Pilgub Sulsel: Program Unggulan dan Titik Kritisnya

Empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel kini masuk gelanggang. Mereka siap berpacu demi meyakinkan rakyat Sulsel untuk berpihak dan memilih gagasan mereka juga nomor urutnya.

Sejatinya, Pemilihan Kepala Daerah merupakan wahana untuk menghasilkan proses pembangunan yang baik, pembangunan yang teratur, menghasilkan perubahan yang direncanakan, adil dan beradab. Baik dalam mengalokasikan kadar pengetahuan para pihak (siapapun dia) maupun efektivitas menuju agenda perubahan disepakati. Tentu dengan menggerakkan sumber daya yang ada.

Meski belum merinci setiap programnya melalui social media, namun setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang bisa menjadi perhatian bersama yaitu mereka berfokus pada pembangunan infrastruktur, agraria dan maritim, pariwisata hingga pengembangan sumber daya manusia.

Mari simak. Pasangan nomor urut 1, Nurdin Halid-Azis Qahhar Mudzakkar (NH-Azis) menyebutkan program utamanya adalah “Tri Karya”, yakni pembangunan berbasis infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan membangun lapangan pekerjaan.

Pertimbanganya adalah bahwa mayoritas masyarakat di Sulsel beralas pada usaha pertanian dan perikanan.

Sementara pasangan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL) menyiapkan program unggulan bergelar ‘Labuba Malabo’, akronim Latimojong, Bulusaraung, dan Bawakaraeng sementara Malabo, Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Labuba Malabo adalah konsep pembangunan berbasis kawasan dengan mendorong misalnya Parepare, Palopo, Watampone dan Bulukumba jadi kota niaga baru.

Pasangat nomor urut 3, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-Andalan) menyebut ada 5 program yang dijadikan andalannya. Pertama, bantuan permodalan, teknologi dan skill untuk mendukung hilirisasi pertanian dan perikanan. Kedua, membangun rumah sakit regional strategis. Ketiga tata birokrasi yang anti-korupsi dan masyarakat madani.

Keempat penyiapan destinasi wisata andalan, serta kelima, pembangunan infrastruktur untuk menjamin keterhubungan daerah perpencil.

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Musakkar (IYL-Cakka) mengusung program pendidikan berkualitas, merata, tanpa pungutan dan subsidi Rp1,5 triliun per tahun. Kedua, rumah produktif untuk ciptakan lapangan kerja, dan ketiga, pembangunan merata untuk rakyat.

Mana yang paling realistik, sesuai spirit dan perkembangan zaman serta nyambung dengan mekanisme pembangunan nasional?

Titik kritis

Ada beberapa indikator yang bisa dilihat sebagai pembanding atas kinerja pemimpin Sulsel sebelumnya tapi setidaknya ketiga aras ini harus menjadi fokus bersama, yaitu derajat atau kualitas pendidikan dan kesehatan serta daya beli. Poin-poin ini acap digunakan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Yang kedua adalah koefisien Gini, suatu ukuran untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi. Semakin mendekati angka nol semakin sejahteralah dia, semisal koefisien 0.25 untuk Denmark dan 0.70 untuk negara Namibia. Indonesia pada kisaran 0,4.

BPS dalam tahun 2016 menyebutkan bahwa ketimpangan tinggi terjadi jika persentase pengeluaran 40 persen masyarakat di bawah 12 persen. Sedangkan untuk kisaran 12-17 persen masuk kategori sedang, dan di atas 17 persen menujukkan ketimpangan yang rendah.

Provinsi Sulawesi Selatan tercatat memiliki rasio ketimpangan pengeluaran penduduk paling tinggi, yakni sebesar 0,426 diikuti oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,420 dan Provinsi Gorontalo sebesar 0,419.

Bappenas menyatakan bahwa meningkatnya ketimpangan di Indonesia belakangan ini bukan semata disebabkan “orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin”, faktanya kemiskinan terus mengalami tren yang menurun.

Oleh sebab itu, terkait Pilgub Sulsel, yang perlu dijawab oleh tim sukses dan tentu saja calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut adalah bagaimana menuntaskan tingginya ketimpangan antar wilayah berikut tren perubahannya dalam sebuah masyarakat.

Bagaimana mereka menggunakan isu itu sebagai agenda utama.

Misalnya, bagaimana kabupaten seperti Selayar, Takalar, Pangkep yang sejatinya punya sumber daya alam lebih dari cukup namun tetap terendah skor IPM-nya. Apakah kondisi kesehatan, pendidikan atau geliat ekonomi yang menjadi persoalan mendasar?

Ada beberapa program unggulan Pemerintah Sulsel di 2013-2018, misalnya Gratis SPP bagi mahasiswa baru; Gratis lima juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan 100 juta bibit tanaman hutan; Gratis modal pengembangan usaha mikro kecil; Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;

Apakah keempat calon Gubernur sudah membaca ‘before and after’ program membangun 24 industri baru di seluruh kab/kota? Tentang upaya membuka 500 ribu lapangan kerja baru, tentang gratis paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin; melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA; melanjutkan kesehatan gratis.

Atau sudah tahu seberapa efektif program biaya Pendidikan gratis seperti sekolah penerbangan, Pramugari, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan melanjutkan beasiswa S2 dan S3, gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school untuk guru SD s/d SMA, Guru Mengaji, Muballigh, Khatib, dan Alim Ulama?

Hal di atas perlu diutarakan agar tidak terjadi pengulangan atau sekadar tambal sulam program yang tak menyelesaikan persoalan substantif dan genting seperti isu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Yang kita tahu dan sering dengar adalah polemik dan karut marut urusan pembangunan karena isu di luar itu seperti reklamasi dan pembangunan sarana prasarana di pesisir dan laut. Pertanyaan pentingnya, apakah urusan-urusan di program unggulan dan disebutkan sebelumnya sudah kelar?

Jika kelar, harusnya kita bisa sayonara dengan tenang ke pemimpin sebelumnya, bukan Atau jika memang kelar mengapa hal-hal demikian itu tidak menjadi patokan kesuksesan yang disebarluaskan sejauh ini?

Saya kira masih banyak yang harus dibereskan ke depan termasuk mengisi ketimpangan berkaitan dengan kapasitas mereka dalam dapat mengisi gap yang ada. Pemimpin harus kompeten sebelum meng-kompetenkan orang lain bukan? Para timses harus mulai memberikan ‘les privat’ menjadi pemimpin yang piawai bicara perencanaan, berkomunikasi, mau mendengarkan dan giat berbagi pespektif terkait isu-isu kontemporer.

Para times harus bisa menjawab, sudah kompetenkah calon mereka mereka dalam membacara realitas, tentang kondisi spesifik daerah yang akan dipimpinnya sehingga ketika terpilih kelak dan mengakhiri masa kepemimpinannya tak menyisakan sengkarut?

Apakah keempat calon itu, bisa menunjukkan kohesi pemihakan dengan tidak grogi saat berada di wilayah kumuh atau rentan secara sosial ekonomi, dari Seko, Kapoposang, hingga Pulau Madu?

Butuh leadership yang kuat

Yang saya ingin bilang, bisakah keempat pasangan calon ini bisa lebih blusukan dari blusukan-nya Jokowi yang fenomenal itu? Lebih mengakar dan tak ‘gatal’ saat berlama-lama dengan nelayan. Petambak, atau petani?

Sepertinya, kita di Sulsel belum pernah melihat pemimpin yang begitu ya, yang bisa santai minum kopi di tepi sawah, atau menikmati sunset di tepi pantai bersama nelayan?

Sulsel butuh pemimpin yang getol dan intim dengan masyarakat biasa, berpikir tak hanya ‘out of the box, tetapi keluar dari rutinitas politik kekuasaan yang itu-itu saja dan menjadi pengusung perubahan, yang membuka pintu rumah perencanaan dan datang bersilaturahmi dengan semua pemangku kepentingan untuk kemudian melahirkan ide-ide solutif.

Titik kritis pembangunan daerah adalah pada kemampuan seorang pemimpin dalam menyusun kebijakan yang berlandaskan pembacaan mereka para situasi eksternal dan internal wilayah dan keorganisasiannya.

Di sinilah pentingnya leadership dalam mengkonsolidasi dan mengkomunikasikan sumber daya tersedia. Gubernur Sulsel ke depan harus punya ‘leadership terbarukan’ dan bukan sekadar tanda tangan dokumen perencanaan tetapi serius mengecek lembar demi lembar perencanaan, hari demi hari pelaksanaan program dan terus menerus memberikan supervisi pada implementasi visi misi-nya.

Semakin berpengalaman seorang pemimpin semakin efektif dalam mengambil keputusan. Semakin komunikatif seorang pemimpin maka akan semakin bisa meyakinkan pihak lain dalam memberikan penjelasan tentang visi misinya sebagai pemimpin. Calon gubernur harus bisa memetakan kapasitas SDM tersedia dan menawarkan solusi jangka panjang.

Bukan pada masyarakat belaka tetapi kapasitas para perencana di SKPD atau Badan yang selama ini mungkin sangat, sangat, sangat tidak produktif padahal negara terlah berinvestasi maksimum untuk mereka. Bukan hanya perencana tetapi juga pejabat-pejabat eselon.

Calon gubernur Sulsel harus bisa membaca realitas dari tahun ke tahun dan membaca gejala perubahan implikatifnya.

Dia harus lincah menyigi kapasitas tersedia dan tidak buru-buru bicara infrastruktur. Suprastruktur adalah fondasi bagi infratstruktur. Pembangunan adalah prioritasi tujuan sesuai dengan sumber daya tersedia. Jangan membangun mimpi jika tak yakin dengan sumber daya tersedia.

Hal substantif di aras pembangunan daerah adalah bagaimana pemimpin mampu membaca ketimpangan dalam hal peluang kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Mampu menggagas pendekatan dan jalan pembangunan berdasarkan daya dukung kawasan atau interkoneksi kawasan.

Semisal, bagaimana membangun daerah-daerah di selatan di sekitar Laut Flores seperti Selayar, Bulukumba atau Bantaeng atau Luwu Raya dan sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan sebagai poros yang berlipatganda performa ekonominya.

Namun itu juga tidak cukup. Mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jauh lebih mendesak ketimbang janji-janji interkoneksi kawasan melalui pembangunan sarana prasarana.

Pun, bagaimana memampukan rakyat untuk berinisiatif ketika jika lahan mereka dirampas. Jika areal usaha mereka dikonversi dengan sewenang-wenang. Di manapun, darat, pesisir, laut atau pulau-pulau kecil.

Calon gubernur itu harus cakap dalam menyusun kebijakan. Jangan mau didikte para perencana, para Guru Besar, atau aktivitas LSM yang mungkin saja cacat secara paradigmatik dan metodologik.

Pemimpin baru kelak adalah yang cekatan merencanakan demi mengurangi ketimpangan antar daerah serta lapis sosial yang ada. Yang mampu membagikan gagasan perubahan dan konsisten dalam menjalankan pembangunan berkeadilan.

Tak hanya kemaruk pada hasil tetapi juga adil dalam menciptakan peluang untuk semua.

Berkacalah pada pengalaman Sulawesi Selatan yang masih menyisakan persoalan laten tentang isu agraria dan perebutan ruang laut antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat pengguna di pesisir seperti nelayan dan pembudidaya jelas bahwa ruang-ruang pengambilan keputusan yang adil belum berjalan dengan baik. Tentang belum berjalannya mekanisme perencanaan dan pelibatan masyarakat di setiap level perencanaan.

Rawajati, 15/03.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.