Mengapa Menteri Susi Tetap Ngotot Tenggelamkan Kapal Ikan Asing?

dfw-5631-jpg-5a214408cf78db5ba753d262
Jelang proses penenggelaman (foto: Kamaruddin Azis)

“Betul, bapak mau kapal-kapal ikan yang ditangkap ini diberikan ke nelayan Natuna?” dengan suaranya yang khas, Menteri Susi bertanya ke Bupati Natuna, Hamid Rizal ketika mereka bersua di atas KRI Karel Satsuitubun sebulan lalu.

***

Tidak terdengar jawaban dari Sang Bupati sebelum Susi melanjutkan bahwa keputusan yang dipilihnya saat ini adalah tetap menenggelamkannya.

“Jangan pak, biar mereka jera. Kalau diserahkan ke nelayan, nanti dibeli lagi sama pemilik kapalnya, begitu terus,” begitu penjelasan Susi ke Hamid jelang serah terima dokumen berita acara dari Kejaksaan ke KKP terkait 33 kapal ikan asing yang sudah bisa dieksekusi.

Bagi Susi, cara penenggelaman merupakan yang paling efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing.

Argumentasinya nampaknya sebangun dengan apa yang juga dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap kapal-kapal ikan asal Indonesia yang tertangkap di wilayah mereka sejak tahun 90-an.

Bahkan disebutkan bahwa sejak tahun 2005, Pemerintah Australia telah meluluhlantakkan tidak kurang 1.200 kapal atau perahu asal Indonesia baik yang digunakan nelayan mencari teripang, menangkap ikan hingga sebagai moda transportasi bagi penyelundup atau penyintas.

Saya jadi ingat beberapa kapal pencari teripang asal Makassar di tahun 90an yang dibakar oleh otoritas Australia karena masuk mencari hasil laut hingga ke Ashmore Reef kala itu.

dfw-5637-jpg-5a214439756db5614f1a3162
Menunggu antrian untuk digembosi (foto: Kamaruddin Azis)

Terkait urusan menenggelamkan kapal ini dan kaitannya dengan dampak ke ekosistem perairan nampaknya tidak menjadi persoalan bagi Australia sebab hal tersebut berlangsung lama.

Tanggapan berbeda justru datang dari dalam negeri Indonesia yang menganggap bahwa penghancuran kapal ikan akan berdampak pada ekosistem laut.

Hal kedua yang juga acap diingatkan Susi adalah marwah hukum. Menurutnya, mengkaji ulang penenggelaman kapal sebab bagi sebagian kalangan, memberikannya ke nelayan lebih bermanfaat adalah pendapat yang juga keliru.

Susi nampaknya tahu bahwa sebelumnya, kapal pencuri ikan tidak semuanya dilarung ke dasar laut, beberapa di antaranya ada yang dilelang. Namun ketika lelang, kapal tersebut digunakan kembali pelaku illegal fishinguntuk melakukan hal serupa.

“Jadinya rancu kalau dibikin kayak gitu,” katanya saat bertemu penulis di Banda Neira di ujung Oktober lalu.

Kala itu Susi mencurigai beberapa kapal ikan yang berlabuh di tepian Banda Neira dan menurutnya perlu dicurigai karena lunasnya serupa model kapal asing.

Dia juga membaca gejala manipulasi baru ketika kapal dilelang atau diserahkan ke nelayan. Kapal akan digunakan untuk mencari ikan dengan memanipulasi data dan dokumen-dokumen kepemilikan.

Susi menyebutkan bahwa sudah banyak bukti bahwa modus pencuri ikan asing saat ini adalah mengelabui otoritas pengawas perikanan atau kelautan Indonesia. Menurut Susi, beberapa waktu lalu ada kapal eks Vietnam yang ditangkap dan rupanya anak buah kapalnya menggunakan KTP Batam.

“Mereka mengurus KTP Indonesia, memanipulasi data dan informasi kapal hingga status kepemilikan, Kapal-kapal asing didaftarkan sebagai buatan Indonesia,” katanya.

dfw-5724-jpg-5a21448c4548027b310bca22
Jelang karam (foto: Kamaruddin Azis)

***

Kesungguhan untuk terus menerus menegakkan marwah negara di lautan tetap menjadi prioritas Susi. Pencuri ikan adalah persoalan yang harus dibereskan dan Negara harus tetap kuat di garis depan.

Tentang semangat itu, sebulan lalu, (29/10) penulis seperti membaca perasaan tidak puas di wajah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait prosedur penenggelaman kapal maling ikan di Natuna. Dia terlihat geregetan saat melihat kapal yang seperti enggan karam.

Rencana menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Natuna tak semudah yang dibayangkan. Kapal yang sedianya dibocori lambungnya itu terlihat seperti kerbau yang tak juga jatuh meski tali dan kedua kakinya telah ikat.

“Ini tidak akan bisa tenggelam dalam waktu cepat, di kiri-kanan lambung kapal itu ada gabus,” kata salah seorang perwira Angkatan Laut yang ikut mendampingi Menteri Susi.

Kala itu dilaporkan ada 33 kapal yang sudah putus ‘inkrah’ untuk ditenggelamkan sebagaimana serah terima dokumen barang bukti kapal dari kejaksaan kepada Menteri Susi untuk dieksekusi. Acara ini berlangsung di atas KRI Karel Satsuitubun di pelabuhan Selat Lampah.

Saksi dalam serah terima itu adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Taufiqqoerrachman, Panglima Komando Armada TNI Bagian Barat (Koarmabar) Laksamana Muda Aan Kurnia, Hamid Rizal (Bupati Natuna) dan anggota Satgas 115.

Di atas Kapal Pengawas KKP bernama Orca II, Menteri Susi menyaksikan detik-detik penenggelaman. Ternyata tidak tenggelam dalam hitungan detik, atau menit, butuh waktu sejam lebih untuk kapal itu terlihat rata dengan muka air laut.

“Harus dengan cara yang lebih cepat, biar bisa tenggelam. Yang ini lamaaa..” katanya.

Di sekitar lokasi terlihat ada 9 kapal yang terdiri dari kapal-kapal milik nelayan Vietnam, China dan Thailand. Tidak jauh dari titik itu berjejer pula kapal yang menunggu eksekusi.

Jika sebelumnya dilaksanakan dengan diledakkan atau dibakar, kali ini dilakukan dengan membuat lubang di lambung kapal.

Penenggelaman tersebut apapun caranya adalah bukti shahih komitmen Pemerintah untuk sungguh-sungguh menegakkan aturan dan kedaulatan negara di laut. Hingga bulan Oktober 2017, disebutkan telah ada 317 kapal asing yang melakukan pencurian ikan ditangkap dan ditenggelamkan.

 

Advertisements

Rumput Laut, Cerita Buwun Mas dan Dimensi Kapasitas Usaha

Bisnis rumput laut itu tak jauh beda dengan bisnis kakao atau kopi. Harganya bergantung pasar internasional. Tugasmu adalah mengingatkan warga atau pembudidaya tentang bagaimana mekanisme pasar bekerja, di mana mereka saat sistem pasar berputar. Beritahu mereka, bukan untuk mengejar harga tinggi tetapi membuat mereka siap dengan segala konsekuensi.

***

Pagi ini (08/01/2017), saya ingat pesan Guru saya, Wada Nobuaki saat sedang menyigi informasi yang saya peroleh dari Lombok Barat tahun lalu kala menemani tim Joint Support Mission the International Fund for Agricultural Development (IFAD) ke Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Guru meta-fasilitasi masyarakat yang saya kenal sejak tahun 2009 itu di Makassar selalu mengingatkan tentang pentingnya seorang pendamping desa, fasilitator atau penggerak pembanguan di akar rumput memahami imbas industrialisasi dan modernisme pada lapis-lapis sosial di desa atau komunitas.

“Kita tak bisa hanya mendorong usaha produktif di tingkat desa tanpa memberi kesempatan utuk menganalisis situasi pasar itu sendiri.” Kurang lebih begitu saran Guru Wada.

Rumput laut adalah primadona komunitas pesisir di Indonesia. Dia tersebar dari Aceh hingga Papua. Meski demikian, tidak banyak kampung atau desa yang bisa menikmati manfaat rumput laut karena kadang hanya bisa memproduksi namun tak bisa memastikan harga maksimum. Tidak terhubung ke pemanfaat, pengolah atau industri. Ada situasi dimana pembudidaya tak mengetahui akan seperti apa dan di mana ujung nasib produknya.

Pusat data KKP menyebutkan bahwa untuk 2015, produksi rumput laut mencapai 9,9 juta ton. Ada kenaikan kenaikan 18,84 persen per tahun dibandingkan tahun 2011 yang produksinya hanya 5,2 juta ton.

Rumput laut telah menjadi andalan sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Budidaya ini juga tergolong mudah dan pasarnya terbuka lebar. Oleh sebab itu wajar ketika KKP menjadikan rumput laut sebagai primadona ekonomi pesisir ke depannya dengan berfokus pada pembenahan rantai produksi hulu-hilir.

Jika ada persoalan terkait rumput laut maka itu adalah pilihan pasar nasional kita yang masih mengharapkan ekspor ketimbang diolah dalam negeri. Kementerian Perindustrian bahkan mendukung penghentian ekspor rumput laut secara bertahap.

Rumput laut yang melimpah ruah di negeri ini hanya bisa terserap pasar di dalam negeri sebesar 25% saja. Sisanya, 75% diekspor dalam bentuk bahan mentah. Inilah yang menjadi alasan mengapa terjadi banyak ketidakpastian sebab pasar internasionallah yang menontrol grafik harga.

20160901_112007
Sumarni (foto: Kamaruddin Azis)

***

Siang 1 September 2016 sedang terik di Pantai Nambung, Desa Buwun Mas, Kabupaten Lombok Barat. Seorang perempuan tua bertopi caping maju mundur di bibir pantai tersebut. Matanya awas pada rumput laut hanyut yang dibawa ombak. Di tangannya ada jaring penangkap bertangkai. Hap! Rumput laut masuk jaring, siap dijemur.

Kegiatan berburu rumput laut tanggal dari tali ini adalah salah satu aktivitas warga setelah maraknya budidaya rumput laut di salah desa di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat tersebut.

Buwun Mas dalam bahas Sasak berarti sumur emas. Nama ini menurut cerita warga hasil usulan Haji Mustafa, tokoh masyarakat dari Dusun Pengantap, salah satu bagian dari desa tersebut. Tidak kurang 200 jiwa bergantung pada budidaya rumput laut di desa itu. Lokasinya tersebar di Dusun Nambung dan Pengantap.

Tidak jauh dari pemandangan di atas, Sumarni (39) mengangkat satu ikat rumput laut seberat 20an kilo. Dia bersiap membagikan ke dua orang perempuan yang sedang mengikat bibit untuk kemudian dibawa ke laut.

“Kerja gini aja, daripada menganggur, apalagi sudah lama tak sama suami, dia ke Denpasar, sudah lama,” kata Sumarni saat dijumpai di Dusun Nambung, Buwun Mas.

Seorang perempuan muda lainnya terlihat duduk sembari mendudukkan anaknya di pangkuannya, dia mengikat bibit rumput laut. Dia terlihat serius memasang bibit di tali warna biru. Di samping bangunan tempat dimana Sumarni dan pengikat bibit terdapat lantai jemur. Tepi lantai menyatu dengan pasir pantai.

dsc_0626
Rumput laut tanggal (foto: Kamaruddin Azis)

Perempuan-perempuan di Buwun Mas ini beruntung sebab waktu yang terbuang selama ini telah diisi dengan menanam rumput laut. Jika tak ke laut, merekalah yang mengikat bibit, menata letak di tali, hingga panen.

Seingat Sumarni, uang diberikan melalui pengurus kelompok yang diketuai oleh Pak Jon. Bulan ini Sumarni menjual 100 kilogram basah. Dia punya tali bentangan 10. Menurut Sumarni jika punya 500 kilogram maka akan jadi kering hingga 200 kilogram.

“Lumayan, sekarang dapat 400ribu setelah jual 100 kilo,” kata Sumarni.

“Alhamdulillah ya,” kata Sumarni.

“Di sini ada sekitar 200 jiwa,” kata ketua RT di Nambung, Fajar. Dia adalah salah seorang ketua kelompok pembudidaya rumput laut binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat. Fajar dan seratusan warga Buwun Mas mendapat bantuan tambahan modal berbudidaya dari skema proyek Pemberdayaan Masyarakat Pesisir KKP kerjasama dengan IFAD.

“Yah, dulu belum punya alat, belum bisa usaha maksimal, sekarang sudah punya. Harapan saya dari desa siap mendukung apapun program ini, mudah-mudahan tahun 2017 lebih baik,” kata Inaq Mita, perempuan penerima bantuan.

Sekretarias desa Buwun Mas, Imran mengakui bahwa ada manfaat sejak warga ikut memperoleh dukungan Pemerintah ini.

“Yang saya lihat mulai dari kelompok-kelompok yang sudah ada, alhamdulillah, terus terang aja, kelompok alat tangkap penghasilan luar biasa, ada bayi lobster, bisa 300ribu perhari, kalau dikalikan sebulan pasti banyak,” katanya.

dsc_0595
Tepian Buwun Mas (foto: Kamaruddin Azis)

Jalur pemasaran

Joni Iskandar, ketua kelompok kelompok pesisir Pantai Nambung mengatakan bahwa anggota kelompoknya ada 9 orang.  Joni adalah ketua kelompok Pesisir Pantai Nambung.  Joni Iskandar mendapat pengetahuan berbudidaya rumput laut dari orang Bali di Pantai Desa Kuranji.

Selain memahami teknik budidaya, Joni juga paham bahwa ceruk bisnis ini harus terhubung dengan pembeli, terutama pembeli di Mataram.

“Saya sekolah menengah di Lombok Tengah dan saat bersamaan juga ikut budidaya rumput laut,” kata sosok berusia 28 tahun ini. Menurut Joni, usaha rumput laut dan pengorganisasian yang ada telah membantu pembudidaya untuk lebih teratur dan kompak dalam pemasaran.

“Selain saya ada Pak Fajar mewakili kelompok Nambung Bersinar, saya ketua kelompok Pesisir Pantai Nambung, kelompok Nambung Bersatu diketuai ibu Nurlina, Nambung Barat I, Sukanin, Nambung Baru III, Kadis, Kelompok Pengantap diketuai pak Rupawan sejak tahun 2014,” katanya.

“Apa hasil sejak menjadi pembudidaya rumput laut Pak Joni?”

“Sekarang sudah bisa beli mobil pikap,” katanya.

Menurut Joni, rumput laut hasil budidaya dari Buwun Mas dijual oleh penampung ke Ampenan, ke Trasak, ke Amaq Sairah dan sebagian disimpan di Buwun Mas.

“Kalau saya, jualnya ke ke Ampenan, ke Phoenix Mas, sejak dua tahun terakhir,” kata Joni yang mengaku sebelumnya menjual rumput laut ke penjual di Grupuk.

Harga pembelian tertinggi dari pembudidaya 4ribu/kilo. “Karena sedang banyak produksi harganya segitu, kalau agak kurang bisa sampai 5ribu/kilo, pernah juga hingga 6ribu/kilo” katanya.

20160901_111756
Mengikat bibit (foto: Kamaruddin Azis)

Sepulang dari balai pertemuan di Desa Buwun Mas, penulis ikut bergabung dengan ibu-ibu kampung kembali ke rumahnya dengan naik mobil pikap milik Joni. Saya bergabung dengan ibu-ibu pembudidaya asal Nambung.

Dari obrolan dengan mereka di atas pikap terungkap bahwa budidaya rumput laut di Nambung atau Pengantap bermula pada tahun 2000.

“Waktu itu kita hanya tahunya di Kampung Kuranji, beberapa saat kemudian dibawa ke sini, dibawa oleh Pak Suare,” kata salah seorang penumpang.

Mereka sepakat mengakui bahwa saat ini karena budidaya rumput laut itu, rumah mereka yang sebelumnya beratap alang-alang kini telah beratap seng.

Joni menambahkan bahwa perairan Buwun Mas sangat bagus untuk budidaya rumput laut, selain karena jernih juga karena arus yang sangat cocok untuk tumbuhnya bibit. Hanya saja ketika sedang ombak keras, mereka harus mulai merapikan tali-tali ris budidaya. Jika masih masih tetap menanam maka risikonya ada bibit atau tanaman yang tanggal.

Menurut Joni, budidaya rumput laut di Lombok Barat cukup prospektif karena pembeli yang beragam. Mereka bisa membeli dengan baik sesuai dengan kualitas produk. Kadang harga buruk ketika kualitas bibit jemuran penuh pasir dan sampah-sampah plastik.

“Kalau produksi, produksi dari Buwun Mas relatif bagus, apalagi ada dampingan dari Dinas,” katanya. Jika ada kesulitan, itu adalah meyakinkan para anggota untuk terus giat berbudidaya, menjaga lokasi, merawat bibit dan mengeringkan dengan baik.

“Jadi tidak bisa asal dikeringkan, ada caranya,” tambah Joni. Menurut Joni, sebagaimana diiyakan oleh ibu-ibu anggota kelompok dari Nambung, pendampingan usaha merupakan hal penting bagi mereka.

Pendampingan yang dimaksudkan adalah bagaimana memperoleh informasi harga terbaru, kepastian jumlah pasokan yang dibutuhkan pasar di Mataram atau Ampenan.

Saat disampaikan ihwal pembudidaya rumput laut dari Buwun Mas ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat, H. Subandi mengatakan bahwa Pemerintah Lombok Barat telah punya skema terhubungnya hulu hilir produksi rumput laut ini.

“Kita telah punya model kerjasama antara kelompok-kelompok pembudidaya rumput di sini, pembudidaya bisa menjual produknya ke Sasak Maiq di Senteluk,” katanya saat menjamu tetamu dari KKP. IFAD, Kementerian Keuangan dan tim CCDP-PMO pada malam tanggal 1 September 2016 itu.

Sasak Maiq adalah unit usaha yang memanfaatkan rumput laut untuk diolah jadi tortilla, sate rumput laut hingga es rumput laut. Beragam produk jadian berbahan rumput laut telah dihasilkan unit usaha yang terletak di Desa Senteluk, Lombok Barat.

20160901_111458
Bersuka-cita di Buwun Mas (foto: Kamaruddin Azis)

***

Dari cerita di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya rumput laut akan berjalan sukses, baik secara sosial dan ekonomi ketika ada kapasitas yang memadai di tingkat pelaku usaha, pembudidaya hingga pembeli.

Pembudidaya, dalam hal ini warga harus punya pengetahuan tentang teknik budidaya, penentuan lokasi, pemahaman pada jenis bibit yang unggul, durasi tanam hingga penanganan pasca panen. Mereka harus terampil dalam memantau tanamannya, melepaskan dan menangani ketika ada serang penyakit hingga penanganan saat dijemur hingga didistribusikan.

Layaknya bisnis, rumput laut harus dikelola dengan baik dengan melihat kapasitas internal pembudidaya, organisasi pengelolanya serta kapasitas mitra pembeli. Dalam tradisi bisnis yang sehat, kepastian harga sangat bergantung pada kualitas barang, pada konsistensi menjaga kualitas produk.

Situasi tersebut harusnya bisa terjaga, aman secara sosial dan ekonomis, berkelanjutan, yaitu ketika Pemerintah selalu siaga memberikan perhatian, bukan semata memberi bantuan input usaha setelah itu, sayonara! Pemerintah harus menggerakkan seluruh potensi dan kapasitasnya untuk menjadi penguat kapasitas para pembudidaya dan pelaku usaha budidaya rumput laut ini.

Pengalaman dari Lombok Barat di atas bisa jadi jawaban atas upaya Pemerintah mengurangi ekspor berlebih rumput laut dengan memperbanyak model kerjasama bisnis antara pembudidaya dengan industri pengolahan lokal.

Jika demikian adanya, tugas yang dimaksudkan Wada Nobuaki di atas adalah para pendamping desa, fasilitator, para perencana Pembangunan harus menjelaskan kapasitas tersedia di tingkat pembudidaya, di tingkat warga, dan kapasitas yang dibutuhkan jika ingin menambah volume atau jenis usaha.

Nah, semakin banyak industri rumput laut lokal semakin bagus, bukan?