Cerita Kaiba, Caledonian Sky dan Masa Depan BLUD Raja Ampat

“Lihat Caledonian Sky begitu, sakit hati sekali pak. Sakit betul. Kapal naik di karang yang kita jaga, padahal kapalnya sudah lima kali masuk Raja Ampat.” Adrianus Kaiba.

***

Pernah dengar Caledonian Sky? Raja Ampat? Kalau BLUD? Betul! Yang pertama adalah prahara bagi terumbu karang Indonesia terkhusus Raja Ampat, destinasi utama di Indonesia, bahkan dunia. Para pembaca mungkin sudah tahu daya tarik kabupatan bertetangga Kota Sorong ini, pada magis gugus pulau indah seperti Wayag atau Piaynemo. Pun spot-spot penyelaman menawan, asesoris surga wisata luar biasa.  Tak hanya konfigurasi pulaunya yang laksana pasak raksasa muncul dari dalam laut tetapi kelimpahan spesies terumbu karang, ragam ikan, hingga bentuk terumbu nan eksotis.

Hal-hal itulah yang dilihat sebagai modal masa depan Raja Ampat sehingga dalam 10 tahun terakhir, beragam program pemberdayaan masyarakat, penelitian dan konservasi terumbu karang digalakkan dan mulai menunjukkan hasil. Dukungan para pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan daerah menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Setidaknya jika melihat pergerakan pembangunan infrstruktur, partisipasi para pihak dan pemasukan untuk daerah.

Begitulah Raja Ampat. Nah, kalau BLUD? Sudah tahu apa itu? Lalu, apa hubungan Raja Ampat dengan BLUD?

Kabupaten Raja Ampat adalah wilayah otonom yang menempatkan potensi kelautan, perikanan dan pariwisata sebagai modal utama. Selaras semangat Poros Maritim yang sedang ngehits di masa Jokowi-JK. Para pihak di kabupaten menganggap amatlah penting untuk mengelolanya sumber daya laut dan pulau dengan tepat, lebih profesional dan berkelanjutan. Inilah yang kemudian disadari oleh masyarakat setempat, Pemerintah Daerah dan beberapa lembaga konservasi ikut dengan sadar membidani lahirnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD KKP) atau dikenal Badan Layanan Umum Daerah itu.

BLUD didirikan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah melalui organisasi pengelola bisa mandiri, dapat menjamin pengelolaan sumber daya melalui penyiapan personalia dan keuangan. Organisasi pengelola tersebut dikuatkan oleh Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 61 Tahun 2014.  Inilah satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang menerapkan PPK-BLUD, satu spirit otonomi daerah yang sejatinya telah jauh melihat ke depan, mengelola sumber daya untuk dinikmati melalui pelestarian untuk pariwisata dan cadangan perikanan.

***

Pagi tanggal 12 Juni 2017 di Waisai, ibukota Raja Ampat terlihat cerah. Laksana memberi senyum simpul untuk saya dan Christovel Rotinsulu, Koordinator SEA Project Papua Barat yang sedang meluncur ke kantor BLUD. Chris jualah yang memperkenalkan saya ke Adrian, lengkapnya Adrianus Yusuf Kaiba, S.St.Pi yang kini jadi nakhoda BLUD. Chris, pernah bekerja di Conservation International, organisasi yang ikut membidani lahirnya BLUD. Chris dan Adrianus berpengalaman pada proses kelahiran badan layanan umum di naung Dinas Kelautan dan Perikanan itu.

BLUD lahir saat beberapa kawasan lainnya di Indonesia masih berjuang meyakinkan Pemerintah Daerah setempat dan pihak-pihak pemanfaat lainnya. Dengan BLUD, mereka dapat langsung mengelola pendapatan dari tarif jasa lingkungan, pendapatan untuk operasional, pengawasan hingga urusan ‘dalam negeri’ mereka. Miliaran dana dalam dua tahun terakhir telah masuk ke kas Pemerintah Daerah dan merupakan modal untuk membangun daerah dari sumber daya kelautan secara mandiri.

Dengan BLUD mereka tak harus melewati mekanisme penganggaran APBD sebab sebagian disisihkan untuk keperluan mereka. BLUD dapat merekrut staf profesional non-PNS sesuai derajat kebutuhan. Keren bukan?

Jalan karir Adrianus hingga ke BLUD tidak instan, dia punya pengalaman panjang dan paham seluk beluk isu kelautan dan perikanan Raja Ampat bahkan sebelum menjadi aparat sipil negara. Tahun 2004 -2005 Dia adalah tenaga pendamping masyarakat pesisir dan pulau untuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan selama 7 bulan sebelum ke Raja Ampat. Sebelum lulus PNS pada 2006, dia bekerja sebagai Penyuluh Perikanan dan ditugaskan di salah satu Kawasan KKLD Raja Ampat, tugasnya mengawasi perizinan perikanan. Tahun 2009, Adrian diangkat sebagai Kepala Seksi Konservasi laut dan Pesisir.

Di kantornya yang lapang dan asri di Jalan Yos Sudarso, Distrik Waisai, saat kantor baru saja buka, pria lulusan STP Jakarta ini menyambut kami dengan hangat. Di beberapa bagian kantor, para staf mulai mengisi ruangannya, pertanda siap melayani khalayak.

20170612_092521

Adrianus Kaiba (kiri) dan penulis (foto: istimewa)

Di ruangan kerjanya yang lapang dan sejuk, Adrianus bercerita tentang pengalaman dan misi yang diemban BLUD. Menurutnya, tanggung jawab BLUD adalah melakukan pengaturan zonasi kawasan, pengawasan (patroli) zonasi, peningkatan kesadaran masyarakat untuk konservasi, mendorong kegiatan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan manfaat ekonomi konservasi bagi masyarakat lokal. Upaya-upaya tersebut membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh kemampuan pendanaan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Arah pengelolaan sumber daya kelautan Raja Ampat ditempuh dengan strategi dan  mekanisme pemenuhan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui UPTD KKP Raja Ampat dan memastikan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, efisien dan profesional yang menjamin kelestarian dan kepuasan wisatawan menikmati keindahan alam kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Salah satu tantangannya adalah jumlah dan ketersediaan dukungan APBD untuk operasional.

“Terkait pendanaan itu, dalam tahun 2017 ada kegiatan pengadaan-pengadaan tetapi masih melekat di Dinas melalui APB. Selama ini menggunakan dana entrance fee dan hibah,” kata Adrian. Menurut alumni SMA Negeri 1 Sorong ini, dalam dua terakhir, bantuan hibah berkurang.

“Dari Conservation International tidak ada lagi. Ini membuat kita kewalahan tahun ini. Dana yang ada hanya untuk beberapa bulan ke depan,” ungkapnya.

Conservation International (CI) adalah organisasi konservasi alam internasional yang selama ini memperkuat BLUD termasuk melalui anggaran dan penguatan kapasitas teknis. Dana APBD yang dimaksudnya adalah dana yang dikelola Pemerintah Derah dan melekat di SKPD Dinas Perikanan, dana yang mengalir lancar dari dana entrance fee yang dipungut di bawah kendal BLUD. Dana ini senilai Rp. 1 juta untuk pengunjung dari mancanegara dan Rp. 500ribu untuk pengunjung domestik. Dana dibayar sekali dan berlaku untuk setahun ke depan.

Idealnya, entrance fee inilah yang menjadi lokomotif menggerakkan gerbong organisasi BLUD, menjalankan tanggung jawab seperti yang dipaparkan Adrianus.  Hadirnya organisasi ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Raja Ampat sangat berharap pada pengelolaan sumber daya kelautan ketimbang usaha lain yang bisa saja mengancam masa depan Raja Ampat seperti tambang.

Tentang penganggaran, APBD dan posisi BLUD dalam memenuhi tanggung jawab pengumpulan fee konservasi, Adirian mengatakan bahwa prinsipnya ada di dinas, prosedur lewat dinas. Ini merupakan mekanisme pemerintah, untuk pengawasan, monitoring dan kegiatan rutin. Namun demikian, situasi yang berkembang juga harus menjadi pertimbangan bersama termasuk proyeksi penerimaan dan dalam realitasnya.

“Saat ini masuk masa low season, bulan ini sampai September, karena musim Angin Selatan,” kata pria yang menjadi kepala seksi konservasi Pesisir dan laut di DKP Raja Ampat selama 5 tahun. Maksudnya bahwa kondisi tersebut berpengaruh pada pengunjung dan jumlah pemasukan sehingga harus diantisipasi juga. Hal lainnya adalah perlunya memahami kondisi atau kemampuan BLUD terkait sumber daya manusia.

“Keberadaan BLUD berhubungan dengan kondisi pemerintah secara umum di Raja Ampat. Ada pula penambahan pegawai sehingga berdampak pada sumber daya atau anggaran,” ungkapnya. Menurut Adrian, hingga kini ada sebanyak 192 tenaga yang bekerja untuk BLUD.

20170611_110416

Pelabuhan laut Waisai (foto: Kamaruddin Azis)

“Paling banyak di SKPD. Itu termasuk dengan warga. Tenaga kita umumnya warga setempat, orang Raja Ampat semua. Kita cuma memberikan 4 orang sebagai PNS dalam struktur, tadinya 8 dan telah ditarik ke dinas,” sebutnya.

Pria ramah ini mengakui bahwa terkait mekanisme perencanaan daerah, pengambil kebijakan di BLUD juga dilibatkan, baik untuk mendiskusikan tantangan maupun penganggaran dengan SKPD. Sejak resmi beroperasi di tahun 2015, tren pendapatan memang sangat positif namun tidak sedikit pula tantangannya termasuk kepastian penganggaran dan efektivitas regulasi di lapangan.

Saat ditanyakan jumlah pemasukan untuk BLUD dari entrance fee, Adrianus mengatakan bahwa perolehannya naik terus.

“Raja Ampat ini sudah dikenal, tahun lalu kita dapat 16 miliar dari entrance fee. Di tahun 2015, sebanyak 12 miliar, Ada perbedaan penerapan untuk pengunjung domestik dan internasional,” sebutnya. Berdasarkan informasi dari Adrianus diperoleh data bahwa sejak tahun 2015, pengunjung domestik mencapai 1.900 orang kemudian di tahun 2016 naik ke 4.000 orang ribu.

“Semenjak awal, pada tahun 2007, ada satu resort dan live aboard, berkembang terus dan saat ini sudah tercatat 61ribu wisatawan yang datang ke Raja Ampat sejak tahun 2007,” katanya. Menurutnya, kalau tingkat kepatuhan, yang asing lebih tinggi.

“Mereka justru bertanya, pembayaran permit di mana. Mereka tahu, dan sudah sadar, itu kelebihan orang asing. Pembayarannya di kantor sini bisa, di pelabuhan juga bisa,” tambahnya.

Apa yang dipaparkan oleh Adrianus tersebut sangat relevan dengan temuan BPS Raja Ampat yang menunjukkan lonjakan drastis kunjungan wisatawan mancanegara sejak tahun tahun 2012. Di tahun itu dilaporkan ada 5.996 wisatawan mancanegara, ada 1.763 domestik. Kemudian berturut-turut hingga 2015 sebesar, 8.318, 10.247 dan 11.439 sementara dometik, 2.838, 2.691 hingga 2.751. Jika melihat angka itu dan dikaitkan dengan biaya entrance fee untuk, katakanlah, tahun 2015, maka diperoleh Rp. 11.439.000.000,- dari wisatawan asing!

Informasi lainnya adalah hingga 2015, jumlah kapal wisata yang beroperasi di wilayah perairan Raja Ampat ada sebanyak 40 unit. Kapal-kapal yang dimotori oleh modal dalam negeri dan asing. Jumlah desa yang telah mencanangkan diri sebagai desa wisata pun sudah mencapai 23 desa, mulai dari Sawandarek do Meosmansar hingga Wayom di Salawati Barat, semua punya dasar hukum dengan SK Bupati. Yang menarik, jika melihat jumlah orang asing yang tinggal sementara maka yang terbanyak adalah China, Malaysia, Inggris, Japan, Swiss, Kanada.

“Kalau untuk pengawasan di lapangan, kami terbantu dengan tenaga yang ada. Kami juga membatasi, maksimum 40 kapal ‘liveaboard’, kemudian dibarengi 15 field trip (single trip). Seminggu sebelumnya sudah kasih tahu, sehingga terkontrol. Jadi satu minggu sebelumnya sudah bayar di kantor pos Sorong dan di pos kita,” ungkapnya terkait kebijakan pembayaran entrance fee dan ketaatan pengunjung.

Dia menyebut bahwa Caledonian Sky itu masuk single trip. “Mereka sudah lima kali ke Raja Ampat, lima tahun, ini tahun ke lima, kalau kita pikir ini kapal canggih, kapal canggih, navigasi bisa dibaca, mungkin dimatiin.” Katanya terkait peristiwa naiknya Caledonian Sky yang kandas di rataan terumbu Raja Ampat.

Cerita Adrianus, kapal tersebut seharusnya tidak terjebak di karang sebab sudah berpengalaman. Informasi yang diperoleh Adrianus adalah di Kapal Caledonian Sky terdapat 102 orang tamu dan mereka sudah membayar entrance fee di Kota Sorong. Sebagaimana diketahui, para pengunjung bisa membayar entrance fee di salah satu titik di Kota Sorong, di pintu pelabuhan Waisai termasuk di Kantor BLUD. Ajakan untuk membayar juga terpampang di pelabuhan laut dan udara di Waisai.

20170611_110103

Pemandangan sebelum masuk ke Pelabuhan Waisai (foto: Kamaruddin Azis)

Bagaimana perasaan saat tahu ada kapal wisata sebesar itu naik karang Raja Ampat?  “Lihat Caledonian Sky begitu, sakit hati sekali pak. Sakit betul. Kapal naik di karang yang kita jaga. Padahal kapalnya sudah lima kali masuk Raja Ampat,” katanya sembari menyinggung senyum kecut. Terkait kasus yang jadi perhatian dunia ini, Adrian mengatakan bahwa saat ini kendali ada di tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkomaritim.

“Tugas kami meyakinkan masyarakat bahwa penanganan Caledonian Sky ada di tangan Pemerintah Pusat,” katanya. Dapat disebutkan bahwa berdasarkan data Kemenkomaritim, luas terumbu karang yang rusak karena lindasan kapal pesiar itu mencapai 18.882 meter persegi yang terdiri dari 13.270 meter persegi luas kerusakan total dan sisanya akibat hempasan dan tutupan pasir dan terumbu karang yang pecah (rubble) karena pergerakan kapal saat meninggalkan titik kejadian.

Bagi Kaiba, pelajaran penting dari kejadian Caledonian Sky ini adalah pentingnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, bukan hanya pada level Pemerintah tetapi dengan pihak swasta.

***

Tentang kondisi BLUD saat ini, di pikiran Adrianus, badan layanan itu telah berjalan efektif dari sisi sosialisasi, kesadaran warga sudah membaik, jikapun ada hal yang perlu ditingkatkan itu adalah aspek keterpenuhan penganggaran operasional dan untuk penguatan kapasitas tenaga BLUD, terutama sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk fungsi monitoring dan pengawasan.

“Tentang penganggaran untuk BLUD, itu di luar kemampuan kita. Itu kebijakan, kalau setahu saya, DPRD sudah memahami, ada komisinya yang membawahi kita, ada Pak Bram di provinsi juga, sudah banyak informasi mereka tahu,” kata Adrianus. Bram adalah anggota DPRD Provinsi Papua Barat yang sangat paham dan concern dengan kegiatan kelautan dan perikanan di Raja Ampat.

raja-ampat-islands

Pemandangan gugus pulau di Raja Ampat (foto: indonesiad.com)

“Harapan kami, anggaran bisa dimaksimalkan untuk operasional, untuk sarana prasarana. Intinya, kami berharap, dari total pendapatan sebagian besar ke PAD, semisal dapat 16 miliar, kita setor 5,2 miliar ke sana, sisanya untuk tahun berikutnya. Dari BLUD untuk Dinas, kami paling besar menyetor,” sebutnya.

Bagi Adrianus, kontribusi BLUD untuk pembangunan daerah Raja Ampat sungguhlah besar dan perlu keberlanjutan. Untuk kondisi internal atau kapasitas tenaga BLUD beragam program untuk 192 orang telah dijalankan.

“Di antaranya kursus bahasa Inggris untuk 10 orang, terus assesor 10 orang, pelatihan MPA juga. BPSDM-KP telah melatih assesor dengan bermitra CI. Untuk kursus bahasa bersama Starlink dengan membawa peserta ke Kediri, ke kampung Pare dan mereka proven,” sebutnya lagi.  Selain itu, prioritasnya diberikan ke koordinator patroli, supaya lebih mahir lagi kala melaksanakan tugasnya.

“Sebelum ada BLUD, saat masih UPT, staf ikut pelatihan selam, monitoring, underwater photo-transect, untuk ke depan, jika ada dana bisa dilakukan untuk yang lain-lainnya lagi,” katanya.

Masa depan BLUD

Tahun ini menjadi tahun ketiga bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengakselerasi transfer P3D (transfer sumber daya manusia, sarana prasarana, dokumen) dari ke Pemerintah Provinsi sebagai konsekuensi penerapan UU No. 23/2014. Ini akan berdampak ke masa depan BLUD di Raja Ampat sebab salah satu aspek yang juga menjadi target sinkronisasi P3D itu adalah kawasan konservasi perairan atau perikanan. Kawasan yang selama ini menjadi domain kabupaten harus dengan legowo ditransfer ke Pemerintah Provinsi. Pertanyaannya adalah apakah kebutuhan anggaran atau kemungkinan defisit anggaran ke depan, bisa ditutupi pemerintah Provinsi? Atau bagaimana dengan jumlah personalia BLUD yang jumlahnya ratusan itu?

“Sesuai UU, kalau perintah UU jelas, harus ditetapkan, proses ini masih terlambat, sehingga ada penganggaran yang mentok di provinsi terkait kelautan, pertambangan dll,” imbuhnya. Menurut pengamatan dan pengalaman Adrianus, proses keterlambatan ini juga telah memberi opsi bagi Kemenkomaritim untuk ambil alih dan melaksanakan pertemuan koordinasi di Makassar dimana dia ikut sebagai peserta.

“Saat itu kami ditanya, kendalanya apa, kendalanya terjadi di proses BKN, karena di situ, diperintahkan terkait aspek personal, dokumen, sarana prasarana,” kata Adrianus. Baginya sangat penting untuk mensosialisasikan konsep P3D itu, apa keuntungan dan kelemahannya.

“Ketika teman-teman provinsi memahami, Bappeda dan DKP tahu bahwa ini perintah UU, ini perintah untuk bidang kelautan dan perikanan, sehingga harus siapkan anggaran. Dapat dilihat pada nilai yang diberikan. Yang menjadi unggulan mungkin Kaimana, Tambraw, Raja Ampat. Kalau sudah pindah tetapi proses penganggaran tidak ada, repot juga,” tambahnya.

Selama ini, menurut Adrianus, tim kerja BLUD terbantu dengan adanya Starlink dan SEA Project, yaitu mulai didorong untuk mengikuti perencanaan pembangunan provinsi. Proses transfer itu harus sama-sama dilakukan, diketahui oleh Bupati dan Gubernur. Di mata Adrianus, penyerahan P3D harus jelas. Gubernur harusnya bisa mengajak Bupati untuk itu. Harus jelas, jadi yang didorong Gubernur. Terkait pemenuhan gaji staf, memang harus ke provinsi, entrance fee hanya untuk pengawasan atau pendamping hingga pendanaan sudah stabil dan berlanjut terus, jadi masih ada cadangan. Termasuk perangkat daerah harus dibiayai oleh pemerintah daerah.

“Saya optimis, Pemerintah akan siapkan dana termasuk KKP, sebab sebelum penyerahan P3D tidak akan ada penganggaran dari KKP,” katanya. Dia menambahkan bahwa apapun mekanismenya, apakah UPTD atau BLUD harus kembali ke tangan Pemerintah Daerah, mekanismenya kembali Pemerintah Daerah Raja Ampat.

“Lokasinya di daerah Raja Ampat, selama ini telah mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana ke depannya ini harus dibicarakan dengan Provinsi, maka harus bicara bagi hasil. Provinsi bisa siapkan biaya operasional, daerah berani siapkan personilnya. Ini penting untuk diketahui oleh Pemerintah agar anggaran terus tersedia untuk BLUD,” pungkas Adrianus Kaiba mantap. Betul, perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masa depan sumber daya kelautan Raja Ampat.

Thanks, Pak Kaiba!

Gowa, 11/07.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.