PP Garam, Beraroma ‘Busuk’ dan Pahit

18485676_10155335550847767_7387358610000765641_n
Tambak garam di Maros (foto: Kamaruddin Azis)

Ekonom Faisal Basri menyebut ada pembusukan dalam tubuh pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Terjadi pembusukan di dalam pemerintah sendiri, mengarah pada ungoverned government,” kicaunya di akun @FaisalBasri.

Menurut Faisal, pemerintah main tabrak dalam menentukan kebijakan. Contohnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Contoh terkini: PP No. 9/2018. Impor impor garam dan ikan tak perlu rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kepentingan siapa?” ujarnya.

Ketua KPPU 2012-2017, Syarkawi Rauf menyebut bahwa kejadian itu sangat buruk. “Ini sangat buruk karena dua lembaga memiliki pandangan berbeda,” katanya kepada penulis.

Bukan lagi KKP

Peraturan yang dimaksudkan Faisal Basri itu keluar ketika Menteri Susi Pudjiastuti sedang di Amerika yang sejatinya harus membubuhkan paraf sebelum naik ke meja Presiden.

Dari sisi kepatutan proses regulasi bisa disebut keliru karena menihilkan paraf selaku menteri terkait.

Keluarnya PP tersebut, pasti akan berdampak pada tata niaga komoditas seperti garam dan produk perikanan domestik. Demikian pula sistem perizinan IPHP yang difasilitasi oleh KKP yang selama ini yang dimaksudkan untuk menata proses izin pemasukan produk perikanan bisa jadi akan berdampak juga.

Tentang industri garam, jika merujuk data 2014 dari KKP, produksi garam nasional masih di kisaran 2,2 juta ton per tahun sementara kebutuhan mencapai 3,9 juta ton per tahun.

Namun penting diketahui bahwa sebelum keluarnya UU Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak No 7/2016, rekomendasi impor garam berada di tangan Kemenperin, izin impor di Kemendag.

Setelah keluarnya UU No.7/2016, rekomendasi diperoleh dari KKP sementara izin impor dari Kemendag. Semuanya demi perlindungan pelaku usaha garam rakyat.

Saat ini, seperti ciutan Faisal Basri itu, Peraturan Pemerintah menegaskan bahwa rekomendasi impor garam dari Menperin, izin impor dari Mendag.

Kekhawatiran semakin menebal sebab di dalam PP itu disebutkan juga perihal impor ikan.

PP dikebut?

Kekhawatiran tentang ‘pembusukan’ menurut Faisal Basri itu terasa aromanya jika membaca linimasa keluarnya PP itu.

Ada fakta yang bisa dilacak. Selembar undangan rapat koordinasi tertanggal 14 Maret 2018 meluncur dari Kemenko Ekonomi. Dan di tanggal yang sama pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Utama, Ali Wardhana pukul 3 sampai selesai.

Pada surat bernomor 49/D.II.M.Ekon/03/2018 itu, tujuannya adalah untuk membahas RPP tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

Dasar pertemuan itu adalah arahan Presiden. Disebutkan bahwa sehubungan dengan arahan Presiden RI tertanggal 13 Maret 2018, dan surat Menteri Perindustrian nomor 171/M-Ind/3/2018/ tanggal 13 Maret 2018 terkait rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri

Kemenko perekonomian mengundang deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan Induistri, Kabiro persidangan dan humas, Kemenkomar, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Kementerian perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan berikut masing-masing Sekjennya.

Keesokan harinya (15/3), seperti yang kita lihat dan baca, beredar luas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

Aturan impor garam

Disebutkan alam Peraturan itu bahwa terkait mekanisme pengendalian, Pasal 3 (1) Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri, penetapan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Disebutkan pula di ayat 3 bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penetapan tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, dan standar mutu.

Di Pasal 5 (ayat 3) disebutkan bahwa volume dan waktu pemasukan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

Standar mutu Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e memiliki kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari 100% (seratus persen) dihitung dari basis kering.

Di Pasal 6 terkait Persetujuan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Bahan Baku dan bahan penolong Industri sesuai Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Hal itu setelah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai di sini, campur tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sejatinya mempuntyai kewenangan pada petambak, tata kelola lahan dan kelembagaannya sudah tak penting lagi.

Semacam penihilan dan pengabaikan ketentuan Pasal 5, Pasal 33, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Semacam langkah mengamputasi KKP di urusan pergaraman.

Pada PP, di Pasal 6 disebutkan Persetujuan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Meliputi bahan baku dan bahan penolong Industri sesuai Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Setelah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di PP itu secara eksplisit disebutkan angka. Sebanyak 2.370.054,45 garam industri akan diimpor di 2018 oleh belasan perusahaan yang oleh Faisal Basri dianggap baru.

Hal itu, menurutnya, perusahaan yang perlu garam malah tak dapat. Ada kehebohan tentang industri makanan yang mengancam berhenti produksi.

Membaca fenomena itu, Faisal menyatakan bahwa lisensi impor sudah diobral. Ada situasi yang getir, berarti pahit dan dapat mengandaskan harapan petambak dan industri dalam negeri.

Menarik untuk mengetahui siapa-siapa pemilik dan aktor di balik perusahaan ini. Anda tahu sesiapa di balik lisensi obral itu?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.