Pada tanggal 5 hingga 9 Agustus, saya mendapat ajakan untuk melihat Kepulauan Natuna sekaligus menyigi dimensi sosial ekonomi perikanan dari Ranai hingga Selat Lampa. Selat Lampa adalah titik yang disebut strategis bagi Natuna dan Indonesia sebagai pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, penopang industri perikanan nasional. Berikut paparannya.

***

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah upaya Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggerakkan ekonomi di titik strategis dan berpotensi seperti pulau atau kabupaten/kota terluar. Mengapa terluar atau beranda Indonesia seperti Natuna dapat kita baca dari alas pikir Susi Pudjiastuti, Menteri KKP.

“Kenapa saya hantam di Natuna, sebab itu jalur perdagangan kita yang amat rentan,” katanya terkait sepak terjangnya menangkapi nelayan-nelayan asing di perairan Indonesia. Ratusan kapal, hingga jenis tramper wara-wiri tanpa penindakan hukum. Masuklah alkohol selundupan, narkotika hingga senjata illegal. Uang beredar sekitar Natuna sungguh besar.

“Kalau Indonesia berkuasa di sana, penyelundupan tak bebas lagi dan di sisi lain dapat memperoleh manfaat dari usaha perikanan,” tegasnya.

Atas dasar itulah maka regulasi dan kebijakan menjaga kedaulatan menjadi prioritas KKP. Salah satu penjabaran kebijakan itu adalah pengembangan SKPT sebagaimana juga ditekankan oleh Presiden Jokowi untuk menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi bangsa.

Bagi Susi, filosofi pelaksanaan SKPT harus dilihat serupa analogi ‘sirip punggung dan sirip ekor ikan bekerja’. Ada arah yang dituju, ada penopang dan saling menguatkan pada visi besar tersebut. “Standar operasi Poros Maritim harusnya seperti itu,” katanya saat bertemu penulis beberapa waktu lalu (Jumat, 14/07).

Regulasi, kebijakan hingga program KKP sejatinya menjawab persoalan pada ketimpangan distribusi, pada harga barang yang selama ini membuat relasi ekonomi Timur-Barat Indonesia begitu timpang. Analogi terkait ketimbangan jalur perikanan ini, kerap disebutkan sebagai cerita ayam-ayam beku.

“Sebelum dimakan oleh orang Saumlaki, transit hingga 10 kali. Ke Makassar, Ambon, Sorong, Fak Fak, Dobo baru ke Saumlaki. Harga perkilo bisa menjadi menjadi 100 ribu,” katanya. Hal yang akan berbeda jika misalnya beli ayam seharga 2 dollar dari Darwin kemudian diterbangkan ke Saumlaki yang mungkin hanya 4 Dollar.

Pembangunan sektor perikanan juga begitu. Yang dibutuhkan adalah dukungan pada skema logika seperti itu. Maka dibesutlah SKPT mulai dari Simeulue, Mentawai, Natuna, Saumlaki, Moa, Merauke, Biak, Talaud, Sangihe, Sebatik termasuk Morotai yang juga mulai digadang-gadang tahun ini. SKPT adalah urat nadi program unggulan KKP.

20170806_155811
Bangunan untuk proses ikan, plus cold storage (foto: Kamaruddin Azis)

SKPT adalah inisiatif topdown Pemerintah sekaligus rangkaian sistem yang sarat sentuhan teknokratis, koordinatif dan membutuhkan banyak dukungan.

Dari sekian lokasi SKPT, salah satu yang pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi adalah Kepulauan Natuna, satu dari 15 titik yang masuk radar Pemerintah untuk dikembangkan.  Pada tanggal 7 Agustus 2017, Menteri Susi memantau lokasi ini untuk melihat status pembangunannya. Sebagai blogger, saya diundang oleh ibu Menteri untuk melihat capaian-capaian tersebut.

Natuna sebagai benchmark

Saya menyebut SKPT Natuna sebagai benchmark sebab pembanding seperti Saumlaki `dan Biak, atau Simeulue dan Mentawai, pun Sebatik tak sekencang geliat Natuna, setidaknya jika melihat posisi strategisnya.

Hingga minggu pertama Agustus 2017, SKPT yang diidamkan Pemerintah di Natuna mulai menemukan wujudnya. Sarana prasarana seperti perikanan pelabuhan, tempat pelelangan ikan, ruangan pendingin sudah mulai beroperasi sebagaimana saat diperiksa oleh Susi Pudjiastuti pada tanggal 7 Agustus 2017.

Melihat capaian SKPT Natuna, menuntun saya pada kesadaran bahwa dengan kesungguhan dan penganggaran maksimum, segala kebutuhan seperti sarana prasarana bisa segera direalisasikan. Tidak ada konflik lahan atau ‘beban bawaan’ masa lalu seperti di Biak dan Saumlaki, dua lokasi SKPT yang nampaknya masih butuh energi besar untuk berbenah dan move on.

Di Biak Papua, sebagaimana hasil pembacaan saya, meski telah ada investor yang membangun depot BBM di lokasi SKPT namun masih ada riak status lahan di lokasi pelabuhan, setidaknya berdasarkan informasi yang diperoleh tahun 2016.

Di Saumlaki, lokasi SKPT-nya masih perlu dirombak karena berisi aset lama yang tak lagi fungsional. Pabrik es mangkrak sisa peninggalan rezim sebelumnya. Selain masih membutuhkan anggaran besar dan lintas sektor, diperlukan pula komitmen bersama lintas Kementerian dan Lembaga untuk bahu membahu mengalokasikan sumber daya. Bukan hanya anggaran tetapi kesungguhan untuk bergerak bersama.

Tahun ini, masyarakat Natuna bisa berbangga atas dukungan maksimum Pemerintah melalui anggaran dan komitmen maksimum. Tak lama lagi SKPT Natuna akan beroperasi dan diresmikan.

“Masyarakat berbahagia atas apa yang kita buat, sudah nampak hasilnya,” kata Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal saat memberikan sambutan pada kunjungan kerja MKP di Selat Lampa, Natuna, (07/08).

20170807_095127
MKP Susi saat berkunjung ke SKPT Natuna (foto: Kamaruddin Azis)

Bupati menyampaikan bahwa terkait pengembangan potensi kelautan dan perikanan Natuna masih ada beberapa hal yang masih membutuhkan solusi seperti perlunya mendorong usaha perikanan tangkap di pesisir dan laut dalam, budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta industri.

“Usaha pengelolaan berisiko sangat tinggi oleh karena itu membutuhkan rencana pengelolaan perikanan dengan cara yang sangat sistematis, membuat roadmap. Sebagai panduan konsep program SKPT di Natuna,” katanya.

“Membangun pelabuhan sudah, hal lain adalah pentingnya peningkatan kapasitas pengetahuan nelayan setempat. Selama ini hanya menggunakan kapal kecil dengan volume produksi terbatas. Kebutuhan mereka mungkin kemampuan membaca peta agar tidak tersesat ke perbatasan. Penyadaran tentang pentingnya pelestarian alam,” kata Dr. M. Farkhan, peneliti BRSDM-KKP, Kepala Bidang Pelatihan Kelautan dan Perikanan saat ditanyai kapasitas seperti apa yang dibutuhkan nelayan Natuna agar semakin berdaya ke depannya.

[Bersambung]

Natuna, 8/8/2017

Advertisements