Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

Diksi pemberdayaan masyarakat kian sering dielaborasi beragam pihak. Sejak runtuhnya Orde Baru hingga melintasi gerbang Reformasi yang ringkih. Puncaknya ketika para fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) wara-wiri dengan dana ratusan juta di tangan, keluar masuk desa demi pemberdayaan. Puncak yang tertebas fakta bahwa pemberdayaan dimaksud ternyata tak lebih dari persoalan baru—infrastruktur sosial dibangun dan diam-diam menapak puncak hutang, suprastruktur sosial kian limbung.

Maka amatlah pantas ketika di rezim Jokowi-JK, diksi tersebut didedah serius. Di pesisir dan pulau-pulau, Susi Pudjiastuti, si menteri flamboyan meminta para pihak menelisik hakikat pemberdayaan di sana. Dia terusik penempatan kata itu dalam program KKP sementara spot kemiskinan di pesisir melebar.

Hakikat pemberdayaan

Di pesisir Sumatera, Kalimantan hingga Papua, penulis menemukan pangkalan pendaratan ikan ber-MCK, kantor, pabrik es. Ironi terlihat pada beberapa meter dari fasilitas bantuan Pemerintah ini, nelayan justeru menebar hasil perikanan di pangkalan tradisional ‘berlantai pasir’. Hal inilah hingga lambat laun fasilitas penunjang tersebut rusak tanpa ada yang mengambil inisiatif.  Potret ini juga nampak pada bantuan-bantuan kapal, tangki air, drainase, sumur, pabrik es, dan lain-lain. Nun lampau.

Sehimpun fakta di atas membuat kita berpikir, mengapa warga terlihat mengiyakan sedari awal tetapi tidak menunjukkan tanggung jawab sesudahnya? Mengapa mekanisme kolaborasi antara top down a la Pemerintah dan bottom up ala pemberdayaan tak efektif. Ada apa?

Salah satu kritik atas implementasi program pemberdayaan di pesisir sejak Orde Baru hingga masa SBY-Boediono adalah betapa lemahnya ownership dan tanggung jawab warga. Pendekatan partisipatoris terasa semu sebab para pemberdaya justeru tak cakap memfasilitasi terbitnya inisiatif masyarakat pesisir yang terkenal keras, rentan konflik dan terbelit ketidakpastian berproduksi. Sekali waktu warga ikut program pemberdayaan ekonomi agar tak lagi membom atau membius ikan, namun ketika proyek selesai mereka kembali lagi ke kebiasaan awal tersebut.

Inilah kegagalan pemberdayaan itu, yang oleh almrahum Mansyour Faqih disebut kegagalan paradigmatik dan metodologik. Dalam konteks kini, paradigmatik berkaitan bagaimana menentukan arah perubahan, substansi tujuan dan strategi yang relevan misalnya pada kolaborasi multi pihak. Metodologik pada ada tidaknya keahlian memfasilitasi dan mengobservasi realitas, mediasi komunitas dalam pengambilan keputusan partisipaoris.  Hal yang acap diabaikan, Pada pelatihan-pelatihan fasilitator yang dipangkas durasinya, yang lebih banyak sambutan seremoni ketimbang substansi pencangkokan pengetahuan, keterampilan dan pemihakan yang dipraktikkan ketimbang verbal atau ceramah.

Praktik pemberdayaan tak lebih upaya memanja masyarakat; dengan iming, uang, pinjaman tanpa aturan ketat. Yang terjadi tunggakan dan menanti bantuan baru. Partisipasi sosial menjadi kehilangan makna. Inilah kegagalan repetitif pemberdayaan itu. Fasilitator proyek datang tanpa memberi kesempatan warga berpikir, menganalisis realitas dan kapasitas tersedia.

Turning point fasilitasi

Esensi pemberdayaan di pesisir terletak pada tumbuhnya inisiatif, nelayan, pedagang, pembudidaya, perempuan, kaum muda dan segenap lapisan sosial dalam mengambil keputusan. Jika tak diberi kesempatan dalam pengambilan keputusan, mereka takkan punya rasa memiliki. Dalam kasus proyek-proyek pemberdayaan, warga sebagai “tenaga kerja” belaka, tak punya otoritas maksimum “memutuskan kontribusi besaran anggaran” sedari awal.

Memfasilitasi warga mengambil keputusan dan bertanggung jawab adalah panjar hakikat fasilitasi. Jika lalai di sini, jangan harap warga mempunyai tanggung jawab merawat bantuan. Oleh sebab itu, fasilitator harus menjaga sikap dan pemihakannya sebagai pendorong partisipasi.  Kerap karena proyek (yang dibatasi waktu), mereka memaksakan agenda secara halus, merasa telah memberi ruang partisipasi tetapi saat bersamaan mereka merengek dibantu menyelesaikan ihwal administrasi belaka.

Suatu ketika, fasilitator bersepakat dengan warga di pesisir menyelenggarakan pelatihan pukul 09.00 pagi. Warga setuju. Jika telah disepakati maka tentu fasilitator akan datang setidaknya 15 menit sebelum acara. Pukul 09.00 mungkin yang datang 1 atau 3 orang, yang lain belum. Fasilitator mesti bersikap, memutuskan tetap menunggu atau pulang. Yang lazim adalah fasilitator menunggu atau meminta seseorang memanggil warga datang. Enggan pulang karena jika tindakan itu dipilih misinya menuntaskan agenda proyek menjadi gagal.

Sejatinya, seorang fasilitator yang komit pada hakikat pemberdayaan akan memutuskan pulang saja. Sebuah komitmen akumulatif pengetahuan, keahlian dan pemihakan pada masyarakat ketimbang pihak luar. Sampaikan saja harus pulang karena warga tak menepati janji. Dalam teori fasilitasi, titik di mana menempuh keputusan ini disebut titik kritis atau turning point pemberdayaan (Wada dan Nakata, JICA 2010). Jika anda pulang, anda telah menunjukkan sikap dan niat baik. Jika tetap memanggil ulang, saat itu, rasa kepemilikan masyarakat telah anda gadai.

Memang, fasilitator harus punya determinasi dan kesabaran tetapi saat itu harus bersikap. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana membangun kemampuan masyarakat untuk membaca potensinya, diri dan komunitas, lingkungan dan organisasi yang ada. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat artinya memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat titik lemah atau sesuatu yang hilang yang mereka tak sadari, dan dengan itu mereka bersedia mengambil inisiatif. Bukan karena ada orang luar atau iming-iming tetapi kesadaran dari dalam diri mereka.

Contoh tentang pertemuan di atas hanyalah satu dari beberapa ruas fasilitasi. Meski demikian hakikat memberi ‘hukuman’ pada masyarakat di atas harus dilihat sebagai edukasi juga bahwa mereka tak bisa selalu berharap pada bantuan pihak luar. Lebih dari itu, mereka juga harus bertanggung jawab dan disiplin.

Apa yang disampaikan Wada dan Nakata di atas terasa ekstrem dan tak lazim, namun dalam konteks pemberdayaan masyarakat tentulah sangat fundamental. Mengingatkan mereka bahwa perubahan dan hakitat pemberdayaan ada pada mereka, pada inisiatif mereka, bukan orang luar.

Hal inilah yang lebih penting ditempuh supaya kita tak mengulang-ulang diksi pemberdayaan masyarakat di dokumen-dokumen perencanaan teknokratis tak jelas itu, yang oleh Menteri Susi Pudjiastuti sebagai diksi bersayap. Para pengambil kebijakan, para perencana, fasilitator pemberdayaan di pesisir segeralah berbenah diri, pada pemenuhan kapasitas paradigmatik dan metodologik itu atau Poros Maritim hanya jadi pepesan kosong!

Advertisements

2 thoughts on “Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

  1. Pernah dapat satu lokasi PNPM warga mengeluh proyek infrastur cepat rusak dgn alasan di kerja orang luar desa… pas kerja kegiatan PNPM yg di kerja dan di awasi sendiri warga desa bersangkutan yg terjadi infrastrukturnya jauh lebih cepat rusak.. wkwkwk (ketawa miris)

    Like

    1. Banyak yang begitu. Untuk menilai seberapa efektif fasilitasinya, harus dilihat menyeluruh tahapan pelaksanaan kegiatannya. Persiapan, penentuan isu hingga pemantauannya kegiatan.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s