Badan Riset Nasional atau Serius Mereformasi Diri?

Presiden Joko Widodo yang saat itu masih fresh terpilih duduk berkemeja putih. Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim, dia menyoal substansi riset untuk pembangunan nasional.

Di depan peserta seminar dan kuliah umum pada Selasa 16 September 2014, Jokowi mengutarakan bahwa bidang riset dan penelitian selama 10 tahun terakhir belum menunjukkan hasil maksimal (sebelum dia terpilih). Banyak penelitian yang dibesut Kementerian-Lembaga, namun tak jua membuahkan hasil memuaskan.

“Hampir semua Kementerian membuat riset sendiri-sendiri. Penelitian untuk kementerian itu sendiri, bukan untuk makro rakyatnya. Sangat parsial sekali dan hasilnya enggak kelihatan. Jangankan hasil, ‘baunya’ banyak yang enggak kelihatan,” kata Jokowi sesuai rekaman Kompas.

Setelah ‘misuh-misuh’ itu, Jokowi berjanji membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi dalam kabinetnya dan memperbesar anggaran pendidikan.

Empat tahun kemudian, Jokowi kembali menohok melalui pernyataannya. Bahwa kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang ada di sejumlah kementerian dan lembaga negara belum menghasilkan banyak hal yang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat.

Padahal, kata Jokowi, dana yang telah disiapkan tidak sedikit. Dana akumulatif riset mencapai angka Rp 24,9 triliun.

“Apa hasilnya anggaran Rp 24,9 triliun? Saya tanya,” tanyanya di depan sidang kabinet yang membahas ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2019 serta prioritas nasional 2019.

Di acara tersebut, Jokowi menutup dengan harapan agar setiap Kementerian Lembaga memprioritaskan program pembangunan sumber daya manusia, yang akan mampu mendorong perbaikan perekonomian negara setelah pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur selama 3,5 tahun ke belakang.

Keliru?

Pembangunan (infrastruktur) yang efektif membutuhkan data dan informasi yang faktual, tepat dan dari hasil yang jujur.

Lalu jika Presiden sangsi pada Lembaga riset lalu siapakah gerangan yang menyiapkan data dan informasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang bak jamur cendawan selama ini?

Tanpa data dan informasi yang seperti itu maka kita tentu bertanya, apakah infrastruktur yang telah menghabiskan dana triliunan rupiah itu lahir dari telaah data, informasi atau analisis yang semestinya?

Jika ya, siapakah gerangan yang meneliti dan merumuskan strategi hulu hilirnya?

Jika mencermati pernyataan Jokowi sebelumnya maka apa yang dijanjikan Jokowi 4 tahun lalu dapat disebut tak memberikan dampak apa-apa, setidaknya jika membaca fakta dan hasilnya saat ini.

Pernyataan tersebut tentu dapat mendegradasi kesan akan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur atau program lainnya yang menurut hemat kita semua sejatinya melalui pengkajian yang holistik, komprehensif dan dapat diandalkan.

Seakan menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Lembaga riset Kementerian Lembaga yang ada bukan merupakan bagian dari kerja-kerja kolektif Pemerintah.

Seharusnya, logika pembangunan yang digunakan tetap mengacu ke spiral pertumbuhan (pembangunan) yang ideal dan memang sudah harus seperti itu, yaitu mendorong perubahan di tingkat individu, aparatur, sumber daya manusia, lalu melakukan inovasi perbaikan tata kelola organisasi serta mereformasi fungsi layanan sistem-sistem pemerintahan dan sosial yang semakin baik, baik di Kementerian maupun di pucuk Pemerintahan.

Jika membaca kegamangan Presiden itu, ini bisa dimaknai bahwa hulu-hilir pembangunan yang dijalankan selama ini mempunyai fondasi dan justifikasi lemah.

Harapan sebuah revolusi mental nampaknya tak berjalan dengan efektif, indikatornya bisa beragam, semisal, pengetahuan kolektif yang stagnan, mental yang tak siap dengan perubahan eksternal, atau peluang yang tertutup karena sebagai bangsa kita tak bisa bersaing dengan bangsa lain.

Kita pantas khawatir bahwa selera dan ambisi Pemerintah yang sangat ingin membangun ‘jalan tol’ pembangunan nasional tak dilengkapi tools riset yang serius.

Kasus jalan layang yang baut dan sekrupnya tak sesuai rencana adalah contoh yang paling nyata dan ‘sederhana’ terkait kekhawatiran tersebut.

Belum lagi tertahannya 126 proyek besar yang disebut karena kesulitan pembiayaan dan terkesan buru-buru sebagai sebuah ‘hasil kerja riset’. Disebut demikian sebab ada ratusan proyek tetapi tak mampu memprediksi keadaan atau minimal membaca kapasitas tersedia.

Apa yang dikeluhkan Jokowi itu bisa juga menjadi refleksi dari betapa banyaknya penelitian yang sekadar menghambur-hamburkan uang negara.

Kesan tentang riset berulang dan hanya ganti judul sebagaimana yang terjadi di beberapa institusi termasuk kampus.

Harusnya, penelitian yang dilakukan adalah yang inovatif dan menawarkan kebaruan seperti teknologi terapan atau yang relevan dengan perkembangan terbaru di tengah masyarakat. Kerja inovatif hanya bisa lahir jika hati dan pikiran terbuka saat  melihat persoalan di depan mata. Ini berari urusannya di persoalan mental peneliti.

Menghilangkan badan riset Kementerian-Lembaga bukan pilihan baik atau malah disebut tindakan ceroboh. Sebab tidak ada pembangunan yang berhasil dan dapat diandalkan jika tak melibatkan peneliti.

Ke depan, Lembaga Riset Nasional seperti yang digadang-gadang itu bukanlah opsi yang tepat karena akan berdampak luas pada puluhan ribu aparat dan menyedot anggaran.

Ada baiknya Kementerian Lembaga atau instituasi riset seperti LIPI tetap fokus di ranah riset dasar. Kemudian Badan setrategis BPPT bisa melaksanakan riset aplikatif sementara tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian bisa fokus pada sektor atau bidangnya.

Itu bisa jalan bagus jika mental peneliti sudah ‘dicuci bersih’ dan telah berevolusi dengan sigap. Melalui mekanisme dan sistem riset yang kondusif.

Pengalaman pembangunan infrastruktur yang masif sejauh ini harusnya menjadi bukti bahwa unsur riset Kementerian Lembaga Negara telah berhasil dalam menyiapkan kajian, bukannya menjadikannya tidak bergigi di ujung periode Pemerintahan rezim.

Bukankah pembangunan infrastruktur lahir dari kajian dan bermodalkan ilmu pengetahuan? Bukan sebaliknya.

Lalu jika Presiden Jokowi masih ngotot melebur badan riset yang ada atas nama Badan Riset Nasional maka ini bermakna kegagalan perencanaan pembangunan terutama terkait infrastruktur yang telah dibangun di mana-mana itu.

Reformasi ala KKP

Pada beberapa kesempatan, Menteri Susi mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah syarat mutlak untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik.

Menurutnya, tanpa good governance dan mental Kementerian yang ‘click dengan visi Presiden’ tidak mungkin bisa membuat perencanaan apa pun yang bertujuan untuk kedaulatan perekonomian.

Untuk mendukung itu, Susi menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 4 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019.

Kepmen ini bertujuan untuk menjadikan kinerja birokrasi KKP menjadi lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan visi Presiden melalui pendekatan yang sistematik untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Termasuk menciptakan aparatur negara yang bersih, professional, dan bertanggungjawab serta selalu menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat/publik.

Reformasi ala KKP diwadahi dalam 9 program yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan intern, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan public, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Terkait Lembaga riset dan sumber daya manusia, organisasi KKP nampaknya lebih dulu melakukan reformasi sesuai kehendak Jokowi.

Dua tahun lalu, KKP melebur badan penelitian dan pengembangan dengan badan pengembangan sumber daya manusia menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP).

Tujuan umumnya adalah demi optimalnya sinergi antara pengembangan sumber daya dengan hasil riset kelautan perikanan.

Sebelumnya, tugas penelitian/riset dan pengembangan berada di bawah Balitbang, sementara itu, BPSDMP memiliki fungsi untuk menyosialisasikan hasil riset tersebut kepada masyarakat.

Ini merupakan salah satu cara untuk menghasilkan program-program terpadu, dari hulu sampai ke hilir.

Dari fenomena atau persoalan lapangan kemudian Negara hadir melalui instrumen riset, menganalisis dan menyebarluaskan rekomendasi dan hasilnya hingga menjadi nilai tambah bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

BRSDM KP saat ini memiliki lima program utama yaitu pendidikan, pelatihan, penyuluhan, riset kelautan, dan riset perikanan dengan fokus pada sektor kelautan, perikanan, sosial ekonomi, dan bioteknologi.

Riset KKP setidaknya telah menjawab kebutuhan Negara dengan merekomendasikan untuk membereskan tata kelola kelautan dan perikanan dengan menyiapkan tiga pilar kebijakan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Fungsi dan peran badan riset sangat jelas ketika me-review status dan kondisi kelautan dan perikanan nasional termasuk ‘road map’ perizinan penangkapan ikan dan merekomendasikan korporasi-korporasi bersatus PMA dan PMDN proksi asing yang menggunakan kapal eks asing untuk segera dicabut.

Dengan tiga pilar kebijakan itu, membuat perairan Indonesia tidak lagi mengalami overfishing, marwah Negara terangkat, produksi ikan meningkat, tingkat kesejahteraan merangkak naik, dan sebanyak 363 kapal yang ditenggelamkan menjadi bukti kesungguhan Pemerintah menjaga marwah Negara. Muara dampak bahwa ada dukungan nyata dari padu padannya lembaga riset dan komitmen aksi penegakan hukum di dalamnya.

Hal demikian bisa terjadi karena ada kesungguhan mereformasi diri, menggerakkan organisasi dan kesungguhan membangun Indonesia meski tekanan tak pernah surut, bukan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.