Moratorium China, antara Niat Baik dan Klaim Wilayah

Niat baik?

Minggu ini, Australia memuji Pemerintah China yang telah menegakkan aturan atas perikanan illegal. Pujian diberikan karena China menghukum pemilik kapal ikan mereka sendiri yang ketahuan mencuri ikan di perairan Benua Kangguru tersebut.

Kapal itu, Yuan Da 19 kedapatan memancing tuna sirip biru dan spesies lainnya. Kejadiannya tahun lalu. Saat itu, tim Australian Fisheries Management Authority dan Australian Border Force mencegat mereka pada September 2016.

Beberapa saat kemudian, otoritas China mendenda pemilik kapal sebesar USD 300 ribu dan mencabut izin operasi serta melarangnya melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas.

Menteri Australia untuk perlindungan imigrasi dan perbatasan, Peter Dutton, menyebut hal tersebut sebagai “contoh bagus” dalam memerangi perikanan illegal, tak berizin dan tak terlapor (IUUF).

“Pemerintah Australia mengucapkan selamat kepada pemerintah China yang telah mengambil tindakan dan telah mengirim pesan kuat bagi perusahaan lain yang berusaha melakukan hal yang salah,” katanya.

Bagi Pemerintah Australia, termasuk Indonesia, maupun negara-negara benua dan kepulauan, kemitraan global dalam mencegah kejahatan IUUF sungguhlah amat penting.

China yang selama ini dianggap sebagai pembuat onar di lautan karena armadanya yang besar dan massif, telah menunjukkan hal berbeda. Mereka berkomitmen untuk menangani IUUF di jalur yang benar termasuk menerapkan moratorium penangkapan ikan di wilayah mereka bahkan jauh sebelum Indonesia.

Moratorium a la China

China melakukan moratorium pertama kali pada tahun 1995 setelah adanya indikasi menurunnya hasil tangkapan nelayan mereka.

Tahun ini, moratorium penangkapan oleh Pemerintah China kembali dilakukan. Akibatnya tidak kurang 1.200 kapal nelayan mereka dari Xiangshan, provinsi Zhejiang China Timur, kembali ke pelabuhan karena aturan tersebut. Ini berlaku sejak hari Senin tanggal 1 Mei di Laut Cina Timur.

Dari tanggal 1 Mei, tidak ada penangkapan ikan yang diizinkan di seluruh perairan nasional China termasuk Laut Bohai, Laut Kuning, Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.

Pelarangan tersebut akan berakhir pada 1 September. Sedangkan untuk Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, larangan tersebut seharusnya sudah berakhir pada tanggal 1 dan 16 Agustus 2017.

Pilihan tersebut berdampak meningkatnya harga ikan di beberapa bagian China yang selangit. Melonjak dua kali lipat dan sangat sulit untuk membelinya, sebagaimana dilaporkan Xiamen Daily, surat kabar di Provinsi Fujian, China selatan.

China National Radio melaporkan dengan mengutip Wakil Menteri Yu Kangzhen bahwa Kementeriannya melakukan moratorium itu untuk mengurangi tangkapannya menjadi kurang dari 10 juta ton, 3,09 ton lebih rendah dari pada tahun 2015.

Moratorium oleh China mirip-mirip dengan tujuan kebijakan Pemerintah RI yang memberlakukan moratorium melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Meski demikian, moratorium yang dipilih Indonesia lebih pada pemberantasan aktivitas perikanan yang justeru banyak dilakukan oleh nelayan-nelayan asing termasuk China. Moratorium yang ditempuh karena maraknya aktivitas melawan hukum melalui masuknya kapal-kapal asing seperti penyelundupan senjata, obat-obatan hingga human trafficking.

Pada beberapa kesempatan, perwakilan resmi kedua negara menyadari bahwa moratorium dapat mengurangi illegal fishing, dapat memulihkan sumber daya ikan yang telah terkuras serta memperbaiki ekosistem laut yang telah berada dalam tekanan sejak lama.

Apapun itu, sejatinya, moratorium dapat meningkatkan kehidupan nelayan, memberi kesempatan kepada nelayan lokal, pengusaha lokal untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak.

Respon tetangga

Moratorium pasti akan berdampak pada internal dan eksternal suatu negara. Indonesia telah melakukan hal yang sama dan tidak lagi membolehkan kapal-kapal asing beroperasi setelah dampaknya yang buruk pada ekonomi nasional.

Bukan hanya itu, masuknya kapal asing berdampak pada kegiatan-kegiatan illegal seperti penyelundupan senjata, obat-obatan hingga human trafficking.

Apa yang dilakukan China ini bisa disebut sebagai langkah bagus dan bisa mendongkrak kepedulian bersama di negara-negara di dunia tentang perlunya pelestarian dan proteksi pada sumber daya ikan. Meski demikian, tetap menjadi persoalan bagi negara yang tidak siap.

Moratorium oleh China adalah cobaan bagi Taiwan yang bisa saja terancam ketika kapal-kapal ikan mereka masuk ke lokasi yang merupakan ‘dispute’ antar kedua negara.

China yang superior sepertinya sedang mengganggu nelayan Taiwan yang kerap nyelonong ke perairan yang diakui China. Taiwan menentang moratorium yang ketat tersebut sebab dapat berisiko pada penangkapan kapal-kapal ikan mereka.

“Badan perikanan kami di masa lalu telah meminta para nleayan untuk waspada masalah keamanan yang terkait dengan moratorium China daratan,” kata Chiu Chui-cheng, juru bicara Dewan Urusan Daratan Pemerintah Taiwan. Nelayan Taiwan dikenal sebagai pemburu ikan tuna biru di Laut Cina Selatan.

Selain Taiwan, moratorium yang  mencakup Laut Cina Selatan berimbas ke pula ke Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Filipina, negara-negara yang mengklaim perairan mereka masuk ke dalam zona moratorium. Vietnam mengutuk moratorium tersebut. Filipina lebih sabar untuk mencari peluang pembicaraan terkait perselisihan maritim.

***

Bagi Indonesia, moratorium China tersebut bisa dimaknai sebagai kesadaran baru mereka tentang populasi ikan yang semakin berkurang, atau, semacam warning untuk negara-negara lain, agar berhati-hati saat masuk ke perairan yang selama ini dianggap masih bisa semena-mema untuk dieksploitasi.

Meski demikian, ada yang perlu diwaspadai dan diantisipasi sebab China mengklaim sebagian besar dari 3,5 juta kilometer persegi laut China Selatan adalah miliknya. Rujukannya ke catatan sejarah operasi perikanan mereka sejak lampau, berabad-abad lampu.

Inilah yang harus diantisipasi oleh seluruh instrumen bangsa untuk menebalkan semangat menjaga beranda NKRI, dengan mengelola, membangun dan mengawasinya. Kawasan seperti Natuna harus menjadi urat nadi pengelolaan kelautan dan perikanan nasional.

Bisa dikatakan bahwa pada situasi tersebut, pada kebijakan moratorium, China bermain di antara niat baik melestarikan sumber daya perikanan dan merawat selera berkuasa di Laut China Selatan.

Masih ingat bagaimana mereka senewen ketika Pemerintah RI memberi nama Laut Natuna Utara itu?

Makassar, 23/08

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: