Prof. Achmar Mallawa: Benahi Pendataan Ikan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Prof. Dr. Achmar Mallawa, DEA, Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin dengan sukacita membagikan perspektifnya terkait dimensi kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan kontemporer dan masa depan perikanan Indonesia.

Penulis bertemu alumni Universite de Perpignan, Perancis ini pada pagi muda di tepian pantai Kota Kendari, tepatnya di Hotel Clarion (16/9). Beberapa saat sebelum kami bersama menghadiri ‘International Seminar on Sustainability in the Marine and Fisheries Sectors 2017’ di Gedung Auditorium Mokodompit Univesitas Halu Oleo yang juga dihadiri oleh Menteri Susi.

Achmar dikenal sebagai pakar ‘dinamika populasi dan pendugaan stok ikan’ Unhas.

Pengalamannya amat panjang dalam riset perikanan tangkap, dan merupakan hal berharga untuk dijadikan rujukan dalam memandang efektivitas dan implikasi pembangunan sumber daya kelautan dan perikana kontemporer, maupun yang akan datang. Apatah lagi jika dikaitkan kebijakan perikanan tangkap yang saat ini menjadi ‘wajah dominan’ Menteri Susi.

Dia banyak terlibat dalam riset ikan-ikan pelagis seperti cakalang. Salah satunya terkait ‘Aspek Perikanan Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) Di Perairan Barru Selat Makassar Sulawesi Selatan’.

Bagi Achmar, cakalang merupakan salah satu sumberdaya perikanan menjanjikan di Selat Makassar, Laut Flores hingga Teluk Bone dan layak jadi sandaran pengembangan ekonomi kawasan terutama di WPP 713. Dia banyak mengkaji keterkaitan ukuran, panjang ikan, jumlah kelompok umur, dan ukuran layak tangkap ikan serta mengkaji produktivitas alat tangkap purse seine sebagai lokomotif ekonomi kawasan Indonesia Timur.

Pria kelahiran Tanah Luwu, pada 22 Desember 1951 ini memperoleh gelar guru besarnya pada 1995, sebelumnya, dia meraih gelar Doktor pada Juni tahun 1987. Master dan doktor diraih di dua universitas berbeda di Perancis, tepatnya di Kota Montpellier.

Nun lampau, dia mengembara di belantara ilmu bersama 15 tenaga pengajar Unhas saat itu, di antaranya Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA, Prof. Dr. Rauf Patong, DEA, dan Prof Dr. Ambo Upe, DEA. Pada Google Scholar, indeks kutipan sejak tahun 2012 untuk Prof Achmar Mallawa adalah sebanyak 87.

Meriset cakalang

Bersua Prof. Achmar mengingatkan saya pada suasana ujung tahun 80an. Kala itu, sosok Achmar sangat lekat dengan mahasiswa Ilmu dan Tekonologi Kelautan (ITK).

Dia adalah sosok penting di Marine Science Education Project (MSEP), proyek penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana studi Kelautan dan Perikanan yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia. Salah satu program di dalamnya adalah ketika dilaksanakan studi magang perikanan dan pengenalan stock assessment di selatan Makassar melalui operasi trawl dan operasi long line.

Tidak kurang 30 orang perwakilan 6 perguruan tinggi kala itu, Unhas, Unstrat, Unpatti, Unri, Undip dan IPB menjadi peserta studi selama sebulan. Berangkat dari Kota Makassar hingga Bitung.

70adaf85-c9fe-49b8-830b-6a924340c3db
Prof. Achmar Mallawa, DEA (foto: Istimewa)

Achmar bercerita bahwa salah satu alasan mengapa Pemerintah dan ADB sepakat skema proyek itu adalah karena pada waktu itu, kelautan dan perikanan kita masih di bawah standar. Karenanya perlu pengembangan.

“MSEP ini kelanjutan dari bantuan ADB yang membiayai pembangunan kampus Unhas, satu paket, jadi setelah bangunan selesai, lalu ada tawaran bagi 15 orang dosen Unhas yang dibiayai oleh ADB untuk studi di luar negeri,” imbuhnya.

“Banyak yang ke Eropa karena waktu itu, Eropa merupakan pusat perkembangan kelautan dan perikanan. Salah satunya di Perancis,” kata mantan ketua Local Project Implementation Unit Unhas sebelum menjadi Ketua Marine Science Education Poject menggantikan Prof, Natsir Nessa yang didapuk jadi Wakil Rektor 2 Unhas kala itu.

***

Pagi itu, Achmar Mallawa baru saja menyelesaikan sarapan paginya ketika saya menarik kursi di depannya. Dia mengatakan bahwa potensi perikanan Indonesia saat ini yang cenderung meningkat seharusnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan setempat.

“Tantangannya adalah ukuran armada tangkap nelayan kita yang masih tradisional, kurang besar dan terbatas aksesnya apalagi ketika musim barat,” katanya.

“Jadi kalau tidak ada pemanfaatan, ikan bisa migrasi. Ikan-ikan akan bergeser dari perairan dangkal ke laut dalam. Terutama di WPP 713,” kata peneliti yang pernah kursus Coastal Management di Universitas Bangsa-Bangsa di Tokyo sebelum bertolak ke Perancis.

“Maksud saya, jika tidak ada peningkatan alat tangkap nelayan maka banyak peluang terbuang. Ikan-ikan cakalang terutama yang besar akan berpindah ke laut dalam,” kata peneliti yang kini banyak mengkaji stok ikan pelagis ini. Menurutnya, di WPP 713, perlu segera memperbaiki alat tangkap. Agar nelayan bisa meluaskan jarak tempuh dan wilayah operasinya.

“Selain itu perlu pula pengaturan rumpon. Rumpon ini berpengaruh pada ukuran ikan. Kan sudah ada pengaturan, masalahnya jika memasang rumpon pada kedalaman 50 – 70 saja ikannya kecil-kecil. Tanpa rumpon, sebenarnya, kapal-kapal ikan kita bisa menangkap ikan lebih besar,” kata guru besar kelahiran Luwu ini yang kini meriset hingga 2018 terkait WPP 713 sebagai daerah pengelolaan ikan cakalang berkelanjutan berdurasi riset hingga 2018.

“Khusus penelitian ini, karena masih berjalan jadi belum bisa sepenuhnya di-ekspose, hanya saja akan ada nanti focus group discussion (FGD), bagaimana mendapat masukan para pihak terkait tata kelola perikanan cakalang ini,” ujar alumni angkatan tahun 1971 di Jurusan Perikanan Unhas dan merampungkan studi S1 pada tahun 1977 ini.

“Kita sedang mempromosikan bagaimana ikan cakalang dijadikan target intervensi melalui program perbaikan alat tangkap, pada perairan dalam (deep sea). Selama ini kan hanya pada kedalaman 50 hingga 70 meter, dan menurut saya ukuran ikannya belum optimal untuk ditangkap,” katanya.

“Ikan cakalang potensil dan lumayan bagi (ekonomi) masyarakat nelayan. Kita bisa menggunakan alat tangkap seperti huhate atau pole and line, itu bagus sekali digunakan di sana. Huhate bagus walaupun investasi tinggi. Dengan modal 1 miliar kita bisa dapat dua kali lipat modal dalam setahun,” katanya.

Itulah mengapa, seperti pengamatan Achmar, banyak investor alat tangkap ini datang dari anggota DPRD seperti di sekitar Teluk Bone.

Achmar mengatakan bahwa alat tangkap uhate tidak serta merta datang ke Sulawesi Selatan. Pada beberapa lokasi seperti Bone, penerapannya melibatkan nelayan-nelayan asal Nusa Tenggara Timur yang telah memperoleh pelatihan di Manado.

“Di Bone itu, pertamanya datang nelayan NTT, setelah nelayan lokal mahir lalu berganti tenaga,” kata mantan Ketua Proyek pada awal tahun 90an ini. Proyek MSEP adalah peletak dasar atau cikal bakal jurusan Ilmu Kelautan di Indonesia. Transformasi dari nelayan uhate ini berlangsung sejak tahun 2014.

Berkaitan dengan transformasi nelayan ini, Achmar menyebut bahwa hal serupa juga harusnya terjadi pada pasca penerapan peraturan anti cantrang atau trawl, PERMEN-KP/2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela. Ada keterkaitan antara basis data, analisis dan ketepatan solusi atau intervensi.

“Terkait cantrang ini, ada mahasiswa S3 yang sedang meneliti. Yang perlu dilihat itu adalah dampak ekonominya dulu, lalu mencari alat tangkap alternatif, karena memang banyak nelayan terpukul seperti Maros, Takalar dan Pangkep,” imbuh alumni SD dan SMP Ponrang ini.

“Sama dengan SK Kepmen No. 2/2015, (cantrang), demi keberlanjutan, berlakukan saja untuk cantrang, tinggal nanti bagamana nelayan-nelayan yang mengunakan itu diberikan alternatif, misalnya bantuan alat-alat tangkap baru. Untuk dasar, kan banyak modelnya, misalnya bottom gill net. Itu bisa digunakan untuk dasar. Termasuk menangkap udang. Ikan-ikan kakap pun bisa dengan bottom gill net. Di Sulawesi Selatan sudah ada beberapa tempat yang potensilal. Termasuk menawarkan bubu sebagai alternatif,” paparnya.

Bubu yang dimaksud bukan bubu yang menggunakan batu karang hidup tetapi bubu hasil inovasi atau modifikasi.

“Bubu bisa jadi alternatif asal ada sosialisasi ke nelayan untuk tidak menggunakan hal-hal merusak,” ujarnya.

“Saya juga concern pada ikan terbang, supaya ada kontrol. Bisa pengaturan kapal dan harus mulai dipikirkan masa depan perikanan berkelanjutan dengan alat tangkap yang pas,” katanya. Achmar juga memberikan penekanan pada perlunya operasi purse seine yang berkelanjtan dalam artian, tidak menangkap sembarangan.

“Pengalaman saya menunjukkan bahwa purse seine yang menggunakan rumpon, ikannya kecil-kecil, semisal cakalang, paling besar hanya 30 cm. Tapi kalau dia tidak pakai rumpon, paling kecil adalah ukuran 40 cakalang. Karena dia ‘kan di luar, bukan di dalam. Sifatnya ikan cakalang itu offshore dan onshore migration, makin besar makin bergerak keluar,” ucapnya.

***

Sebagai peneliti dan akademisi perikana Kelautan dan Perikanan, Achmar Mallawa menganggap bahwa Unhas mempunyai banyak sumber daya manusia yang bisa berkontribusi pada pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan. Para peneliti Unhas telah terlibat dalam serangkaian riset terapan dan murni.

“Anggaran penelitian kelautan dan perikanan kita, datang dari DIKTI, MP3EI (dulu) serta program riset unggulan perguruan tinggi. Anggarannya besar dan kakultas kita yang paing top. Banyak sekali peneltian, beberapa juga sudah disitasi. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan untuk pengelolaan perikanan,” papar pengampu mata kuliah Oseanografi Perikanan saat penulis menjadi mahasiswanya ini.

Perbaikan tata kelola perikanan

Pada perbincangan pagi itu, penulis menceritakan betapa perkembangan tata kelola kelautan dan perikanan saat ini sangat dinamis dan membutuhkan adaptasi kapasitas para pihak. Achmar mengatakan bahwa perizinan operasi perikanan tangkap tetap menjadi isu mendasar. termasuk pengelolaan TPI yang dipindahkan ke Provinsi.

“Itu yang bikin malas orang-orang di daerah, sebelumnya itu pelabuhan perikanan pantai, sekarang pun TPI sudah dipindahkan ke provinsi,” kata alumni SMA 158 Kota Palopo ini.

Terkait penegasan Achmar tersebut, dia meminta para pengambil kebijakan untuk serius memulihkan kepercayaan para pihak (terkait pangkalan pendaratan ikan) sebab ini berdampak pada kualitas data perikanan.

“Walaupun ada orang (tenaga) provinsi tapi tidak bisa mencakup semuanya, makanya ini berpengaruh ke data. Kualitas data berdampak pada perencanaan kan?,” tanyanya.

Saat ditanyakan adakah lokasi atau kabupaten/kota yang mengalami perubahan kualitas pengelolaan perikanan tangkap dan bisa menjadi profil atau rujukan bagi pihak lain, Achmar menyebut praktis yang relatif bagus dalam mengelolan sumber daya ikan atau manajemen perikanannya adalah kabupaten yang pernah memperoleh bantuan proyek Coral Reef Rehabilitation Program (COREMAP) seperti Kabupaten Pangkep dan Selayar meski belum seideal yang dipikirkan oleh banyak ahli perikanan.

Terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggunakan pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Dia menyatakan bahwa itu sudah tepat dan berharap ada perubahan nyata ketika bertransformasi ke keberlanjutan hingga kesejahteraan.

“Belum maksimal di prosperity, saya sarankan, perbanyak program untuk nelayan kecil, untuk bantuan kapal pastikan tidak salah sasaran. Karena penerima di kabupaten./kota itu kan interes-nya banyak ke politik. Mereka memilih nelayan yang terkait konstituen politik. Intinya perlu kejelasan data dan kriteria penerima, siap calon penerima karena saat ini banyak kepentingan yang bermain,” akunya.

Hal lain yang disampaikan Achmar adalah ke depan, kajian terkait pelarangan ini harus benar-benar menyeluruh.

“Pelarangan itu betul-betul dikaji, seperti jaring tarik, kan tidak semua di dasar, payang juga dilarang dan itu di permukaan tapi itu dilarang juga. Ini perlu di-review lagi. Demikian pula penangkapan benur, jadi harus lebih cermat kajiannya,” katanya.

Sebagai alumni dari perguruan terpandang di Eropa, Achmar ingin menunjukkan bahwa ada banyak contoh keberhasilan perikanan di Eropa yang seharusnya menjadi contoh bagi Indonesia.

“Di Perancis itu pukat hela masih dibolehkan tetapi penerapan hukumnya sangat ketat. Mereka menerapkan regulasi yang benar dan bisa beroperasi di kedalaman tertentu, diawasi dengan ketat,” katanya. Maksudnya diawasi agar tidak ada konflik ketika nelayan trawl di Eropa masuk di kawasan yang dilarang.

“Kalau di Eropa, nelayan takut sekali jika kedapatan mengambil ikan-ikan kecil, kalau di bawah ukuran yang dibolehkan mereka akan buang, “ kata Achmar yang pernah meriset perikanan di Mediterania pada tahun 1983 hingga 1987 ini.

Kala dia menjadi mahasiswa pada Universitas Sains dan Teknologi Montpellier lalu menyelesaikan Doktornya di Universitas Perpignan.

***

Hal lain yang disampaikan oleh Achmar demi menjamin ketersediaan data dan tata kelola perikanan yang efektif di daerah adalah perlunya dirintis Komite Pendugaan Stok Ikan Daerah yang melibatkan banyak unsur.

“Sebab kalau berharap ke dinas, tenaga mereka masih terbatas. Meski beberapa kali dilatih namun belum optimal,” katanya.

“Hal lain adalah banyaknya fasilitas TPI, PPN, atau PPS yang belum efektif, ini terjadi karena terbatasnya supporting dana untuk pengelolaannya. Tapi ada juga yang bagus, seperti di Palopo, di TPI Pongtap,” katanya.

Selama menjadi peneliti perikanan dan melakukan komunikasi di daerah, Prof Achmar membaca betapa banyaknya bantuan beberapa waktu lalu yang disamaratakan. Maksudnya, harusnya masing-masing daerah berbeda alat tangkapnya karena berbeda karakter dan kemampuan nelayannya.

“Semua disamakan, seperti purse seine padahal ada daerah yang tidak pantas. Kalau yag saya lihat selama ini yang berhasil itu di Luwu, di Teluk Bone. Mereka mengelola bantuan dengan baik, ada juga bantuan jaring insang yang panjang dan lebar tetapi karena lokasinya sempit jadi tidak berhasil seperti di Teluk Bone,” ujarnya.

“Bagaimana bisa diberikan jaring insang hingga 1 kilometer, sementara alurnya sempit dan merupakan jalur pelayaran?” tanyanya terkait bantuan yang pernah dilihatnya pada tahun 2013.

Terkait pendataan ikan, Dia menambahkan perlunya kesungguhan pada pengawasan lokasi pendaratan ikan. Menurutnya, saat ini sistem data perikanan amburadul karena tidak tegasnya pemerintah pada pangkalan-pangkalan ikan ilegal.

“Kalau memang mengandalkan data statistik, pengelolaan perikanan kita harus dikaitkan dengan ketentuan di mana nelayan mendaratkan ikannya, pada tempat yang pasti dan resmi. Saat ini, banyak pelabuhan tikus, termasuk di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Tebet, 18/9.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: