Sulsel sebagai Barometer Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional

DSC_1818
Bersama Kadis KP Sulsel, Sulkaf S. Latief (foto: istmewa)

Sulkaf S. Latief, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menerima penulis pada Selasa pagi, 9 Januari 2017. Pada Dengan gayanya yang khas, straight to the point, blak-blakan, dia berbagi pandangan tentang dinamika dan buah manis capaian program pembangunan kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2017. Berikut uraiannya.

Perihal cantrang

Obrolan bermula tentang cantrang.

Menurut Sulkaf, penerapan aturan pelarangan cantrang mulai efektif 1 Januari 2018. Salah satu pulau yang banyak nelayan cantrangnya (atau lampara) yaitu Pulau Podang-podang di Pangkep dan Galesong di Takalar. Menariknya, nelayan cantrang sudah mengkonversi alat tangkap, dari cantrang ke bubu.

“Kita bantu izinnya, memperlancar izinnya, alasannya karena nelayan tidak mau ditangkap makanya ikut aturan. Kita ikut anjuran Pusat,” kata Sulkaf.

Jumlah cantrang yang terdata di Sulsel sebanyak 64 unit. Di Pangkep ada 34, di Takalar 32 unit. Dari pantauan DKP, nelayan cantrang juga bersoal dengan nelayan lain terkait lokasi tangkapan, alur operasi, terutama dengan nelayan pukat.

“Makanya kami tidak ikut-ikut cantrang, kami ikut KKP. Di lapangan, kami sudah sangat siap sekali mengawal aturan ini, kami punya pengawas meski sempat gamang juga tahun lalu ketika di Jawa masih dibuka,” katanya.

Yang dilakukan Sulkaf adalah melakukan koordinasi dengan otoritas lain seperti TNI-AL dan Polairud terkait isu cantrang ini untuk mengurangi tensi di tahun lalu.

“Sampai sekarang, tidak ada yang ikut demo di sini, biasanya mereka datang ketika isu cantrang muncul lagi. Sekarang tidak lagi,” katanya.

Menurut Sulkaf, dulu, sesuai dengan pengalaman, selama ini, cantrang menjadi persoalan terutama karena pelanggaran jalur, terlalu banyak dan memang perlu dirasionalisasi.

“Karena sudah menjadi kebijakan Pusat, kami ikut anjuran Pemerintah,” katanya.

Budidaya perikanan

Sulkaf terlihat berbinar saya penulis menanyakan kinerja usaha kelautan dan perikanan Sulsel.

“Nilai ekspor perikanan Sulsel didominasi rumput laut. Rumput laut adalah program unggulan, kita fasilitasi pembudidaya, kita beri bantuan, bibit, tenaga,” katanya.

“Sampai saat ini, kita fokus di pembinaan. Rumput laut. Bandeng adalah andalan. Bandeng kita nomor 1 meski tahun lalu sempat menjadi pemicu inflasi karena kita memasok ke Jawa, terutama bandeng segar dan bandeng tanpa tulang. Meski yang keluar banyak, namun yang masuk juga banyak karena konsumsi bandeng di Sulsel juga tinggi. Bandeng dari Kalimantan. Terutama tiga tahun terakhir,” akunya.

“Kita nomor 1 di Indonesia untuk bandeng, udang Vanname juga naik, walau budidaya masih skala rakyat. Beda dengan di Lampung atau Sumatera Selatan. Level usaha pertambakan masih beragam, lebih banyak tradisional dengan teknologi sederhana. Vannamae dikelola dengan tambak superintensif meski Sulsel masih bercokol di nomor 6 atau 7 nasional. Kalau Lampung dan Sumatera Selatan kan mereka sampai ratusan ribu ton, apalagi banyak perusahaan tambak besar di sana,” tambahnya.

Sulkaf menyebut bahwa luasan tambak di Sulsel tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya meski ada pembukaan lahan baru seperti di Luwu Timur.

Tentang rumput laut, Sulkaf menyebut bahwa upaya pengintegrasian usaha budidaya dan pemasaran juga kian intensif seperti yang ditunjukkan di Bone. Sudah ada pabrik rumput laut yang dibantu oleh KKP.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merilis data produksi rumput laut pada tahun 2016 sebesar 3.409.048,2 ton terdiri dari Euchema sebesar 2.107.953,7 ton, Spinossum sebesar 249.291 ton dan Gracillaria sebesar 1.051.803,5 ton.

Data sementara produksi rumput laut sampai dengan triwulan ketiga tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 2.566.700,7 ton yang terdiri dari Eucheuma sebesar 1.747.484,5 ton, Spinossum sebesar 116.623,9 ton dan Gracillaria sebesar 702.592,3 ton. Produksi tersebut belum termasuk data kabupaten Luwu Timur.

Bandingkan dengan target produksi rumput laut di 2017 sebesar 3.576.443 ton dan 2018 sebesar 4.280.366 ton.

Untuk produksi perikanan tahun 2016, sebesar 3.9 juta ton dengan nilai 15,6 T yang terdiri dari perikanan budidaya sebesar 3,6 juta ton dengan nilai 9,2 T dan perikanan tangkap 312,4 ribu ton dengan nilai 6,4 T.

Komoditi sektor budidaya 2016 meliputi udang sebesar 41.686 ton dengan nilai 2,5 T, disusul bandeng sebesar 155.761,2 ton dengan nilai 2,3 T, rumput laut sebesar 3,4 juta ton dengan nilai 3,9 T, ikan nila sebesar 5.711,2 ton dengan nilai 105,2 M, ikan mas sebesar 9.829,5 ton dengan nilai 196,6 M, lalu ikan lele sebesar 2.365,6 ton dengan nilai 40,2 M

Isu tata ruang laut

Terkait isu ruang laut, Sulkaf mengakui bahwa nelayan Sulsel banyak yang keluar wilayah seperti nelayan Patorani, pencari telur ikan terbang asal Takalar yang membutuhkan penanganan bersama, lintas provinsi.

“Isu ruang laut kita terkait dengan penyelesaian RZWP3K. Dalam tiga bulan ke depan kita akan tuntaskan,” katanya.

Salah satu poin yang disampaikannya terkait isi dokumen rencana zonasi itu yang belum sempat mengakomodir gagasan penunjukan kawasan timur Pulau Selayar yaitu Pattumbukang sebagai lokasi sentra perikanan lantaran terlambat diajukan oleh Pemerintah setempat.

Hal lain, menurut Sulkaf adalah bahwa isu ruang laut Sulsel tidak bisa dilepaskan dari beberapa agenda pembangunan seperti pembangunan Center Point of Indonesia (COI), minat investasi swasta di pesisir dan laut hingga penyiapan zonasi.

“Kepentingan kabupaten-kota kita masukkan di draft RZWP3K. Kami adop perencanaan CPI karena sudah jadi Perda. Kita masukkan taman naisonal, Pulau Kapoposang. Jangankan itu, dengan Lantamal pun, hingga Punagayya terkait areal PLN pun juga masuk,” terangnya.

“Jadi terkait draft RZWP3K sudah kita serahkan di awal tahun ini, sudah dipansuskan, hari ini tim kami ke Takalar. Dalam menyusun itu, kami sangat mematuhi aturan, kami konsultasi ke Jakarta. Kami tidak hanya melihat aspek perikanan saja, bukan hanya isu tambang, ini adalah kolaborasi para pihak, semua keinginan kita akomodir,” katanya bersemangat.

Sulkaf mengatakan bahwa RZWP3K yang sedang disusun sangat pro konservasi.

“Kalaupun tertunda, ini karena persoalan tambang pasir. Meski banyak pihak tidak memahami bahwa jauh sebelum penolakan tambang pasir yang marak saat ini, dulu, sudah wilayah kerja (wilker) pertambangan. Dan itu sudah ditentukan batasnya, misalnya di Takalar, ada sekian ribu hektar, dari 0 hingga sekian mil. Sebelumnya, orang sudah melakukan proses penambangan,” paparnya.

Menurut Sulkaf, selama ini para penambang pasir di areal 2-4 mil tidak bisa berhentikan karena mereka punya aturan yang membolehkan. Ada wilker pertambangan, ada Amdal.

“Jadi kalau RZWP3K selesai dan jadi Perda, pertambangan yang di bawah 6 mil ditutup. Otomatis,” katanya.

“Saya ingin menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan punya komitmen menjadi keseimbangan pendekatan pembangunan. Pemerintah Sulsel tidak serampangan dalam memberikan izin tambang, di gunung atau lokasi pertambangan lainnya, beda dengan di provinsi lain,” sebutnya lagi.

Pengelolaan Data

Sulkaf juga mengapresiasi kebijakan one data untuk kelautan dan perikanan nasional meski menurutnya terlalu ‘dipaksakan’. Harusnya bisa perlahan dengan memanfaatkan kondisi yang ada.

“Banyak gagasan bagus namun tidak bisa diaplikasikan di daerah, apalagi kalau dilakukan secara buru-buru, misalnya kebijakan one data,” katanya. Dia mengatakan demikian sebab di Sulawesi Selatan, sudah ada sistem dan data yang tersedia, harusnya itu yang dimaksimalkan.

Menggenjot Untia

Saat ditanyakan situasi Pelabuhan Untia, Sulkaf antusias menjawab dengan mengatakan bahwa saat ini Perinus dan Perindo sudah mulai terlibat intensif.

“Akan dibangun cold storage, SPDN oleh swasta, Untia kita dipoles, disiapkan semua. Bahwa sabtu minggu pun, sudah aktif, saat ini ada cold storage terapung dari Perinus. Ikan-ikan dari darat, dari laut juga ada,” katanya.

Hal kedua, di Untia, pengurusan SPB juga sudah lancar. Sudah pindah ke Untia. Intinya Untia, pelan-pelan kita benahi dan mulai menggeliat,” katanya lagi.

Dia juga mengapresiasi PPI Beba Takalar yang terus menggeliat dan menjadi salah satu pangkalan pendaratan sibuk di Sulawesi Selatan.

Efektifitas Pangkapan Pendaratan Ikan

Menurut Sulkaf, Surat Perintah Berlayar (SPB) merupakan dokumen penting bagi nelayan atau pemilik armada perikanan sayangnya, sejauh ini masih banyak kendala dalam penerapannya. Selain karena keterbatasan syahbandar, juga karena akses yang jauh dan belum semua PPI terhubung dengan internet.

Dia lalu mengambil contoh pulau-pulau di Selayar yang jauh, hal yang dianggapnya tidak mudah jika dikaitkan dengan proses perizinan SPB ini.

“Misalnya kalau ada nelayan dari Pulau Kayuadi. Kalau fishing ground di Kayuadi, mereka tidak punya SPB atau SLO dan pergi menangkap ikan di sekitar situ. Mereka pastinya tidak kembali saat dapat tangkapan tetapi ke pendaratan terdekat, tapi kalau di Benteng tidak ada pembeli ikan? Mereka pasti ke tempat jauh seperti Bira atau Sinjai. Biasanya bersoal karena tidak punya SPB atau SLO, mereka hanya punya SIUPP, ini salah siapa? Ini yang perlu solusi bersama,” paparnya.

Hal lain yang disampaikannya adalah perihal nelayan andon yang tidak semua Pemerintah Provinsi mudah menerima nelayan tersebut. Sehingga perlu ada kerjasama antara Pemerintah Provinsi.

“Kita sudah ada petugas syahbandar, sudah ada 20-an, kendala kita masih terbatasnya syahbandar utama. Apalagi harus merupakan atau minimal lulusan Ankapin 2. Ini juga tantangan, apalagi pengangkatan PNS juga berkurang tiap tahun,” katanya.

Perkarantinaan

Meski Sulsel mempunyai track redord bagus di ekspor ikan, dimana kantor Karantina Makassar sebagai gerbang proses administrasi dan jaminan kualitasnya, Sulkaf membaca masih ada kerumitan-kerumitan operasional.

“Kita meminta kemudahan proses pengiriman produk perikanan, selama ini urusan adiminstrasi, urusan ada tidaknya cold storage, masih menjadi kriteria tapi kita terus berupaya supaya ada kemudahan, itu intinya,” kata Sulkaf.

“Terkait ekspor, beberapa pengusaha bahkan membawa barang ke Surabaya. Karena di sana dibolehkan,” katanya datar.

Berdasarkan data dari Perindag dan BKIPM, untuk Sulawesi Selatan, sampai november 2017, nilai ekspor perikanan Sulsel meningkat.

“Data ekspor perikanan sampai dengan bulan November 2017 sebesar 113.361,4 ton, nilainya 316,6 Juta US$. Apabila dibanding dengan periode yang sama tahun 2016 maka terjadi kenaikan volume ekspor sebesar 4,1 %. Nilai ekspor sebesar 70,7 % dimana volume dan nilai ekspor tahun 2016 sebesar108.876,1 ton, nilainya US$185,5 juta,” tambahnya.

Rumput laut menjadi primadona Sulsel, setidaknya jika melihat tren harga tahun lalu yang melonjak hingga harga Rp. 24 ribu/kilo!

“Tahun 2016, memang harga hancur, tetapi sampai pertengahan tahun 2017, harga rumput laut membaik. Terakhir sampai 22 ribu/kg. Mulai naik di bulan Juli, merangkak, ini harga jenis Euchema di petani. Dari 6500, 7000, 8000, naik menjadi 9, 10., 12 , 16, 17, 22, bahkan pernah sampai 24 ribu di daerah Wajo,” kata Sulkaf.

“Jika Euchema melonjak, jenis Graciliaria tidak naik, karena paling banyak untuk kepentingan dalam negeri, harga tetap murah dan semua gudang penuh. Harga di kisaran 3500 dan 5000. Kalau Cottoni dikirim ke luar negeri,” sebutnya.

Terkait posisi rumput laut ini, nilainya dapat dilihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulsel tahun 2016 sebesar 8,2 %, nilai PDRB perikanan (harga berlaku) sebesar 30,9 T. Produksi perikanan tahun 2016 sebesar 3.9 juta ton dengan nilai 15,6 T yang terdiri dari perikanan budidaya (termasuk rumput laut) sebesar 3,6 juta ton dengan nilai 9,2 T dan perikanan tangkap 312,4 ribu ton dengan nilai 6,4 T.

Data ekspor perikanan sampai bulan November 2017 sebesar 113.361,4 ton dengan nilai US$ 316,6 Juta, apabila dibanding dengan periode yang sama tahun 2016 maka terjadi kenaikan volume ekspor sebesar 4,1 % dan nilai ekspor sebesar 70,7 % dimana volume dan nilai eksport tahun 2016 sebesar108.876,1 ton dengan nilai US$ 185,5 juta.

Data ekspor komoditi udang sampai November 2017 sebesar 4.776,3 ton dengan nilai US$ 52,2 Juta apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 maka terjadi kenaikan volume sebesar 33,5 % dan nilai sebesar 90,5 % dimana volume dan nilai ekspor udang 2016 sebesar 3.578,3 ton dan US$ 27,4 juta. (sumber BKIPM Makassar)

Data ekspor rumput laut sampai dengan bulan November 2017 sebesar 91.291,7 ton dengan nilai US$ 85,7 juta, apabila dibandingkan dengan periode yang sama maka terjadi penurunan volume sebesar 5,9 % dan kenaikan nilai sebesar 11% dimana volume dan nilai eksport rumput laut tahun 2016 sebesar 96.983,8 ton dan US$ 77,2 juta (Sumber Disperindag).

Data ekspor gurita sampai dengan bulan November 2017 sebesar 1.884,5 ton dengan nilai US$ 8,9 juta, apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 maka terjadi kenaikan volume dan nilai sebesar 156,7 % dan nilai sebesar 178,9 % dimana volume dan nilai ekspor gurita tahun 2016 sebesar 734,2 ton dan nilai US$ 3,2 juta (Sumber: Disperindag).

Melirik Lobster

Saat ini Sulawesi Selatan, terutama Pangkep, Jeneponto dan Takalar, usaha pembesaran lobster berkembang pesat. Harganya sangat tinggi dan diminati nelayan dan pasar sangat terbuka.

“Cuma kan ada pelarangan benih, menurut saya, ke depan, yang perlu diperketat adalah benih yang dibawa keluar negeri. Saat ini, yang boleh diambil minimal 300 gram bisa diambil, jadi hanya sedikit nilai tambahnya misalnya hingga 500 gram. Karena banyak tersedia di alam, ukuran 125 gram atau 75 gram sudah layak untuk dibesarkan,” katanya.

Penguatan daya saing

Terkait penguatan daya saing di tingkat nelayan dan produk perikanan, menurut Sulkaf, sejauh ini kebutuhan es dan input lainnya normal saja terutama di dua tahun terakhir.

“Jika ada yang perlu dibuat fleksibel maka itu adalah proses pengiriman barang, maksud saya tetap diperlukan upaya pembinaan ekspor. Jadi tidak asal membatasi,” katanya.

Menurut Sulkaf, dengan performa dan kinerja kelautan dan perikanan seperti ditampilkan di atas, Sulsel bisa menjadi model pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan nasional terutama dalam memanfaatkan sumber daya ikan, tuna cakalang, udang, rumput laut dengan memaksimalkan peran stakeholder yang ada.

“Kita di Sulsel karakteristiknya lain, kita lebih banyak ke budidaya. Kalau terkait ikan, mungkin saja ada yang berasal dari wilayah lain. Bandeng dari Kalimantan. Tapi sejak dulu, kebutuhan ikan sangat besar di sini (di Makassar), eksportir juga banyak, rumput laut bisa datang dari provinsi lain, terutama sejak lancarnya pengiriman barang atau logistik antar pulau,” paparnya.

Berdasarkan data DKP Sulsel, produksi komoditi unggulan perikanan tangkap 2016 yaitu Tuna Tongkol Cakalang sebesar 57.273,3 ton dengan nilai 1,4 T. Volume ekspor perikanan tahun 2016 sebesar 118.256 ton dengan nilai US$ 210,3 juta, ekspor perikanan tahun 2016 yaitu udang sebesar 6.884,5 ton dengan nilai US$ 61,2 juta, TTC sebesar 2.373,4 ton dengan nilai US$ 15,1 juta, telur ikan terbang sebesar 393,3 ton dengan nilai US$ 6,5 juta, teripang sebesar 230,3 ton dengan nilai US$ 1,8 juta, cumi-cumi sebesar 261,4 ton dengan nilai US$ 1,5 juta.

Koordinasi dan kerjasama

Kerjasama dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan berjalan baik termasuk dengan masyarakat nelayan.

“Kita punya Pokmas yang kuat hingga 100an lebih, tahun lalu kita fasilitasi 11 kelompok dengan perahu, gunanya untuk pengawasan laut,” katanya.

Berdasarkan pengalaman DKP, Sulkaf melihat pentingnya kolaborasi para pihak, vertikal, horizontal dalam melancarkan pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan untuk provinsi di hub Indonesia dengan penduduk mendekati 8,5 juta jiwa ini.

“Ke depan, kita harus intensif membangun komunikasi dengan pengambil kebijakan dan berbagi peran terkait kelautan dan perikanan, baik antara Pusat, Gubernur, maupun Pemerintah Kabupaten/kota,” sarannya.

Menurut Sulkaf, terdapat spirit yang sama antara Menteri Susi dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

“Kita hanya perlu lebih banyak membangun komunikasi, kesepahaman, koordinasi. Komunikasi yang saya maksud, komunikasi dengan segenap pemangku kepentingan, dengan para Gubernur, Walikota, Bupati termasuk masyarakat pesisir,” pungkasnya.

Gowa, 10/01.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s