Cina Kapok dengan Reklamasi

demo-reklamasi-57453ab726b0bdf604c87b1c
Aktivis Walhi Sulsel mendemo reklamasi di Makassar (foto: PojokSulsel)

Dari media terpandang South China Morning Post dilaporkan bahwa Pemerintah Cina tidak akan merestui lagi upaya reklamasi lahan komersial baru yang diusulkan Pemda mereka di tahun 2018 ini. Kuota reklamasi jika pun ada akan ditujukan hanya untuk infrastruktur publik, layanan publik dan pertahanan nasional.

Ini langkah maju sekaligus dapat dikatakan bahwa Beijing sudah kapok mengaminkan usulan Pemprov mereka untuk mereklamasi lahan demi bisnis karena dianggap telah mengabaikan keselamatan lingkungan.

Beijing, seperti laporan itu, mengkritik Pemdanya karena selama ini telah melonggarkan upaya reklamasi lahan dan telah berdampak buruk pada kerusakan ekosistem laut yang kian parah.

Disebutkan bahwa Presiden Xi Jinping mulai memprioritaskan perlindungan lingkungan di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap masalah pencemaran yang kronis dan meluas karena pertumbuhan ekonomi yang tak terkendali beberapa tahun belakangan ini. Karena kebijakan itu, enam rencana proyek besar reklamasi dikabarkan tertahan.

Perlu diketahui bahwa Cina telah mereklamasi lahan hingga 11.100 hektare hingga 2015.

Meski terlambat upaya tersebut diapresiasi oleh banyak kalangan. Mereka menganggap bahwa kebijakan itu adalah langkah penting untuk menghentikan orang-orang yang masih melihat bahwa reklamasi adalah solusi bagi pembangunan wilayah.

Tren di Asia Tenggara

Kajian tentang ‘Status Reklamasi Laut Negara-negara sekitar Laut Cina Selatan’ dari tahun 1975 sampai 2010 menunjukkan bahwa dari tahun 1975 hingga 2010, negara-negara di radius Laut Cina Selatan masih saja melakukan aktivitas reklamasi laut berskala besar.

Penelitian oleh Junjue Zhang, Fenzhen Su dan Zhi Ding dari Unit Laboratorium Sumber Daya dan Sistem Informasi Lingkungan, Institut Ilmu Geografi dan Penelitian Sumber Daya Alam, CAS Beijing itu menyebutkan pada rentang tahun itu, luas total reklamasi laut meningkat sebesar 3.264 km2.

Budidaya ikan atau akuakultur adalah penyebab dominan. Proporsinya bahkan melebihi 75%. Setelah itu motif pembangunan perkotaan melalui konstruksi, dermaga, dan bandar udara sebagai faktor dominan kedua. Kegiatan pertanian tak terlalu signifikan.

Bagi negera-negara seperti Cina, Vietnam, dan Singapura, reklamasi sungguhlah penting karena kalkulasi ekonomi yang menggiurkan.

Cina menyumbang 32% dari total areal reklamasi baru dengan tampilan cakupan yang sangat besar, pemanfaatannyapun beragam. Sementara Vietnam menyumbang 48,6% dari areal baru reklamasi. Di sini, budidaya ikan adalah peruntukan utama.

Reklamasi laut untuk budidaya ikan merupakan tipe reklamasi utama dan tersebar luas di seluruh wilayah, terutama di pantai Delta Sungai Mutiara ke Delta Sungai Merah, dan pantai Semenanjung Ca Mau.

Reklamasi laut di Cina dan Vietnam agak signifikan, yang menempati 80,6% dari total wilayah reklamasi. Singapura memiliki tingkat reklamasi laut tertinggi.  Negera tetangga terdekat Indonesia itu disebutkan 15% wilayahnya adalah hasil penimbunan laut, untuk bahu kota dan industri.

Begitulah negara-negara di Asia melakukan reklamasi.

Memang, tindakan reklamasi laut bisa membawa manfaat nyata, ada ruang, ada uang dari penyewaan lahan. Namun pengalaman juga membuktikan adanya ancaman yang tak terlihat saat ini tetapi amat menyeramkan di masa datang.

Pengalaman Indonesia

Di Indonesia, reklamasi serupa juga terjadi. Untuk industri, untuk budidaya hingga untuk wahana rekreasi belaka.  Di penelitian itu disebutkan bahwa tanah reklamasi baru untuk budidaya ikan sangat dominan di Cina, Vietnam, dan Indonesia, sementara tanah reklamasi baru untuk konstruksi dan dermaga didominasi di Malaysia, Singapura, dan Brunei.

Daerah dan komposisi tipe penggunaan reklamasi baru di negara tersebut sangat bervariasi karena perbedaan faktor ekonomi, kecenderungan kebijakan, dan lanskap di negara masing-masing.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Reklamasi’ berarti usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna. Misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa. Reklamasi Teluk Jakarta, reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga di Makassar adalah contoh nyata terkait tren reklamasi.

Reklamasi pantai utara Jakarta merupakan defenisi lanjutan sebab ditujukan untuk membangun proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) demi mengatasi masalah rob di Ibu Kota.

Saat Gubernur DKI Jakarta Ahok berkuasa, dia mengklaim reklamasi tersebut akan menghasilkan tambahan lahan untuk Jakarta seluas 5.100 hektare atau lebih besar dari luas wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Lahan ini terbagi menjadi 17 pulau yang terbentang di pantai utara Jakarta.

Ke-17 pulau itu dibagi menjadi tiga kawasan. Kawasan barat untuk pemukiman dan wisata. Kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan komersial. Sedang kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan, dan pergudangan.

Sementara itu, di Makassar. Walikota Danny Pomanto menyebut bahwa reklamasi Makassar untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut yang lambat laun akan merendam Makassar jika tak segera direklamasi.  Sayangnya, tak hanya di Pantai Losari, reklamasi yang hebat juga berlangsung atas nama Center Point Indonesia.

Tak hanya kedua kota besar tersebut, di Manado, di Kendari, Palu, hingga Bali reklamasi juga menjadi pilihan.  Bedanya, jika di Bali, reklamasi besar-besaran seperti di Benoa dianggap ‘barang haram’ dan tak bisa diteruskan. Di Makassar dan Jakarta, maupun di Kendari ‘show reklamasi tetap jalan’.

Risiko

Jika reklamasi perlu mendapat perhatian atau sedapat mungkin dihindari maka itu karena dianggap punahnya keeanekaragaman hayati, akses nelayan terganggu dan bias saja tertutup saat menuju laut, ikan-ikan akanmenjauh, nelayan kehilangan mata pencaharian.

Bukan hanya itu, reklamasi juga dianggap dapat meningkatkan potensi banjir. Mereklamasi laut maka akan mengubah bentang alam dan aliran air.

Reklamasi seperti di lokasi CPI Makassar dapat berdampak di wilayah sekitar. Dalam Google Map, telah tampak bahwa ada kondisi ekstrem di sekitar wilayah Makassar, seperti beberapa ceruk, yang ditengarai sebagai abrasi besar.

Menurut hemat banyak pihak, reklamasi yang hebat di sekitar Makassar akan mengubah pola arus, dapat menambah gerusan di wilayah selatan (Makassar) bila bangunan sudah ada, belum lagi akses warga yang semakin terbatas.

Menikmati sunset akan semakin mahal sebab hanya akan dinikmati orang-orang yang bisa menyewa kamar hotel dan restoran-restoran mahal yang sedang disiapkan di sana.

Jika demikian adanya, risiko sosial, ekonomi, dan ekologi yang hebat akan ditanggung jika reklamasi dijadikan solusi pembangunan. Jika demikian adanya, harusnya reklamasi perlu ditimbang ulang atau dibatalkan saja seperti yang mulai ditunjukkan oleh Pemerintah Cina itu.

Mitra bisnis Cina (di luar negeri) yang selama ini doyan mereklamasi negara lain harusnya mulai waspada, tak boleh lagi dengan mudah mereklamasi dengan alasan fulus belaka. Toh, Cina yang selama ini dikenal sangat doyan memberi izin reklamasi, sekarang mulai kapok!

 

Advertisements