Subsidi Transportasi, Pariwisata Banda Neira hingga 20 triliun untuk KSPN Toba

20171022_064203

Ayo ke Banda Neira! (foto: Kamaruddin Azis)

Sahabat saya, Mad Korebima, aktivis kelautan yang berbasis di Ambon, mengomentari postingan terkait subsidi dan layanan moda transportasi perintis dari Ambon ke Banda Neira.

Di artikel itu sesuai dengan konfirmasi ke operator pariwisata, saya nilai bahwa terbatasnya frekuensi penerbangan merupakan salah satu yang perlu dibereskan jika ingin melihat pariwisata Banda Neira melesat jauh.

Saya tertarik pada pikiran Mad. “Yang perlu disubsidi itu, kapal cepat ketimbang pesawat yang hanya dinikmati segelintir orang.” Begitu hasratnya.

***

Subsidi dan penerbangan perintis

Sebelum menilai perlu tidaknya subsidi atau bagaimana semestinya, ada baiknya kita periksa status penerbangan perintis sebagai gagasan sekaligus praktik pembangunan yang sudah ada sejak masa Orde Baru.

Penerbangan perintis. Sampai saat ini penerbangan perintis tetap dipertahankan di Indonesia sebagai jawaban atas disparitas wilayah dan untuk menunjukkan bahwa Pemerintah ada di wilayah jauh (remote).

Letak geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah yang berbukit-bukit menjadi alasan mengapa dia masih dibutuhkan. Penerbangan perintis sejatinya adalah kegiatan angkutan dalam negeri yang melayani dan menghubungkan daerah terpencil. Pada daerah tertinggal, tak terjangkau moda transportasi lain serta secara komersial belum menguntungkan. Diulang, belum menguntungkan.

Indonesia nan luas dijejali tak kurang 16 ribu pulau. Ada seratusan lebih berada di perbatasan dan rentan. Karenanya gagasan penerbangan dan perhubungan laut menjadi penting.

Merpati Air, salah satu penerbangan perintis yang berada di garda depan dan menjawab realitas itu. Sayangnya, mereka kolaps dan menguap seiring linimasa.

Sebelumnya, untuk Banda Neira sebagai contoh, mereka melayani rute Ambon – Banda Neira sejak tahun 2013. Mereka membuka layanan penerbangan perintis ke sana dengan menggunakan pesawat type A/C Casa 212.

Kala itu, penerbangan jurusan Kota Ambon menuju Bandaneira pulang pergi dilayani sebanyak 3 kali penerbangan pulang pergi selama satu minggu.

Lalu di tahun berikut, diambil alih oleh Maskapai Aviastar, sama dengan rute sebelumnya, mereka melayani jalur Amahai, Wahai, Banda Neira namun menggunakan DHC 6

Selain Merpati, terdapat beberapa perusahaan yan tenar untuk penerbangan perintis ini. Yang pertama adalah Susi Air. Mereka eksis di jalur seperti Jakarta, Medan, Balikpapan, Kendari, Bandung, Cilacap dan Sentani (Papua).

Tahun 2008, penulis melihat pesawat dari Susi Air membawa lobsters dari Pulau Simeulue. Pada kurun waktu itu ada pulau pesawat SMAC melayani rute Medan – Simeulue.

Belakangan ini ada pula Aviastar dari PT Aviastar Mandiri. Mereka melayani rute Jakarta, Lampung, Balikpapan, Palangkaraya, Samarinda, Makassar, Nabire, Tana Toraja, Datah Dawai dan Banjarmasin.

Yang ketiga adalah Trigana Air, melayani Jayapura – Wamena, Jayapura – Nabire, dan Jakarta – Pangkalan Bun. Lalu menyusl Nam Air, anak perusahaan Sriwijaya Air yang akrab dengan rute Maumere, Kupang dan Waingapau dengan pesawat jenis Boeing 737-500.

Wings Air tak ketinggalan. Mereka juga belakangan ini wara-wiri melayani rute Silangit, Solo, Luwu, Berau dan Selayar. Tak hanya anak perusahaan Lion Air itu, Garuda Indonesia Airlines pun ikut bermain di ceruk bisnis ini dengan melayani rute Bima, Lombok, Labuan Bajo, Luwuk, Mamuju, Ende dan Jember.

20171022_070314

Banda Neira (foto: Kamaruddin Azis)

Kapal laut perintis

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga menyiapkan dana tak sedikit untuk mengakses pulau-pulau atau daerah jauh. Di tahun 2016, ada 930,99 miliar anggaran disiapkan untuk ini.

“Subsidi diberikan untuk pelayaran di 96 trayek kapal perintis,” kata sumber di Kemenhub. Yang berbeda, di tahun itu, skema perintis akan dikelola oleh PT Pelni.

Setahun kemudian, anggaran naik ke angka Rp. 943,99 Miliar. Yang ini dikelola oleh PT Pelni sebesar Rp. 512,92 Miliar dan Swasta sebesar Rp. 431,07 Miliar. Untuk tahun 2018, trayek angkutan laut perintis menjadi 113 trayek dari sebelumnya hanya 90an. P

Sumber di Kemenhub mengatkan bahwa penyelenggaraan angkutan laut perintis bertujuan mendorong pengembangan daerah, meningkatkan konektivitas antar pulau dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya demi terwujudnya stabilitas nasional.

Khusus untuk Maluku, ada lima rute yang dilayani, salah satu di antaranya adalah rute Ambon – Geser- P.Manawoka/Amarasikaru – Gorom/Ondor – Kesui – Tior – Kaimer -P.Kur – P.Toyando – Tual – Dobo – Tual – Banda – Amahai – Ambon

Penerbangan perintis

Subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Misalnya, panti asuhan mendapat subsidi dari Pemerintah.

Diksi subsidi silang diartikan sebabagai subsidi dari pemerintah (atau badan swasta) kepada yang kurang mampu yang berasal dari mereka yang mampu. Misalnya harga bensin naik dan berdampak maka dengan maksud untuk memberi subsidi kepada pemakai minyak tanah yang umumnya rakyat kurang mampu.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Masyarakat di pulau-pulau terpencil kawasan timur Indonesia masih terkendala keterbatasan infrastruktur dan sarana transportasi makanya solusinya adalah moda transportasi perintis.

Lokasi seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur yang sangat membutuhkan dukung ini.  Menurut data Kemenhub, Dari 320 bandar udara, hanya 44 bandara yang melayani penerbangan perintis bersubsidi.

 

Subsidi penerbangan

Berkaitan dengan penerbangan, Pemerintah sejauh ini menyiapkan skema subsidi dengan menanggung biaya transportasi udara. Ditujukan untuk wilayah-wilayah jauh dan potensial.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan maka ada Permen Perhubungan Nomor PM 9 tahun 2016 yang berkaitan dengan kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis. Disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk dapat menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Termasuk di dalamnya demi stabilitas, pertahanan dan keamanan negara.

Bagi Pemerintah, penyelenggaraan angkutan perintis merupakan wujud kehadiran negara terhadap masyarakat sesuai dengan Nawa Cita pertama.

Disebutkan pula bahwa angkutan udara perintis terdiri dari angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo. Ada beberapa kriteria, di antaranya merupakan daerah terpencil, tertinggal dan belum terlayani oleh moda transportasi lain serta secara komersial belum menguntungkan.

***

Menimbang efektivitas

“Pesawat ke Banda Neira masih sangat terbatas,” kata Reza Tuasikal, operator wisata yang sangat berharap intensitas penerbangan menjadi berlipat sebab menurutnya potensi wisata Banda Neira sangat besar untuk dikembangkan.

Reza adalah operator wisata yang amat bergantung pada ketersediaan moda transportasi udara. Sebagai pengelola penginapan dan paket tur wisata di Banda Neira, dengan intensitas penerbangan yang terjaga maka dia bisa mengatur rute dan destinas wisata tetamunya.

Persoalan terkait pesawat ini adalah seat yang terbatas atau sekitar 12 orang, bagasi terbatas, tiket harus dipersiapkan jauh sebelumnya dan penerbangan tidak tiap hari.

Meski harga tiket relatif murah namun kondisi yang disebutkan selumnya adalah alasan mengapa banyak warga berpindah ke kapal cepat.

Harga murah ini karena mendapat subsidi dari Pemerintah atau dengan kata lain, uang ‘tak cukup’ oleh penumpang ditombok oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan agenda pembangunan Pemerintah yang ingin membangun wilayah-wilayah potensial melalui pariwisata, maka lokasi seperti Banda Neira rasanya harus menjadi prioritas utama terkait misi subsidi untuk penerbangan ini. Dengan penerbangan yang terjamin dan efektif, diharapkan dapat berkontribusi pada meningkatnya geliat pariwisata.

20171023_093923

Butuh daya besar untuk memajukan pariwisata Banda Neira (foto: Kamaruddin Azis)

Sayangnya, seperti tanggapan Mad, seharusnya subsidi penerbangan ke Banda dicabut saja dan diberikan subsidi ke kapal cepat.

“Karena daya angkutnya lebih besar,” katanya. Mad menyebut bahwa dengan demikian subsidi tak dinikmati oleh turis.

“Enak benar turis datang berwisata tapi biaya transportasinya disubsidi pemerintah. Apalagi daya angkut pesawat yang cuma belasan orang saja. Separuh lebih isi pesawat adalah turis,” katanya.

Salah satu pertimbangan Mad adalah bahwa selama ini penerbangan ke Banda Neira dalam seminggu cuma sekali.

“Jadi sebaiknya penerbangan ke Banda Jadi penerbangan yang non subsidi dengan target penumpang para turis yang tentu saja bisa bayar lebih,” bagitu tanggapannya,

Menurut Mad, sebagai penerbangan subsidi seharusnya memang dimanfaatkan oleh penumpang lokal. Mad optimis bahwa dengan menjadikan penerbangan sebagai penerbangan komersial yang terbuka, maka besar kemungkinan penerbangan akan bertambah sesuai kebutuhan pasar penumpang yang ke Banda.

Apa yang bisa dilakukan ke depan di Banda Neira, menurut Mad bisa dengan memberikan subsidi ke kapal cepat.

“Berikan subsidi ke Kapal cepat sehingga secara keadilan sosial bisa dinikmati masyarakat Banda yang butuh transportasi cepat. Selain itu, juga bisa mengatisipasi jumlah turis yang berkunjung. Jumlah pelayaran juga bisa lebih banyak,” katanya.

Mad juga memberi masukan agar pembangunan bandara di Banda Neira bisa dipertimbangkan secara cermat.

“Banyak yang perlu dipertimbangkan. Perlu diskusi dan kajian yang benar-benar komprehensif dengan dampak seminimal mungkin,” tanggapnya.

Apa yang disampaikan Mad di atas rasanya sangat relevan karena di beberapa lokasi wisata terutama di 10 lokasi KSPN, Pemerintah mengalokasikan sumber daya yang sungguh sangat besar.

***

Sebelum saya mengakhiri tulisan yang amat panjang ini, saya ingin mengintip bagaimana pilihan Pemerintah dalam membangun salah satu lokasi pariwisata di Sumatera Utara, Danau Toba.

Alokasi anggaran untuk KSPN

Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Jokowi ‘greget’ membangun 10 titik destinasi prioritas pariwisata nasional yaitu Danau Toba Sumut, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Borobudur Jawa Tengah, Bromo Jawa Timur, Mandalika Lombok, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sultra dan Morotai Maltara. Sayang, Banda Neira tak masuk.

20171021_191959

Kota Neira pada malam hari (foto: Kamaruddin Azis)

Di Toba misalnya, akan dibangun fasilitas atraksi, penyusunan master plan, perbaikan akses, menggiatkan fungsi koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur. Termasuk aspek amenitas atau penyusunan skema investasi dan perizinan terpadu, serta pembentukan KEK Pariwisata.

Penyiapan Danau Toba sebagai destinasi tidak hanya pada penyiapan fisik seperti layanan kereta api Medan-Siantar, atau jalan-jalan baru antar kabupaten tetapi pada sumber daya manusia di sekitar Danau Toba.

Target pembangunan Danau Toba yang disebut sebagai supervolcano geopark adalah 1 juta Wisman dengan harapan devisa 16 triliun pada tahun 2019 dan ini berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia di kabupaten-kabupaten yang punya keterkaitan dengan layanan wisata Danau Toba.

Untuk itu anggaran yang disiapkan sungguhlah superjumbo. Terbetik kabar bahwa telah tersedia 20 triliun yang akan menjadi domain proyek Kementerian terkait.

Ada proyek Pengembangan Bandara Silangit, yang ditargetkan menampung hingga 500.000 pax/tahun dan diharapkan telah selesai pada April 2017, dimana ada runaway ukuran 2.655 x 45 meter.

Di Bandara Sibisa akan dibangun runaway 1.200 x 30 meter, akan ada pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, yang menyasar wisata cruise dan sifatnya multifungsi, lalu jalan tol Medan-Parapat, jalan nasional, Jembatan Tano Panggol di Samosir dan dermaga-dermaga di Samosir. Tempat penambatan kapal fery ukuran 300 GT, fasilitats maintenance kapal hingga kereta wisata danau Toba.

***

Mad, sepertinya urusan subsidi ini urusan sepele, masih banyak tema besar yang perlu kita telisik. Semisal kebijakan makro perencanaan pariwisata, penganggaran hingga kesungguhan untuk berlaku adil.  Kalau pun harus ada anggaran, 1 triliun saja untuk Banda Neira, tidak perlu 20 triliun seperti Toba. Su cukupkah?

Membaca agenda pembangunan untuk Toba Samosir, lalu mengingat Banda Neira, saya hanya bisa telan ludah. Kapan juga lokasi seperti Banda Neira digenjot dengan dana maksimum?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s