungi, bukan hanya di Pulau Sabutung, Pangkaje’ne Kepulauan. Di beberapa lokasi andalan pariwisata kabupaten/kota praktik penangkapan ikan atau spesies dilindungi masih marak. Di rentang tahun 2010 hingga 2015, penulis pernah melihat ikan hiu dan kima jadi obyek jualan di Pulau Samalona, Makassar. Di Wakatobi, pedagang di Pasar Lama Kota Wanci masih menjajakan jeroan kima dengan leluasa. Di Selayar, warga masih mempertontonkan telur penyu di Pasar Benteng, di Lappa Sinjai, seorang ibu terlihat menjajakan daging terduga kima.

Di laut, beberapa laporan menunjukkan upaya penegakan hukum oleh kepolisian dan otoritas penegak hukum seperti Polisi Kehutanan, Angkatan Laut dan PPNS Perikanan pada pelaku eksploitasi hewan atau ikan dilindungi tersebut. Ini menunjukkan masih maraknya aktivitas perburuan sirip hiu, penyu hingga karang.

dsc_1026
Bersama nelayan di Buton (foto: istimewa)

Kompas Online melaporkan 19 nelayan asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ditangkap saat sedang menangkap penyu-penyu langka di Perairan Teluk Mandar, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi barat. Penangkapan dilakukan oleh petugas Polair Polres Polewali Mandar yang bekerja sama dengan petugas Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, Jumat (17/6/2011).  Kompas melanjutkan, ketika diinterogasi, para pelaku mengaku tak tahu jika penangkapan penyu dilarang dan dilindungi dengan undang-undang. Padahal mereka bisa saja dibui karena melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Inilah tantangan yang masih menggelayut di ranah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia kontemporer. Jika tidak ada inisiatif dan kesungguhan pencegahan maka lambat laut, jenis-jenis ikan dilindungi tersebut akan benar-benar punah dari laut Nusantara.

dsc_0053
Suasana pertemuan di Wakatobi (foto: istimewa)

***

Jika menilik praktik eksploitasi ini teridentifikasi bahwa salah satu penyebab maraknya aktivitas tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat pada jenis atau spesies dilindungi oleh Undang-Undang.

Meski demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam tahun 2014 merilis beragam permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan  konservasi sumberdaya ikan dan kawasan sehingga tidak berjalan maksimal. Beberapa di antaranya adalah orientasi pengelolaan kawasan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya selama ini lebih banyak berfokus ke darat. Tidak banyak perhatian pada keterhubungan fungsional antar kawasan dan medium seperti laut atau ekosistem laut, keterwakilan, resistensi hingga resiliensi.

Terlihat bahwa pengelolaan kawasan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya masih bersifat pencadangan, belum pada pengelolaan yang efektif. Ditambah pula terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, keterbatasan data, maraknya kegiatan illegal fishing yang disepelekan oleh otoritas terkait. Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah minimnya minat Pemerintah Daerah pada upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan karena dianggap tak berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Pusat yang sedang mencoba menjabarkan dan mengoperasionalkan pilar pembangunan kelautan dan perikanan melalui jargon ‘Sovereignity, Sustainability, Prosperity’ yang digaungkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejatinya merupakan modal awal dalam menghidupkan kembali gairah perlindungan dan pengelolaan yang efektif di pesisir dan laut tersebut.

dsc_0030
Peserta mendiskusikan temuan-temuannya di Buton (foto: Kamaruddin Azis)

Jika hal tersebut diterima maka upaya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk perbaikan ekonomi masyarakat harus dibarengi dengan prinsip keberlanjutan atau pelestarian. Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus pula mengadopsi konsep pemanfaatan yang memerhatikan keseimbangan ekologi. Oleh sebab itu membangun kesadaran konservasi masyarakat luas termasuk aparat penegak hukum adalah hal yang niscaya. Tidak boleh sepenggal-penggal apalagi hanya mendahulukan kepentingan eksploitasi belaka.

Jenis ikan dilindungi

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999  tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat 294 jenis spesies yang dilindungi dan 46 spesies di antaranya termasuk dalam kelompok ikan. Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.  Pada pemaknaan ikan, yang dimaksudkan di sini termasuk penyu, kerang-kerangan hingga paus.

Dalam pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Konservasi Jenis Ikan dilakukan melalui penggolongan jenis ikan, penetapan status perlindungan jenis ikan, pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian. Secara spesifik, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 telah mulai menegaskan perannya untuk menjadi garda depan dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap beberapa jenis ikan terancam punah, khususnya terhadap 15 spesies yang menjadi target prioritas dalam pengelolaan. Ke–15 spesies tersebut meliputi : dugong, penyu, terubuk, Napoleon, BCF, Karang hias, hiu, arwana, labi–labi, paus, kuda laut, bambu laut, pari manta, sidat, hiu (koboi dan martil).

dsc_0009
Warga adalah pemilik pengetahuan (foto: Kamaruddin Azis)

Sebelumnya, telah ditetapkan pula 10 jenis ikan yang diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan yaitu Napoleon (Cheilinus undulatus), Penyu, Terubuk (Tenualosa macrura), Sidat (Anguilla spp), Hiu Appendiks II CITES (hiu koboy dan martil), Hiu Paus (Rhincodon typus); Bambu Laut (Isis hippuris), Paus (Cetacean), Dugong, dan Pari Manta (Manta spp).

Meskipun peraturan-peraturan tersebut telah tersedia dan menjadi acuan dalam konteks penegakan hukum perlindungan spesies ikan, namun demikian tantangan terhadap proses perlindungan itu sendiri mesti dibarengi dengan penguatan para pelaksana, para pemantau, para pelindung seperti kelompok masyarakat baik dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun komitmen kelembagaannya. Hal ini relevan dengan strategi pengelolaan ekosistem penting seperti terumbu karang yang menjadi amanat program Coral Reef Rehabilitation and Management Program sejak tahun 1998.

Hasil fasilitasi

Penulis sangat senang dapat menjadi bagian dari upaya Peningkatan Kapasitas dan Peran Pokmas dalam Mendukung Updating Data Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi di 4 (empat) Wilayah COREMAP CTI di Sulawesi seperti Pulau Sabutung, Desa Mattiro Baji, kabupaten Pangkep, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Buton, serta di Kabupaten Wakatobi telah memberikan gambaran tentang manfaat dan peluang pengembangannya.

dsc_0320
Menentukan spesies, memilih lokasi (foto: Kamaruddin Azis)

Sebanyak 118 peserta telah memperoleh informasi dan membagikan pengalamannya terkait isu dan status ikan dilindungi sehingga dengan demikian telah terjadi peningkatan kapasitas peserta dalam hal ini pengetahuan atas jenis-jenis ikan dilindungi. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan bimbingan teknis.

Demikian pula, kapasitas teknis dalam hal melakukan pemantauan berdasarkan metode observasi dan wawancara. Para peserta dapat membedakan antara fakta dan persepsi, antara realitas dan dugaan-dugaan terhadap dinamika sumber daya laut termasuk ikan dilindungi tersebut. Selain ceramah, dialog, diskusi kelompok dan tagging lokasi berdasarkan pengalaman masing-masing, peserta juga dimediasi untuk melakukan pengamatan dan wawancara terkait isu konservasi ikan ini di sekitar lokasi bimbingan teknis.

img_2686
Mengamati keberadaan spesies dilindungi di Wakatobi (foto: istimewa)

Berdasarkan alur kegiatan, dari hasil identifikasi ikan jenis dilindungi di 4 wilayah COREMAP-CTI diperoleh informasi jumlah jenis ikan dilindungi yang pernah ditemukan yaitu; 16 jenis di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebanyak 16 jenis di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebanyak 21 jenis di Kabupaten Buton serta 18 jenis di Kabupaten Wakatobi.  Rujukannya adalah buku yang diberikan dan berisi gambar dan nama spesies.

Informasi yang diberikan tersebut merupakan refleksi pengalaman dan pengetahuan peserta yang digali dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yaitu suatu metode yang mengkombinasikan penelitian berbasis pengetahuan serta mengutamakan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan, baik dalam kelas maupun di luar kelas (out-class).

Telah teridentifikasi perwakilan kelompok, kelompok dan mitra potensial di masing-masing wilayah COREMAP-CTI dalam melaksanakan pemantauan ikan dilindungi. Kelompok-kelompok berdasarkan desanya telah mengutarakan dan menguraikan kapasitas; pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, kondisi keuangan (dana), gambaran struktur organisasi sebagai kondisi awal dalam pelaksanaan pemantauan sumberdaya ikan dilindungi.

Berdasarkan hasil penyusunan rencana aksi dari masing-masing kelompok maka dapat dikatergorikan tiga prioritas utama rencana mereka, yaitu dalam hal penyediaan sarana-prasarana kelompok dalam mendukung kegiatan pemantauan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan serta pemantauan rutin yang didukung oleh ketersediaan dana, baik dari Pemerintah Kabupaten (Dinas Kelautan dan Perikanan) maupun dari mitra vertikal seperti Taman Nasional dan BPSPL Makassar.

dsc_0196
Suasana pertemuan di Selayar (foto: istimewa)

Secara eksplisit, kelompok-kelompok yang ikut serta dalam kegiatan ini menyatakan bersedia menjadi mitra strategis BPSPL dalam pelaksanaan pemantauan ikan dilindungi, baik dalam skala kegiatan berbasis kelompok maupun jika ada program yang dikerjasamakan dengan BPSPL Makassar di di 4 (empat) wilayah Coremap CTI di Sulawesi

***

Berikut ini adalah beberapa respon peserta terhadap beberapa jenis ikan dilindungi. Ikan Napoleon misalnya, menurut warga, pemanfaatan langsung adalah nelayan pemancing, nelayan jaring. Mereka adalah nelayan dari pulau-pulau Makassar pada rentang tahun 80an-2000an. Pemanfaat tidak langsungnya adalah pedagang, pembeli dari Makassar dan Surabaya, Bau-Bau dan Kendari. Upaya penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan, Pangkep dan Selayar, Buton dan Wakatobi.

Penyu, pada hampir semua jenis, yang telah teridentifikasi adalah penangkap dari Bali yang membawa nelayan dari pulau-pulau di Makassar. Nelayan dari Pulau Sapuka, Bawean dan Bali marak pada pada rentang tahun 90an di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Jenis dilindungi lainnya seperti lola masih dieksploitasi oleh nelayan lokal, nelayan dari pulau-pulau Makassar hingga kini meski tak dalam skala besar, pedagangnya dari Surabaya dan Makassar, Kendari dan Bau-Bau. Menurut warga, sejauh ini belum ada sanksi tegas seperti hukuman penjara bagi pemburu lola. Khusus untuk hiu, pada hampir semua jenis, pemanfaanya adalah nelayan dari pulau-pulau Makassar, Takalar, Pangkep. Hingga kini masih berburu sirip hiu, nelayan dari pulau-pulau Makassar, Takalar, Pangkep Buton dan Wakatobi, pembelinya dari Sinjai, Makassar untuk dikirim ke Surabaya atau Jakarta lalu diekspor ke Hongkong.

Kima pada hampir semua jenis, pelakunya dari nelayan dari pulau-pulau Makassar, Takalar, Pangkep, Selayar hingga kini masih berburu kima. Pembeli dari Maumere, Flores. Kima juga dijual ke pasar di Selayar. Hal yang sama juga ditemukan di Buton dan Wakatobi, masih ada pasar yang menawarkan kima seperti di Kota Wanci.

Mereka, para peserta itu, kompak berseru bahwa ke depan, penegakan hukum atas UU konservasi ikan dilindungi ini harus benar-benar dibuktikan.

dsc_0313
Membagikan informasi ke nelayan (foto: istimewa)

Refleksi penulis

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas oleh BPSPL tersebut, penulis mencatat antusiasme perwakilan nelayan, warga, atau pihak yang peduli konservasi ikan di empat kabupaten tersebut.  Sangat menyenangkan melihat mereka memberikan penilaian atau memvalidasi informasi jenis ikan yang dilindungi di masing-masing lokasi.

Mereka ikut memberikan opini, refleksi pengalaman dan fakta-fakta yang mereka alami berkaitan spesies dilindung. Beberapa dari mereka mengatakan pernah melihat paus, hiu martil, bahkan memakan daging kima sebab dikiranya itu tidak dilarang seperti pengakuan Mansisa dan Mari di paragraf pertama tulisan ini. Demikian pula di Selayar, Buton Selatan dan Wakatobi.

Bagi penulis, yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat lokal di keempat lokasi tersebut mempunyai pengalaman dan pengetahan dalam mengidentifikasi lokasi acap ditemukan spesies dilindungi tersebut hingga membaca pergerakan secara secara musiman. Informasi yang dipaparkan tersebut tentunya lebih valid dibandingkan survey atau pemantauan yang dilakukan pihak luar dengan intentitas rendah bahkan cenderung terbatas.  Mereka adalah pemilik pengetahuan sehingga harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut mereka.

dsc_0103
Bersama perwakilan Pokmas di Wakatobi (foto: istimewa)

Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwa seharusnya kelompok-kelompok konservasi yang telah difasilitasi sejauh ini oleh proyek seperti COREMAP dapat terus didampingi sehingga perannya lebih maksimal. Didampingi dalam artian memberikan kapasitas tambahan baru yang sesuai dengan perkembangan di lokasi masing-masing. Pemerintah kabupaten/kota atau provinsi harus memberi perhatian sungguh-sungguh ke isu ini.

Lebih dari itu, upaya yang dilakukan BPSPL pada empat kabupaten ini setidaknya telah menstimulus critical thinking warga tentang urgensi konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi sebab mereka juga didorong untuk memantau dan mengindentifikasi spesies-spesies yang masih ada di laut melalui praktik, refleksi dan analisis isunya. Luaran-luaran informatif tentang tren dan jenis ikan dilindungi yang masih ada atau ditemukan di keempat lokasi tersebut harus menjadi perhatian bersama untuk memastikan keberlanjutan pengelolaannya.

Pertanyaannya, jika COREMAP-CTI tak lagi dilanjutkan oleh rezim, maka kepada siapa lagi upaya ini disandarkan?

Gowa, 23/02/2017

JICA di Indonesia: Refleksi dari CD Project

Sejarah kerjasama pembangunan Jepang dan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dimulainya pelaksanaan program peningkatan kapasitas orang-orang Indonesia di Jepang pada tahun 1954. Kerjasama anyar setelah berakhirnya perang dunia kedua itu meliputi pelatihan pada aspek pertanian hingga industri. Itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman tenaga ahli Jepang ke Indonesia dalam tahun 1957.

Sejarah kerjasama itu kemudian berlanjut hingga ODA untuk Indonesia pada tahun 1968 yang didahului oleh pembentukan organisasi OEFC atau dana kerjasama ekonomi luar negeri, badan kerjasama teknik luar negeri (OCTA).

Bantuan Jepang untuk Indonesia termasuk di dalamnya pengiriman beras dari negeri Sakura tersebut karena Indonesia sedang krisis pangan di ujung tahun 60an. Kemudian disusul bantuan khusus untuk kesinambungan proyek (SAPS), bantuan khusus perancangan proyek (SAPROF), bantuan khusus pelaksanaan proyek (SAPI), penugasan tenaga ahli (JOCV) dan lain sebagainya termasuk skema kerjasama dengan LSM Indonesia (CEP).

Ragam proyeknya banyak sekali, dari urusan jalan raya, konservasi hutan hingga pembangunan pasar dan sarana transportasi darat. Tahun 2008, JICA merger dengan Japan Bank for International Cooperation sebagai JICA baru yang dapat memberikan dukungan kerjasama teknis, pinjaman dan bantuan hibah (sumber: website JICA Indonesia).

Jika membaca narasi di atas, terutama sejak adanya ODA (Overseas Development Agency), maka tahun ini akan menjadi tapak 49 tahun JICA di Indonesia. Organisasi kerjasama pembangunan internasional bernama lengkap Japan International Cooperation Agency  ini saya kenal dan terlibat di proyeknya sejak tahun 1999.

Kala itu sebagai bagian dari skema Community Empowerment Project (CEP), sebuah skema kerjasama JICA dengan LSM terpilih di Indonesia. Salah satunya, Lembaga Pengkajian Perdesaan, Pantai dan Masyarakat (LP3M) yang menyediakan obat-obatan untuk wilayah kepulauan di Pangkaje’ne Kepulauan dan Selayar.

Tentang CD Project

Sembilan tahun lalu, atau pada awal bulan Juli 2008 hingga September 2012 saya bergabung dengan Sulawesi Capacity Development Project disingkat CD Project setelah hampir tiga tahun di proyek rehabilitasi perikanan pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias.

CD Project dibiayai oleh Pemerintah Jepang melalui JICA atas kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemerintah di 6 provinsi di Sulawesi.  Proyek itu bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di 6 provinsi di Sulawesi agar mampu menjawab tantangan dalam pembangunan daerah yang terkolaborasi dan berbasis komunitas. Sebuah tim kerja yang berkantor di Gedung Koperasi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan mengkoordinasi kegiatan 6 project officer di 6 provinsi di Sulawesi. Saya kebagian untuk Sulawesi Selatan.

CD Project berbarengan dengan beberapa proyek JICA di Sulawesi Selatan seperti Prima Pendidikan, Prima Kesehatan, JICA Industri hingga yang mengurusi penyakit flu burung. Periode itu adalah periode yang menegaskan besarnya perhatian Pemerintah Jepang untuk Kawasan Timur Indonesia. Terdapat pula proyek JICA di Maluku untuk mendukung perbaikan sistem pendidikan.

Khusus untuk JICA-CD project, yang saya garis bawahi sebagai inspirasi dari proyek itu adalah pilihan strategi JICA dalam menggugah Pemerintah Daerah terpilih untuk mengalokasikan sumber daya dalam mendukung aparatur, perencana, fasilitator LSM daerah mengikuti ragam kegiatan yang telah disiapkan seperti pelatihan dan praktik lapangan.

Selama ini kita kenal JICA sebagai pemberi bantuan fisik seperti traktor tangan, bantuan mesin kapal, kendaraan, bangunan dan lain sebagainya.

Pemerintah Jepang ingin masing-masing pemerintah daerah sesuai kemampuannya bersedia mengalokasikan sumber daya, aparatur perencana hingga fasilitator dari berbagai kalangan untuk sebuah proses ‘capacity development’ dimana kami bertugas sebagai ‘technical assistance’.

Tentang pengembangan kapasitas, isu ini dianggap penting di tengah tantangan desentralisasi pembangunan dan hakikat otonomi di tingkat desa di pertengahan tahun 2000an.

Tentang capacity development ini pula, terdapat kenyataan bahwa banyak praktik pengembangan kapasitas seperti pelatihan, seminar, lokakarya atau bahkan studi banding yang tidak berkorelasi pada hakikat peningkatan kapasitas. Ada distorsi karena kerap orientasi berbeda antara panitia pelaksana dan peserta.

Ada yang ke timur, ada yang ke barat. Ada yang hanya bersenang-senang, ada yang hanya selfie-selfie. Laporan-laporan tindak lanjut dan rencana aksi nyaris tanpa pembahasan. Aspek pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap hanya di atas kertas, tak ada upaya untuk merealisasikannya atau mempraktikkannya.

CD Project dijalankan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, seminar para pengambil kebijakan, pendidikan dan pelatihan bagi perencana serta pelatihan bagi Community Facilitator. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pilot dan networking/Pembagian Pengalaman.

Pada tingkat operasional, di CD project, proyek menanggung transpor lokal dari lokasi peserta ke lokasi kegiatan termasuk akomodasi dan konsumsi selama kegiatan. Yang menyenangkan, 29 kabupaten/kota di Sulawesi yang menjadi lokasi sasaran proyek bersedia membiayai sebagian kebutuhan para peserta dengan menggunakan dana APBD.  Demikian pula untuk fasilitator asal LSM.  Beberapa pemerintah kabupaten/kota juga memberi dukungan meski tak seperti porsi pegawai negeri sipil atau perencana SKPD.

Meski kemudian tak mulus 100% sesuai harapan namun ini memberikan inspirasi dan pelajaran tentang pentingnya menjaga komitmen untuk melayani masyarakat, untuk menjadi bagian dari mereka dan mengambil tindakan kolektif. Disebut tidak mulus sebab beberapa peserta pelatihan atau lokakarya berhenti di tengah jalan sehingga tak merampungkan skema kegiatan yang telah digariskan di kerangka kegiatan.

Pengalaman CD Project ini juga menjadi perhatian beberapa negara yang menaruh perhatian pada pengembangan kapasitas aparatur dan berkehendak menerapkan kolaborasi dalam pembangunan.

Tersebutlah seperti Bhutan, Kamboja, Tanzania hingga Afghanistan yang datang ke Makassar untuk menggali pelajaran dari proyek ini. Yang istimewa karena Pemerintah Afghanistan bahkan menggelar pelatihan teknik fasilitasi pembangunan daerah sebanyak lima kelas di Makassar pada rentang tahun 2012 hingga 2014.

***

Kembali ke CD Project. Eksplisit bahwa JICA sangat berharap ada pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan proyek itu, atau pihak manapun, sebab hakikatnya amat relevan dalam membangun daerah, sesuai kemampuan daerah dan sesuai kebutuhan daerah.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti aparatur sipil negara, fasilitator LSM termasuk pengambil kebijakan adalah juga untuk daerah, untuk kepentingan daerah.

Maka, meski hanya dua dari empat kabupaten yang menjadi lokasi tanggung jawab saya sebagai project officer Sulawesi Selatan, tetap ada bukti adanya inisiatif Pemerintah Daerah mengalokasikan sumber daya melalui ‘program berbasis masyarakat dan mekanisme kolaborasi’ saya sangat senang sebab terdapat beberapa hikmah.

Melalui upaya meyakinkan pengambil kebijakan daerah seperti Bupati, Wakil Bupati hingga Kepala Bappeda, mereka bersedia menyiapkan dana APBD untuk memperkuat kapasitas fasilitator dan perencana pembangunan daerah. Beberapa daerah yang lain mengaku lebih fokus pada proyek pemberdayaan yang sudah tersedia uangnya dari donor.

Bukti yang saya maksudkan adalah para alumni pelatihan perencana dan fasilitator masyarakat yang telah dilatih berseri selama kurang lebih setahun, sepakat untuk duduk bersama dan melakukan review potensi sumber daya daerah dalam mendorong berjalannya pembangunan daerah yang kolaboratif dan berbasis masyarakat. Selama rentang pelatihan itu mereka praktik observasi, wawancara dan menganalisis isu di komunitas.

Itulah sesungguhnya hakikat dalam perencanaan pembangunan daerah itu. Pelatihan berseri itu memang memakan waktu yang cukup lama dan melelahkan namun terlihat menarik sebab ada praktik di sela seri-seri pelatihan.

Karenanya akan sangat kaya akan refleksi ketika masuk ke seri berikutnya. Rangkaiannya bisa dilihat dari praktik fasilitator masyarakat dalam melakukan pendekatan ke masyarakat desa atau komunitas melalui strategi kemitraan, membangun pertemanan kemudian masuk ke identifikasi potensi sumber daya alam, nilai-nilai positif masyarakat hingga kelembagaan yang ada baik formal maupun informal.

Fasilitator kemudian memfasilitasi komunitas untuk merumuskan isu, menyusun rencana aksi hingga menilai keberhasilan kegiatan. Pada saat yang sama alumni perencana yang telah diperkuat kemudian men-sinkronkan dengan kebijakan dan potensi Pemerintah Daerah, memberikan atensi dan dukungan pada apa yang difasilitasi para fasilitator masyarakat ini. Sebuah program kolaboratif berhasil didorong dan dilembagakan dengan menyiapkan regulasi untuk keberlanjutannya.

Fasilitasi proyek ada di tiga lapis penguatan stakeholders; policy makers, planners dan community facilitator seperti di atas, kemudian beranjak kepada model mekanisme kolaborasi dan pelembagaan program pembangunan daerah itu.

CD, Kolaborasi dan Keberlanjutan 

Mungkin banyak yang belum tahu bahwa Jepang adalah juga sponsor lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, Jepang adalah pemegang saham utama untuk Bank Dunia, demikian pula Bank Pembangunan Asia dimana pemegang saham utamanya adalah Jepang.

Kami kemudian menyadari bahwa jika selama ini JICA tidak jor-joran dalam memberikan uang ke peserta kegiatan seperti pelatihan, lokakarya atau seminar bukan karena JICA, atau pemerintah Jepang tidak punya uang, bukan karena mereka lembaga miskin.

Mereka menawarkan pendekatan yang membuat kami berpikir tentang pentingnya kesadaran ‘dalam’ dalam mengalokasikan sumber daya membangun daerah.

Pentingnya seorang pengambil kebijakan (policy makers) pembangunan daerah mempunyai visi misi yang mampu mengawinkan berjalannya kolaborasi dalam pembangunan daerah. Percuma seorang perencana atau fasilitator masyarakat kompeten jika tidak didukung pengambil kebijakan bukan? Soal anggaran dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Untuk mengkerangkakan spirit itu, atau secara praksis program, maka tim kerja di CD project harus belajar dan menelaah prinsip konsep Participatory Local Social Development (PLSD) yang dikembangkan oleh Prof Ohama Sensei dari Nagoya. Pada saat yang sama kami juga mengkaji hakikat ‘Meta Facilitation’ yang dibesut oleh Guru Wada Nobuaki dan Nakata Toyokazu.

Orientasi Ohama yang saya pahami adalah bagaimana fokus pada relasi rumah tangga sebagai unit analisis dalam pembangunan dengan melihat posisi pada aspek pasar dan administrasi, sementara Wada fokus pada pentingnya fasilitasi masyarakat oleh seorang fasilitator yang mampu membantu mereka dalam membaca perubahan dan mendorong pengambilan keputusan solutif secara rasional.

Dari hal kedua kami bisa menarik benang mereka kolaborasi dalam pembangunan yang meniscayakan fasilitasi grassroot atau participatory approach dan technocratic approach.

Dari CD Project, termasuk dengan nama-nama di atas, dapat dipetik hikmah bahwa kita tidak bisa hanya berharap pada pihak luar, tidak bisa hanya berharap pada donor atau sponsor dalam upaya pembangunan atau pemberdayakan sosial, politik hingga ekonomi masyarakat. Ketika proyek selesai, kita tidak bisa terus menerus menengadah dan meminta bantuan berikutnya.

Kami kemudian mengerti bahwa hakikat menjadi perencana atau fasilitator pembangunan daerah adalah bertambahnya kapasitas yang sesuai dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman dan perubahan konteks.

Seorang perencana atau fasilitator harus punya kemampuan meng-upgrade kapasitasnya dengan minimal mempraktikkan pengamatan membaca realitas, kemampuan menggali data dan informasi melalui wawancara faktual hingga menganalisis perubahan dengan jeli.

Saya ingat salah seorang expert di proyek ini mengatakan bahwa ketika anda sebagai perencana atau fasilitator masyarakat yang kompeten maka saat itu anda bisa saja menerima promosi atau insentif lebih karena itu, karena anda menjadi fasilitator proyek, penasehat pembangunan, konsultan atau ahli yang memang punya sesuatu yang dibutuhkan oleh daerah.

***

Singkat kata, dengan kemampuan atau kompetensi yang semakin baik maka itu akan menjadi lebih berkelanjutan ketimbang diberi uang saku (yang banyak diperdebatkan di pelatihan-pelatihan atau lokakarya) yang sifatnya temporer.

Di JICA CD Project, saya terlibat dalam beragam pelatihan untuk perencana SKPD dan Badan, beragam pelatihan untuk fasilitator. Berpindah-pindah tempat, kadang di Makassar, Kendari, Palu, Majene, Manado hingga Gorontalo. Saya, kami terutama para project officer se-Sulawesi kemudian menyadari bahwa bahwa tidak ada metode pendekatan, cara-cara, yang ditemukan di dunia ini dimana yang ada hanyalah kelebihan-kelebihan.

Semua teori, konsep-konsep, cara-cara, pendekatan-pendekatan, metode-metode punya kelebihan dan pada saat yang sama punya kelemahan atau kekurangan.

Tetapi sesungguhnya, yang lebih mengasikkan adalah bagaimana kita, perencana, fasilitator bersama-sama dengan masyarakat luas, warga komunitas menemukan sendiri, membahas bersama sebagai bagian dari agenda perubahan dan setiap individu mencecap hikmah dan pelajaran darinya. Menemukan hikmah bersama, antara perencana atau fasilitator yang telah dilatih oleh CD Project.

Yang lainnya, yang juga tidak kalah penting adalah, bertambahnya kesadaran bahwa berapa kalipun saya, kita, anda ikut pelatihan, berapa kalipun anda ikut berseminar atau lokakarya, yang lebih penting adalah praktiknya, tindak lanjutnya, rencana aksinya.

Setiap kegiatan peningkatan kapasitas individu harus ditindaklanjuti dengan mempraktikkan muatan-muatan yang diberikan, menggetarkan dan membagikannya untuk komunitas, organisasi dimana kita bekerja dan melayani agar tercipta sistem sosial kemasyarakatan yang hidup, sehat dan berdaya guna untuk semua.

Bulan Februari 2o17 ini, sebuah survey kapasitas para pihak sekaitan dengan pelaksanaan UU Desa No. 6/2014 telah dirampungkan oleh Yayasan COMMIT, organisasi yang didirikan oleh alumni JICA dan berbasis di Makassar, survey atau studi ini sekaligus menjadi isyarat bahwa fokus dan atensi JICA telah semakin menebal di peningkatan kapasitas para pihak, paralel dengan alokasi anggaran untuk proyek-proyek fisik yang telah lama digelutinya.

Gowa, 22/02/2017

Lautan Bendera di Muara Saro’ Galesong

“Dilarang masuk, minggu lalu ada pemancing yang meninggal. Tenggelamki,” kata penjaga pelabuhan Boddia, Galesong, (18/02). Pelabuhan yang merupakan wilayah otorita Kementerian Perhubungan itu tertutup bagi umum, hanya ada satu kapal yang sedang sandar.

Setelah mendengar sang penjaga, saya arahkan motor ke permandian Bintang Galesong, jaraknya tidak sampai sekilo. Permandian ini salah satu favorit di Galesong. Letaknya yang strategis dan berseberangan dengan Pulau Sanrobengi, indah saat sunset, merupakan ciri khasnya. Banyak warga Takalar atau Makassar yang melipir ke sini saat sedang rindu suasana pantai.

Rencana untuk masuk ke permandian itu juga urung. Dengan alasan hanya untuk foto-foto, membayar 60ribu rasanya berlebihan untuk kami.  Kami kira harga masuknya ‘hanya’ 15ribu.

dsc_0541

Saya yang pernah berkunjung ke Saro’, kampung di selatan lokasi rekreasi tersebut kemudian memutuskan untuk membawa istri ke sana. Dia sedang gandrung difoto saat ini. Setelah ke Kampili, Samata, kali ini menjajal Galesong, kampung halaman.

Jalan untuk sampai ke Saro’ telah dibeton. Tidak sama ketika saya ke sana lima tahun lalu. Yang membuat saya berdecak kagum karena baru kali ini melihat ‘lautan perahu berbendera merah putih’ di pesisir Galesong. Pagi jelang siang itu, saya terpana menyaksikan formasi perahu yang memadat di muara Sungai Saro’.

dsc_0540

Lautan bendera ini adalah juga ciri khas nelayan-nelayan Galesong. Ke mana mereka berlayar selalu diselipkan bendera di buritan perahu. Mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, tanpa bendera, mudah saja untuk menyebut mereka pembangkang di lautan. Banyaknya praktik pemboman dan pembiusan ikan adalah momok bagi mereka, mereka sering jadi kambing hitam pelaku destructive fishing, padahal tak semuanya begitu.

***

Pagi jelang siang itu, di sekitar muara terlihat pula sabuk pengaman hijau Saro’ yaitu mangrove yang merimbun dan menghijau. Dia mencuat di antara pematang empang-empang. Saya kira ini pemandangan terbaik yang pernah saya lihat di Saro’ setelah beberapa waktu lalu membawa Guru Wana Nobuaki ke sana, juga membawa orang-orang Afghanistan yang sedang belajar metode fasilitasi dimana kantor saya bekerja COMMIT sebagai organizer-nya.

dsc_0495

dsc_0533

Saro’ atau Boddia adalah tipikal kampung yang mewakili potret pesisir khas Galesong, di sana ada ratusan nelayan sekaligus pelaut yang memilih sebagai pedagang antar pulau, pembeli hasil laut. Ada juga yang fokus pada penangkapan kepiting rajungan, hasil laut yang melambungkan income warga setempat sejak 10 tahun terakhir.

“Di sini khusus perahu-perahu dari Saro, Boddia,” kata seseorang dari salah satu perahu yang sandar di tepi jembatan. Ada hampir seratusan perahu yang sedang berlabuh di muara sungai itu. Musim  barat yang hebat membuat mereka menanggalkan rencana dan memilih berlindung. Bendera-bendera merah putih, badan kapal dominan berwarna putih menjadi pemandangan indah saat itu.

Saat berbicara dengan orang tersebut melintas perahu sampan bermesin di bawah jembatan. Melihat penampilan, nampaknya dia adalah nelayan pencari rajungan.

Saat ini banyak mata tertarik berinvestasi di Galesong, letaknya yang strategis di selatan Kota Makassar, apalagi sejak dibukanya jembatan Barombong membuat kawasan ini mempunyai nilai sosial ekonomi yang penting.

Peluang membangun kawasan ini terbuka luas namun tidak sedikit pula dapat mengancam masa depan ekologi dan ekonomi warga setempat, terutama nelayan. Pembukaan lokasi wisata, salah satu yang berpotensi merusak ekosistem pesisir Galesong jika tak dibarengi program konservasi atau tata ruang yang baik dan tepat.

***

“Kalau nelayan-nelayan lainnya, di sekitar Galesong Utara, mereka berlabuh di muara Je’neberang, sebagian lainnya di sungai-sungai kecil,” tambahnya. Yang saya tahu penetrasi nelayan Galesong, pada 8 mata penjuru angin. Beberapa perahu yang saya lihat siang itu adalah pengelana hingga Kepulauan Sabalana, Sapuka, hingga Papua.

Apapun itu, inilah denyut kehidupan di pesisir Galesong Raya. Ada puluhan ribu nelayan merupakan pilar ekonomi kawasan ini. Selain sebagai nelayan rajungan atau pemancing ikan karang, nelayan Galesong juga dikenal pengelana ke laut-laut luas demi mencari telur ikan terbang.

Salah satu pusat pelelangan ikan tenar saat ini di Galesong Raya adalah TPI Beba, ratusan pedagang dan pembeli ikan datang ke sini. Inilah salah satu pusat pengembangan ekonomi berbasis pesisir itu. Jaraknya yang tak terlalu jauh dari Makassar merupakan salah satu keunggulannya dibanding TPI lainnya di selatan Makassar.

Nelayan-nelayan Galesong dapat di dijumpai di pesisir Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Untuk kegiatan perikanan skala kecil dan hanya beroperasi di sekitar Makassar mereka menjadikan TPI Beba sebagai pusat pembongkaran hasil tangkapnya.

Khusus untuk nelayan telur ikan terbang, menurut informasi dari warga Desa Kalukuang, di Kecamatan Galesong, saat ini banyak nelayan  bersiap untuk masuk ke perairan Fak Fak, mencari telur ikan terbang. Sebelum berangkat mereka harus membereskan bekal mereka, kebutuhan operasional, jaminan uang jalan, doa-doa terbaik hingga bendera-bendera tanda pengenal. Biar aman.

Bagi yang Baru Saja Ikut Pilkada

Karena Pilkada, sesama mereka jadi musuhan…

Lalu, untuk siapakah perhelatan Pilkada itu digelar? Untuk apa dan siapa negara dan KPUD menyiapkan anggaran bermiliar-miliar, menyiapkan perangkat dan menghabiskan tenaga dan dana, untuk satu-dua orang? Bukan.

Untuk partai pengusung? Bukan.

Untuk tim sukses? Bukan. Pilkada adalah untuk semua, bagi yang menang dan yang kurang beruntung di bilik dan perhitungan suara.

Bagi yang pernah duduk di bangku sekolah pasti paham itu. Bagi sanak-saudara yang belum paham, beritahulah. Beri penjelasan dan sabar menerima tanggapannya. Jika ada yang salah sikap dan ucap, euforia berlebihan, itu karena mereka tak terbiasa menata pernak-pernik demokrasi, kesetaraan, perbedaan.

Ketahuilah bahwa mereka juga sedang menciptakan tapak-tapak belajar demokrasi, cermin dan ruang kontestasi sekaligus ruang kontemplasi.

Bagi mereka yang tidak mau tunduk pada kekalahan, atau berlebihan memaknai kemenangan sesungguhnya hanya menciptakan persoalan baru. Ini yang banyak di sekitar kita. Sanak saudara, handai taulan, tetangga, paraikatte dan sesiapa yang baru saja keluar dari medan coblos-mencoblos itu harus mawas diri dan percaya bahwa urusan persaudaraan ada segalanya ketimbang tampuk kuasa.

Pahamilah bahwa hakikat politik seperti Pilkada sejatinya adalah manifestasi kebebasan berpendapat, berekspresi sekaligus sebuah pemantik kesabaran untuk menerima perbedaan, juga kesiapan menerima kekalahan.

Demokrasi bernama Pilkada itu adalah juga ruang belajar yang baik untuk menurunkan ego dan suam-suam kuku amarah, demokrasi bernama Pilkada itu adalah wahana belajar memahami perbedaan.

Jadi sekali lagi, pesta demokrasi bernama Pilkada itu bukan untuk satu-dua orang saja. Dia untuk semua. Bagi yang bakal menang tetaplah rendah hati, pegang dan buktikan janji-janji sebab kerikil dan kerakal tajam akan jadi tantangan di masa depan, pasca Pilkada adalah perjuangan yang sesungguhnya.

Dan di kesungguhan itu, kita tak bisa bercerai berai sebagai dia si A, dan saya si B dengan segala predikat tak mengenakkan dan panas hati. Hingga kemudian menjadi bilik-bilik disharmoni yang berujung pada hasil Pilkada yang sia-sia sebab yang tiba kemudian adalah perselisihan tak berujung.

***

Maka jika ada yang berselisih paham, rentan dan pemarah karena kalah/menang di Pilkada, sesungguhnya bukan karena Pilkada itu sendiri, tetapi dia tak bisa keluar dari permasalahan laten pada diri, pada lingkarannya. Inilah persoalan besar yang menggelayut di keseharian kita sejak lama dan harus ditepis.

Jadi, bagi mereka yang masih saja berambisi untuk meluaskan persoalan diri dan lingkarannya lalu menerabas wilayah lain, wilayah tetangga, ke orang lain, ke pihak lain, kita harus tetap ingatkan sebagai saudara, sebagai saribattang, sebagai harapan bagi anak-cucu kita.

—-
Tamarunang, 17/02.

Kampung Rote Rasa Bajo Mola

Jika membaca peta Nusantara, maka Pulau Rote adalah pulau besar di Nusa Tenggara Timur yang menjadi titik antara, Indonesia dan Australia. Pulau ini berperan penting bagi nelayan-nelayan asal Sulawesi yang telah berkelana sejak abad ke 18 dan ke-19 di pesisir utara Australia.

Letaknya yang strategis ini menjadikan Rote sebagai tempat persinggahan sekaligus tumpuan harapan untuk bermukim dan melanjutkan kehidupan bercorak pesisir. Penulis berkunjung ke salah satu titik di Pulau Rote,tepatnya di kawasan Londalusi dan menemukan denyut kehidupan komunitas Bajo asal Sulawesi.

***

Di pesisir timur Pulau Rote, di penghujung tahun 80an, puluhan nelayan pencari teripang dan sirip hiu berdatangan, mengaso dan mengatur rencana untuk bergerak ke Laut Timor (Timor Sea). Salah seorang dari nelayan tersebut adalah Nawir. Dia bersama puluhan nelayan asal Kampung Mola di Pulau Wangi-wangi, mendarat di satu sudut pulau bagian timur yang kini bernama Papela dan Kampung Tanjung. Di benak mereka adalah datang untuk berburu sirip hiu dan teripang.

Penulis mendengar cerita itu dari Haji Nawir, pada awal November yang panas di tahun 2016. Nawir melanjutkan ceritanya. Nelayan-nelayan tersebut hanya tinggal untuk sementara waktu, ke laut, ke darat, memproses hasil tangkapan, dikeringkan atau dijual ke orang Rote. Setelah itu kembali lagi ke Pulau Wangi-wangi, ke Kampung Mola yang merupakan kawasan permukiman orang Bajo.

Kedatangan nelayan Bajo ini lambat laun semakin bertambah dan oleh Pemerintah setempat diberi perkampungan seperti Kampung Tanjung itu. Nelayan bermukim dan mulai intensif mengeksploitasi hasil laut seperti lola, teripang, hingga ikan-ikan karang. Mereka juga membangun jaringan dengan pedagang hasil laut dan menjadi bagian dari program pembangunan daerah Rote Ndao. Mereka menjadi bagian dari masyarakat Rote.

Mereka kemudian menetap di Pantai Papela atau sekarang disebut Tanjung Pasir.

“Jadi ada dua dusun, Dusun Papela dan Dusun Tanjung Pasir,” kata Nawir.

Saat ini tidak kurang 100 kepala keluarga bermukim di Tanjung. “Ada barangkali 350 jiwa tinggal di sini,” kata Haji Nawir saat ditemui pada siang tanggal 3 November 2016.

dsc_0242
Haji Nawir (foto: Kamaruddin Azis)

Menurut Haji Nawir, Tanjung Pasir berada dalam wilayah pemerintahan Dusun Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Kampung ini dihuni oleh warga dengan latar budaya dan agama Islam dan membaur dengan baik bersama warga Rote yang dominan Kristen. Permukiman di Tanjung serupa dengan perkampungan orang-orang Bajo di pesisir Sulawesi pada umumnya.

“Tidak lama lagi akan kembali ke Mola, setelah itu kembali lagi ke sini sebab kita sudah punya rumah di sini,” kata Haji Nawir.

Tentang Haji Nawir

“Saya orang Galesong, kakek saya datang dari Galesong,” kata Nawir. Galesong adalah kawasan di selatan Kota Makassar yang terkenal sebagai daerah pesisir dan mempunyai pelaut tangguh.

“Kakek saya datang dari Galesong lalu ke Bajoe, menyeberang ke Kabaena lalu ke Wangi-wangi. Uuu…lama sekalimi” ungkap Nawir. Nawir mengaku, meski asal Galesong dan keturunan Makassar namun dia tidak mahir berbahasa Makassar tetapi Bajo.

Nawir termasuk yang dituakan di komunitas Tanjung Pasir. Dia termasuk generasi Bajo pertama yang bermukim di Rote Timur.Selama bertahun-tahun Nawir melaut, mencari ikan dan juga berdagang. Potensi kelautan dan perikanan sekitar Rote Ndao membuat Nawir dan warga Majo Mola asal Wangi-wangi memilih untuk bertahan dan berkembang.

Cerita Nawir ini mengingatkan kita tentang pengembaraan nelayan-nelayan dari Sulawesi terutama dari kawasan Bajo Mola di Wakatobi sebagai tradisi turun temurun nelayan Indonesia yang datang ke selatan berbatasan Australia. Kita mungkin masih ingat tentang ketegasan Pemerintah Australia membakar kapal-kapal nelayan Indonesia yang tertangkap karena masuk ke teritori Australia secara tidak sadar.

Tahun 90an, terdapat banyak perahu asal Wangi-wangi, Pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi di Kota Makassar dan dari pesisir Galesong yang dibakar di sekitar Ashomore Reef. Kala itu mereka datang sebagai pencari teripang dan hasil perikanan. Nampaknya mereka tak sadar kalau rezim pengelolaan saat ini telah berbeda dengan tradisi yang mereka ikuti, ketika nelayan-nelayan tradisional masih bebas masuk ke Australia.

Kita semua juga tahu bahwa kedatangan nelayan Nusantara ke Australia telah terjadi sejak abad ke 18 atau 19 sebagaimana catatan sejarah arkeologi dan sosiologi relasi antara Suku Aborigin dan nelayan asal Makassar. Nelayan Makassar datang berburu teripang, hasil laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus sebagai obat pasar Cina.

dsc_0225
Perahu asal Mola (foto: Kamaruddin Azis)

Rasa Mola 

Kampung Tanjung adalah jejak perjalanan nelayan Sulawesi. Kampung yang tumbuh dan berkembang seiring perjalanan waktu. Kampung ini terletak di pojok timur Pulau Rote, tidak jauh dari Pelabuhan Papela. Rumah-rumah di Kampung Tanjung mengingatkan kita tentang model rumah Bugis Makassar, ada rumah panggung dan setengah panggung, ada pula yang hanya berdinding bilah bambu.

Saat penulis berkunjung, sempat bercengkerama dengan beberapa perempuan yang menggunakan bahasa Bajo. Mereka mengaku datang dari Kota Wanci, ada pula yang mengaku datang dari KMakassar.

Di pesisir kampung kita dapat melihat belasan perahu kecil, atau bodi batang dan perahu berbobot hingga 5 grosston yang digunakan untuk melaut dan mengangkut hasil tangkapan. Selain itu suasana khas pesisir dicirikan oleh anak-anak yang sedang bermain di laut, sebagian lainnya, meski masih kanak-kanak namun telah ikut berlayar.

Beberapa warga Bajo juga berasimilasi dengan warga Rote, kawin mawin dengan warga Buton yang juga datang ke situ. Mereka membentuk komunitas dengan memanfaatkan keramahan alam laut dengan ikan-ikannya. Mereka membentuk tatanan sosial dan menjadikan tetua sebagai tempat bertanya dan menimba ilmu kepelautan, salah satunya Haji Nawir.

Siang itu, beberapa perempuan bercengkerama di teras rumah, yang lelaki mereparasi mesin dan badan perahu. Di laut, beberapa anak-anak dan seorang dua orang pria dewasa sedang menarik jangkar, kapal sebentar lagi akan berlayar kembali ke Wakatobi.

Mereka akan kembali ke Rote, ke Kampung Tanjung setelah musim memberi tanda, melalui bintang dan angin kesiur dari selatan. Kembali ke Pulau Rote dan membawa aroma denyut komunitas Bajo Mola di tenggara Sulawesi.

Refleksi DFW, Pahit Manis Mengawal PPKT

Menilai hasil fasilitasi pembangunan di Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (PPKT) ibarat mengunyah buah ragam rasa. Ada manis, kecut hingga pahit. Yang manis ketika melihat warga bersuka cita meminum air mesin desalinasi, melihat anak-anak belajar di bawah terang cahaya listrik PLTS bantuan. Yang kecut, ketika ada janji membangun PLTS di pulau namun urung. Pahit ada juga, saat fasilitator harus berjibaku gelombang dan badai di beranda negeri.

“Pahit betul e, nyawa taruhannya, kami naik sekoci ke Pulau Bepondi, ombak keras, angin kencang. Saya dan Baso muka su pucat. Laut Pasifik ini yang dihadapi bapa,” ungkap Laode Hardiani saat dimintai pendapatnya tentang suka duka jadi fasilitator DFW di Kabupaten Supiori, Papua.  Laode Hardiani dan Baso adalah fasilitator PPKT di Kabupaten Supiori yang ditangani DFW bersama Kementerian Kelautan Perikanan melalui skema program Pendampingan Efektivitas Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat dalam tahun 2016.

***

Menurut Perpres No. 78/2005 disebutkan bahwa ada 31 PPKT termasuk Bepondi di Supiori yang harus dikawal, dijaga dan dibangun. Itu kemudian bersambut saat Jokowi-JK membesut Nawa Cita dan secara eksplisit menyebut di bagian ketiga dengan membangun Indonesia dari desa dan pinggiran atau dari pulau-pulau di beranda depan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2014 memfasilitasi PPKT di 10 provinsi, 20 kabupaten/kota, 48 kecamatan dan 275 desa menjadi fokus pembangunan dengan menggandeng Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai fasilitator program. Ketigapuluhsatu pulau-pulau yang disebutkan di atas mempunyai 205.596 jiwa penduduk (2016), jumlah yang besar dan perlu diberi perhatian dalam agenda pembangunan secara sungguh-sungguh.

“DFW sepakat dengan Pemerintah bahwa modal dalam membangun PPKT adalah dengan memanfaatkan potensi perikanan dan potensi baharinya. Inilah yang telah diidentifikasi, dikelola dan dikembangkan secara perlahan dengan membantu warga di PPKT melalui penyediaan sarana prasarana kelistrikan dan mesin desalinasi,” sebut Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW.

“DFW hadir sebagai fasilitator hingga bantuan itu sampai di PPKPT. Tidak hanya itu, fasilitator DFW juga bertugas memfasilitasi tumbuh kembangnya organisasi pengelola hingga memfasilitasi pendirian Bumdes dan koperasi,” kata Abdi Suhufan tentang kiprah fasilitator Prakarsa.

Buah Manis Pendampingan

Setelah mendapat mandat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi penyiapan program pendampingan dalam tahun 2016, maka sebanyak 18 fasilitator telah dikirim ke PPKT di tahun lalu.

“Ada 11 provinsi, 16 kabupaten/kota, 26 pulau dan 35 desa menjadi fokus dampingan kami. Tidak kurang 200 juta dana kelompok telah terkumpul sebagai buah dari pemanfaatan sarana prasarana PLTS dan mesin desalinasi yang disiapkan pemerintah,” ungkap Abdi.

“Saya kira tetap ada harapan, ada manfaatnya. Sebanyak lima ribu kepala keluarga atau sekitar 24 ribu warga di PPKT telah merasakan manfaat program yang disebut Prakarsa ini. Para fasilitator pun telah memfasilitasi 20 profil atau informasi kelompok sebagai dasar dalam pengembangannya. Terfasilitasi 50 obyek wisata bahari serta terbentuk delapan BUMDes dan dua koperasi,” papar Abdi Suhufan.

Di catatan DFW untuk Prakarsa tahun 2016, pulau-pulau tersebut adalah Enggano di Bengkulu Utara, Nusa Penida, Alor, Nusa Ceningan, Wetar, Liran, Masela, Selaru, Larat, Penambulai, Kolepon, Bepondi, Brass, Marampit, Kawaluso, Kakorotan, Marore, Lingayan, Lutungan, Sebatik, Maratua, Subi Kecil, Kerdau di Kepri.

dsc_0210
Moch. Abdi saat memfasilitasi pelatihan perencanaan di Pulau Tanimbar (foto: Kamaruddin Azis)

Cakupan pendampingan Prakarsa hingga penghujung 2016 meliputi penguatan data informasi dan perencanaan pembangunan PPKT. Di sini difasilitasi proses penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok, kemitraan dan pemasaran produk terutama yang dihasilkan oleh PLTS, mesin desalinasi hingga usaha ekonomi produktif yang dana awalnya disiapkan KKP.

“Secara rinci pendampingan tersebut berkaitan dengan fasilitasi penyusunan profil pulau dan desa/kampung. Ada penataan administrasi kelompok, pembuatan papan rencana kerja kelompok PLTS, fasilitasi alokasi anggaran pemeliharaan desalinasi/PLTS melalui ADD atau Anggaran SKPD. Selain itu, fasilitator juga mendorong pembentukan BUMDesa/Koperasi dan memasukkan desalinasi dan PLTS sebagai unit usaha di dalamnya,” tambah Hartono, koordinator fasilitator DFW.

Masih menurut Hartono, fasilitasi PPKT meliputi review RPJMDes/Kampung dan koordinasi dengan BPMD terkait perencanaan pembangunan desa serta fasilitasi FGD mengenai pembentukan/restrukturisasi kelompok, pengelolaan sarpras, dan pemeliharaan sarpras. Ditambahkan, untuk penguatan kapasitas kelompok difasilitasi penyusunan profil kelompok pengelola desalinasi, PLTS, dan UEP, SK kelompok pengelola, aturan main pengelolaan, pembuatan buku rekening kelompok, inovasi produk dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan bulanan para fasilitator, DFW mencatat bahwa para fasilitator juga memfasilitasi pelatihan informal peningkatan kapasitas kelembagaan manajemen keuangan, penguatan organisasi, dan pelaporan hingga fasilitasi penyusunan laporan keuangan kelompok. Lainnya adalah fasilitasi keikutsertaan kelompok UEP mengikuti pameran produk, fasilitasi kemitraan pemasaran produk melalui UKM Pusat oleh-oleh/Dekranasda yang merupakan binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Pariwisata.

“Yang unik ada pula inisiatif untuk mendorong penganggaran kendaraan roda 3 untuk pengangkutan air desalinasi melalui RPJM Kampung seperti di Papua,” tambah Hartono.

Tantangan

Meski telah berhasil menggerakkan masyarakat di PPKT dalam membangun daerahnya, secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim DFW dan KKP maka diperoleh gambaran umum tantangan pengembangan PPKT. Di antaranya kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah. Demikian pula kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya. Di beberapa wilayah PPKT Indonesia bagian Timur teridentifikasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa yang masih rendah.

“Tantangan fasilitator adalah koordinasi pengurus dengan pemerintah desa, bahkan antar anggota kelompok dalam melakukan pengelolaan keuangan,” kata Jeszy gadis berdarah Toraja yang menjadi fasilitator bertugas di pulau terluar Nusa Tenggara Timur. Selain itu Jeszy juga mengatakan bahwa akses kebutuhan dasar, sarana pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi juga masih sangat minim terutama di pulau-pulau yang berbatasan Australia.

“Kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan PLTS masih rendah, demikian pula kesadaran tentang sanitasi pualu yang masih perlu ditingkatkan,” tambahnya. Menurut Jeszy, tantangan lainnya di PPKT adalah kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah yang dicirikan oleh kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya.

20161017_185915
Laode Hardiani, Williams Msen (Kepala Kampung Pulau Brass Papua dan penulis, membahas pembangunan desa bermodal dana kampung (foto: istimewa)

DFW juga mencatat kelambanan dalam merealisasikan perencanaan sekaitan implementasi UU Desa No. 6/2014. Ada informasi bahwa pendamping kampung yang harus ada sebagaimana amanat UU ternyata belum pernah sampai ke lokasi tugasnya karena belum adanya tumpangan ke sana sehingga perencanaan dan realiasasi program pembangunan desa terhambat.

“Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok serta pengembangan kemitraan dan pemasaran produk merupakan hal mendasar yang perlu juga dipertimbangkan untuk program ke depannya,” kata Abdi.

Mendesak, Kerjasama Lintas Sektor

Merujuk ke hasil lokakarya Prakarsa dalam tahun 2016 diperoleh sehimpun harapan bahwa dalam pembangunan PPKT ke depan diperlukan keterlibatan intensif unit kementerian dan sektor terkait lainnya. Mereka dibutuhkan dalam mengatasi pelbagai kendala pemanfaatan sumberdaya alam di PPKT.

“Saya kira pemerintah harus mendorong kementerian terkait untuk mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya dan alokasi energi, seperti energi listrik dan BBM,” kata Andi Darmawangsyah, fasilitator untuk Pulau Sebatik di Kalimantan Utara yang diaminkan oleh fasilitator lainnya seperti dari Lingayan, Marore, Larat dan Selaru.

Sementara itu di Supiori, Ratu Irma Sabriany dan Laode Hardiani saat ditemui di Kabupaten Supiori mengatakan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat Papua terutama di Pulau Brass dan Bepondi harus diperkuat dengan pendampingan yang intens.

“Perlu penguatan kapasitas dengan menempatkan tenaga pendamping yang bisa membangun kerjasama dengan warga setempat. Kami merasakan masih lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat terutama dalam memanfaatkan bantuan sarana prasarana dari KKP sehingga perlu dukungan nyata dari pemerintah daerah agar bisa berkesinambungan,” kata Hardiani.

Hal lain disampaikan oleh Wido Cepaka Warih, fasilitator Pulau Larat di Maluku Tenggara Barat, Maluku. Menurut Wido, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga nilai-nilai budaya masyarakat pulau kecil terluar sebagai aset nasional. Sementara Melati Hutagalung, fasilitator di Selaru mengatakan bahwa di PPKT perlu membangun infrastruktur ekonomi yang saling terhubung, pasar, sarana produksi pertanian, sarana produksi perikanan dan pelabuhan.

Menurut Abdi, upaya membangun PPKT sejatinya tak harus berhenti di 2016 sebab menurut catatan DFW, ke depan, PPKT sekurangnya membutuhkan anggaran hingga Rp. 280 miliar. “Hasil lokakarya tahun lalu menunjukkan estimasi rincian kebutuhan anggaran infrastruktur dasar hingga 258 miliar, sarana prasarana kelautan dan perikanan pendukung hingga 5,8 miliar, bantuan modal kelompok 2,5 miliar, paket pendampingan dan peningkatan kapasitas 6,2 miliar, konservasi spesies 600 juta,” papar Abdi.

“Angka-angka ini terihat realistis di tengah kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan maritim sebagai lokomotifnya,” kata Abdi.

“Hasil refleksi DFW ini sangat penting, sehingga tidak boleh tidak, agar Nawa Cita berbuah manis, atau jadi permen enak, maka pemerintah pusat dan daerah harus sungguh-sungguh serius membangun PPKT. Tambah anggaran dan perluas lokasi program. Kalau perlu membuat blue print terbaru berdasarkan capaian-capaian tersebut di atas dengan memastikan pemenuhan infrastruktur penunjung agar roda ekonomi menggeliat, aktivitas sosial semakin dinamis dan produktif di PPKT,” papar Abdi.

“Jika tidak, Nawa Cita hanya akan menjadi pepesan kosong,” pungkasnya.

Tulisan ini juga tayang di http://dfw.or.id/refleksi-dfw-pahit-manis-mengawal-ppkt/