e-Procurement, Apa Itu?

Nama Arif Palallo mungkin tidak banyak yang kenal namun terkait implementasi e-Procurement di Luwu Utara, beliau yang paling mengetahui latar belakang dan tujuan peluncurannya. Arif adalah Kepala Dinas Kominfobudpar Luwu Utara yang bertanggung jawab atas kesuksesan e-Procurement, suatu mekanisme tender proyek yang menggunakan internet sebagai ruang penawaran proposal/paket.

Selama ini jamak kita ketahui bahwa mekanisme tender proyek di unit kerja pemerintah rentan disulut issu KKN, banyak kerabat Bupati atau Walikota yang mendapatkan proyek tanpa melewati mekanisme seleksi yang ketat. Yang ironi karena banyak pula pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) yang dipenjara karena melanggar mekanisme tender.

“Tapi di Luwu Utara, Bupati tetap ngotot untuk melanjutkan mekanisme ini,” Kata Arif menjelaskan kepada peserta diskusi “E-Procurement, Menutup Rapat Pintu KKN” di Kantor Yayasan Bakti, Makassar tanggal 11 Pebruari 2011.

“Upaya memberantas KKN, termasuk meloloskan konsep e-Procurement ini awalnya banyak yang tantang namun komitmen yang kuat dari Bupati, akhirnya jalan juga,” Katanya lagi. Benar saja, dengan adopsi mekanisme ini Pemkab Luwu Utara telah mengurangi biaya pelaksanaan tender dan tentu saja mengenyahkan peluang KKN.

“Semua peserta tender bebas menyampaikan penawaran tanpa ada tekanan. Semua transparan. Kini tidak ada lagi pejabat yang berperkara atau dipenjara sebagaimana pengalaman sebelumnnya. Dulu, ada saja tekanan dari kalangan tertentu, sehingga banyak kontraktor yang merasa terancam,” Kata Arif bangga.

Pemaparan Arif ini diperkuat oleh Andi Yani, dosen di Jurusan Administrasi Publik, Sospol UNHAS yang hadir sebagai pembicara kedua. Yani membenarkan apa yang ditempuh oleh Pemkab Luwu Utara itu merupakan contoh nyata penggunaan internet untuk pelayanan publik.

Menurut Andi Yani, secara umum ada signifikansi perkembangan internet di Asia walau Indonesia masih kalah dibanding negara seperti Vietnam. Yani mengingatkan bahwa saat ini Pemerintah di berbagai lini dan level mesti mengefektifkan internet sebagai ruang mendorong proses demokratisasi dan perbaikan layanan publik.

Menurutnya, saat ini masih banyak unit kerja pemerintah yang salah paham dengan fungsi internet terkait konsep e-Government. “Mereka pikir dengan menggunakan wifi, bisa berinternet, sudah mengadopsi e-Gov padahal hanya digunakan untuk “maffesbuk”,” katanya yang disambut tawa peserta diskusi. Menurutnya E-government, bisa mengarah ke Good Governance atau tata hubungan yang efektif antara masyarakat dan pemerintah jika pemerintah inovatif dalam memanfaatkan internet sebagai jendela pelayanan publik.

Penggunaan internet untuk proses tender di Luwu Utara, nampaknya sangat menarik dan bisa jadi contoh kabupaten/kota lain. Berani?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.