Dampak Global Warming dan Pentingnya Proteksi Pesisir

Pesisir yang telah direklamasi di selatan Makassar

Daeng Rurung, cucu pemilik Pulau Samalona, Makassar, Sulawesi Selatan gelisah, lapangan sepak bola di pulau itu telah lenyap karena terjangan ombak dari arah barat. Lebih dari 20 meter sisi pulau telah hilang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Di sepanjang pesisir Galesong, selatan Makassar puluhan meter wilayah pantai terkikis habis bahkan pekuburan warga pun mulai digerus hingga tulang-belulang manusia berserakan sebagaimana terjadi di desa Bontosunggu, Galesong Utara hanya beberapa kilometer dari Makassar.

Coba amati peta rupa bumi wilayah Gowa – Makassar utamanya pada muara sungai Je’neberang dengan meminjam google earth. Kita akan menyaksikan muara sungai yang semakin dangkal karena sedimentasi. Ada lekuk irisan ke bagian dalam wilayah kecamatan Galesong Utara di Kabupaten Takalar yang semakin dalam.

Di sana, telah terjadi abrasi pantai yang hebat. Cakupan sedimen lumpur dan pasir dari muara jelas terlihat, perairan pantai semakin dangkal. Bergeser ke utara, puluhan bangunan raksasa berdiri. Beberapa pihak menimbun bibir pantai dengan batu besar, menutupnya dengan cakar beton lalu mendirikan bangunan pencakar langit. Katanya untuk untuk pembangunan dan kemajuan kota.

Lalu apa hubungannya sedimentasi dan reklamasi pantai dengan proses abrasi hebat di wilayah tetangga?

Rusaknya rupa pantai dan pemukiman warga karena gerusan ombak diperparah oleh proses sedimentasi dan reklamasi yang hebat di muara sungai. Semakin kokoh satu kawasan pantai semakin mudah arus dan daya gelombang untuk dibelokkan. Logikanya, jika arus dan gelombang musim barat menerjang Makassar dan sekitarnya dan di sana terjadi sedimentasi atau bangunan beton di sekitar muara sungai Jeneberang dan Sungai Tallo maka arus akan berbelok ke wilayah sekitarnya.

Karena gejala inilah banyak pemukiman warga nyaris hilang sebagaimana cerita Daeng Rurung itu. Warga meradang, pemerintah berpaling.

Bagi pemerintah kota yang bergantung pada proyek reklamasi pantai tentu tidak perlu ragu atau khawatir dengan pemukiman mereka, investor bisa ngantri demi alasan ekonomi. Tapi bagi kabupaten tetangga yang tidak punya anggaran untuk membangun tanggul tentu akan gigit jari. Masyarakatnya semakin sulit terjepit. Jika pun membangun tanggul, warga utamanya nelayan akan kesulitan mendaratkan perahunya karena terbatasnya akses.

Abrasi adalah peristiwa terkikisnya alur atau rupa pantai karena gerusan air laut. Gerusan terjadi oleh karena permukaan air laut mengalami peningkatan yang ekstrem dari waktu ke waktu. Kuat dugaan naiknya permukaan air laut ini karena mencairnya es di daerah kutub akibat pemanasan global (global warming). Pemanasan global terjadi karena gas-gas buangan karbondioksida (CO2) yang dari asap pabrik atau bangunan industri dan bermotor menghalangi keluarnya gelombang panas dari matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga panas tetap terperangkap dalam atmosfer bumi.

Suhu bumi meningkat, es di kutub pun mencair yang kemudian mengakibatkan permukaan air di seluruh dunia akan mengalami peningkatan.

Sebagai satu wilayah dangkalan, atau paparan yang rendah, wilayah Sulawesi atau Sulawesi Selatan secara khusus tentu akan mengalami dampak seperti di atas. Ironi karena gejala abrasi ini tidak diantisipasi oleh tata kelola lingkungan yang memandang keseimbangan ekologi – ekonomi dan sosiologis secara serius. Pemerintah atau otoritas pemangku kebijakan di wilayah pesisir kerap mengesampingkan faktor keseimbangan lingkungan (ekologis) dalam rencana pembangunan daerah mereka.

Perencana Lalai?

Pernahkah para perencana atau penentu kebijakan pembangunan di belakang meja birokrasi bertanya atau melongok keadaan kampung pesisir saat merencanakan pembangunan infrastruktur? Jika pernah tentu mereka mafhum bahwa telah terjadi gerusan pantai yang hebat dan mestinya mereka harus mempertimbangkan aspek itu.

Konsep pembangunan yang mereka baca di buku-buku teori sejatinya mengadopsi dan mengutamakan tiga aras; keadilan sosiologis, ekologis dan ekonomis. Pembangunan jika memang dimaksudkan untuk masyarakat sekitar mestinya menempatkan penerima manfaat itu secara jelas. Dalam artian, bolehlah kita membangun bangunan tinggi, berbahan beton atau bahkan mengkonversi satu kawasan namun harus dikalkulasi dampaknya secara menyeluruh.

Selama ini, implementasi prosedur “analisis mengenai dampak lingkungan” sebelum membangun infrastruktur vital dan berskala besar sebagaimana amanat undang-undang rasanya belum efektif. Jika pun dilaksanakan pertimbangan ekonomi selalu jadi nomor satu sementara issu sosial dan keseimbangan lingkungan dikesampingkan. Ini demi tumbuhnya lapangan pekerjaan, demi penyiapan tenga kerja dari warga sekitar, begitu dalih para perencana dan pengambil kebijakan. Padahal bencana mengintai di wilayah lain.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh pengusaha atau investor. Semakin menipisnya hutan bakau di wilayah Takalar, Maros, Pangkep hingga Barru adalah bukti bahkwa konversi pemanfaatan lahan untuk usaha komersil masih terus berlanjut. Tidak ada tindakan pencegahan yang berarti. Semua demi motif ekonomi belaka.

Solusi

Para pihak itu harus disadarkan bahwa manfaat ekonomi yang dikejar melalui pembangunan pemukiman, lahan rekreasi atau instalasi bisnis saat ini rentan menggadaikan keselamatan anak cucu, pada 20 tahun ke depan dan setelahnya. Hingga saat ini, kinerja pemerintah jika dikaitkan dengan upaya konservasi dan penataan kawasan pesisir seperti menjaga daya dukung terumbu karang dan hutan bakau sebagai penghalang pantai dari terjadinya abrasi belum memuaskan.

Issu keberlanjutan ekosistem pantai selama tiga puluh tahun terakhir masih berkutat pada sulitnya mengadopsi pengelolaan sumberdaya pesisir secara efektif, adanya inkonsistensi dan lemahnya penegakan hukum serta ketidakmampuan pemangkukepentingan untuk menyelaraskan keseimbangan ekologis-sosial-ekonomi. Selalu ada yang dirugikan. Pembangunan kota telah memberikan dampak beragam bagi kawasan sekitarnya. Manfaat yang tidak tunggal tetapi segudang ancaman ekologis dan sosiologis.

Padahal, secara nasional kita telah kehilangan ekosistem pesisir seperti bakau hingga 60% luasnya dari perkiraan 4,5 Juta sebagaimana laporan organisasi konservasi hutan bakau dunia. Terumbu karang pun juga demikian. Telah terjadi perusakan yang dahsyat sehingga banyak batu karang yang mestinya jadi penahan ombak kini hancur karena pemboman ikan.

Khusus untuk Makassar, saat ini belum ada jalur hijau yang efektif di wilayah pesisir kota Makassar yang memang diperuntukkan untuk konservasi kawasan. Hutan bakau di muara Tallo sebentar lagi hilang. Di muara Jeneberang, bakau rasanya telah tiada lagi. Orang-orang lebih butuh bangunan menjulang dibanding pepohonan untuk berlindung.

Sudah saatnya pemerintah kabupaten/kota untuk bahu membahu menanam pepohonan atau replantasi bakau di wilayah strategis tersebut. Jika selama ini program atau kegiatan lebih ditujukan sebagai simbolis atau jargon belaka maka saatnya disusun program terpadu, jangka panjang dan menjamin keberlanjutan ekologi, ekonomi dan ruang publik. Ekosistem bakau, sebenarnya dapat menjadi ruang belajar tentang lingkungan, wilayah restocking flora-fauna, sekaligus tempat warga miskin kota untuk mengembangkan mata pencahariannya, menangkap ikan atau kepiting.

Pertanyaannya, apakah pemerintah kota masih punya akses dan lahan? Atau jangan-jangan semua sudah dikapling pengusaha?

Kedua, penegakan aturan untuk pelestarian lingkungan adalah niscaya. Aturan atau larangan penebangan bakau secara terpadu dan lintas kawasan harus ditegakkan utamanya pada wilayah hulu–hilir. Perlu konsistensi dan komitmen pemerintah untuk mengawasi dan menyiapkan lahan konservasi. Koordinasi antar sektor seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan atau Kehutanan antar kabupaten tetangga harus bersinergi sebab sedimentasi bisa terjadi hebat di muara jika terjadi penggundulan hutan di hilir sungai seperti Gowa dan Maros.

Ketiga, sangat mendesak untuk menata ulang cakupan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir. Wilayah yang rentan terdegradasi ini membutuhkan sentuhan multipihak dan luas (antar region). Jika selama ini issu pengelolaan pantai lebih banyak melibatkan pihak investor atau kalangan berduit saja maka sudah selayaknya forum multi pihak untuk difungsikan.

Pesisir adalah wilayah publik dan oleh sebab itu, membangun tanggul atau bangunan berangka beton untuk komersialisasi belaka, bukanlah pilihan mendesak. Masih banyak alternatif lain semisal menanam bakau atau upaya proteksi lainnya yang memberi manfaat seluas mungkin.

Makassar, 17 Januari 2011

<br /><a href=”http://www.vhrmedia.com/2010/lari.php?.ke=http://network.vhrmedia.com/&.d=869″ target=”_blank” title=”Beatblog – Writing Contest”><img src=”http://www.vhrmedia.com/2010/resize.php?image=/2010/ngadimin/form/kakafile/PotretKomik/banner/beatblog_WritingContest.jpg&new_width=220&#8243; style=”border:none” /></a><br />

Advertisements

One comment

  1. wah tentunya ini berita yang sangat menguatirkan. semoga ada solusi cepat sebelum semuanya terlambat. atau mungkin sudah lelah kita berharap pada pemerintah dan harus mengambil langkah swadaya menyelamatkan lingkungan? hmmmm

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.