Pilgub Sulsel: Siapa Gerangan yang Paling Kompeten?

Peserta Pilgub Sulsel 2018 (foto: fajaronline)

Pilgub Sulsel berkah dan berfaedah jika yang terpilih kompeten atau punya kapasitas kepemimpinan mumpuni. Yaitu yang dapat menunjukkan kecerdasan kolektif, inovatif ‘genuine’ dan mampu menggerakkan sisi entrepreneurship segala kalangan.

Ketiganya adalah bungkus sekaligus substansi. Pemberi corak sekaligus indikator untuk menilai kualitas pendekatan yang dipraktikkan di semua level, pemerintahan, masyarakat sipil ataupun ranah partikelir.

Karena dia pemimpin sekaligus birokrat pemuncak maka substansi keterpilihannya terletak pada bagaimana kemampuannya mengawinkan pendekatan teknokratik, partisipatif dan terampil berselancar di kelindan kepentingan politik berbasis partai.

Terkait Pilgub Sulsel, kita boleh terkesan pada lalu lalang link berita yang banyak dibagitautkan di beberapa grup WAG dan media sosial, dan oleh sebab itu pula, rasanya kita perlu menawarkan pendapat untuk itu, agar yang terpilih dapat memuaskan dahaga lahir dan batin kita.

Dasarnya dengan merujuk argumentasi di atas, terutama pada aspek kapasitas kepemimpinan, kemampuan inovasi serta entrepreneurship-nya.

Membaca Sulsel kini dan nanti

Sulawesi Selatan sebagai wilayah otonom disebut maju berdaya jika dimensi sosial, ekonomi dan ekologi — pada dimensi yang luas — dapat dibangun dengan saling menguatkan, tak menihilkan apalagi membuatnya tercampakkan di agenda pembangunan daerah.

Ada banyak indikator pembangunan daerah yang bisa dikemukakan untuk menyatakan seorang pemimpin (sebelumnya) berhasil atau tidak, tetapi yang pasti narasi visi dalam dokumen perencanaan seperti PJPD, RPJMD atau Renstra SKPD/Badan belumlah tercapai. Butuh waktu dan proses panjang.

Disebut demikian sebab perencanaan bersifat multiyears sementara pemimpin dibatasi oleh ruang dan waktu.

Krisis lingkungan seperti hutan, pesisir, laut di Sulawesi Selatan sejak beberapa tahun terakhir nampaknya sebangun dengan indikasi pembatasan partisipasi publik dalam penyusunan agenda-agenda pembangunan yang ada.

Itu bisa dilihat pada beberapa ruas perencanaan konvensional berbasis Pemerintah maupun kerja-kerja pendampingan sosial karena keterbatasan kompetensi ‘fasilitator’ dari LSM atau bahkan perguruan tinggi.

Minimnya tenaga dan semakin terseretnya organisasi masyarakat sipil ke dalam agenda politisi dan birokrasi membuat daya gedor mereka tak sekuat ketika masa-masa transisi rezim Orde Baru ke era Reformasi.

Terkait asumsi ini, alasannya tak dipaparkan di sini, tapi intinya, tantangan untuk mewujudkan ‘pembangunan tanpa konflik’ masih sulit diejawantahkan di Sulsel.

Sepasang mereka akan masuk ke gelanggang untuk membaca di aspek mana perlu pengayaan atau pengisian atas nama pembangunan. Membaca yang tak terlihat ‘unseen’ di paras Sulsel yang kita kenal saat ini.

Di manakah gerangan yang belum mampu diangkat selama ini, akankah sumber daya alam atau memang ada nila-nilai keagungan dan kebersamaan yang perlu dipoles sebagai modal pembangunan ke depan.

Sulsel saat ini adalah domain pemerintahan yang kalau ditelisik lebih dalam adalah Sulsel yang rumit, kompleks dan banyak ‘lubang’nya.

Tentang gagasan-gagasan pembangunan yang masih menyisakan keruwetan, tentang ketidakjelasan asal-usul gagasan pembangunan.

Sungguhkah dia datang sebagai hasrat diri pemimpin atau memang merupakan refleksi kebutuhan bersama, atau bisa jadi kepentingan segelintir pengusaha belaka?

Sulsel ke depan adalah yang tidak melanggengkan ambiguitas dalam memimpin karena terbelenggu kepentingan keluarga, sektarian, atau menghamba ke partai.

Saya kira, seperti Anda, kita bisa mengatakan bahwa Sulsel tak butuh figur yang hanya pandai membujuk rakyat untuk memilihnya tetapi di saat yang lain lebih mendahulukan selera partai politik atau pengusaha pemodal kala tiba masa bagi-bagi sumber daya pembangunan.

Aspek yang perlu diantisipasi

Ke depan, pada aspek lingkungan, bisa jadi pertumbuhan Sulsel akan terganggu jika pemimpin yang terpilih gagal menjaga ritme pembangunan baik yang telah direncanakan sebelumnya melalui dokumen perencanaan seperti RPJPD maupun visi misi yang diboyongnya.

Kelak, pertumbuhan pembangunan Sulsel bisa jadi tidak stabil (bubble) karena sumber daya yang kian terbatas. Karena hutan, kebun, pesisir dan laut tak lagi bisa menjadi sumber income, menguap.

Isu-isu lingkungan akan bisa mengerek rasa keadilan, juga hak asasi manusia sehingga pemimpin terpilih harus menawarkan kepastian di sana.

Dia harus harus tertantang dan membuktikan bahwa dengan kehadirannya, kecerdasan kolektif warga Sulsel bisa dioptimalkan untuk tujuan dan agenda pembangunan.

Pada aspek sosial, tenaga kerja, ketimpangan pendapatan, gap kapasitas hingga ketimpangan kelas sosial akan menjadi PR besar.

Ketika pemimpin tak punya kecakapan dan keterampilan pengelolaan sementara perkembangan keuangan, teknologi akan berhadapan dengan kebutuhan ekonomi ril masyarakat rentan, bisa jadi penderitaan semakin meluas karena semakin banyak lahan warga tak lagi produktif atau berpindah tangan atau dikonversi.

Pada aspek budaya, ke depan, tata kelola pemerintahan akan berhadapan dengan semakin tergerusnya nilai-nilai lokal, tradisi, budaya, hingga ketidakstabilan distribusi nilai karena semakin banyak warga yang terabai (voiceless), semakin banyak warga desa tersedot ke Makassar, ke Pare-pare atau menyeberang ke pulau lain.

Di desa-kota, akan semakin banyak orang yang merana, rentan dan mudah tersulut emosinya karena praktik pembangunan yang sejauh ini belum menawarkan perubahan signifikan. Gini ratio yang melebar atau IPM yang jalan di tempat.

Ada berapa masyarakat miskin di Sulawesi Selatan, yang pendapatannya di bawah US$ 2/hari?

Ada berapa angka pengangguran, ada berapa orang di penjara karena belitan ekonomi, ada berapa kelompok-kelompok intoleran tumbuh dan dibiarkan?

Siapa yang paling kompeten?

Dari keempat calon, siapakah gerangan yang paling kompeten? Yang bisa menjawab ekspektasi berikut ini?

Ekspektasi bahwa sejatinya, gubernur terpilih nanti adalah, pertama, yang mampu menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang bisa menciptakan ruang sehat perencanaan, memayungi iklim kondusif pelibatan para pihak dalam pengertian yang luas sebab pembangnan memang membutuhkan pemikiran bersama, bukan semata menunggu nikmat dibagikan.

Kedua, sepasanga mereka haruslah punya kemampuan memediasi dan mentransformasi gagasan inovatif atas persoalan-persoalan hidup yang ada.

Dari sini, voter bisa memeriksa dengan seksama bagaimana mereka menghadapi situasi ‘tertekan’ dan menampilkan respon melalui gaya komunikasi dan gesture badan.

Yah, semacam, testing the habit as a leader.

Debat Pilgub merupakan salah satu wahana untuk melihat ini. Bagaimana dia mengkonsolidasi dan menghimpun energi positif untuk memberikan tanggapan. Katakanlah pada pemberi pertanyaan kritis dan ‘hendak menguliti’ sisi kapasitasnya.

Ketiga, mereka sejatinya tanggap dalam menyiapkan strategi berdampak panjang sebab proses pembangunan adalah persoalan mengkonsolidasi sumber daya manusia yang beragam, cair dan sejatinya tak terikat waktu.

Pemimpin harus punya pendekatan atau strategi yang orisinil, yang tak bergantung pada rayu-rayu perencana teknokratis yang necis dan langka kena cahaya, di ladang hingga lautan.

Keempat, mereka disebut kompeten jika terlihat kreatif dalam mengidentifikasi dan menangani sumber daya tersedia dan menjadikannya bernilai dan berdaya saing, inilah yang disebut entrepreneuship itu.

Berbahaya memilih pasangan yang hanya berapi-api mengurusi sumberdaya eksternal seperti ‘mencari dana APBN, donor, hutang’ untuk pembangunan tetapi menisbikan semangat dan kapasitas tersedia dalam berikhtiar.

Kelima, mereka sejatinya harus terampil menunjukkan kompetensi dengan kemampuan komunikasi yang efektif, baik dan santun.

Kita perlu membaca track record dan hal-hal yang mereka lakukan atas nama pengabdian sosial, spontan, relevan dengan kebutuhan orang banyak hingga bentuk responnya pada isu global adalah sumber rujukan yang baik. Dan media sosial telah menyimpannya dengan rapi.

Sulsel butuh yang bisa berkomunikasi dengan gaya dialog, cekatan bertanya dan mengagumkan dalam mendengarkan. Jangan pilih calon yang banyak memotong informasi dari orang lain seakan dia yang paling berpengetahuan.

Keenam, pembangunan adalah urusan mengelola sumber daya, nilai-nilai dan organisasi yang ada meski demikian mereka sejatinya tidak terpaku ke situ, tetapi melonggarkan atau meluaskan cakrawala dengan harapan semakin banyak sumber daya yang bisa diraih dan dimanfaatkan.

Hanya mereka yang pandai berkomunikasi dan telaten mendengarkan yang bisa menjawab perihal ini.

Ketujuh, perencanaan pembangunan yang akan mereka tangani adalah urusan meletakkan tanggungjawab dan memotivasi para pihak, internal pemerintahan maupun stakeholders luar untuk ikut bertanggungjawab dan berkontribusi.

Layaknya pemimpin, mereka harus berani mengambil risiko.

Melakukan aksi ‘backspace’ jika ada perencanaan yang salah hingga berani menegakkan aturan, tak kompromi pada pejabat yang kontraproduktif dan ‘old fashioned’.

Seperti itulah kepemimpinan baru itu, sepasang terpilih yang mau berbagi visi dan berani mengeksekusi rencana-rencana atas nama tujuan bersama.

Pejaten, 15/4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.