Menunggu Inisiatif KKP di Pengelolaan Ruang Laut

Pengelolaan ruang laut pasca keluarnya UU No. 23/2014 masih menemui jalan terjal. Banyak kasus tak ringan, berdampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Di satu sisi menuntut Pemerintah Provinsi mengambil inisiatif namun di sisi lain, UU tersebut rupanya masih membutuhkan tuntunan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai leading unit.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selle KS Dalle dalam diskusi online Whatsapp Goup alumni FIK Ornop Susel, (01/08).

Berkaitan posisi dan peran Pemerintah Provinsi, menurut Selle, pada bulan Juni lalu, pihaknya (DPRD Sulsel) telah berkonsultasi ke KKP dan diterima Dirjen Perikanan Tangkap, Syarif Widjaja dan beberapa Direktur lingkup KKP.

“Pertemuan yang jarang terjadi karena komplit. Dihadiri anggota DPRD Sinjai , DPRD Provinsi dan DPR-RI, Nasyit Umar yang menyampaikan sejumlah permasalahan berikut lengkap data dan informasi,” sebut Selle. Menurutnya terjadi banyak kasus pasca di Sulsel pasca penerapan UU 23 tentang pemerintahan daerah. Seperti urusan izin kapal dan nasib nelayan andon antar provinsi.

Beberapa hal penting yang akan segera ditindaklanjuti adalah perlunya Kementerian KP memfasiltasi pertemuan dan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Gubernur khususnya 14 provinsi wilayah pesisir yang disaksikan oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian (Polairud) guna menghindari adanya penangkapan nelayan yang melaut lintas provinsi.

Hal tersebut, sesuai pandangan Selle, didasarkan pada pertimbangan bahwa kapal nelayan adalah alat produksi bukan tipe kapal angkut muat barang dan orang maka sebaiknya pelayanan izin kapal untuk nelayan cukup hanya satu pintu.

“Ini bisa dikoordinasi oleh Kementerian KKP. Selama ini perizinan juga ditangani oleh Kemeterian Perhubungan, Dirjen Perhub Laut,” kata Selle, politisi Demokrat Sulsel yang juga aktivits LSM ini. Dia menambahkan bahwa bantuan kapal yang diserahkan oleh Kemeterian KP kepada Provinsi dan Kabupaten sebaiknya sudah dilengkapi dengan surat izin operasional.

Pada pertemuan tersebut, Syarif yang baru tiga bulan dilantik mengapresiasi dan sangat memahami sejumlah permasalahan tersebut. Dia berjanji segera melakukan langkah tindak lanjut dengan baik, tidak lama berselang setelah lebaran Idul Fitri.

Adapun kehadiran anggota DPRD Sinjai dan Takalar bersama Pemda, sebagai tindak lanjut setelah beberapa kali konsultasi ke DPRD Provinsi. “Namun karena di luar kewenangan Pemprov maka pertemuan digelar bersama secara lengkap,” tambahnya.

Menunggu tindak lanjut

Selle menilai bahwa tindaklanjut hasil pertemuan tersebut belum sepenuhnya dipenuhi. Belum ada tindakan berarti meski demikian, dia mengatakan bahwa tidak ada kata lelah apalagi berhenti untuk selalu berupaya mencari solusi terbaik bagi pengelolaan ruang laut seperti ini.

“Kita sudah desak Kementerian KP segera melakukan korrdinasi, fasiltasi dan mediasi antara Provinsi penghasil ikan, dan Pak Dirjen janji saat itu untuk segera menindak lanjutinya,” katanya.

Apa yang digambarkan oleh Selle di atas memang tidak mudah, bukan hanya di Sulsel tetapi di provinsi lain se-Indonesia. UU 23/2014 telah berkonsekuensi pada proses transfer P3D seperti personalia, sarpras, dokumen.

Hal itulah yang mesti diakselerasi antara Kab/kota dan Provinsi sesuai pelimpahan mandat UU itu sebab urusan kelautan tak lagi di kab/kota. Selain itu, isu perencanaan pengelolaan ruang laut provinsi atau biasa disebut RZWP3K juga harusnya sudah bere sebagai rujukan bersama.

“Kalau RZWP3K Sulsel, sudah masuk dalam Propeda tahun ini,” jawab Selle.

Terkait RZWP3K, Abdul Azis yang merupakan aktivis LBH Makassar dan acap terlibat pada advokasi pesisir Makassar ikut berkomentar. Dia mengatakan bahwa upaya DPRD Sulawesi Selatan cukup baik terutama dalam menghentikan anggaran dan menunda pembahasan dasar zonasi. Langkah ini ditempuh karena masih banyaknya bengkalai adaministrasi dan substansi perampungan dokumen. Salah satu isu yang mengemuka di Sulawesi Selatan terkait ruang laut ini adalah isu pertambangan pasir di Takalar yang menyulut antipati warga.

Secara umum, Pemerintah masih harus kerja kerjas untuk membereskan isu kewenangan ini. Beberapa kewenangan yang sebelumnya ada di Kab/Kota telah ditarik ke Provinsi seperti pendidikan SMU / SLB dan sederajat, perikanan kelautan dan pesisir, ESDM, dan Kehutanan.

“Hanya satu yang agak kelar secara infrastruktut yakni pendidikan. Karena kemarin ada kepentingan ujian nasional sehingga mau tidak mau pemerintah harus memprioritaskannya. Yang lain, payung hukum setelah UU masih silang sengkarut satu sama lain. Mulai dari PP, Permen, Perda, Perkada dll,” tambah Selle.

Jika ini tak diberesi, tanpa ada peraturan teknis operasional jangan harap Pemerintah bisa menekuk akivitas yang berpotensi illegal seperti  tambang gol C, perambah hutan, perikanan dan kelautan karena memanfaatkan ‘kekosongan hukum’ di daerah.

“Sayang sekali, UU 23 dengan sejumlah permasalahannya tidik lebih seksi dibanding isu yang lainnya,” pungkas Selle yang mengaku salut satu hal pada ibu Susi, meski pada beberapa hal masih banyak yang bikin kening berkerut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s