Mengapa Kedaulatan Segalanya?

“Ndak bisaki menghentikan pemboman ikang jika tak ada kapal perang AL ditaruh di antara Pulau Jinato dan Kayuadi.” Saya ingat persis omongan ‘nyaris putus asa’ ini. Meski bernada skeptis, begitulah ujaran Haji Syahring, kepala Desa Jinato, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan pada 1996 (semoga dia sehat adanya), dua puluh satu tahun lalu. Dia paham persis bahwa teramat sulit menekuk pelaku dan praktik penangkapan ikan merusak di jantung Laut Flores itu.

Kala itu, saya masih fresh graduate dari Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Hasanuddin. Saya join program pengembangan mata pencaharian masyarakat di Taman Nasional Taka Bonerate. Program kerjasama Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Departemen Kehutanan dengan World Wide Fund For Indonesia Program.

***

Jinato, satu dari 21 pulau dalam kawasan Taka Bonerate, yang disebut Arsil Ihsan, jurnalis dari Kota Benteng Selayar sebagai ‘pusat aktivitas pembom dan pembius ikan’. Hubungan sosial, budaya dan ekonomi turun temurun ke Pangkalan Pendaratan Ikan Lappa, Sinjai di daratan utama Sulawesi merupakan alas di balik masih maraknya praktik ilegal itu hingga sekarang. Setidaknya jika membaca postingan Arsil.

“Hari ini Senin 23 Maret 2017, informasi dari sumber yang layak dipercaya melaporkan bahwa kegiatan illegal fishing di Kawasan Takabonerate khususnya di Pulau Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar masih terus berlanjut malah tambah massif. Seperti yang disampaikan, bahwa sejak dua hari terakhir ini, puluhan kapal beraksi lagi melakukan penangkapan ikan dengan potassium sianida di dalam kawasan karang Takabonerate Selayar. Hal ini menurut sumber telah diketahui petugas desa Jinato tapi tidak ada gerakan apapun dan tetap melakukan pembiaran,” begitu laporannya di Kompasiana.

Ada ancaman

Laporan Arsil ini membuat saya berpikir bahwa investasi miliaran program-program pemberdayaan di kawasan Taka Bonerate sejak menjadi Taman Nasional tahun 1992 mubazir jika praktik pengrusakan aset masa depan generasi seperti terumbu karang tak dibereskan. Program pembangunan kesadaran, pemberdayaan hingga bantuan sarana kapal patroli berskema ‘monitoring controlling surveillance’ sejak 1999 hingga 2003 dan sesudahnya menjadi sia-sia. Belum lagi jika melihat banyaknya unit kerja penegak hukum yang wara-wiri di sana.

Tak hanya di Selayar, pemboman dan pembiusan kembali marak di awal tahun 2015 di sekitar Kota Makassar dan Pangkep, tidak lama setelah Kapolres yang dianggap peduli laut berpindah tugas. Bukan hanya itu, alat tangkap yang merusak juga dikeluhkan oleh nelayan di Pangkep. Mereka mengeluh karena adanya operasi cantrang (dalam skala kecil disebut lampara) di sekitar Selat Makassar.

Upaya Kepolisian tak bisa dibilang tidak ada, mereka juga telah menunjukkan komitmen namun membutuhkan kesungguhan dan dukungan pihak lain. Setidaknya jika mencermati pernyataan mantan Kapolres Selayar dan Pangkep, AKBP Muhammad Hidayat nun lampau. “Bukti komitmen kami, penggunaan kompressor di Selayar untuk kegiatan illegal fishing kami minta dihentikan. Meski begitu, kami tak bisa berbuat banyak tanpa bantuan pihak terkait lainnya,” katanya pada 26 Juli 2015 di Kampung Popsa Makassar.

Tak bisa berbuat banyak tanpa bantuan pihak lain. Begitu pernyataan Hidayat. Inilah green sign bahwa kolaborasi atau kerjasama adalah niscaya dalam menegakkan marwah negara di laut. Hidayat benar, mengingat kompleksitas di pesisir dan laut maka niscaya untuk bersama-sama menegakkan kedaulatan bangsa, mengayomi nelayan, dari perairan pedalaman hingga laut lepas. Dari lekuk-lekuk terumbu karang, mangrove hingga Zona Ekonomi Ekslusif. Dari muara sungai hingga garis batas antar negara.

***

Jika menengok ke belakang, pada beberapa tinjauan kompetensi, latar belakang, konstruk kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan nasional pada tingkat Menteri dan institusinya. Katakanlah 20 tahun terakhir, yang memang belum menyentuh aspek paling mendasar, penegakan hukum di lautan.

Begini, kita bisa berkaca pada paras besar fokus program dan kesungguhan dalam memberantas praktik merusak di laut, pada ‘Illegal, unreported and unregulated fisheries, IUUF’, ada kesan bahwa Negara tak bisa menegakkan hukum di laut sehingga sumberdaya laut seperti ikan tak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Organisasi terpandang PPB di bidang pangan, FAO menyebut bahwa kerugian akibat IUU Fishing per tahun kurang lebih Rp. 30 triliun per tahun.

Pada tahun 2001, lembaga itu menyatakan bahwa negara-negara berkembang berpotensi (termasuk Indonesia) kehilangan 25 persen dari stok sumber daya ikannya akibat dari IUU Fishing, akibat pencurian oleh nelayan asing. Indonesia pada saat itu memiliki sumber daya ikan hingga sebesar 6,5 juta ton per tahun. Jika ini dipakai maka perhitungan angka kerugian yang hilang adalah seperempat dari jumlah itu atau sebesar 1,6 juta ton.

Jika harga jual ikan di pasar internasional sekitar 2 dolar AS per kilogram, maka kerugian Indonesia mencapai 3,2 miliar dolar AS atau setara Rp. 30 triliun. Andai saja, dana 30 triliun pertahun itu bisa dimanfaatkan, maka dalam waktu 20 tahun kita bisa peroleh 600 trilliun, angka yang besar untuk mengerem nafsu berutang kita ke donor, bukan?

Pelajaran dari masa lalu

Lalu, mengapa kita butuh 20 atau 30 tahun lebih untuk kemudian mampu menegakkan supremasi di lautan? Menutup mata atau membiarkan keuntungan 30 triliun setiap tahun mengalir ke asing? Mengapa kita begitu terlambat menyadarinya?

Jika membaca track keunggulan Menteri-Menteri sebelumnya maka kita bisa menempatkan, semisal Sarwono Kusumaatmadja yang sukses meletakkan spirit, platform kelautan dan perikanan dengan menggunakan alas penguatan kapasitas relasi antara Pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi untuk fokus ke laut. Penulis terkesan dengan fasilitasi Sarwono saat mendorong linkage organisasi lingkungan dan kawasan strategis seperti melalui pengembangan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) di Puntondo Takalar hingga Seloliman di Jawa Timur kala itu.

Sarwono memperbaiki tata kelola institusi melalui kecambah Departemen Eksplorasi Laut hingga mewujud Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti saat ini. Sesuai kompetensinya, lulusan universitas dari Amerika, Rokhmin Dahuri getol mempromosikan pengelolaan ruang pesisir dan laut dengan pendekatan terpadu, saya mengikuti presentasinya saat hadir di Pulau Barrang Lompo pada 20 tahun lalu di Marine Station Unhas, Makassar. Sebuah ikhtiar yang baik di tengah kerumitan pengelolaan di pesisir kala itu, misalnya, memastikan relasi antara kegiatan pembangunan lokasi pariwisata, infrastruktur perhubungan, perikanan hingga kawasan konservasi.

Pun, Fadel Muhammad yang didapuk Menteri setelah berhasil membangun Gorontalo dari sektor pertanian dan perkebunan. Agropolitan berbasis jagung sukses menghantar pria tampan ini ke pucuk KKP. Lalu Freddy Numberi yang menurut hemat penulis, berhasil mengguratkan harapan pada perlunya kedaulatan bangsa dengan menawarkan pembenahan Alutsista berfokus maritim. Jangan lupa juga Cicip Sutardjo yang punya pengalaman mumpuni di industri. Dia adalah mantan ketua umum HIPMI dan sangat antusias mendorong industrialisasi kelautan dan perikanan. Dari mereka inilah, kita mengenal istilah Inkamina, Blue Revolution, Mina Bahari, hingga Integrated Coastal Zone Management.

Terlepas dari ragam fokusnya yang amat menginspirasi, kita juga disodori fakta bahwa terjadi ketidakefektifan pengelolaan yang akut, kronis dan menggerus sumber daya karena rendahnya kapasitas para pihak, bukan hanya masyarakat di pesisir dan pulau tetapi aparat teknis dan perencana kelautan dan perikanan, dari Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Kita membaca ketidaksinkronan antara harapan Pemerintah Pusat di bidang kelautan dan perikanan dengan selera daerah, karenanya banyak infrastruktur yang gagal operasi seperti TPI, PPI hingga pasar-pasar ikan.

Telah banyak program, baik yang berbasis grant maupun loan yang belum mampu mengerek kualitas hidup masyarakat nelayan atau pesisir sejak 20 tahun terakhir. Demikian pula tidak sinerginya para pihak di pesisir dan laut karena mereka punya agenda sendiri-sendiri dalam memandang ruang laut Indonesia.

Maraknya aktivitas illegal seperti pemboman ikan, pembiusan, penangkapan biota dilindungi hingga masih maraknya pencurian ikan, transshipment di perairan lepas jauh ‘highseas’ hingga berpotensi melanggengkan kerugian hingga 30 triliun pertahun itu, menjadi contoh teranyar bahwa ancaman sesungguhnya pada sektor kelautan dan perikanan adalah penegakan hukum, pada tindakan hukum pada pengawasan kegiatan illegal, yang melabrak regulasi dan tak melaporkan usaha perikanannya.

“Sederhana saja, kau tidak akan bisa bicara efektivitas pengelolan sumber daya kelautan, perikanan, atau pariwisata, jika lautanmu diusik. Tidak akan bisa tenang, akan marah, jika kau menanam padi lalu ada orang lain yang memanennya bukan?” begitu alas pikir Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, saat penulis mengobrol dengannya pada suatu kesempatan di Jakarta Selatan.

***

JIka kemudian negara insaf dan ‘memaafkan masa lalu’ dan mulai bertindak untuk menegakkan kedaualatan di lautan sebagaimana yang diperlihatkan melalui Nawacita atau spirit Poros Maritim saat ini, maka sejatinya semua pihak harus mendukungnya. Bukan semata demi mempertahankan marwah Negara di sana tetapi menjadi supporters militan untuk nelayan kita, untuk pihak-pihak yang percaya bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari kedaulatan bukan karena keuntungan jangka pendek belaka, atau campur tangan asing yang berlebih.

Jika demikian adanya, ada juga benarnya Kepala Desa Jinato, Haji Syahring yang meminta perhatian dari Pemerintah untuk menjaga terumbu karang Taka Bonerate dengan menghadirkan kapal perang. Jika negara masih terbatas kapal perangnya, bolehlah nanti menempatkan aparat penegak hukum yang di dadanya berkobar nasionalisme, bukan sebaliknya. Tak hanya di Taka Bonerate tetapi dari Sabang sampai Merauke, dari Rote hingga Pulau Brass, milik Papua di Pasifik sana.

Bisakah seng?

Tebet, 23/07/2017

 

 

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.