Keluarga Daeng Tora’

I Dulla lampa bellai, mange ri Maluku, abboya agara’. Dulla, pergi jauh, pergi ke Maluku mencari agar-agar. Kalimat mendayu keluar dari mulut sepupu ibu saya di Kampung Lanna, Galesong, Kabupaten Takalar saat menanyakan perihal keluarga Daeng Tora’, kakek saya, (27/06). Umur Dulla sekira 60an.

Kemarin sore, demi silaturahmi Lebaran 1438 H, saya menyusuri lorong waktu kelahiran, rentang permainan masa kanak-kanan hingga menjadi akil baliq.  Lanna, adalah kampung dimana kakek saya yang nelayan tulen Patorani (pencari telur ikan terbang) di tahun 60-80an bersinar.

Saya sebut bersinar sebab saat itu Daeng Tora’ punya 12 armada biseang patorani. Dengan perahu berbadan lebar itu, pelautnya dikenal tangguh menyusuri pesisir dan laut Selat Makassar. Tentang akil baliq itu, saya singgung sebab saya sungguh merasakan bagaimana kasih sayang kakek atas cucunya ini yang baru saja dikhitan, kala itu.

20170627_171808Rau’ dan istrinya. (fotodenun)

“Anggappa tonjako antu biseang,” terkenang ucapan nenek Te’ne, tentang saya yang baru dikhitan. Setidaknya, itu yang saya kenang. Untuk saya yang baru dikhitan, hadiahnya sebuah perahu patorani, meski kemudian berpindah tangan karena bapak dan saya tak punya kecakapan di situ.

Saat mencari jejak lampau di Kampung Lanna’ itu, saya beruntung sebab beberapa saudara Daeng Tora’, (beliau meninggal di tahun 90an) masih bisa ditemui. Ada dua, Daeng Sattu dan Daeng Rau’.

Sattu mengaku sudah kesulitan melihat wajah orang-orang sehingga saya harus menyebut nama dan asal usul. Ada beberapa nama yang disebut oleh Sattu sebagai saudara Daeng Tora, di antaranya Daeng Seni (ada di Jawa), Daeng Isa dan ada satu lagi di Kalongkong, saudara tua Daeng Tora, ayah dari om Haris yang sering saya jumpai selama di Selayar pada tahun 2000an awal.

Berkunjung ke Lanna, memandu saya pada jalan-jalan kampung dan petak-petak kosong sebelum sampai ke pantai yang lapang. Dari kehidupan nelayan sawi hingga pedagang besar telur ikan terbang sekelas Haji Samsuddin, pengusaha terpandang di tahun 70-80an. Jejak-jejek Daeng Tora’ adalah rumah yang kini berdiri di pojok jalan sebelum ke pantai. Juga sanak saudaranya yang masih bertahan di pendulum waktu.

20170627_170548
Sattu (foto istimewa)

Ke Lanna berarti menyusuri masa-masa permainan saya di kolong-kolong rumah, bermain pasir, bemain kelereng hingga mengenang tradisi ke Pulau Sanrobengi bagi pelaut-pelaut patorani yang bersiap ke laut lepas. Seminggu sebelum ke laut lepas itu, mereka biasanya harus ke Sanrobengi. Ada agenda spesifik kebatinan dari nakhoda, pinggawa atau sawi sebelum pergi 20 hingga 30 hari mencari ikan dan telur ikan terbang. Ada banyak prosesi sebelum nelayan patorani melaut. Tradisi yang masih dipraktikkan hingga kini.

***

Di ujung awal tahun 80an saya masih merasakan bagaimana duduk di samping Daeng Tora’ sembari memegang kemudi (guling). Bermain-main di tepian pantai, berenang, berlarian dan sesekali bikin rumah pasir bersama Nasir Daeng Gajang, anak bungsu Daeng Tora’, om saya. Inilah rindu yang kucari-cari itu.

Di kunjungan kemarin, di atas rumah panggungnya, Rau’ bercerita tentang tradisi melaut yang masih dijalaninya, meski begitu beberapa sanak keluarganya melarangnya melaut. Sore itu, dia ditemani oleh istri dan dua anaknya. Rau’ mengaku sangat dekat dengan Daeng Tora, kakaknya. Rau’ mengaku mendapat inspirasi melaut dari kakaknya itu. Tradisi yang kuat dan masih terus dijaganya.

“Tora’numi antu appakabuntinga,” katanya. Bapak Tora’lah yang menikahkan saya, begitu artinya. Bapak Tora’ memang punya kapasitas berbeda dibanding saudara-saudaranya. Dia pinggawa patorani di antara saudara-saudaranya. Sebelum bertemu Rau’, saya bertemu Daeng Lalang dan Daeng Kenna. Lalang adalah suami dari Daeng Lino, saudara ibu saya, Kenna, sepupu sekali saya, kami sepantaran. Suami Kenna adalah pelaut, pedagang antar pulau dan paham seluk beluk perdagangan telur ikan terbang. Dia acap ke pulau-pulau Kabupaten Pangkep seperti Sapuka, Balo-Baloang. Adik kenna, Pahang, juga acap ke timur, ke Maluku Tenggara. Keren bukan?

20170627_173335
Bersama Daeng Ronrong (foto istimewa)

Dari rumah Rau’, saya ke sisi barat menemui Isa, adik Daeng Tora’. Jujur saja saya tak ingat wajah dari nama yang disebutkan ini. Saya mengaku ke Rau’ kalau selama ini saya ‘abai’ pada keluarga Daeng Tora’ karena terlalu lama di Kampung Jempang dan bepergian ke sana-ke mari, dan melupakan sejarah kedekatan keluarga kami.

Saya beruntung sebab Isa juga ada. Dia tinggal di rumah panggung, memandu saya pada kenangan-kenangan, pada pertemanan kami dengan anak-anak di Lanna yang entah sekarang ada di mana.Isa tinggal dengan menantu dan seorang cucu. Anak perempuannya telah berpulang. Anak menantunya ini pun adalah pelaut, yang mondar-mondir dari pulau ke pulau berdagang hasil laut.

“Nia’ tong napinawang,” kata Isa. Ada yang dia ikuti (di kapal), katanya tentang menantunya itu. Di Lanna, relasi patron client ala pesisir masih sangat kuat. Bermodal perahu, seorang pinggawa bisa dengan bebas memilih sawi untuk ikut melaut. Meski demikian, ada indikasi sawi ini semakin berkurang sebab tidak banyak lagi anak muda yang tertarik melaut. Pada tradisi patorani, mereka harus ke pulau-pulau di Makassar atau ke Barombong untuk menjadi sawi.

20170627_173006
Bersama Isa (foto istimewa)

Kembali ke Isa. Di depan rumah Isa, ada rumah Dulla, juga adiknya Daeng Tora’, pria tua yang juga masih melaut, dia bahkan ke timur, sering ke Maluku dan Papua. Saya tidak begitu ingat lagi raut wajahnya, tetapi sangat namanya sangat familiar.

Dari Isa, saya ke Daeng Ronrong, adik ibu saya. Ronrong, pria yang tak terlalu intim dengan ‘Pattoraniang’, belakangan saya tahunya berjualan ikan. Dia tinggal di belakang rumah Daeng Tora’ dan Daeng Te’ne, masih sebangun.

Di rumah inilah, rumah yang setahuku sudah mewujud rumah batu, sebuah ciri kelas sosial pinggawa (pimpinan di laut) yang beda dibanding para pelaut lain, atau sawi. Saya banyak menghabiskan masa kanak-kanak. Bermalam di rumah dan bermain di laut, di rentang tahun 70an dan 80an.

“Nene’nu antu pissampuloi ngappa melahirkang,” kata Ronrong yang berjanggut panjang putih ini. Maksudnya, nenek saya, Halimah Daeng Te’ne itu melahirkan sebanyak 14 kali. Salah satunya ibu saya, Johra Daeng Sompa sebagai anak sulung. Jika demikian adanya, setahu saya ada 10 yang familiar di memori, berarti ada 4 yang meninggal.

Seperti kita, suasana Kampung Lanna, memang telah berubah, letak rumah, bentuknya, warnanya, orang-orangnyapun. Saya sungguh ingin meneliti perubahan-perubahan sosiologis dan antropologis ini. Menyigi masa lalu Rau’, kenangan dan sepakterjang Sattu di lautan luas sebagai pelaut.

20170627_175414
Laut Galesong (fotodenun)

Di Lanna, banyak yang telah berubah, tapi kenangan tetap harus dibingkai di pikiran dan akal sehat, bukan?

Tamarunang, 28/06

Advertisements

Libur Lebaran Mewah di Galesong

Liburan ke kampung halaman adalah nikmat kedua setelah raihan kemenangan istimewa di Ramadan Karim, insha Allah. Disebut kedua sebab kita kemudian dapat menebus rasa rindu pada yang lampau, pada kenangan, pada orang tua, pada orang-orang yang kita cinta.  Itu pula yang kami lakukan di hari pertama dan kedua liburan Idul Fitri 1438 H.

Meski telah mudik dan memeluk ibu di kampung sejak 1 Syawal, namun di hari kedua, saya sempatkan ke sana lagi ke Galesong, Takalar, tepatnya Kampung Jempang (26/06). Datang lagi karena rindu memang belum sepenuhnya terpuaskan. Butuh sejam untuk sampai, tak terlalu jauh dibanding yang harus melewati dua kabupaten, dua pulau, atau bahkan dua benua seperti teman-teman lain. Toh, saya juga hanya naik motor.

Setelah makan siang meriah di rumah ipar yang cozy di daerah Pao-Pao, Gowa, saya tancap gas ke Galesong, Takalar. Intan dan Donnie, anak pertama dan kedua yang saya ajak tak mau ikut, dia memilih ngadem di Pao-Pao. Untung masih ada Sofia yang sedia menemani tetta-nya.

“Ayo kita pergi mandi-mandi,” seruku di atas motor ke Sofia yang duduk di belakang. Saat kami melintas di Bontokaddopepe’. Satu strategi supaya dia tidak tertidur. Betul dugaanku, Sofia mengaku hampir tertidur saat saya mulai pembicaraan tadi.

“Ayo,” balasnya. Dia tidak tahu kalau uang simpanannya telah kuambil.

“Mauji kalau pakai uangta toh?” kataku menggoda. Saya tersenyum tapi dia tidak lihat.

20170626_155449

Salah satu spot yang bakal beroperasi di Kampung Jempang (fotodenun)

20170626_155458

Dila dan Sofia (fotodenun)

20170626_160242

Anak-anakku, Dila dan Sofia (fotodenun)

Setelah melewati poros Gowa – Takalar yang padat, kami akhirnya berbelok ke Galesong via Limbung pada waktu sekira pukul 15.00 wita. Sampai di Kampung Jempang, 20 menit kemudian. Setelah bertemu ibu, saya pamit ke Nurul Hakim untuk shalat ashar.

Sepulang dari masjid, ketika saya mengutarakan keinginan rekreasi ke permandian Bintang Galesong, Dila, ponakan saya menyela. “Ada juga permandian baru di dekat Tambakola,” katanya. Yang dia maksud adalah lokasi rekreasi baru milik Haji Daeng Sijaya di selatan Tambakola. Saya juga baru tahu.

Segera kami ke sana, melintasi jalan kecil serupa setapak. Sebuah jembatan kecil juga telah ada di atas sungai, sungai yang dulu sering saya kunjungi untuk mancing. Kami tiba di lokasi yang dimaksud namun ternyata belum siap jadi tempat mandi-mandi. Tak ada aktivitas rekreasi. Menurut pria yang diminta menjaga tempat itu, masih butuh beberapa waktu untuk perbaikan.

20170626_162210

Pemandangan sebelum sampai di Taman Wisata Rita (fotodenun)

20170626_162550

Suasana sore di Saro (fotodenun)

***

Saat saya kembali ke motor, Dila menyampaikan opsi kedua.

“Masih ada lagi, di permandian Rita,” katanya. Di pikiran saya, Rita yang dimaksud ada di sekitar Bontorita, timurnya Bontoloe. Saya mengiyakan. Sofia juga sudah kadung mau mandi-mandi. Kami bergerak melintasi Takari, Boddia kemudian terus ke selatan ke daerah Bontoloe.

20170626_170120

Menunggu pakai ganti (fotodenun)

20170626_173309

Daeng Te’ne yang bersukacita (fotodenun)

20170626_173456

Menikmati Taman Wisata Rita di hari libur kedua Lebaran (fotodenun)

***

Dugaan saya meleset, saya kita berbelok ke Bontorita, tapi yang benar adalah belok kanan. Rupanya Taman Wisata Rita yang dimaksud melintasi Saro kemudian berbelok kiri lalu kanan. Permandian yang dimaksud ada di kawasan yang pernah saya kunjungi bersama peserta pelatihan Third Country Training dari Afghanistan 4 tahun lalu. Saya ingatnya di Desa Bontoloe.

Kami sampai pukul 16.45 wita. Tiba dengan perasaan tak menentu. Kami tak bawa bekal pakaian ganti atau pakaian renang. Haha. Setelah menelpon adik, dia datang membawa pakaian ganti untuk Sofia. Butuh 15 menit untuk sampai di Rita dari rumah di Jempang. Saya sendiri harus buka baju, dan bersiasat dengan celana pendek yang melekat.

20170626_173655

Sofia (fotodenun)

20170626_173856

Mencoba luncuran (fotodenun)

***

Singkat cerita, kami pun mandi, bersuka cita. Sofia dan Dila terlihat senang. Hanya Sofia yang main seluncuran, Dila tidak.

Taman Wisata Rita, relatif luas dan menyenangkan. Sangat nyaman. Terdapat satu kolam besar untuk orang dewasa plus luncuran sebanyak tiga unit berjejer. Lukisan-lukisan di dinding taman terlihat segar dan indah. Ada pula kolam kedua, untuk anak usia 10-15 tahun, kedalaman sekira satu meter. Di sini saya ngadem pertama kali. Lalu ada dua kolam kembar untuk anak-anak.

Yang menarik, terdapat banyak tempat istirahat serupa balai-balai, meja besar bermodel perahu. Tempat mandi atau ganti pakaian terpisah antara pria dan wanita. Satu lagi, tempat ini relatif murah, biaya masuk tak semahal tempat lain, pada hari Senin – Sabtu, berbiaya 15 ribu, kalau hari Minggu, 20ribu. Murah tho?

20170626_180649

Pesona Saro jelang pulang (fotodenun)

20170626_180810

Magis pantai Saro’ (fotodenun)

20170626_185715

Ikan kadapangang, khas Patorani. Yummy!

***

Di hari itu, kami berhenti mandi jelang magrib. Itupun setelah Sofia janji berhenti berulang-ulang. Dia betah. Dalam perjalanan pulang saya sempatkan mengambil suasana sunset di atas pantai Saro, di atas rumah-rumah di tepian pantai.

Kami pulang dengan suasana riang gembira meski celana dan pakaian yang melekat di badan masih basah. Tak apa, sebab liburan yang ini menjadi penegas bahwa di kampung halaman, telah tersedia beragam hiburan. Ini adalah liburan mewah, bersama anak-anak, di kampung halaman dan murah meriah. Lima puluh ribu untuk tiga orang. Tunai!

20170626_193524

Bersama orang-orang terkasih di Kampung Jempang.

Sebelum saya sudahi postingan ini, saya ingin bercerita juga betapa nikmatnya makan malam meski hanya sepiring nasi putih dan 4 potong ikan kadapangang (ikan layaran) goreng khas Patorani. Tak berhenti di situ, saya juga menyempatkan bersua dengan keluarga dekat, para sepupu di rumah Ajji Tanang, adik ibu. Impresif!

Bagaimana liburanta?

Dilema Nelayan Patorani di Fak Fak

Kawasan pesisir dan laut amat kompleks dan rentan. Beragamnya latar belakang dan kapasitas pemangku usaha berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara warga yang bermukim di sekitar lokasi eksploitasi dengan nelayan pendatang bahkan terhadap regulator. UU 23/2014 sejatinya adalah jawaban atas isu ini dimana wewenang bidang kelautan dari kabupaten/kota telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi untuk menjamin sinergi dan kepastian pengelolaan.

Meski telah diundangkan sejak 2014, penerapannya tak semudah membalik telapak tangan. Masih terjadi multiftafsir penerapan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha di berbagai level. Dua minggu lalu, dari Kepala Burung Papua, lima perahu nelayan pencari telur ikan terbang (patorani) asal Sulawesi Selatan ditahan satuan Polda Papua Barat di Perairan Fak Fak. Rombongan nelayan dari kaki Pulau Sulawesi itu mengaku telah memperoleh izin operasi namun oleh otoritas penegak hukum di Papua Barat dianggap melanggar. Siapa benar?

***

Penahanan 5 kapal nelayan dari ratusan yang beroperasi asal Sulawesi Selatan tersebut diperoleh saat penulis mengikuti kunjungan silaturahmi Kapolres Fak Fak, AKBP Gazali Ahmad, S.Ik, MH di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papau Barat di Manokwari, (Rabu, 14/06).

Suasana akrab, cair, penuh tawa terjadi saat perwira bermawar dua itu diterima Kabid Perikanan Tangkap, Semuel Kondjol, S.Ik serta Bastian Wanma A. Md.Pi, Kabid Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan. Hadir pula Roy Salinding dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hadir pula Zulkifli Henan, Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan dan Sumber Daya Ikan dan merupakan PPNS Perikanan berpengalaman di Papua Barat.

Telur ikan terbang adalah primadona ekspor. Telurnya merupakan bahan untuk cavyar Eropa dan sushi Jepang sehingga diminati pasar internasional. Harganya mencapai Rp. 400 ribu/kg kering di Fak Fak saat ini, bahkan jutaan saat diekspor. Inilah pemicu mengapa nelayan-nelayan tersebut nekat menempuh perjalanan jauh ke perairan Papua Barat. Satu armada nelayan ditaksir membutuhkan modal usaha antara 50-100 juta permusim (April-Juni). Sayangnya, mereka dianggap melanggar batas kewajaran eksploitasi. Di satu sisi, mereka mengaku mendapat izin dari kabupaten namun di level yang lebih tinggi dianggap menyalahi prosedur sebagaimana mestinya. Dilema!

Data DKP Papua Barat menunjukkan bahwa saat ini ada 446 perahu nelayan pencari ikan terbang asal Sulawesi Selatan (sekitar wilayah Galesong, selatan Makassar) di Kabupaten Fak Fak. Adapun kapal yang ditahan tersebut menurut penuturan Kapolres pada saat pemeriksaan hanya ditemui surat izin berlayar.

“Karena yang menangkap Polda, pasti ada dasar hukumnya. Dari lima yang ditangkap itu ada dua yang membawa telur ikan 20 kilogram dan tiga yang lainnya hanya sandar saja,” terang Gazali. Bagi Gazali, jikapun ada yang perlu diklarifikasi itu adalah tentang ketepatan dasar penangkapan, apakah berkaitan dengan jalur operasi penangkapan yang tidak sesuai, perizinan atau hal lain. Apalagi nelayan-nelayan tersebut telah mempunyai pengalaman berusaha bertahun-tahun di Fak Fak dan merasa paham prosedur.

“Saya ke sini supaya punya gambaran, ini lho langkah-langkah yang sudah diambil,” katanya. Kapolres menyatakan bahwa perwakilan nelayan pencari ikan terbang telah menemuinya di Fak Fak, mengeluh dan meminta keringanan mengingat kondisi ekonomi dan beban ekonomi yang ditanggung. Keberadaan nelayan asal Sulawesi Selatan ini telah berlangsung lama dan mereka mendirikan perkampungan di beberapa pulau dan kampung-kampung pesisir.

“Kasihan juga nelayannya, mereka harus mengambil kredit di bank, menggadai rumah hingga meminjam uang untuk kebutuhan operasi,” ucap Gazali. Berkaitan dengan itu, Zulkifli Henan menyatakan bahwa penerapan dasar tuntutan sebaiknya tidak menggunakan jalur penangkapan, tetapi ke perizinan seperti merujuk ke Pasal 98 junto pasal 2 atau ayat 7 tentang perikanan.

“Kapal-kapal nelayan yang beroperasi itu seharusnya punya pas kecil atau kelaikan kapal, surat ukur. Pengecekan dokumen seperti ini bisa menjadi dasar untuk mengetahui kapal mereka bodong jika tak mempunyai dokumen dimaksud,” ungkap Zulkifli. Terkait perizinan, dia menyebut bahwa Pemerintah Provinsi sudah ada aturan dan tidak dipungut biaya, utama di bawah 10 GT, apalagi sejak berlakunya UU No. 23/2014 terkait pelimpahan wewenang ke Pemerintahb Provinsi di ruang laut dan perikanan tangkap.

“Mereka ini kan kapal dari Sulawesi Selatan, harapan saya, kita bikin MoU antara kedua Pemerintah Provinsi. Silakan datang, antara Pemprov Sulsel dan Papua Barat. Terutama dikaitkan ke WPP 715, jadi ini memang harus bersama,” usul Zulkifli.

WPP yang dimaksudnya adalah wilayah pengelolaan perikanan 715 yang dirilis Pemerintah Pusat yang melingkupi beberapa wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua Barat bahkan Sulawesi Tengah termasuk wilayah Fak Fak. Menurut Zulkifli yang juga diiyakan oleh Semuel Konjol dan Bastian Wanma, yang harus dilakukan adalah duduk bersama antara Pemerintah Sulsel dan Papua atau secara umum yang wilayahnya masuk di WPP 715.

“Masih ada ketidaktahuan nelayan atas penerapan UU baru 23/2014 yang berdampak pada pengelolaan ruang laut kabupaten dan provinsi. Para nelayan di Kabupaten/kota perlu diberikan informasi,” katanya lagi. Dia mengatakan bahwa MoU antarprovinsi ini bisa melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebab telah lintas provinsi. Bukan hanya urusan perizinan lintas provinsi tetapi bagaimana memastikan bahwa izin yang diberikan itu satu pintu dan bisa dilacak wilayah operasinya, mengecek kesesuaian alat tangkap boleh dan tidak boleh hingga pemantauan bersama.

Pantauan DKP Papua Barat sejauh ini terbaca bahwa satu provinsi bisa saja memberi izin namun yang diberi izin kerap beroperasi di provinsi lain, misalnya keberadaan kapal-kapal penampung ikan hidup, ikan segar, termasuk nelayan ikan terbang. Olehnya itu, mendesak untuk memastikan dasar pemberian izin, memastikan kewenangan daerah, kabupaten/kota dan provinsi termasuk Pemerintah Pusat agar tata kelola perikanan dan kelautan dapat berdampak positif bagi nelayan dan daerah sebagai amanat UU 23/2014.

Selama ini pemberian izin eksploitasi diberikan oleh Pemerintah Daerah hanya mempertimbangkan aspek ekonomi atau pendapatan asli daerah saja sementara kepentingan pelestarian, pencadangan, dan keseimbangan ekologi diabaikan. Oleh sebab itu, apa yang ditempuh oleh Kapolres Fak Fak terkait dilema nelayan pencari telur ikan terbang ini diapreasiasi oleh tim DKP Papua Barat sebagai hal baik untuk solusi bersama.

Kepada Kapolres disampaikan bahwa sejauh ini telah ada upaya untuk mengikuti amanah UU 23/2014 di mana akan ada transfer kewenangan dari kabupaten/kota ke Provinsi termasuk pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap. Bastian Wanma, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Papua mengatakan kelemahan selama ini adalah penegakan hukum sehingga perlu kerja sama antar pihak termasuk kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi untuk menjalankan UU 23/2014 sebagai amanat Pemerintah Pusat.

Ditambahkan Zulkifli, telah ada pemikiran untuk menata perizinan kapal-kapal yang datang dari luar provinsi Papua Barat melalui draft surat edaran Gubernur. Isinya meminta para bupati dan walikota untuk tidak lagi mengeluarkan izin bagi 10 GT ke bawah. Persoalan selama ini menjadi rumit karena adanya motif menambah pendapatan asli daerah dengan mengeluarkan izin penangkapan. Lahirnya UU 23/2014 seharusnya bisa mengerem longgarnya perizinan ini.

“Harapannya, surat edaran itu diharapkan memberi informasi ke SKPD teknis seperti DKP untuk menghentikan izin bagi kapal ukuran 10 GT atau di atasnya, termasuk di bawah 5 GT, karena kabupaten sudah tidak punya izin apa pun terkait perikanan tangkap kecuali budi daya. Itu ada di UU 23/2014. Kalau izin penangkapan dan konservasi wilayah laut semua ke provinsi,” kata Zulkifli.

“Pemerintah Papua Barat sangat welcome, mari duduk bersama,” ujarnya.

“Saya sampaikan ke teman nelayan, bukan melarang tetapi pembatasan. Kalau diekspolitasi terus bisa habis semua, induknya juga. Aturan ini tidak melarang saklek tetapi memikirkan masa depan. Jangan sampai mereka ribut-ribut, wilayah Fak Fak aman saja,” timpal Gazali. Dia juga mengusulkan bahwa banyaknya armada dari Sulawesi Selatan yang masuk ke Fak Fak ini adalah kesempatan untuk membikin festival nelayan—yang bisa mendatangkan manfaat bagi daerah.

Sementara itu, Syahril A. Raup, pejabat Kasubdit Pangkalan Pendaratan Ikan KKP saat dihubungi di Jakarta mengatakan bahwa jika membaca kasus nelayan andon di atas, maka ke depan, seharusnya ada MoU antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan Papua Barat. Jadi yang menerbitkan izinnya adalah Pemprov Papua Barat. Hal yang sama harus ditempuh oleh Pemprov Sulsel untuk membereskan perizinan kapal andon ini termasuk penerbitan SPB dari salah satu pelabuhan yang ada syahbandar perikanannya.

Menurut Syahril, ancaman pidana bila kapal tanpa SPB adaah maksimal 1 tahun penjara dan atau denda maksimal 200 juta. Terkait kasus di Fak Fak, Syahril mengatakan bahwa berdasarkan laporan stafnya, 5 kapal diproses pidana perikanan. Ada 3 tanpa SPB, pakai surat keterangan Kades. Ada 2 tanpa SIPI. Syahril juga mengatakan bahwa hingga saat ini ada 200-an kapal lagi mengantri dokumen di Polair Papua Barat.

Kisruh nelayan Patorani di Fak Fak dapat dijadikan pelajaran untuk dicarikan solusi, mengajak pihak terkait seperti Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, KKP maupun pelaku usaha untuk duduk bersama termasuk di dalamnya menindaklanjuti konsekuensi UU 23 berkaitan transfer personalia, sarana prasarana dan dokumen (P3D) dari kabupaten/kota ke provinsi. Pada silaturahmi itu, peserta sepakat untuk mendorong sosialisasi terkait UU 23/2014 dan menghimbau adanya jembatan komunikasi antar Pemerintah Provinsi terutama antara Sulawesi Selatan dan Papua Barat terkait keberadaan nelayan pencari telur ikan terbang di Fak Fak yang telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir.

Mari!